Bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang sedangmelakukan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaPengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal TanamanHalaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTRPangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun Anggaran 2017 telah meminta bantuan secara resmikepada Terlawan (BPKP) untuk melakukan audit penghitungankerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor yang sedangditanganinya tersebut.Bahwa

Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit sesuaipedoman dan peraturan perundangundangan yang berlaku, makaBPKP (Terlawan) kemudian menerbitkan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Pengadaan Bantuan Benih Jagung DirektoratJenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan olehPT. Wahana Banu Sejahtera dan PT.

Bahwa obyek sengketa a quo tidak memenuhi unsur individual karenahanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negarasecara umum dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamPengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jenderal TanamanPangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun Anggaran 2017, dan tidak menetapkan status hukumPenggugat ataupun pihakpihak lainnya sebagai Tersangka.Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR5.

Bahwa BPKP (Terlawan) menerbitkan obyek sengketa a quo adalahguna memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi NusaTenggara Barat yang sedang melakukan penyidikan Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Benih JagungDirektorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untukProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.Bahwa permintaan Penyidik kepada BPKP (Terlawan) tersebutdilakukan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa TenggaraBarat Nomor: B105/N.2/Fd.1/01/2021

Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan BenihJagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian PertanianRI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 yangdilaksanakan oleh PT. Wahana Banu Sejahtera dan PT. Shinta AgroMandiri, Nomor LHAPKKN212/PW23/5/2021 tanggal 16 Juni 2021bukanlah Keputusan TUN..

saksi SAIRUL ANRI ALIASIRUL dan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL.Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu)bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11(dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medandan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektronik.Halaman 5 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN MalBahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

lakukan bersamadengan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL, saksi SAIRUL ANRI ALIAS IRULdan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL.Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu)bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11(dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medandan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektronik.Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

RISKI ALAMSYAH kepada saksi BAMBANGSIDHARTA dengan membayar sejumlah uang namun Terdakwa hutangterlebin dahulu dan baru membayar saat sudah memiliki uang;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebutdidapatkan Terdakwa seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratusribu rupiah);Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah menggunakannarkotika jenis sabu selama 1 (satu) minggu;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatanataupun lembaga terkait terhadap narkotika

RISKIALAMSYAH seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)namun Terdakwa menghutang terlebin dahulu dan baru membayar setelahada uang;Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 1 (satu)tahun;Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sekedar untukmenambah semangat untuk bekerja;Halaman 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Mal Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatanataupun lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu; Bahwa Terdakwa membenarkan

jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sehargaRP1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan olehterdakwa bersamasama dengan saksi AKHIRUDDIN alias AKIL; Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi AKHIRUDDIN aliasAKIL untuk dapat menggunakan narkotika jenis sabu bersamasamaapabila dibawakan timbangan elektronik; Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 1(satu) tahun; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

Maka, pada tanggal 06 Juli 2009, Penggugat telah mengajukanpermohonan pendaftaran merek dagang Bola Dunia dalam kelas 01 untukjenis barang/jasa Pupuk Mgo Alami dan Pupuk Kieserite kepada DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dan di terima di bawah NomorPermohonan D002009022241 (Bukti P6) ;Bahwa setelah menunggu kepastian hukum 1 (satu) tahun lebih,permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat tersebutditolak oleh pihak

Lukisan yang dilakukan oleh Tergugat dilandasi oleh itiqad tidakbaik (fe kwaade trouw, yang hanya sematamata untuk mendapatkankeuntungan besar dengan cara mendagangkan Merek tanpa harusbekerja keras untuk membangun reputasi sebuah produk, dan permohonanini bertentangan dengan Pasal 4 Undangundang No. 15 tahun 2001tentang Merek dan seharusnya harus di tolak / tidak dapat diterima olehPutusan No. 08/Merek/2013/PN.Niaga.MdnHalaman 5 dari 37 halamanpihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian

Memerintahkan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiauntuk membatalkan merek dagang Cap Bola Dunia + Lukisan kelas 01 yangterdaftar dengan Sertifikat IDM000311075 atas nama Tergugat denganmencoret dari Daftar Umum Merek, dan dengan mengumumkannya dalamberita resmi merek ;5.

Memerintahkan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiauntuk menerima pendaftaran Merek dagang Bola Dunia yang diajukan olehPenggugat selaku Pemohon di bawah Nomor Permohonan D002013003878dan selanjutnya mendaftarkannya dalam daftar umum merek ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini ;7.

Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah dari Merek Bola Dunia + Lukisan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum danPutusan No. 08/Merek/2013/PN.Niaga.MdnHalaman 19 dari 37 halaman20HAM dengan Sertifikat No. :IDM000311075 tanggal 17 Juni 2011 untukkelas 01 atas nama Pemegang Merek SUHENDRO CHUDIHARJA.6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini.7.

Anggaran Dasar mana telah pula memperoleh pengesahan sebagaiBadan Hukum yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM RI No:AHU 38311.AH.01.02. Tahun 2009. Selanjutnya disebut AnggaranDasar yang sah ;Bahwa Anggaran Dasar yang sah sebagaimana termuat dalam AktaPendirian PT. AMT tersebut ternyata oleh Pihak Ketiga yaitu Drs.Hamzah bersama Sdr.

AMT, yang dibuat olehdan di tandatangani Notaris Yenita Asmawel, SH., yang telahmendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sebagaiBadan Hukum yang sah oleh Kementerian Hukum dan HAM RIberdasarkan SK Menteri No. AHU38311.AH.01.02, tanggal 10Agustus 2009, dinyatakan antara lain :Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 429 K/TUN/20151.1.Pemegang Saham PT. AMT terdiri dari : Koperasi Serba Usaha KB Bank BBD Sumbar =34 saham; Yayasan BINA SEJAHTERA = 86 saham; PT.

AMT sesuaidengan Akta Nomor : 08, tanggal 5 Mei 2009 yang dibuatdihnadapan Notaris Yenita Asmawel, SH., Notarisberkedudukan di Padang, dan Akta ini telah mendapatpersetujuan Perubahan Anggaran Dasar sebagai BadanHukum dari kementerian Hukum dan HAM RI dalam SuratKeputusan Nomor : AHU38311.AH.01.02.

AMT yang sah, maka bertentangan denganPasal 76 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ;3) Bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh Kepala Kantor WilayahSumatera Barat, Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkanSurat Nomor: W3.AH.01.0202, tertanggal 4 April 2013, Perihal:Klarifikasi Akta Perusahaan PT.

Andalas Merapi Timber, berkedudukan di Padang KotaPadang, telah diterima dan dicatat di dalam database SistemAdministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqMENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, diwakili oleh Hadiyanto, selakuSekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,berkedudukan di Jalan Lapangan BantengTimur Nomor 2 4, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., dan kawankawan, ParaPegawai pada Biro Bantuan MHukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,berkantor di Gedung Djuanda 1 Lantai 3,Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 673 PK/Pdt/2018Jalan Dr.

Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat, berkedudukan di Jalan LapanganBanteng Timur Nomor 2 4, Lantai 10, Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada RofiiEdy Purnomo, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Pegawai pada Direktorat BantuanHukum Kementerian Keuangan, berkantor diJalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 4,Lantai 10, Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Desember 2017;.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqMENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq DIRJEN ANGGARAN,diwakili oleh Hadiyanto, selaku SekretarisJenderal Kementerian Keuangan,berkedudukan di Jalan DR. Wahidin Nomor 1Gedung D Lantai 4, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., dan kawankawan, ParaPegawai pada Biro Bantuan MHukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,berkantor di Gedung Djuanda 1 Lantai 3,Jalan Dr.

FANI MIRANDA, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti atas namaTerdakwa YANTO ALS AHAN BIN MARGONO berupa 1 (satu) bungkuskristal bening yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 400 gram(empat ratus gram)adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Bahwa Terdakwa YANTO ALS AHAN BIN MARGONO tidak memiliki dan/atautidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatandalam

Sus/2019/PN BtmBahwa Terdakwa YANTO ALS AHAN BIN MARGONO tidak memiliki dan/atautidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatandalam hal produksi, impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal112 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti

Sus/2019/PN Btmkristal bening yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 400 gram(empat ratus gram) adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izindari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi,impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan narkotika

Sus/2019/PN BtmGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izindari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi,impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut ;Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwamembenarkannya ;3.

Sus/2019/PN Btm Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izindari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal produksi,impor, ekspor, peredaran, pengangkutan, pengadaan, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan narkotika tersebut ;Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwamembenarkannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengambil narkotika Shabu tersebut dari

Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 1327/83/XII/2007, yang dikeluarkanoleh Kementerian Agama Kota Samarinda, diberi tanda P5;Berdasarkan atas halhal tersebut diatas, maka kepada Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Samarinda kiranya berkenan untuk memutuskandan menetapkan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;2.

sesuai aslinya, diberi tandabukti P.2 ;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT0412200918234,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Samarinda, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberitanda P.3 ;Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 6472033006080044, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSamarinda, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.4 ;Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1327/83/XII/2007, yangdikeluarkan oleh Kementerian

KecamatanXXXXX Kabupaten Banyumas Nomor : XXXXX tanggal XXXXX (P.2);Foto copy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Banyumas; Nomor XXXXXtanggal XXXXX (P.3) j nnn n enone no nen n en ne nnn nn cen nnn nn en cence nnn n neeFoto copy Kartu keluarga ( KK ) a/n Kepala Keluarga XXXXX dari Rt XXRw XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Banyumas; Nomor :XXXXX tanggal XXXXX (P.4) 22 on ene n eee ee ee eee e eee eeeSurat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kementerian

yang dikelarkan oleh Kepala Desa XXXXX KecamatanXXXXX Kabupaten Banyumas Nomor: XXXXX tanggal XXXXX (P.6)Foto copy Surat kelahiran yng dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXKabupaten Banyumas Nomor: XXXXX tanggal XXXXX ( P.7)Foto copy Surat kelahiran a/n XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala DesaXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Banyumas Nomor: XXXXXtanggal XXXXX (P.7) jn nnn en nnn nnn nn cen nnn cece cence enn tenner n een eeneeeFoto copy ljazah SMK XXXXX Kabupaten Cilacap a/n XXXXX yangdikeluarkan oleh Kementerian

Bahwa nama Pemohon yang tercantum di NPWP No. 54.327.016.9439.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, yang tercantum dalam SIM C dan SIM A yangikeluarkan oleh Kepolisian RI Resort Subang bernama UJANGJAENUDIN, lahir di Subang pada tanggal 2 Maret 1973;Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 125/Pat.P/2019/PN.Sng4.

3213050203730007dan bukti P2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3213052008080121, sertabukti P3 berupa Kutipan Buku Nikah Pemohon; Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahirPemohon dalam Ijasah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas PendidikanKabupaten Subang dengan Nomor Induk 0910018 tertanggal 10November 2012, dimana tertulis nama Pemohon JAENUDIN lahir diPlered tahun 1972;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalahperbaikan identitas pada Ijazah resmi yang dikeluarkan pihak Kementerian

Fotokopi Surat perdaftaran pergi haji No. 111701062 tanggal 16 Februari2012 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, atas nama FauzanSadiyah Saelan, (Bukti P.4);5.

Fotokopi Surat perdaftaran pergi haji No. 111701063 tanggal 16 Februari2012 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, atas nama ZaenabKarto Legiyah, (Bukti P.5);Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surataslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;Menimbang, akhirnya Pemohon dan Pemohon Il menyampaikankesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya yangterdaftar tanggal O08 Maret 2017, dengan berdasarkan bukti surat maupunketerangan para

Fotokopi Surat dari Kementerian Agama Kota Semarang tentang pengajuanperubahan nama atas nama Pemohon, bermaterai cukup setelah dicocokkan denganaslinya dan cocok lalu olen Ketua Majelis di beri tanda bukti P7;8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pawiro Sentono bermaterai cukup setelahdicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti P8;9.

terbuktiPemohon bernama Sugeng Yunianto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Tanda Penduduk terbuktiPemohon bernama Sugeng Yunianto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Akta Kelahiran terbuktiPemohon bernama Sugeng Yunianto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kartu Keluarga terbuktiPemohon bernama Sugeng Yunianto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Surat Tanda Tamat Belajarterbukti Pemohon bernama Sugeng Yunianto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa surat dari Kementerian

Sertikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian HukumJenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaranMaret 200416. Payment voucher;17. Intercompany Debit /(Credit) notes18. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 18 Januari 2013 men;OO st ONbahwa pembahasan Majelis terkait dengan biaya Management Fisebesar US$324,840 adalah sebagai berikut :A.

berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Intercompany Det Request , Print Out SAP vendor line item dengan nama vendor KBank HSBC diperoleh petunjuk bahwa selama tahun 2009 Pemotroyalty sebesar USD 324,840.00 dengan rincian sebagai berikut : No Description InvoNo1 License Fees JanJun' KOB082 License Fees JulDec KOB08Jumlah bahwaberdasarkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh KemenDirektorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaft26 Maret 2004 diketahui bahwa KMC Oiltools BV telah nOILTOOLS dari Kementerian

UndangUndang pasal 44 ayat (1) danayat (4) UndangUndang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kKependudukan dan pasal 45Peraturan Presiden no. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa setiap kematianwajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi palinglambat 30 hari sejak hari Kematiannya;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

akan disebutkansebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;Mengingat pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang no. 24 tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang no. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 45 Peraturan Presiden no. 96 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil dan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

ganja yang dibungkus/ dibalut dengankertas warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil ganja yang dibungkus dengankertas warna putih, serta 1 (Satu) buah pembalut kertas rokok (PAPER)merk MARS BRAND warna orange;Bahwa saksi mengakui terdakwa adalah 1 (satu) orang lakilaki yangbersamasama dengan saksi saat sedang mengonsumsi narkotika jenisganja tersebut;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan tidak ada memiliki izin yangsah dari Kementerian

dua) paket besar dan7 (tujuh) paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja, kemudiandipertanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganjatersebut, lalu terdakwa menjawab dari CEMIK, kemudian setelah ituterdakwa dan saksi RUDI LUBIS beserta barang bukti dibawa ke polresaceh tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan; Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak adamemiliki izin yang sah dari Kementerian

(dua) paket besar dan7 (tujuh) paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja, kemudiandipertanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganjatersebut, lalu terdakwa menjawab dari CEMIK, kemudian setelah ituterdakwa dan saksi RUDI LUBIS beserta barang bukti dibawa ke polresaceh tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan;Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak adamemiliki izin yang sah dari Kementerian

dikandang ayam milik terdakwa ditemukan plastik asoy bewarna hitam yangberisi 2 (dua) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil yang diduga berisinarkotika jenis ganja, kKemudian dipertanyakan darimana terdakwamendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab dariCEMIK, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres aceh tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapanterdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari Kementerian

7 (tujuh) paket kecil yang diduga berisinarkotika jenis ganja, kemudian dipertanyakan darimana terdakwamendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab dariCEMIK, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi RUDI LUBIS besertabarang bukti dibawa ke polres aceh tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapanterdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari Kementerian

Rukiati binti Usman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir S1, pekerjaan pensiunan Kementerian Agama KabupatenSinjai, tempat kediaman di Jalan Sawerigadaing, LingkunganParuntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Termohon bernama Sunarti sedangkan Pemohon bernamaSyamsul Bahri; Bahwa saksi kenal Termohon karena pernah tinggal di rumah saksi danmerupakan staf saksi sewaktu masih aktif di Kementerian Agama

sedangkanPemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon; Bahwa setelah menikah tempat tinggal Termohon dengan Pemohonterpisah, karena Termohon bekerja sebagai honorer di Kementerian AgamaKabupaten Sinjai, sedangkan Pemohon bekerja sebagai sopir di Bank BCACabang Makassar, Termohon dengan Pemohon berkumpul bersama bilaTermohon ke Makassar atau sebaliknya Pemohon ke Sinjai; Bahwa awal rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun danharmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi; Bahwa saksi tahu

Estianti, S.Pd binti Kamaruddin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir S1, pekerjaan pensiunan Kementerian Agama KabupatenSinjai, tempat kediaman di Jalan Sawerigadaing, LingkunganParuntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Termohon bernama Sunarti dan Pemohon bernama SyamsulBahri; Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena temansekolah dan sampai saat ini berhubungan baik; Bahwa setelah Termohon

dengan Pemohon menikah, Termohon pernahtinggal bersama dengan Pemohon sekitar 1 (Satu) tahun lebih; Bahwa Termohon pernah tinggal di Makassar selama 1 (satu) bulan,namun nasihat Pemohon agar Termohon kembali lagi bekerja diKementerian Agama Kabupaten Sinjai, karena merasa kasihan kepadaTermohon, sebab Termohon sudah lama mengabdi, sehingga Termohonkembali ke Sinjai dan bekerja lagi di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai ;Hal 18 dari 43 hal, Putusan Nomor 258/Padt.G/201 7/PA.

;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai daliPemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon denganTermohon disebabkan masalah tinggal bersama, sebab Pemohon pernahtinggal di Makassar sedangkan Termohon tinggal di Sinjai, hal itu terjadi karenaPemohon bekerja di Makassar sebagai sopir di Bank BCA sedangkanTermohon juga kerja di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, terhadapkeadaan tersebut, Termohon pernah menyuruh Pemohon berhenti kerja di BankBCA Makassar, saksi tidak pernah

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan, kronologi peristiwa yang terjadiadalah: 22222222 ==1 Bahwa Penggugat menikah dengan saudari Nur Rahmawati binti Mubarokpada tanggal 21 September 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,yaitu : Ahmada Azka Muzhaffar Ramadhan umur 14 (empat belas) tahundan Kania Syifa Maulida umur 9 (sembilan) tahun.2 Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)dalam lingkungan Direktorat Pembinaan Urusan Haji Departemen AgamaRI (sekarang namanya Kementerian

Agama terhadap MUCHOLIHJIMUN MIYAN (Penggugat).Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor: Set.DJ.I/Kp.07.6/2555/2006tanggal 23 Mei 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Direktur JenderalBimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji KementerianAgama terhadap MUCHOLIH JIMUN MIYAN (Penggugat).Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Set.DJ.I/Kp.07.6/2237/2006 tanggal23 Mei 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama terhadapMUCHOLIH

tanggal 1 Oktober 2011 sesuai KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/08458 tanggal 4Agustus 201 1.Bahwa Penggugat bekerja dengan baik sehingga diberikan DP3 tahun 2012dengan nilai ratarata baik yang dibuat Pejabat Penilai dan Atasan PejabatPenilai.Bahwa Penggugat telah selesai menjalankan tugas sebagai Pembantu StafTeknis Urusan Haji tanpa status diplomatik pada Konsulat Jenderal RIJeddah, Arab Saudi dan ditarik menjadi Staf pada Direktorat JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian

Hal ini patut dicurigai bahwa pemeriksaanlebih bersifat rekayasa dan tidak prosedural sehingga bertentangan denganPasal 23, 24, 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Bahwa Tim Pemeriksa Kementerian Agama, memulai pemeriksaan kepadaPenggugat dengan tanpa mengikutkan Atasan Langsung Penggugat sehinggabertentangan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 23 ayat (1),(2),(3),(4), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) serta Pasal 25 ayat (1),(2),3) yaitu tentang

No. 25/G/2014/PT.TUN.JKT.Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama setelah seluruh upaya administratifyang tersedia telah dilakukan; Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil denganpangkat terakhir Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Staf pada Direktorat JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (bukti P33) yang dijatuhihukuman disiplin berat oleh Menteri Agama berupa pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P35= T6).

., LL.M, Kepala Bagian bantuan Hukum Ill pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; Hal. dari 50 halaman Putusan Perkara No. 02/G/2013/PTUN. BJM10.11.12.13.14.DIDYK CHOIROEL, S.Sos, MM., MSi, Kepala Bagian Organisasi dan TataLaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ; LUDIRO, S.E., M.M, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ;M.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H, Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; SUHARNO, S.E., M.Si, Kepala Subbag Tata Laksana pada Direktorat JenderalPerbendaharaan ; IWAN SUTIAJI,

S.H., LL.M, Kepala Subbag Penegakan Disiplin danPemberhentian Pegawai pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ; MUNAWAR HOLIL KUSMAYADI, S.E., Kepala Seksi Pelaporan dan BimbinganKuasa BUN di Daerah pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara ; SUHARTONO, S.E.Ak, M.H, Kepala Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin ;HANDY TRINOV, S.H., Penanganan Perkara IlIC Tingkat IV pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;HELDA ANGGRAINI OCTAVINA, S.H., Penanganan Perkara

IlIC Tingkat V pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Mayjen DI PanjaitanNomor 10 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 02/WPB.19/KP.045/2013, tanggal 28 Januari 2013 ; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Hal. 2 dari OU halaman Putusan Perkara No. 02/6/2013/FTUN.BUM Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca1.

., jabatan Kepala BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.I., beralamat kantor diJalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;2. Drs. Eko Subowo, MBA., jabatan Direktur WilayahAdministrasi dan Perbatasan pada Direktorat JenderalPemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri R.l.,beralamat kantor di Jalan Kebun Sirih Nomor 31, JakartaPusat;3.

Anastutik Wiryaningsih, M.Si., jabatan KasubditToponimi dan Data Wilayah pada Direktorat JenderalPemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RL,beralamat kantor di Jalan Kebun Sirih Nomor 31, JakartaPusat;5. . Aditya Wijaya, SH., jabatan Kasubag Wilayah BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro HukumHal. 2 dari 65 hal. Put. No. 01 P/HUM2012Kementerian Dalam Negeri R.L, beralamat kantor di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;6.

., jabatan KasubagWilayah Ill Bagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.l.,beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7,Jakarta Pusat;7. Drs. Supriyono, jabatan Kasi Wilayah IA Subdit Toponimidan Data Wilayah pada Direktorat Jenderal PemerintahanUmum Kementerian Dalam Negeri R.L, beralamat kantor diJalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat;8.

No. 01 P/HUM201220)21)ternyata sudah terdaftar di PBB melalui United NationsGroup Of Experts On Geographical Names (UNGEGN),sebuah Lembaga Pakar Geografi yang berkompeten untukmengumpulkan hasilhasil kegiatan Badan Nasional danIntemasional yang menyangkut pembakuan namageografis dan memfasilitasi penyebaran hasihasilnyakepada Negaranegara anggota PBB (P.34);Pada tanggal 28 Juni 2011 4Bupati Kotabarumenyampaikan surat kepada Direktur JenderalPemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengansuratnya

Nomor050/222/TRKP/BAPP perihal Status Pulau Larilarian di KabupatenKotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan Kepada DirekturJenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia di Jakarta, bermaterai secukupnya dan diberi tanda (P.33);Fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 126/00710/PEMtanggal 02 Mei 2011 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Datatentang Pulau Larilarian yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri,bermaterai secukupnya dan diberi tanda

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Kekayaan Negara Lain - lain DJKN; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 3. Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan RI cq DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Direktorat Kekayaan Negara Lain lain DJKN,di Gedung Syafruddin Prawiranegara ll lantai 9, Jalan Lapangan BantengTimur No.24, Jakarta Pusat, 10710, yang untuk selanjutnya disebutSODAGQAI =

Krisna Jaya Abadi;9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak/faktur penjualan dengan kode dan nomor seri faktur pajak 010041 13 00007114 tanggal 2 Februari 2013;10. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi inden No. 58222 tanggal 1 Februari 201311. 1 (satu) lembar fotocopy D/O No 7832;12. 2 (dua) lembar fotocopy history pembayaran (bukti angsuran) atas nama Onisimus Bodory;13. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian pendidikan

Jasa Sahabat 02 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong Dirketorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang terdiri atas: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pendapat/Resume tentang tenggelamnya kapal KM. Jasa Sahabat 02, tanggal 19 Juni 2014; 3 (tiga) lembar fotocopy laporan kecelakaan kapal (LKK) KM. Jasa Sahabat 02, tanggal 18 Juni 2014; 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Sdr.

Jasa Sahabat 02 dari KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Sorong DirketoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang terdiri atas: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pendapat/Resume tentangtenggelamnya kapal KM. Jasa Sahabat 02, tanggal 19 Juni 2014; 3 (tiga) lembar fotocopy laporan kecelakaan kapal (LKK) KM.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 Tahun 2012tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tidak berpedoman padaPanduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBNP Tahun 2012 yangditerbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas DirektoratJenderal Pendidikan menengah Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2012 selanjutnya Terdakwa telah menunjukKresno Tony Fatubun, SE.selaku Kuasa Direktur CV.

Peraturan PresidenRepublik Indonesia No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBNP Tahun2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah AtasDirektorat Jenderal Pendidikan menengah Kementerian Pendidikan danKebudayaan Tahun 2012;Ad. 4.

Jasa Sahabat 02 dari KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Sorong DirketoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang terdiriatas: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pendapat/Resume tentangtenggelamnya kapal KM. Jasa Sahabat 02, tanggal 19 Juni 2014;halaman 113 dari 119Putusan Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk3 (tiga) lembar fotocopy laporan kecelakaan kapal (LKK) KM. JasaSahabat 02, tanggal 18 Juni 2014;2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan PendahuluanSdr.