Ditemukan 21311 data
HANIFAH, SH
Terdakwa:
1.IRVAN ROSARIO NDOANG
2.APOLINO VIDIHENA KABUT Anak dari FIKTOR KABUT
70 — 25
Soesilo,dalam bukunya kitab undangundang hukum pidana, penerbit politeiabogor, edisicetak ulang tahun 1993, halaman 7275, frasa kata turut melakukan dalam kualifikasiunsur pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP mengandung arti pula sebagai bersamasamamelakukan, perbuatan mana dapat terjadi dengan sedikitdikitnya dilakukan oleh duaorang, kedua orang itu kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukananasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Hum.) mengenai frasa wilayah Pengadilan Negeri Sangattasebagai dasar batalnya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena yangberwenang mengadili adalah Pengadilan Tipikor Samarinda, merupakanalasan yang tidak berdasar hukum untuk diterima.
98 — 6
iniadalah merupakan kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkanpelaku dengan melakukan perbuatan pidana atau kejahatannya, atau kehendakpelaku dalam melakukan kejahatannya tersebut untuk akibat yang dikehendakiatau diinginkan pelaku dan dapat dirasakan oleh pelaku atau perbuatan pelakutidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;Menimbang, bahwa untuk unsur membakar, menjadikan letusan ataumengakibatkan kebanjiran merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimanasatu frasa
63 — 5
apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkobajenis Shabu, kepala terdakwa terasa pusing, mual, badan terasa pegalpegal dantubuh terasa gemetar ;Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalahuntuk dikonsumsi sendiri tidak untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuandan tidak digunakan dalam terapi ;Menimbang, bahwa pasal 54 Undangundang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum merupakanunsur tambahan dan terhadap bagian unsur selanjutnya yaitu frasa
91 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kata atau yang terletaknantara frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman (vide putusan hal. 9 s/d 10).Unsurtanpa hak atu melawan hukum memiliki pengertian bahwadalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukumdalam arti materil.
HENDRIO SUHERMAN, SH
Terdakwa:
RUDY CANDRA Pgl RUDY Bin NAZAR CONERI
73 — 7
1951 Tentangmengubah (STBL.1948 No.7 dan UU RI Dahulu No.8 tahun 1948) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan kesatu/pertama;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 1/PUUXI/2013, frasa
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwaatau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agungkecuali terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selakubadan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agarsemua hukum dan Undangundang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepatdan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUX/2012tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa
95 — 42
Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapamenunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atasperbuatan/ kejadian yang didakwakannya itu atau setidaktidaknya mengenaisiapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian kata "Barang siapa adalahsiapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagaisubyek hukum (pendukung hak
LASKAR SANDHI YUDHA, SH
Terdakwa:
EDY WINARTO Als GOMBLOH Bin SARIMUN
120 — 12
Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN NqwAd.1 Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa dalamketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa yang biasaditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orangmengacu
111 — 57
terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalamPasal 44 KUHP;Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukantindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa kata atau yang terletak di antara frasa
360 — 154
Objek tiaptiap tindak pidana pornografi mengacu padasebagian atau semua objek pornografi yang disebutkan dalam Pasal 4 tersebut.Berdasarkan alasan tersebut maka frasa mengandung muatan pornografidalam Pasal 35 adalah sama artinya dengan isi pornografi yang secara limitatifdisebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUP (Tindak pidana Pornografi, DrsH. Adam Chazawi, PNM Surabaya 2009 hal. 215 ) yaitu memuat :a.
Terbanding/Tergugat : PT ARTOCHEM INDONESIA
75 — 92
OFSRT/RW 004/03 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta 14470untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.Dalil Penggugat inikhususnya frasa beralamatobscur libel oleh karena tidak diketahui apakahberalamat yang dimaksud Penggugat itu adalah tempat kedudukan hukum /domisili Penggugat sesuai anggaran dasarnya ataukah alamat Kantor /tempat usaha Penggugat.
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebasdalam Pasal 244 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksapermohonan kasasi terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :a Bahwa Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana
38 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atauPenuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecualiterhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selakuPeradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semuahukum dan UndangUndang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil,serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28Maret 2013 yang menyatakan frasa
BEATRIX MONITA , SH
Terdakwa:
PUTRA MUHAMMAD IHSAN als IKSAN bin SAFEI
56 — 19
tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Putra MuhammadInsan alias Iksan Bin Safei sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segalaidentitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksisaksimaupun para Terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsurbarang siapa telah terpenuhi;Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN CkrAd.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukumMenimbang, bahwa frasa
264 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bumi Ulu Talo dan harus dimaknai bahwamaksud frasa tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikanAnggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sewaktuwaktu adalahdalam arti Anggota Direksi tersebut masih menjabatSementara dalam perkara ini, sebagaimana didalilkan oleh Pemohonsendiri dalam Permohonannya, bahwa masa jabatan Direksi danDewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tanggal 1242016(dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas) yang lalu;2.
FAUZIPAKSI
Terdakwa:
MUH. ASHAD Alias ACCA Bin MUH. IDRIS
20 — 10
Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa unsur mengambilmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang sesuatu laludibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau dapat diartikanjuga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatutempat lain, atau dalam kekuasaannya;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu diartikansebagai
PT. PRIMA BARA INDONESIA diwakili oleh SUWANTO SUTONO selaku Direktur Utama
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
225 — 125
Hal mana diakui oleh Pemohon sendiri yangtdinyatakan dengan frasa : ...Jdengan lampiran surat..... sebagaimana dapatdilihat posita angka 5 dan angka 6 alasan permohonan. Masih berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan dokumen dandata yang dimiliki Termohon semua surat baik yang bersifat pengantar maupunhal yang dimohonkan yang kesemuanya berjumlah 4 (empat) buah, semuanyaditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.g.
SIWI PRASETYANI, SH
Terdakwa:
BUDI ALIH PURWOKO ALIAS BUDI BIN ALM SUNARSO
56 — 19
per klip, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa sebagai Panyalahguna bahan yang mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak danmelawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurutpertimbangan Majelis Hakim unsur Penyalahguna Narkotika Golongan telahterpenuhi ;Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa frasa
50 — 5
Unsur kedua tanoa hak atau melawan hukum ; Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau MelawanHukumini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemenunsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yangmelekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupapenguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru adasetelah ada ijin/sesuai dengan