Ditemukan 11482 data
117 — 263
BP2T Tangerang Selatan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Halaman 37 dari 104 halaman, Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRG38P16 :: Pemberitaan Media Massa (Tangsel Pos), tanggal 29 September2015, BP2T Disomasi Soal IMB Bodong di Villa Melati Mas (fotokopi sesuai printout internet sesuai dengan asli);P17 Pemberitaan Media Massa (Palapa News), tanggal 29 September2015, Disomasi Warga, BP2T Tangsel Dituding Keluarkan IMB Bodong (fotokopisesuai print out internet sesuai dengan asli);P18 Pemberitaan dengan judul
168 — 80
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki /ega/ standing untuk mengajukangugatan dalam perkara ini, dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenailegal standing Penggugat haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena dalam dalil gugatanHal. 58 daraihalaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Penggugat dari poin 1 halaman 1 sampai dengan poin 34 halaman 8, dan bahkanpada judul
271 — 137
GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELASKHUSUSNYA DALAM MENGEMUKAKAN POSITA GUGATAN(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);2 2222Bahwa sebelum kami mengemukakan dalildalil Tergugatsebagaimana judul tersebut di atas, maka kami terlebih dahulu inginmengemukakan bahwa dalam Gugatan Penggugat merupakansuatu Gugatan yang sangat Tidak Jelas karena Penggugat tidakmencantumkan dalam Gugatannya penjelasan mengenai dudukperkara, faktafakta atau kronologis antara Penggugat dan Tergugatyang berimplikasi pada pemahaman
133 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2665 K/PID.SUS/2015berdasarkan pemeriksaan pelaksanaan empat pekerjaan perencanaandermaga wisata diketahui empat hasil pekerjaan perencanaan dermagawisata temyata menggunakan data dan menyalin laporan hasil pekerjaanyang sama yaitu pekerjaan SID Pembangunan Pelabuhan Laut MoutongTahun 2012 dengan penjelasan sebagai berikut:1) dalam laporan final ditemukan beberapa kesalahan pencantumankata/kalimat yang tidak relevan dengan judul laporan, atas kesalahankutipan tersebut mengindikasikan bahwa laporan
137 — 36
PemohonBanding telah melakukan pengklasifikasian pos tarif dan pembebanan tarif pos barang impor sesuai denganBuku Tarif Bea Masuk yang berlaku;bahwa berdasarkan catatan 1 Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS)dinyatakan "Judul dari Bagian, Bab dan Subbab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensisaja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam posdan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan
37 — 17
PerbuatanMelawan Hukum (PMH) merupakan suatu perbuatan yang menimbulkankerugian, artinya antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan kerugianharus mempunyai hubungan sebab akibat, jadi dengan kata lain antaraPerbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan, sehingga apabila salah satu di antaranya tidak ada,maka tidak akan mungkin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut akanterbukti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk pada gugatanPenggugat yang mana judul
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yangmerupakan asasasas yang harus dipenuhi dan mendasar suatuperumusan dan pembentukan suatu peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 12Tahun 2011, yaitu terutama asas: Kejelasan tujuan.Bahwa Peraturan Termohon a quo, rancu dan tidak jelas kearah manatujuan yang hendak diatur oleh Peraturan a quo, hal ini terjadi karenasesuai dengan judul Peraturan Termohon tersebut adalah jelas sangateksklusif, yaitu. tujuannya hanya diperuntukkan dan mengurusikampanye
melawan
1. PT,BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk, Kantor Cabang Kediri Dkk
44 — 14
Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 bahwa: "keberatan terhadapsuatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelumpelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya ;Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan eksepsi Tergugat yang menyatakan keberatan terhadap lelang setelah pelaksanaanlelangharusnya diajukan dalam bentuk gugatan bukan dalam bentuk perlawanan dantelah pula mempelajari surat gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Desember2015, Majelis mempertimbangkan bahwa dilihat dari judul
79 — 23
membelakepentingannya sendiri (Pasal 282 Reglement Recht VorderingRV).2) Intervensi yang terjadi karena adanya pihak ketiga yang ditarikmasuk oleh salah satu pihak yang berperkara yaitu : Vrijwaring ataupenjaminan yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketaperdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya.Vrijwaring diatur dalam pasal 70 sampai Pasal 76 Reglement RechtVordering (RV).Bahwa sebagaimana Gugatan Intervensi yang diajukan oleh PenggugatIntervensi menurut judul
398 — 467 — Berkekuatan Hukum Tetap
danpensponsoran dalam kegiatan apapun dari perusahaan rokokdalam Perda 10/2018 adalah untuk melindungi penduduk KotaBogor usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil daridorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untukinisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yangmengandung zat adiktif berupa produk tembakau, yaitu rokok;Bahwa berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan ArdyDharmawan Salim dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume17, Nomor 1, Juni 2013 him. 5865 dengan judul
262 — 220
.29aFotocopy Surat dari Para Penggugat Konpensi/ParaTergugat Rekonpensi dan para staf lokal lainnya kepadaKemenlu Suriname, tertanggal 10 Pebruari 2014 yangpada intinya menyampaikan keluhan mengenaiperpanjangan kontrak kerja, kenaikan upah, cuti tahunandan lainlain (Surat 10 Pebruari 2014). 20.Bukti P.P.29bFotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi daripenerjemah tersumpah Fatchurozak mengenai Surat 10Pebruari 2014. 30.Bukti P.P.30aFotocopy hasil prinout Berita di media portal DagbladSuriname dengan judul
64 — 14
Dalam hal mana pada pertemuantersebut Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan Surat tertanggal 10November 2015 yang ditanda tangani Sdr Warinson Sinaga,SH,M.HUMyang menyatakan dirinya sebagai Kuasa hukum GBI Rayon IV SumateraRessort tanpa melampirkan Surat Kuasa dengan judul ProgresPembayaran PT Berjaya Group sampai dengan Progress tanggal 29Februari 2015 Adendum Bahwa surat tersebut dibalas Kuasa hukum Penggugat dengan Somasi IIdengan Surat nomor : 026/APPH ESSSOM/V/2015 tertanggal 16November 2014.Halaman
UCU TAMHER
Tergugat:
1.SAFARUDIN AZABI
2.FATMAH AZABI
3.SAWAWI
4.ARYANI AZABI
5.HATTA AZABI
6.TANTI AZABI
7.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Maluku Tenggara
8.SEGENAP AHLI WARIS DARI (ALM) ZABI
9.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN MALUKU Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
197 — 85
disitu, karenaPenggugat ikut pergi transmigrasi bersama Kely Tamher; Bahwa anakanak Rugaya dan Azabi adalah Para Tergugat ; Bahwa ayah mertua Saksi sudah meninggal dunia pada tahun1967 di Irian; Bahwa Saksi hanya mengetahui surat atau sertifikat penyerahantanah itu diperlihatkan Penggugat Ucu Tamher kepada Saksi di rumahSaksi di Kiom setahun yang lalu, dan surat itu tahun 1962; Bahwa Saksi melihat didalam surat tersebut, terdapattandatangan ayah mertua Saksi; Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apa judul
71 — 42
AmbonTanggal 30 Januari 2015;Semua bukti itu terlampir pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa danPembelaan Pribadi Terdakwa dengan judul Antara Kebutuhan Rakyat,Kinerja Dan Diskriminasi Sistem, tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim Tipikorpada Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Maluku dalam memutus perkara ini;.
148 — 60
tertanggal 28November2011yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarindatanggal 29 November 2011,dibawah register No.110/Pdt.G/2011/PN.Smda. telahmengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 10 Januari 2003, antara PENGGUGAT danTERGUGAT telah membuat dan menandatangani SURAT PERJANJIANKERJA SAMA (SPKS), tanggal 10 Januari 2003, dengan nomor bersamayaitu Pihak Pertama Nomor : 602.693/0401/SPKSWATS/I/2003, dan PihakKedua Nomor : WATS.252/SPKSMR/I/2003, dengan judul
Rd. HASAN BASRI, S., S.H.,Msi
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
304 — 139
objek sengketa) dikeluarkan telahmengabaikan azas kecermatan.Hal mana : azas kecermatan adalah azas yang mengandung artibahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitaspenetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakansehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutandipersiapbkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakantersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.Hal ini : dapat penggugat buktikan bahwa pada judul
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : ABdul Rafar Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : Atip PA Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : M.Amin,SE Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : Siti Hawa Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : Saini Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Terbanding/Penggugat VII : Adnan Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Terbanding/Penggugat VIII : Darma Putra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Terbanding/Penggugat IX : MARIANA Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Terbanding/Penggugat X : Musliadi Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam Diwakil
114 — 103
bertindakatas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orangorangpihak ketiga dan sebaliknya begitu pula bertindak dimuka hakim baiksebagai penggugat maupun sebagai TergugatJadi dari pasal 1653 KUHPerdata tampak nyata bahwa menterisebagai Pimpinan Kementerian yang berarti pengurus suatuperkumpulan baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugatadalah sebagai kuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, danperkumpulan itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup(dan Kehutanan), yang ternyata dari judul
145 — 48
Bagian yang menguraikantentang dasar hukumnya (rechtgronden); Tuntutan (onderwerp van deneis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum adalah apayang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;Bahwa untuk mengetahui suatu perjanjian harus dilihat dari isi perjanjiantersebut baru bisa mengetahui tentang apa yang diperjanjikan, apakahperjanjian/kesepakatan politik atau perjanjian/kesepakatan bersama;Bahwa kalau dilihat dari judul dan isi dari bukti T.II. tersebut adalah
95 — 35
sesuai dengan bukti P 8 dimana PTMadinah Madani Mining (M3) telah telah memperoleh Rekomendasi tentangPersetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UPL), oleh karena menurut Badan PengendalianDampak Lingkungan Hidup (BAPEDALDA) Kabupaten Mandaling Natal dimanausaha pertambangan yang dikelola oleh PT M3 tersebut di atas tidak termasukdalam kareteria wajib memiliki Amdal sesuai pasal 34 UU 32 tahun 2009 makadiberikan UKL dan UPL, akan tetapi melihat judul
39 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
.> Tanda tangan Salinan tidak orisinil/asli Abdul Latief sebagai notarisyang membuat akte tersebut, baru ditanda tangani setelah Abdul Latifpensiun, empat belas tahun kemudian baru diberi materai danditandatangani yang belum tentu oleh Abdul Latif yang sudahpensiun; Tahun 1990 dibuat, baru diberi materai dan ada tandatangan tahun 2014 , setelah 14 tahun; Tidak ada pemanggilan para pemegang saham untuk mengikutiRUPSLB atas proses perbal yang dibuat tahun 1990 itu;> Judul aktanya untuk risalan rapat