Tujuanmemiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak pidana pencuriandalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yangsebagian atau selurunnya adalah kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa pada mulanya benda benda yang menjadi objekpencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT)mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda bendabergerak (roerend goed).

Maksud dari perbuatan mengambilHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 645/Pid.B/2016/PN Sglbarang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.Dari gabungandua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian,pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yangdicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkanhak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadiunsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2019/PA.Pbg.Bahwa, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menikahkananaknya, karena Pemohon sangat khawatir anaknya akan melakukanperbuatan yang melanggar hukum syara, dan atau hukum negara, danPemohon mengaku sudah tidak mampu untuk mengawasi danmencegah anakanak mereka tersebut dari perbuatan yang terlarang;won nnn Bahwa, calon mempelai pria maupun calon mempelai wanitamenyatakan telah siap untuk menjadi Seorang suami dan seorang isteri;Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan

UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, J.o Undangundang Nomor : 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor : 50 Tahun 2009, perubahan pertama dan kedua terhadap Undangundang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biayayang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat, bahwa perkawinan bagi anak Pemohon dengancalon istrinya tersebut lebih banyak kemaslahatannya karena dapat mencegahperbuatan yang melanggar

hukum dari pada mafsadatnya, sesuai dengan Qoi'dah Fighiyah yang berbunyi: Mlooaod!

dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : batas dengan Kali MatiSelatan : batas dengan tanah Hae Laga dan Tanah Pa Nara.Timur : batas dengan tanah Fredik Alexander Doko.Barat : batas dengan Jalan Raya RaenyaleSeba.Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4 Tahun 1999.bahwa akan tetapi saat ini sebagian tanah milik Penggugat tersebut diatas pada bulan Juni 2009 secara melawan hak dan melanggar hukum dikuasaioleh Tergugat seluas + 150 m?

No. 980 K/Pdt/2011Penggugat yang ada di atas tanah sengketa tanpa seizin Penggugat adalahperbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugatuntuk segera keluar dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanahsengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan utuhseperti keadaan semula, secara suka rela atau secara paksa denganbantuan Polisi Negara/pihak Keamanan ;7.

No. 609 K/Pdt.Sus/2009Konsekuensinya adalah Perjanjian yang menjadi dasar pertimbangan hukumJudex Facti sudah tentu melanggar hukum sebagai suatu kekhilafan Judex Factidalam memutus perkara aquo ;KeduaTentang Kesalahan Dalam Penerapan Hukum Pasal 1338 KUH Perdata.Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti menyatakan "Perjanjian WaktuTertentu yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas menurutketentuan Pasal 1838 KUH Perdata merupakan suatu persetujuan yang dibuatsesuai dengan ketentuan undangundang

Sehingga dengan tidakdisebutkannya secara Jjelas dan tegas tentang domisili, maka kebiasaan lahyang berlaku dalam menentukannya, sehingga putusan Judex Facti sudahtentu melanggar hukum (kebiasaan) yang berlaku umum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factitelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :1.

Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dariperbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorangdibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oranglain.Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak danperlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas kepentingan yangHal.10 dari 13 Hal.

Pembanding bisamembuktikan Dalil Gugatannya atau dalil Permohonan Bandingnyaserta) membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak No:32/PDT.G/2021/PN.Sak pada tanggal 08 November 2021 ;Bahwa dalam Pertimbangan alenia 3 halaman 17 Putusan PengadilanNegeri siak "menimbang, dalam Pasal 1 angka 4 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 TentangHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBRPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar

Hukum Dst,,,,,,,,,,:55pertimbangan Majelis Hakim pada Pertimbangan alinia Ke 3 sangatlahtidak tepat seolan olah Gugatan Para Pembanding Merupakangugatan Peradilan Tata Usaha Negera, dimana sangat jelas ParaPembanding Menyebutkan Gugatan PERBUATAN MELAWANHUKUM dengan Dalil dalil dan Fakta Hukum yang sebenarnya, yangharus di Uji dan di Periksa Pokok Perkaranya dan tidak MemutusPerkara Aquo, dimana Telah tegas dalam Gugatan Para Pembandingmenerangkkan Bahwa atas Perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilyang

Pertimbangan alenia 4 halaman 18 Putusan PengadilanNegeri siak "yang menyatakan sertifikat Nomor 1 Tahun 1990 sesualpeta situasi khusus tanggal 10 Mei 1988 Nomor 06/p/988 adalahproduk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara yang sehinggamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negarapertimbangan Majelis Hakim pada Pertimbangan alinia Ke 4 sangatlahtidak tepat, karena setiap orang yang ingin mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata yang "tiap perbuatan yang melanggar

hukum danHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBRmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut.5.

28D170827 dibeli oleh terdakwa dari saksiHeri Subekti Als Daut Bin Slamet Riyadi (disidangkan dalam perkara lain)seharga Rp 2.200.000, yang kemudian dijual kembali kepada seseorangseharga Rp 2.700.000, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,;Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa dengan kebiasaannya membeli danmenjual sepeda motor yang terdakwa beli dengan harga dibawah standar tidakdilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan diketahui hasilkejahatan terdakwa melanggar

hukum;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal481 ayat (1) KUHP;3ATAUKEDUABahwa Terdakwa RIYANTO ALS ATO BIN KODIN pada hari Minggu tanggal09 Desember 2012 sekitar jam 13.30 wib atau setidaktidaknya pada bulanDesember tahun 2012 bertenpat di Desa Wanasari Kec.

hukum;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal480 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohonagar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yaitu HERI SUBEKTI ALS DAUT BIN SLAMETRIYADI,M.ERVAN AFRODIN BIN EDI SISWANTO,DWI AGUS PRIYANTODAN LINA HANDAYANI

Bahwa atas perkawinan antara Termohonl dengan Termohon Il tersebut,Termohon Ill selaku Kepala KUA Kecamatan Adonara Timur telahmenerbitkan Buku Kutipan Akta nikah Nomor 67/09/VIII/2015 tanggal 07Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 H;Menimbang bahwa Termohon dan II telah menyampaikan keterangandidepan sidang yang pada pokoknya, Termohon dan II telah menyadari bahwa apayang mereka lakukan telah menyalahi dan melanggar Hukum Syariat Islam danPeraturan perundangundangan yang berlaku

;Hal 9 dari 12hal Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Lrt.Menimbang, bahwa demikian pula halnya Termohon III selaku Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Adonara Timur, didepan sidang menyatakan bahwatindakannya yang telah mengeluarkan Kutipan Buku Akta Nikah atas namaTermohon dan II adalah sebuah kekeliruan dan tindakan melanggar hukum danPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu Termohon Ill siapmenerima segala akibat dari perbuatannya itu;Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.c.

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Banding dalam amarpertimbangannya pada halaman 46 menyatakan bahwa ibu Murtini beralamatdi Wonodri Baru No. 62, yang berarti yang bersangkutan tidak bertempattinggal diwilayah tanah obyek sengketa tersebut.Bahwa amar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang jo Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlaku, yaitu menerapkan ketentuan peraturanperundangundangan secara sempit tanpa memperhatikan

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat ditarik unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:a. Adanya perbuatan melawan hukum;b. Adanya kerugian, antara tindakan dan kerugian harus adahubungan sebab akibat;c. Kerugian disebabkan kesalahan.4.

(Bukti TIl 25), (Bukti TIl 26)dan (Bukti TIl 27);Dengan demikian perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehinggamempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat Il Konpensi yang merasa dirugikan.c. Adanya kerugian bagi korban.Kerugian terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril.

Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalamgugatannya harus mengutarakan ....... tidak hanya adanya suatuperbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan jugaunsur kesalahan (schuld) dari pihak Tergugat(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum:Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. MandarMaju, Bandung, 2000). (Vide Bukti TII 31)e.

Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban hukum atas akibatPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para PemohonBanding/Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi diaturpada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.8.

,dalam bukunya, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari SudutHukum Perdata, halaman 16, CV.

Bahwa tumbuhtumbuhan dan pohon yang ditebang tanpa izin orangyang berhak (PARA PENGGUGAT) untuk kemudian diambil oleh PARATERGUGAT merupakan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diaturdidalam Bab XXII KUHPidana Pasal 362 364 yang mengatur mengenaiPencurian dengan Pemberatan atau setidaktidaknya perbuatan tersebut jugadapat dikategorikan tindakan pengrusakan sebagaimana penjelasanargumentasi pada Poin 21 di atas;23.

Bahwa berdasarkan Duduk Perkara hingga Analisa Hukum yangterdapat pada penjelasan PoinPoin di atas, dapat disimpulkan bahwa PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. maka PARAPENGGUGAT dapat mengajukan ganti kerugian atas

hukum, pada hal terbuktiHal 28 dari 33 hal putusan nomor 344/PDT/2020/PT SMGbahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah membuat jalan atau setidaktidaknyamengunakan jalan masuk yang melewati tanah milik Para Penggugat / ParaTerbanding dengan cara menebangi pohonpohon pisang dan pohonpohon lainyayang ada di atas tanah tersebut, maka putusan pengadilan Negeri Salatigatersebut harus di batalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri denganpertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;DALAM

hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat / Para Terbanding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggl,tuntutan itu tidak dapat dikabulkan (ditolak) karena dari melihat gambar foto aksesjalan tersebut, Secara umum dapat diperkirakan besarnya biaya untuk pengurukantanah dalam rangka pembuatan jalan tersebut, jauh lebih besar daripada hargapepohonan yang telah ditebangi oleh Para Tergugat / Para Terbanding, danperbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding, denganberpegang gambar

hukum ; Akan tetapi terhadap tuntut gantikerugian dari Para Penggugat / Para Terbanding, tidak dapat dikabulkan (ditolak)karena bukan Turut Tergugat yang melakukan penebangan pepohonan danpembuatan jalan masuk tersebut ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat / Para Terbanding hanya dapatdikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk yang selebihnya ;Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari ParaTergugat/Para Pembanding

Tanggal 16 Januari 2013 telah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukummenjual sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yangmempunyai hak atasnya adalah orang lain"" KUH Perdata Pasal 1365 : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";" KUH Perdata Pasal 1452 : "Pernyataan

Siapa yang telah melakukanperbuatan melanggar hukum? Hanya TergugatI dan Tergugatll saja.Atau Tergugatl, Il, Ill dan Turut Tergugat?;4. Tidak konsistennya gugatan Para Penggugat tersebut, dan jugaantara Fundamentum Petendi dengan Petitum tidak saling mendukung,maka menjadi dasar untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatlll mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Akan tetapi masih perlupengujian terhadap buktibukti yang diajukan oleh Tergugat Il, gunamenentukan seberapa jauh ada atau tidaknya itikad baik dari tindakanpemilikan dan penguasaan objek sengketa yang untuk itu;Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang menangani,memeriksa dan memutus perkara Nomor 350/PDT/2014/PT.SMG di atas,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnyatelah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap caracaramengadili, memeriksa dan

Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding yang telah membatalkan PutusanJudex Facti dalam pertimbangan hukumnya melanggar hukum dan salahmenerapkan hukum terhadap caracara mengadili dan memutus perkara,Putusan Banding tersebut juga telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan dalam hukum acara dan melanggar asasasas Vormverzium.Oleh karenanya Putusan Banding tersebut haruslah dibatalkan, alasannya :a.

Demikian seharusnya hakekat dan fungsi suatu peradilan banding,hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pdt/1993 tanggal 9 Oktober 1975, dengan Kaedah Hukum sebagai berikut :Majelis Hakim Kasasi harus menarik kembali suatu perkara secarakeseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yangadil dan menyeluruh;Bahwa tindakan Majelis Hakim Banding yang telah membatalkan PutusanJudex Facti, jelasjelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwaMajelis Hakim Banding

Gugatan Para Penggugat adalah kompetensi absolute Pengadilan TataUsaha Negara.Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahandan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oberheidsdaad) (PermaNo. 2 Tahun 2019) mengatur bahwa :Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Oberheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan

tata usaha negara.Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2019/PN.Mtr hal 14 dari 74 halLebih lanjut dijelaskan pada Pasal 10 dan Pasal 11 Perma No. 2 Tahun2019 bahwa :Pasal 10Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Oberheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapibelum diperiksa, DILIMPAHKAN KEPADA PENGADILAN TATA USAHANEGARA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 11Perkara perbuatan

melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Oberheidsdaad) yang sedang diperiksa olehPengadilan Negeri, PENGADILAN NEGERI HARUS MENYATAKANTIDAK BERWENANG MENGADILI.Di dalam Gugatan Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum Para Penggugat,Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram ditarik menjadi Pihak TurutTergugat .

Dengandemikian, Gugatan Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum Para Penggugatseharusnya disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karenaPengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili PerkaraPerbuatan Melawan/Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Turut TergugatIl selaku Pejabat Pemerintahan.Sekalipun di dalam Gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa TurutTergugat hanya diposisikan sebagai turut tergugat, namun pada prinsipnyaposisi turut tergugat dimaknai sama dengan posisi tergugat dengan

Melawan/Melanggar Hukum oleh PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan Perma No. 2Tahun 2019.2.

Nomor 2835 K/Pdt/2017maupun melanggar dan bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yang dijamindan dilindungi hukum, maka secara yuridis Para Tergugat telah terbuktimelakukan Perbuatan Melanggar hukum secara umum;52.Bahwa karena perbuatan melanggar hukum secara umum yang dilakukanPara Tergugat kepada Penggugat ditujukan dengan niat, maksud dankesengajaan untuk menyerang kehormatan, nama baik, harkat dan martabatPenggugat di muka umum terkait

Hukum secara umum sebagaimana ketentuan Pasal1365 KUH Perdata, sebab unsurunsur melawan hukum telah terpenuhi semua;Bahwa dikarenakan Perbuatan melanggar hukum secara umum yangdilakukan para Tergugat telah menyerang kehormatan dan nama baik, hargadiri, harkat, martabat Penggugat yang ditunjukkan dengan niat, maksud dankesengajaan untuk menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat dimuka umum, maka secara Yuridis Para Tergugat telah terbukti secara sahdan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi

Sel. tertanggal 6September 2012 berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor14 Tahun 1985 juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU M.A");Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;Keberatan Kedua:Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggarHalaman 47 dari 74 hal. Put.

hukum yang berlaku knhususnya hukumpembuktian;.

hukum yangberlaku, sehingga yang terhomnat Judex Juns tingkat Kasasi pada MahkamahAgung RI sudah seharusnya membatalkan Putusan PT DKI.

Bahwa Perbuatan Tergugat untuk membongkar paksa, mengusaidan memagari objek sengketa telah melanggar hak subjektif Penggugat,melanggar norma, etika dan kepatutan serta melanggar hukum, sehinggaPerbuatan Tergugat terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);11.

Bahwa terhadap perbuatan seseorang yang melawan hukum danmerugikan pihak lain Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Rosa Agustina dalam bukunya Melawan Hukum, terbitan PascasarjanaFakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) halaman 117 menerangkanunsurunsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam PasalHalaman 16 dari

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT Jakarta telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengenai sertifikatsebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP. Nomor10/1961) jo.

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT Jakarta telah salahmenerapakan atau melanggar hukum pembuktian karena tidak cermat dantidak teliti dalam memeriksa Bukti T. (SHP.Nomor 82/1988) dan fakta faktayang berkaitan dengan Bukti T.l1 tersebut sehingga putusannya salah ataukeliru, dengan alasan : Untuk memudahkan pemeriksaan terhadap SHP Nomor 82/1988 berikutini kami tampilkan hasil foto scan SHP dimaksud;: PENDAFTARAN PERTAMAHalaman 27 dari 33 hal. Put.

Sehingga Akta Jual Beli Nomor 746/2009 yangdikeluarkan oleh PPAT Nofriwati Amiruddin, S.H. selaku PPAT KotaDepok nyatanyata adalah akta jual beli yang cacat hukum baik formilmaupun materiil;Bahwa Tergugat telah salah dan keliru serta melanggar hukum dalammenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quodengan dasar Akta Jual Beli Nomor 746/2009. Faktanya, tidak ada jualbeli atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4150/Mekarsari milik Penggugat.Halaman 9 dari 26 halaman.

(seratus lima belas meter persegi) denganNomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB);Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa a quo yang tidak sesuai dengan data yuridis dandata fisik adalah tindakan yang melanggar hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.

data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);Bahwa akta jual beli a quo sebagai dasar peralihan dan yang mendasariTergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa adalah akta palsu, karena jual beli tidak dilakukan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak disertaipenyerahan tanah dari Penjual kepada Pembeli;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melindungi hak milik Penggugatadalah tindakan yang melanggar

hukum.

Putusan Nomor 360 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat yang telahmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quomerupakan perbuatan perbuatan melanggar hukum peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu telah memenuhi ketentuanPasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugatmengalami kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk mengurusagar dapat memperoleh kembali sertipikat dimaksud;14 Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai terhadap putusan nantinya, maka kepada ParaTergugat dibebankan membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat masingmasingsejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perhari sejak perkara ini didaftarkan dan sampaidengan Para Tergugat melaksanakan

isi putusan dalam perkara ini;15 Bahwa timbulnya gugatan ini adalah karena serangkaian perbuatan melanggar hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat, maka wajar segala biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ; Berdasarkan alasanalasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugatmemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk dapat kiranya memanggilkami kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat,

Dalam suatu persidangan khusus untukitu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:PRIMAIR :1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat I, Terggugat II, Tergugat III dan IV telah melakukan serangkaianperbuatan melanggar hukum, beserta akibat hukumnya;3.

S678/WKN.01/KNL.01/2012tanggal 23 Oktober2012.Dengan demikian berdasarkan uraian yang TERGUGAT III jelaskan di atas, makadalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 6, dan Poin 7Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses jual beliantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sampai dengan proses penjaminan danPembebanan Hak Tanggugan SHM 263/Lambhuk dengan Sertifikat Hak TanggunganNomor 959 tanggal 03 Juli 2009 adalah telah melanggar hukum adalah dalildalil tidakbenar serta

dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah menyatakanmengurungkan kehendakmya mengajukan permohonan dispensasi kawin bagianaknya karena Para Pemohon menginginkan agar umur anaknya terlebihdahulu memenuhi syarat minimal usia menikah bagi anak, maka Para Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebuttidak melanggar

hukum, untuk itu. maksud Pemohon untuk mencabutpermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalamperkara ini harus diperhitungkan.Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinansesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dan ditambah

2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini karena anaknya sering rewel dan atas ide dan inisiatif dari keluarga untukmengganti nama anak tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonanini;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yangdapat melanggar

hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Akta kelahirannama anak pemohon tertulis SIT FATIMAH AZZAHRA ISKANDAR danberdasarkan keterangan pemohon dan para saksi karena anak tersebutsering rewel kemudian atas ide dan inisiatif dari keluarga nama anakpemohon diganti menjadi SYAIDAH AZ ZAHRA ISKANDAR ;Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila adahalhal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan namapemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata

mencabut permohonannya,karena telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan,akan tetapi karena Penggugat dalam hal ini menyatakan mencabutperkaranya, sedangkan jawaban dari Tergugat belum disampaikan makamenurut Majelis tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan olehPenggugat adalah merupakan hak Penggugat dan telah sesuai denganundangundang serta tidak melanggar

hukum, dengan demikian MajelisHakim berpendapat pencabutan a quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belummemasuki tahap pemeriksaan materi perkara maka sikap Penggugatmencabut perkaranya tersebut tidak harus mendapat persetujuan dariTergugat dan Penggugat juga menyatakan kalau Penggugat masih inginrukun dengan Tergugat (vide Pasal 271 Rv);Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonanPenggugat telah dikabulkan, maka Majelis tidak ada alasan lagi untukmemeriksa perkara