Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

PMK.011/2012 tanggal 10Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEANCHINA Free TradeArea (ACFTA) pada Lampiran dengan nomor urut 9855 atas barang impor dari Chinadengan Pos Tarif 9503.00.9900 dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 15% (ACFTA) untuktahun 20122014;bahwa PIB yang diberitahukan pada saat keberatan berbeda dengan yang dilampirkan padasaat pengajuan Banding;bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden

RI Nomor: 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on ComprehensiveEconomic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and ThePeople's Republic of China dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China;bahwa menurut

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalammelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule ofOrigin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rincidalam Revised Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Of TheAseanChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) ForThe Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan TheIssuing

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum

diatas, olehkarena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1985 sehingga pencatatan kelahiranPemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama aquo menjadikewenangan absolut dari

atas adalahtepat permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;Menimbang, bahwa dari bukti surat P1 berupa Kartu Tanda Penduduk,NIK:, 6171034505620013 atas nama pemohon Suriyanti, bukti surat P2,berupa Kartu Keluarga, No. 61710308100/70010 tanggal O05 Januari 2021 atasnama Kepala Keluarga Chaidir Usman, yang bersesuaian dengan keterangansaksisaksi telah terbukti bahwa Suriyanti lahir di Pontianak tanggal 05 Mei1962 menjadi tanggal 25 Mei 1962.Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Hal 5 dari 6 hal Penetapan No 382/Pdt.P/2021/PN Ptk2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikanAkta Lahir Nomor 1310/G/2010 tertanggal 11 Januari 2010 tertulis 5 Mei1962 menjadi 25 Mei 1962 ;3.

dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwaHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Jmryang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalan Pemohonhendak memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonandari subjek akta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 pemohon bertempat tinggal diDusun Rayap, RT. 001, RW. 013, Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa,Kabupaten Jember, oleh karena tempat tinggal Pemohon di atas termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Jember oleh karena itu Pengadilan NegeriJember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden

disebutkan dalamamar Penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon telahdikeluarkan, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yangbesarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;Mengingat ketentuan pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23 tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal. 2 huruf d , UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal59 Peraturan Presiden

;Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukanmelalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Aktadan Kartu Tanda Penduduk (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan PencatatanPerubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Hakimberpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), makaterhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalahbersifat mengikat kepada Pemohon;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat, Pasal 52 UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

makaPermohonan Pemohon dapatlah dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), makaterhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalahbersifat mengikat kepada Pemohon;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 220/Pdt.P/2018/PN BitMengingat, Pasal 52 UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

anak kandung dari (almarhum HJ WAGINEM),dan dengan meninggalnya almarhum HJ WAGINEM pada tanggal 4 April2001 di Pontianak yang hingga saat ini oleh keluarganya belum didaftarkanpada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianaksehingga belum diterbitkan Akta Kematian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat(4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83ayat (2) Peraturan Presiden

hukum ternyata Pemohon mengajukanpermohonan penetapan Akta Kematian atas nama HJ WAGINEM(almarhum) ini tidak ada keluarga dan orang lain yang keberatan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat dan alatbukti saksi diperoleh fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas dandengan dihubungkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden

Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerbitkanKutipan Akta Kematian atas nama HJ WAGINEM tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarPenetapan Nowor 0183/Pdt.P/2016/PA.Gtlo hal. 6dari 8hal.larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

yang tercantum didalamPIB Nomor: 035457 tanggal 22 April 2013 menurut hemat Pemohon Bandingsudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI Nomor:117/MK.011/2012 tanggal 10 Juli 2013.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalamberkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding danPemohon Banding dalam persidangan.bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juntoKeputusan Presiden

RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentangpengesahan Framework Agreement

dan Chinawajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP ACFTA,sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan olehpejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan danpersyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapatdipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungantengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atauterhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatankepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf aUndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5

Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat 13 Maret 2019yang diajukan secara langsung kepada Presiden yang diterima olehAsisten Deputi Pengaduan Masyarakat tanggal 25 Maret 2019;Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) haridikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelishakim perkara Nomor: 74/G/2019/PTUNMDN tertanggal 02 April2019 dimana dalam amarnya:a.

Dan seterusnya;Halaman 6 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.17.18.19.20.Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (Sembilan puluh) haritenggang waktu tersebut dimana Presiden tempat keberatandiajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndangNo. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatanini diajukan;Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7

Surat keberatan kepada Presiden tertanggal 6 Maret 2019, (vide Bukti P13) ;Menimbang, bahwa atas upaya keberatan yang diajukan olehPenggugat, Gubernur Sumatera Utara telah menjawab (vide bukti P12)namun keberatan yang diajukan Penggugat kepada Presiden tidak dijawaboleh Presiden;Menimbang, bahwa dalam hal adanya suatu kewenangan,sedangkan peraturan pelaksananya belum diterbitkan maka untuk mengisiHalaman 36 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.kekosongan hukum pejabat yang berwenang dapat menerbitkan

Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datangmenghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikianketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg. jo.

alasanalasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan padabagian tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai buktitertulis tentang pernikahannya untuk mendukung dalildalil gugatan cerainyadi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Penggugat memohon agarpernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan oleh Pengadilan AgamaUjung Tanjung;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RepublikIndonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secarateruSs menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelisuntuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankanperkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justruHal. 17 dari 21 hal. Put.

menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikihdalam Kitab Al Asybah Wa AnNazhoir halaman 62, yang telah diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim:24S Modslwo p5r0 ab ab Meol J>Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari padameraih kemaslahatan (kebaikan);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhiketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling komunikasi lagi dantidak saling memperdulikan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke PengadilanAgama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaianperceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi HukumIslam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menuruthukum agama Islam;Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampaldengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidakmempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadapmana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan itsbat nikah kePengadilan Agama;Menimbang

Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, makagugatan Penggugat pada petitium poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkandengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 15 April 2008 di Kampung Jinak, Distrik Suato,Kabupaten Asmat, Papua;Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat jugamengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akandipertimbangkan alasan Penggugat

bolen ada kesewenangwenangan oleh pihakyang satu terhadap yang lain, karena kesewenangwenangan adalah tindakanbiadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untukmembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.SkgInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimdapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bainsughra

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimanaPemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini Sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon; Putusan No. 300/G/2016 /PA.LWwk Hal. 7 dari 17hal.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan SaksiSaksitersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Pemohon telah bersungguhsungguh menasehati Pemohon untuk rukunkembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinyauntuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwakesungguhan hati Pemohon

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Putusan No. 300/G/2016 /PA.LWwk Hal. 13 dari 17hal.Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama(KUA) setempat atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia,Kabupaten Jeneponto.Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat denganTergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, atau dengan kata lainpernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan denganAkta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (d), huruf (f), dan atauhuruf (g) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam (KHI) Jo.

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan MahkamahAgung RI.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengantergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dantergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yanglebin besar, hal ini perlu dihindari sesuai gaidah fighiyah selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:ule pro daw lanJl $jw LaoJI ulHIm. 19 dari 22 Hlm. Put.

dengan pohonpohon seperti, mahoni, kemiri, kenito, gamaline, kelapa dan pohon pisang dansetelah pohonpohon seperti kemiri, kenito, dan kepala tersebut berbuahdisetiap musimnya, terdakwa mengambil buah untuk dikonsumsinya danbahkan buahbuahan tersebut dijual, hal tersebut terdakwa lakukan hinggaditahun 2011, selain buahbuah tersebut, terdakwa juga mengambil pakanternak untuk memberi makanan pada ternak miliknya;Bahwa kawasan hutan tersebut ditetapbkan sebagai Hutan Raya Prof, Ir,Herman Johanes oleh Presiden

RI dengan Keputusan Presiden Nomor 80tahun 1996 tanggal 11 Oktober 1996;Bahwa pada tahun 2001, pemangku adat diSonraen bersamasamadengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Amarasi Selatanmelakukan peneguran dan larangan kepada terdakwa dan beberapa orangwarga Sonraen yang juga menggunakan dan menduduki kawasan huhtantersebut, namun terdakwa yang tidak mengindahkan larangantersebutSehinggasehingga oleh Pemangku adat diberikan sanksi berupa denda adat, setelahdiberi denda, terdakwa juga masih

TAHURA tersebut yang berjarak kuranglebih 5 sampai 10 meter dan pilar terlinat jelas ;bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal iniGubernur NT T; 20222 n none n en nn nnn n ence ene nnebahwa Tahura merupakan kawasan pelestarian alam yangdimanfaatkan potensi alam untuk melindungi tumbuhan dan atausatwa alami untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, penunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi;bahwa penetapan kawasan tersebut menjadi Tahura adalahdengankeputusan presiden

ditandai dengan adanya pilar yang ditanamsepanjang kawasan TAHURA tersebut yang berjarak kurang lebih 5sampai 10 meter dan pilar tersebut terlihat jelas;e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal iniGubernur NTT;7 222222 nnn nnn nnn nn nnne Bahwa setelah kawasan tersebut ditetapbkan TAHURA, pemerintahpernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan tersebut; 22202 22225e Bahwa dasar penetapan kawasan tersebut menjadi TAHURA adalahdengan keputusan Presiden

tertutup oleh tanah ;Bahwa ada batas yang ditandai dengan adanya pilar yang ditanamkarasan TAHURA tersebut yang berjarak kurang lebih 5 sampai 10meter dan pilar terlihat jelas ;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal iniGubernur NTT;2 2222 222222 nnn nn eneBahwa setelah kawasan tersebut ditetapbkan TAHURA, pemerintahpernah sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitarkawasan tersebut; 222202 202 no eoeBahwa dasar penetapan kawasan tersebut menjadi TAHURA adalahdengan Presiden

Signatures of Officials Authorized to Issue Certificateof Origin of The Peoples Republic of China dari Zhejiang EntryExit Inspection andQuarantine Bureau of The Peoples Republic of China;bahwa sehubungan dengan perbedaan tand atangan pejabat yang berwenangmenandatangani Form E dengan specimen tanda tangan dan stempel dari negara China,maka disampaikan halhal sebagai berikut:bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara neg aranegara ASEANdan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor: 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of South East Asian Nation And The Peoples ofChina (Persetujuan Kerangka Kerjasama Mengenai Kerja Ekonomi Menyeluruh AntaraNegaranegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik RakyatChina) yang diubah denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Comprehenssive EconomicCoOperation

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesiatertanggal tanggal 7 Maret 2019 (Pos tanggal 23 Maret 2019 dankemudian telah diterima pada kantor Presiden Republik Indonesiapada tanggal 25 Maret 2019;13.

Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepadakepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 7 Maret 2019,selanjutnya diberi tanda (Bukti P9);10. Fotocopy Pengiriman PT.

POS Indonesia No.Barcode 15250942156 yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P10);11.Fotocopy Keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 7Maret 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti P11);12.Fotocopy Pengiriman PT.

POS Indonesia No.Barcode 15250942130 yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P12);13.Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SumateraUtara Nomor 813.2/587.P/86, ditetapkan tanggal 12 Juni 1986,selanjutnya diberi tanda (Bukti P13);14. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SumateraUtara Nomor : 821.12/1090.P/88 ditetapkan tanggal 30Januari 1988, selanjutnya diberi tanda (Bukti P14);15.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Lwk Hal. 6 dari 17 hal.formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebihlanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebin dahulu) Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahBuku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sebagai akta otentik (vide Pasal285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal301 ayat (1

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebut dapatditerima sebagai dua alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang SaksiSaksiPemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguhsungguhmenasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohonmemperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena ituHakim berkeyakinan bahwa kesungguhan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : huruf (f).Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juli tahun 2012 antaraPenggugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 112/Pdt.G/2015/PA Slp.Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

patutdianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatiftersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirimnafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikansebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karenaalasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atasdapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga sertaorangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari Keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dailildalilsyarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei tahun 2011 antara

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.