207/Pdt.G/2017/PTA.Sby

PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2017/PTA.Sby.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara, antara :PEMBANDING, umur 40 tahun, agama lslam, pekerjaan Karyawan swasta,bertempat kediaman di Kota Surabaya dahulu sebagaiTergugat, sekarang sebagai Pembanding, untukselanjutnya disebut Pembanding;MELAWAN:TERBANDING, umur 31 tahun

PerkaraBanding (Inzage) Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 1 Maret 2017yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang,dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara bandingsesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding(Inzage) Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tertanggal 6 Maret 2017 yangdibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register PengadilanTinggi Agama Surabaya Nomor 207

,M.Hum., masing masingsebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 207/Pdt.G/2017/PTA.Sby.tanggal 29 Maret 2017, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalamsidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Sri Pratiwiningrum.M.HES.sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding danTerbanding;KETUA MAJELIS,ttdDrs. H.

tanggal 9 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117769.16/2014/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00067/KEB/WPJ.01/2017tanggal 8 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2014 Nomor 00044/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00067/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 8 Agustus2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2014 Nomor 00044/207/14/123/16 tanggal 2 Juni 2016,Halaman 5 dari 10 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00067/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 8Agustus 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2014 Nomor : 00044/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.118421.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00061/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 18September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor00033/207

Putusan Nomor 1268/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014Nomor 00033/207/14/105/16 tanggal 30 Agustus 2016 atas namaPT Mopoli Raya, NPWP 01.224.128.7105.000, dengan alamat diKampung Perkebunan, Gedung Biara Baru, Seruway Kab. AcehTamiang 24473, Jalan Sunggal nomor 91/103 Tanjung Rejo MedanSunggal, Medan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00061/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 18 September2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor00033/207

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 1991,tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan SDawit, sebagaimana yangtercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/1991, tanggal 15 Januari1991, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta lik talak.2.

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka upaya perdamaian maupun mediasi tidak dapat dilaksanakan; Menimbang, bahwa lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3309054101759001tanggal 25 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 207

73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang yang telah menikah pada tanggal 15 Januari1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Sawit Banyudono Kabupaten Boyolalisebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 207

mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69529/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1197/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00043/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1197/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/09/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa PajakOktober 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00028/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atasnama: PT Satya Kisma Usaha, NPWP: 01.002.743.1332.001,adalah telah sesuai dengan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1197/WPJ.27/2014, tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2009,Nomor: 00043/207

Bahwa Pemohon talah melangsungkan pernikahan dengan seorang Lakilaki, bernama SUPRIYADI Bin TAHRIR, pada tanggal 15 Mei 2006, di KUAKecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalamnomor Akta Nikah Nomor: 207/34/V/2006 sebagaimanat ercantum dalamDuplikat Kutipan akta nikah nomor B28/Kua.11.02.25/PW.01/08/2016teranggal 10 Agustus 2016.2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon telah menerima Akta Nikahdari KUA Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor:Akta nikah :207/34/V/2006, dan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah nomorB28/Kua.11.02.25/PW.01/08/2016 tersebut nama Pemohon tertulisMARINEM.4. Bahwa setelah pernikahan ,Pemohon pergi bekerja di Saudi Arabia, dansebelum pergi Pemohon merubah nama menjadi FRANSISKA, Olehkarena itu di semua data kependudukan Pemohon tertulis FRANSISKA.5.

Menetapkan nama Penggugat (alm) yang tercatat dalam ,Dupikat KutipanAkta Nikah No.B28/Kua.11.02.25/PW.01/08/2016 dengan Akta NikahNomor: 207/34/V/2006 adalah nama satu orang dengan namaFRANSISKA Binti SANMARJO (alm).Membeban kanbiaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon menurut hukum;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat PermohonanPemohon yang isinya

Banding pada tanggal 5 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119064.16/2015/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01583/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 27September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2015 Nomor 0007 1/207

Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali;2.1 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01583/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 September 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015Nomor 00071/207/15/055/16 tanggal 29 Agustus 2016 atas namaPT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, NPWP01.869.469.5055.000, beralamat di Jalan Walisongo Km. 9,8,Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah, 50151

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01583/KEB/WPJ.07/2017tanggal 27 September 2017 mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2015 Nomor 00071/207

hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Surat: S1015/WPJ.07/KP.0606/2013tanggal 18 September 2013 yang telah Penggugat terima tanggal 25 Oktober2013, tentang Jawaban Permohonan Pembatalan atas Surat PemberitahuanSurat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;Kronologi Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Mei Tahun 2011:Bahwa telah diterbikan SKPKB PPN Masa Pajak Mei Nomor: 00030/207

.07/KP.0606/2013, KPP PMA Lima menerbitkan Jawaban Permohonan atas suratPemberitahuan Surat Keberatan yang tidak Memenuhi Persyaratan;Berikut ini adalah alasan Penggugat mengajukan surat gugatan:Bahwa Pasal 23 Ayat (2) huruf c UndangUndang KUP disebutkan GugatanWajid Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: Keputusan yang berkaitandengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalamPasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atauBahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan atas SKPKB00030/207

/PK/PJK/2016dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Kronologi diterbitkanya Surat Putusan Pengadilan Pajak No.Put.52572/PP/M.IVA/99/2014 adalah sebagai berikut:1Telah diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Mei Nomor: 00030/207

tanggal 30 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111361.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00441/KEB/WPJ.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2012 Nomor 00129/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00441/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor 00129/207/12/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas namaPT Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4073.000, alamatSinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00441/KEB/WPJ.06/2016, tanggal 21 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2012,Nomor: 00129/207

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81000/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP737/WPJ.07/2013 tanggal30 April 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai00007/207

Desember 2003 Nomor00007/207/03/058/12 tanggal 17 Februari 2012, atas nama PT KLine Indonesia,NPWP01.071.571.2058.000 adalah tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;c.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menolak permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP737/WPJ.07/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Keberatan Wajib PajakAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00007/207

tanggal 19 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put096599. 16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2654/WPJ.07/2015tanggal 18 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2012 Nomor 00109/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2654/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2012 Nomor00109/207/12/055/14 tanggal 5 Juni 2014, atas nama PT AlstomPower Energy Systems Indonesia (sekarang PT General ElectricPower Systems Indonesia), NPWP 01.061.550.8055.000, beralamatHalaman 4 dari 8 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2654/WPJ.07/2015 tanggal 18 Agustus2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012 Nomor 00109/207

Banding tanggal 29 Januari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096388.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 08 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2081/WPJ.07/2015 tanggal25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00036/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2081/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor00036/207/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT AlstomPower Energy Systems Indonesia (sekarang PT General ElectricPower Systems Indonesia), NPWP: 01.061.550.8055.000,beralamat di Jalan Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir, Surabaya60155 adalah tidak sesuai dengan

/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2081/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2013 Nomor 00036/207

tanggal 12 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114286.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00563/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00068/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00563/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2014 Nomor 00068/207/14/055/16, tanggal 25Januari 2016, atas nama PT Eagle Industry Indonesia, NPWPHalaman 4 dari 9 halaman.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00563/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 April 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00068/207

pada tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109771.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018 ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01514/KEB/WPJ.07/2016tanggal 11 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2013 Nomor 00315/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01514/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00315/207/13/055/15 tanggal 6Agustus 2015, atas nama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP01.824.613.2055.000, beralamat di Jalan Industri VI, KelurahanPasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten15135, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP01514/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor00315/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84235/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP284/PJ/2013 tanggal 30 April 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2008 Nomor 00018/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP284/P J/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2008 Nomor 00018/207/08/091/12 tanggal 6 Februari 2012, atasnama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7091.000,beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 1117 Suite 11011701, JalanCilandak KKO Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560,atas sengketa a quo adalah telah sesuai

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwas alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP284/PJ/2013 tanggal 30 April 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor00018/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Januari 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80390/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 30 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP971/WPJ.19/2013 tanggal22 Juli 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00265/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP971/WPJ.19/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor00265/207/10/092/12 tanggal 27 April 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0081/WPJ.19/KP.0203/2013 tanggal 15 April 2013, atas namaPT Gajah Tunggal Tbk., NPWP 01.003.009.6092.000, beralamatdi Wisma Hayam Wuruk Lt.14, Jalan Hayam Wuruk

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP971/WPJ.19/2013 tanggal 22 Juli 2013,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00265/207

Sidoarjo, terdaftar pada register Buku Nikah No.207 /32 /V1 /2009;2. Bahwa selama menikah 9 ( Sembilan ) tahun antara Penggugat denganTergugat belum dikaruniai anak.3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman JI. Kota. Surabaya4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanSedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 207 /32 /VI /2009, tanggal 18 Juni 2009yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P.1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu:1.

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkaraini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktiansebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti suratP.1 dan dua saksi ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207

Putusan Nomor 275/B/PK/Pjk/2021tanggal 16 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00006/207/10/326/13 tanggal 21 Februari2013, atas nama PT Lampung Interpertiwi, NPWP 01.704.719.2326.001,beralamat di Desa Kagungan Dalam, Mesuji, Lampung, alamatkorespondensi Jalan K.H.A.

/16/2016 tanggal 3 Februari 2016, karenaPutusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP463/WPJ.28/2014 tanggal 16 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00006/207

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP463/WPUJ.28/2014tanggal 16 April 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2010 Nomor 00006/207

207/Pdt.G/2013/MS.Lsk

PUTUSANNomor: 207/Pdt.G/2013/MS.LskDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak sebagai berikut antara;Marzuki bin M.

tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Mane,Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara,selanjutnya dalam konvensi disebut sebagai Termohondan dalam rekonvensi disebut sebagai Penggugat .Mahkamah Syariyah tersebut;Mempelajari berkas perkara;Mendengar pihak yang berperkara dan telah mempelajari alat bukti di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkara ini,seperti tertera dalam Putusan Sela Nomor: 207

,MH. dan Evawaty, S.Ag, HakimHakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syariyah Lhoksukondengan Penetapan Nomor: 207/Pdt.G/2013/MS.Lsk tanggal 4 Juni 2013 untukmemeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, yang dibacakan oleh ketua tersebutdalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, dan Irpanusir, SH., Panitera dengan dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.Ketua MajelisDrs.

bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 13 Januari 2015 dengan register perkara Nomor :111/Pdt.G/2015/PA.Bjn telah mengemukakan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut: 1.Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 207/71/VI/1997, tanggal 26 Juni2.

Undang Undang Nomor 50 Tahun2009; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan AktaNikah Nomor : 207/71/VV1997 tanggal 26 Juni 1997 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.22.07/Pw.01/08/2007 tanggal 632007yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 26 Juni 1997; Menimbang, bahwa yang menjadi