No 324/Pdt.G/2016/PA.Sgta Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makamajelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat benarbenar telah pecah (marriage breakdown) dansendisendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembalidalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebihempat bulan lamanya.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa Perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Kag.tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasandan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun karena sering ternadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana terurai padaposita nomor 5 dan 6 dalam dalildalil gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan

Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.

rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

1989Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandangHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahunHalaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Padt.G/2016/PA.Pdg1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

sebagaiman diaturdalam Pasal 84 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

kurang lebih 9 tahun secara berturutturut, hal manaperistiwa perpisahan antara suami isteri bukanlah suatu hal yang wajar terjadidalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yangmenyatakan : suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak adaharapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecahMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupayamenasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganyabersama dengan Tergugat, namun Penggugat etd He aRae see hetberaidengan Tergugat, maka majelis

ternyata tetap tidak menemui Penggugat; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai' hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 12 dari 18 Put.

memberikan penetapan ataspermohonan pokok Pemohon dan Pemohon II diatas, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan terlebin dahulu status pernikahan Pemohon danPemohon Il tahap pertama yang dilaksanakan pada tahun 2012, karenapernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebut erat sekali hubungannyadengan apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon II dan sebagai penentuuntuk dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut;Menimbang, bahwa didalam pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 telah ditegaskan

Sit.hal. 8 dari 14dan Pemohon II yang dialaksanakan pada tahun 2012 harus dilihat dariperspektif hukum islam ;Menimbang, bahwa didalam Bab IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islamtelah ditegaskan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhisyarat dan rukunnya, yaitu harus ada:a. Calon suami ;b. Calon ister ;c. Wali Nikah ;d.

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

tahunterakhir, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Dalam rumusan hasil diskusi kelompokbidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5),ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidakberlaku asas nebis in idem.Bahwa Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasansehingga eksepsi tidak boleh dipertimbangkan dan harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA : 81.

menyatakan secara tegas, jika Penggugattetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalihdan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkalidan menolak segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam eksepsidan jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata sertatidak merugikan Penggugat.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yanghanya menjelaskan tentang halhal yang dapat menyebabkan gugurnyahak asuh anak hal mana ditegaskan

rohani anak, meskipun biaya nafkahdan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yangbersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanahkepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yangmengada ada karena jelas diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi HukumIslam (KHI) disebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat ditegaskan

Hal semacam ini ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: Ada atau tidaknyaasas nebis in idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak saja,melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentuoleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyaikekuatan pasti dan alasannya adalah sama.Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti putusan terdahulu yaituPutusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, memang benar pihak Penggugatdan Tergugat

Dikatakan Para Penggugat salahmenyebutkan subjek gugatan, karena dalam Pasal 8 butir 2 ayat (2)Reglement op de Rechtsvordering (Rv), ditegaskan bahwa untukmengajukan gugatan, maka yang berkualitas hukum untukdicantumkan oleh Para Penggugat adalah Walikota Bekasi dengandilanjutkan menuliskan nama Pejabatnya (natuurlijk person) yaituRahmat Effendi ;.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwaTergugat tidak pernah menerbitkan Obyek Gugatan sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus KostkaKranggan No. 503/0545/IB/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17Desember 2012; 7. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima, karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas(Obscuur Libel), sebab:a.

Haruslah ditegaskan bahwa dalil ParaPenggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan butir 2 dan butir 3petitumnya yang memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo. Tidak adaketentuan yang mensyaratkan penerbitan obyek gugatan a quo harusberpedoman pada dalil Para Penggugat tersebut.

Sekalilagi kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak ada Putusan Pengadilanyang berwenang menyatakan adanya perbuatan Tergugat dan/atau Tergugat Il Intervensi yang melawan hukum, sebagaimana yangdidalilkan oleh ParaPenggugat; b.

yang telah keluar dariperusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLING JABAR13.Bahwa Tergugat terus menerus membebankan pembayaran hutang hutang anggota koperasi Penggugat yang sudah tidak bekerja lagi diperusahaan PT COCA COLA serta yang sudah tidak ada lagi sisa gajiserta uang pesangon yang bisa diambil oleh pihak Penggugat dari bagiankeuangan perusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLINGINDONESIA UNIT JABAR14.Bahwa gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh pihak Tergugat , sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1831 KUHPerdata ; Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang , selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utang utang nya, serta ditegaskan pula dalam pasal 1845 KUH perdata ;perikatan yang diterbitkan dari penanggung hapus karena sebab sebabyang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan perikatan lainnyaBerdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada MajelisHakim

Perjanjian KerjasamaPenerusan Pinjaman (CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16 Desember 2014telah ditegaskan dan disepakatisebagai berikut :Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang, demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk MengajukanHalaman 5dari33 Putusan Sela No. 177/Pdt.G/2018/PN.Bdgtuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di

Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman(CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16Desember 2014telah ditegaskan dan disepakati sebagai berikut :Mengenai Peranjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang,demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk Mengajukantuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di Pengadilan lain dimanapundalam Wilayah Republik Indonesia

diterima dan diketahui Penggugat pada tanggal 27Juli 2015, berdasarkan surat balasan dari Tergugat dengan Nomor Surat:1743/3.3174.200/VIV/2015 ; on eeeGugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7082/Bintaro, tanggal 20 Juni2006, Pengugat daftarkan pada pada tanggal 14 September 2015 dan olehkarenanya pengajuan gugatan pembatalan sertipikat dalam perkara ini masihdalam tenggang waktu menggugat sesuai ketentuan Pasal 55 UURI Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Lebih lanjut telah ditegaskan

Negara Jakarta :1.Tergugat dalam kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat TUN telahmengeluarkan Objek Gugatan dalam perkara ini telah mengakibatkan timbulnyasengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga olehkarenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU tentang Peradilan TUN makaPengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam objek perkara dalam perkara ini :Lebih lanjut telah ditegaskan

(delapanratus duapuluh meter persegi) :Sebagaimana yang telah diketahui umum, sertipikat hak atas tanah adalahsurat tanda bukti atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat, dimana penerbitan sertipikat adalah salah satu bagian dari prosespendaftaran tanah yang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum(Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf C UndangUndang Pokok Agraria) ;Lebih lanjut ditegaskan, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) PPRI Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi

Pasal 1319 KUHPerdata, berbunyi: semua perjanjian,baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenaldengan suatu nama tertentu, yang tunduk pada ketentuan umum dariKUHPerdata Buku HI Bab I dan Bab II.18 Syarat sahnya perjanjianberdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2) cakap untuk membuat suatu perikatan ; 3) suatu hal tertentu; dan ; 4) suatu sebab yang halal ; Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal la Peraturan Lelang

sudah pisah ranjang sejak akhirtahun 2018 sampai sekarang; Bahwa usaha keluarga dari kKedua belah pihak untuk merukunkan Pemohondengan Termohon dan usaha mediator serta Majelis Hakim ternyata tidakberhasil:Menimbang, bahwa kehamonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dansatu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

lahir (17092006), bernama Anak Il, tanggal lahir (12062011), agar ditetaobkan sebagaipemegang hak asuh anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat, maka majelishakim akan mem pertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf aditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebutberada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf aKompilasi Hukum Islam ditegaskan

menurutpendapat Majelis Hakim bahwa yang patut dipertinbangkan adalah bagaimanaanak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisatumbuh, berkembang, terdidik, dan terfpenuhi segala keperluan hidupnya dalamrangka pembentukan generasi penerus, sehingga biayabiaya pemeliharaananak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namunjuga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

hendaklah diberikan olehsuaminya mutah menurut yang maruf sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa.karena itu majelis hakim bermendapat bahwa oleh karena permohonan cerai inimerupakan inisiatif dan Tergugat (Pemohon konvensi) maka majelis hakimakan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugatsebagai istrisebagaim ana akan dipertinmbangkan sebagai berikut di bawah ini:Menimbang, bahwa mutah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan

bahwa Tergugat menyetujui jika sebagian harta diberikankepada ANAKANAK dan sebagiannya lagi diberikan kepada Tergugat,Dalam hal ini Tergugat tidak menyetujuinya atau keberatan atas gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dan jawabanTergugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawahini sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yangdiperoleh selama dalam perkawinan, dan berdasarkan Pasal 97 KompilasiHukum Islam ditegaskan

gugatan kurang pihak maka menurut Yurisprudensi MA No.1072/K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 mengatakan : Bahwa suatugugatan Perdata bertujuan unuk menuntut haknya atas sebidang tanahyang dikuasai oleh orang lain maka orang yang ditarik sebagai pihakTergugat adalah orangorang yang secara nyata benarbenar menguasaitanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut oleh karena itu gugatantersebut patut dinyatakan tidak dapat di terima .Halaman 8 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN OlmHal ini ditegaskan

Maka Para Penggugatharus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untukmembatalkan Sertifikat Hak Milik Para Tergugat BUKAN ke PengadilanNegeri Oelamasi Kelas II.Hal diatas ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 620/K/Sip/1999 tanggal 29Desember 1999 yang menyatakan bahwa Bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha

paraPenggugat menguasai sebidang tanah luasnya 10.000 m2 yang terletakdi Desa Retraen, Kecamatan Amarasi,Kabupaten Kupang adalahpeninggalan dari nenek Para Penggugat bernama AE RUNESI SABUIN,dstnya;Sebagai jawaban Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat sangatkabur alias tidak jelaskarena Para Penggugat tidak menjelaskan sejakHalaman 11 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Olmkapan AE RUNESI SABUIN' menguasai,mengolah, serta tidakmenjelaskan asal usul bidang tanah tersebut diperoleh.Hal ini ditegaskan

serta sejak kapan menguasainya.> Para Penggugat juga sudah sala kaprah menggugat Para Tergugatdi Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II untuk membatalkanSertifikat sebagai alat bukti yang seharusnya adalah kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).> Para Penggugat sudah tidak berkapasitas sebagai Penggugat olehkarena Para Tergugat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sejaktahun 1991 sampai dengan sekarang tahun 2018 berarti SertifikatHak Milik Para Tergugat sudah berusia 28 tahun.Hal ini lebin ditegaskan

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 10 tidak disebutkantentang ganti rugi namun dalam petitum poin 9 Para Penggugat minta gantirugi Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dalam ini sangat bertentanganantara Posita dan Petitum dan tidak ada rincian ganti rugi maka patutdinyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini lebih ditegaskan dalamYurisprudensi MA RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973 danYurisprudensi MA RI tanggal 5 Maret 1975 No.1078 K/Sip/1975 bahwagugatan ganti

Kewajibanistri untuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman AllahSWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya ..sebab itu maka wanita yangshalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istriuntuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satuhadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwaRasulullah SAW telah bersabda: Artinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamumemandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jikakamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jikakamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akanmenjaga dirinya dan hartamuc. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasasunnah tanpa izin suaminya.

Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat AlBaqarah ayat 241:bg paral: Elie GilalaallArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:daiall d shoe dag Aute atArtinya:Wajib member mut'ah kepada isteri yang diceral.

Bahwa Islam tidak membedakan kewajibanpemberian mutah hanya kepada orang yang berkecukupan secaraekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetapdiwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepadapara suami yang ingin mentalak isterinya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Bag.sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 huruf (a) UU No, 21 tahun2000;14.Bahwa Penggugat melakukan tugas tugas dalam kapasitas sebagaiketua serikat pekerja guna melindungi dan membela anggota daripelanggaran hak hak dan memperjuangkan kepentingannya dalam hal initerkait kepesertaan program jaminan pensiun, tetapi justru Tergugatmenyatakan Penggugat telah memberikan keterangan palsu atau yangdipalsukan terkait kepesertaan program jaminan pensiun yang padafaktanya Tergugat tidak mengikutsertakan

justru Tergugat memutus hubungan kerja Penggugat,akibat Penggugat melakukan perlawanan dan perjuangan sebagaiketua serikat pekerja guna memperjuangkan yang telah menjadi hakdari pekerja yaitu. kepesertaan program jaminan pensiunsebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2015 ; Bahwa siapapun dilarang menghalang halangi pekerja ataupengurus dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan caramemberikan hukuman antara lain adalah pemutusan hubungan kerjasebagaimana ditegaskan

Surat Pemutusan hubungan kerja No. 001a/HWP/1117 tertanggal 18Nopember 2017, diterbitkan tanpa adanya Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 151 ayat (8) UU No. 13tahun 2003 Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, oleh karena

apapun, oleh karenanya MohonMajelis Hakim yang Mulia menyatakan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat tidak terputus dan mewajibkan serta memerintahkanTergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ;17.Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3)batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugatdan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima yangbelum dibayarkan sebagaimana ditegaskan

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) batal demi hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan kembaliPenggugat dan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnyaditerima yang belum dibayarkan sebagaimana ditegaskan dalam pasal170 UndangUndang No. 13 tahun 2003;Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 70/Pdt.SusPHI/2018/PN.

Sehubungan dengan putusan MA No. 934 K/Pdt/1984tanggal 19 September 1985 mengatakan sesuai yurisprudensi perubahangugatan tuntutan selama persidangan diperboleh.3) Batas waktu pengajuan perubahan gugatan: Sampai Saat perkara diputus:Tenggang waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yangmenyatakan Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutansampai saat perkara diputus.

Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama:Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan padahari sidang pertama, ditegaskan dalam buku pedoman yang diterbitkanMA. Selain harus diajukan pada sidang pertama, disyaratkan para pihakharus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksuduntuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan.

Misalnya, dalam putusan MA No. 546 K/Sep/1970,menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahappemeriksaan sudah selesai, konklusinya (kesimpulan) sudahdikemukakan dan kedua belas pihak telah memohon putusan.Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2019/PN Pwr4)))6)Syarat perubahan gugatan: Pengajuan perubahan pada sidang pertama yang dihadiriTergugat:Syarat formil ditegaskan MA dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan yang menyatakan perubahan

Memberi hak kepada Tergugat menanggapi:Syarat formil ini ditegaskan MA yang mensyaratkan menanyakan kepadaTergugat tentang perubahan gugatan dan memberikan hak dankesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

Argumentasimengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalamPutusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memilikikaidah hukum sebagai berikut: Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumenaslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidakdapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan(Perdata).

Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah