Ditemukan 41900 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-03-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 17-10-2012
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0824/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr Tanggal 11 Juli 2012 — Penggugat Melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupuntergugat tidak hadir dalam persidangan, Penggugat tetap diharuskan menghadirkansaksisaksi/orangorang terdekat denganya untuk didengar keteranganya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalampersidangan, dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya sudah memberikanketerangan yang antara satu dengan yang lainya saling bersesuaian dan salingmenguatkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugatdengan
Register : 04-12-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3735/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr Tanggal 30 Januari 2014 — Penggugat vs Tergugat
8 — 1
8 — 1
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupunTergugat tidak hadir dalam persidangan, Penggugat tetap diharuskan menghadirkansaksisaksi/ orangorang terdekat dengannya untuk didengar keterangannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalampersidangan, dan saksisaksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikanketerangan yang antara satu dengan yang lainya saling bersesuaian, makaberdasarkan pasal 1908 B.W. jo.
Register : 22-12-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PA SUMBER Nomor 6984/Pdt.G/2014/PA.Sbr. Tanggal 14 Januari 2015 — PEMOHON vs TERMOHON
11 — 9
11 — 9
berpendapatperselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipildan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana4mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, danmasingmasing fihak diharuskan
Putus : 08-05-2012 — Upload : 04-07-2012
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 234/Pdt.P/2012/PN.Skh Tanggal 8 Mei 2012 — SULISTYANI
17 — 4
17 — 4
Bahwa, dikarenakan waktu pengurusan Akta Kelahiran di Catatan Sipilsudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dari PengadilanNegeri terlebin dahulu yang menyatakan tentang hal itu ;6.
Register : 03-09-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 12-02-2013
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1510/Pdt.G/2012/PA.Wsb Tanggal 6 Desember 2012 — HARNI binti TARWONO
lawan
WAGINO bin SUKARTO
16 — 1
16 — 1
memberikanjawaban yang pada pokoknya membenarkan dalildalil gugatan Penggugat;Halaman7 dari 12 halamanMenimbang; bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan tersebutmempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundangundangan menyatakan lain;Menimbang; bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan,namun karena perkara in casu didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaranrumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975,maka kedua belah pihak diharuskan
Putus : 22-06-2012 — Upload : 23-08-2012
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 396/Pdt.P/2012/PN.Skh Tanggal 22 Juni 2012 — SUMINEM
23 — 4
23 — 4
UTAMI yang lahir di Sukoharjopada hari Selasa Legi tanggal 6 Juni 1995 ( yaitu anak Pemohon ) ;Bahwa karena kelalaian Pemohon, maka hingga saat ini anak Pemohontersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; Bahwa guna tertib Administrasi aktaakta Catatan Sipil, knususnya AktaKelahiran, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonanpembuatan Akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sukoharjo ;Bahwa dikarenakan waktu pengurusan Akta kelahiran di Catatan Sipilsudah terlambat, maka diharuskan
Register : 19-07-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2210/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
13 — 1
Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkaraperceraian, walaupun Termohon sudah mengakui dalil permohonan Pemohon,namum untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kebohongan, makaPemohon tetap diharuskan menghadirkan saksisaksi / orangorang terdekatuntuk didengarkan keteranganya;Him. 6 dari 10 hlm. Put. No:2210/Pdt.G/2018/PA.Kab.
Register : 13-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.PO Tanggal 4 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Bank Mandiri(persero) Tbk KCP Ponorogo Jetis Pemohon diharuskan mendapatkanpenetapan Pengadilan sebagai wali dari anaknya;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Register : 12-02-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PA SUMBER Nomor 812/Pdt.G/2013/PA.Sbr. Tanggal 18 Juli 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 6
9 — 6
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
Register : 06-03-2013 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 275/Pdt.G/2013/PAJU Tanggal 24 April 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
7 — 0
7 — 0
dalildalil Termohon tidak dibantah olehTermohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkaraperceraian (khusus) maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindariadanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat mengacu kepadaPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga untuk memenuhimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untukmembuktikan hal tersebut diharuskan
Register : 04-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PA SUMBER Nomor 85/Pdt.G/2013/PA.Sbr. Tanggal 28 Maret 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 7
12 — 7
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
Putus : 15-04-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 274/Pdt.P/2013/PN.Skh Tanggal 15 April 2013 — WALUYO
13 — 4
13 — 4
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan akta kelahiran di Catatan Sipilsudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dari PengadilanNegeri terlebin dahulu yang menyatkan tentang hal itu;6.
Register : 11-03-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO Tanggal 1 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Dewi Ambarsari binti SugengRaharjo dan Serli Rahmawati binti Sugeng Raharjo, belum dewasa (belumberumur 21 tahun) dan belum cukup umur untuk bertindak secara hukum,sehingga untuk menjual tanah tersebut, oleh Kepada Badan PertanahanNasional Pemohon diharuskan mendapatkan penetapan Pengadilansebagai wali dari anaknya;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Him.2 dari 9 him.
Register : 05-12-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 24-04-2012
Putusan PA SUMBER Nomor 5409/Pdt.G/2011/PA.Sbr. Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT DAN PENGGUGAT
8 — 4
8 — 4
Hakimberpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsungbagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal manamengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
Register : 05-03-2012 — Putus : 10-05-2012 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA SUMBER Nomor 1106/Pdt.G/2012/PA.Sbr. Tanggal 10 Mei 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
7 — 3
7 — 3
perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsungbagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal manamengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah4dan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
Register : 09-02-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44635/PP/M.IX/19/2013 Tanggal 23 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
103 — 20
103 — 20
transaksi barang impormenempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal O1September 2010 dinyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. tidak terdapat pembatasanpembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang imporselain pembatasanpembatasan yang:b. 1. diberlakukan atau diharuskan
Register : 05-04-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 136/Pdt.P/2011/PA.LB Tanggal 12 Mei 2011 — Pemohon I dan Pemohon II
17 — 1
17 — 1
II halaman 46 yangberbunyi:Jas, ply wirgs 4i WS Jot J 5) 4nS ~prodd 91 al oJJ Ai9 LO9Artinya: Apabila seorang laki laki berkata perempuan iniadalah isteri saya tanpa memperincinya dandibenarkan oleh perempuan tersebut atau oleh walimujbir maka dipandang cukup (sah nikahnya).Menimbang oleh karena perkawinan Para Pemohontersebut belum dicatat oleh Pejabat yang berwenang makauntuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974jis Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, makaPara pemohon diharuskan
Putus : 22-01-2013 — Upload : 03-07-2013
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 17/Pdt.P/2013/PN.Skh Tanggal 22 Januari 2013 — MARINAH
19 — 3
19 — 3
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan Akta kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada penetapan dariPengadilan Negeri terlebin dahulu yang menyatakan tentang halitu;6.
Register : 18-04-2013 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 415/Pdt.P/2013/PN.Sgt Tanggal 26 April 2013 — Pemohon
MUNTAMAH
14 — 3
14 — 3
MUHAEMIN dan IDA FARIDA ;e Bahwa oleh karena kelalaian anak Pemohon, maka kelahiran cucu Pemohon tersebutsampai saat ini belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil;e Bahwa Pemohon berstatus Warganegara Indonesia;e Bahwa Pemohon sangat memerlukan akte kelahiran cucu Pemohon tersebut untukberbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kelahiran;Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwapencatatan
Register : 14-04-2012 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 27-06-2012
Putusan PA SUMBER Nomor 1603/Pdt.G/2012/PA.Sbr Tanggal 7 Juni 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
10 — 7
10 — 7
Hakim4berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsungbagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal manamengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3KHI, dan masingmasing fihak diharuskan