Ditemukan 296228 data
78 — 47
adalah subyek hukum yaitu) manusia sebagai pendukung hakdan kewajiban, dalam hal ini adalah orang/manusia yangdiajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di muka sidangtelah diajukan seorang terdakwa yang setelah ditanyakanakan identitas lengkapnya ternyata telah sesuai denganidentitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam suratdakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yangdiajukan di persidangan dan dijadikan sebagai terdakwasudah benar orangnya sehingga tidak
bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuansebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagiTerdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelakdikemudian hari setelah selesai menjalani' pidana dapatkembali ke masyarakat menempuh hidup' dan kehidupannyasecara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertaitekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati hatidalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya sertadapat berusaha menimba kembali sebagai manusia
46 — 3
Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa unsure barang siapa pada dasarnya ditujukan pada siapa saja yangdianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia ;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat olehmanusia dan ditujukasn untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia , termasuk ketentuanketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,maka unsure barang siapa yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UndangundangNomor
: 35 Tahun 2009 Tentang narkotika , pada dasarnya ditujukan pada manusia yangdianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dibidang Narkotika ;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalamkasus perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segalaidentitasnya adalah terdakwa, dan identitas terdakwa sebagaimana diterangkan olehnyadidepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa, sebagaimana tercantumdalam surat dakwaan Jaksa
54 — 13
Saksi AGUS SUPRAYOGI bin SOLIHIN, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai Polisi Kehutanan yang mempunyai tugas mencegahterjadinya kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkanoleh perbuatan manusia ;e Bahwa pada bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2015 sampaidengan Hari Selasa tanggal 19 Agustus 2015 saat melaksanakankegiatan operasi penanganan perambahan hutan di blok Pasir Pogor,saksi menemukan 8 tunggak pohon jenis rasamala di dalam garapanatas penguasaan
Saksi KUSWANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Polisi Kehutanan adalah mencegahterjadinya kerusakan kawdakwaasan hutan dan hasil hutan yangdisebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran hutan, sumber dayaalam dan hama penyakit serta menjaga dan mempertahankan hakhaknegara atas hutan dan hasil hutan, pencegahan dengan melakukanpatroli, penyuluhan dan pembinaan masyarakat sekitar hutan, dantindakan hukum sesuai dengan Undangundang yang berlaku di BidangKehutanan
ABDULLAH, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Polisi Kehutanan yang mempunyai tugas mencegah terjadinyakerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan olehperbuatan manusia;Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan hariSelasa tanggal 19 Agustus 2015 saat melaksanakan kegiatan operasipenanganan perambahan di Blok Pasir Pogor, saksi menemukan 8tunggak pohon jenis Rasamala didalam garapan atas penguasaanterdakwa dan beberapa potong kayu bekas tebangannya yang masihtergeletak
GEMPAR HARAHAP
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
27 — 10
Dewi Biotika Gangga, SH.Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PBHISUMUT), beralamat diJalan Bunga Wijaya Kesuma XV No. 10, Padang Bulan Selayang II, MedanSelayang 20131 Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Melawan1. Pemerintanh Republik Indonesia Cq.
TERLAPOR belum juga dilakukan proseshukum oleh Termohon IV;Bahwa PEMOHON telah berulangkali memohon kepada Termohon IVsupaya terlapor pelaku tindak pidana penganiayaan segera ditangkap danditahan kemudian dilakukan proses hukum sehingga perkara tersebutdapat dilanjutkan kepada Penuntut Umum untuk kemudian disidangkandipengadilan, namun permintaan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjutioleh Termohon IV;Bahwa Pemohon juga pernah meminta bantuan hukum kepada lembagaPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia (PBHI)Wilayah Sumatera Utara supaya Termohon IV menindaklanjuti laporanPemohon sebagaimana surat yang telah diajukan oleh PerhimpunanBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) WilayahSumatera Utara No: 14.09.03/PBHISU/IX/2018, tanggal 14 September2018;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Pra/2019/PN MdnBahwa meskipun upayaupaya hukum telah dilakukan oleh Pemohonnamun Termohon IV hingga saat ini tidak juga melakukan proses hukumterhadap terlapor.
26 — 3
Barang SiapaMenimbang, bahwa unsur I tentang barangsiapa adalah hanya ditujukanterhadap manusia atau orang.
Dicantumkannya kata barangsiapa dalam Undangundang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya orang atau manusia saja yang dapatdidakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkepada terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan setelahdilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata denganjelas bahwa terdakwa adalah manusia atau orang yang dalam kapasitasnya sebagaisubjek hukum dapat didakwa, dituntut dan
28 — 8
Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa pengertian dari kata barangsiapaadalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang.Dicantumkannya kata barangsiapa dalam UndangUndangbermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang sajayang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuaidengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan kepersidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secaralengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwaterdakwa
adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnyasebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan ataudijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila katabarangsiapa seperti unsur tersebut diatas diterapkan kedalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwaMASLIAN Bin (Alm) MESIR ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka unsur I tentang barangsiapa telahterbukti ;Ad. 2.
Teguh Suharto Utomo, SH
Termohon:
Ditreskrimsus Polda jawa Timur
232 — 64
No.31/Pid.Pra/2019/PN.Sby,Hal.1 Putusan No.31/Pid.Pra/2019/PN.Sbymengemukakan sebagai berikut :DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :1.Bahwa secara Yuridis, kKewenangan Praperadilan dalam mengadili sahtidaknya Penetapan Tersangka, didasarkan pada Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April2015, yang salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan :oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia
untuk melindungi seseorang dari tindakansewenang wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketikaseseorang ditetapbkan sebagai Tersangka, padahal dalam proses nyaternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranataPraperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya, namun demikianperlindungan terhadap hak Tersangka, dimasukannya keabsahanpenetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan adalah agar perlakuanterhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangkasebagai manusia
dalam melakukan tindakanhukum dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaHal.2 Putusan No.31/Pid.Pra/2019/PN.Sbyketentuan hukum yang berlaku dalam arti ia harus mampu menahandiri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang wenang;Ganti Rugi dan Rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungiWarga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyatatanpa didukung dengan buktibukti yang meyakinkan sebagai akibatdari sikap dan perilaku penegak hukum yang tidak mengindahkanprinsip hak hak azasi manusia
303 — 102
dirumah Terdakwa ;Bahwa Terdakwa membeli DVD/VCD dari MARIATI tersebut dengan hargaperkeping VCD Rp. 2.500.000, (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkanDVD perkeping Rp. 6.000, (enam ribu rupiah), sehingga Terdakwamendapatkan keuntungan masingmasing VCD Rp. 2.500, (dua ribu limaratus rupiah) dan DVD Rp. 4.000, (empat ribu rupiah) dan uangkeuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi keuntunganhidup sehariharinya ;Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Departemen Hukum danHak Asasi Manusia
DVD/VCD dari MARIATI tersebut dengan caraTerdakwa membeli DVD/VCD dengan harga perkeping VCD Rp.2.500.000, (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan DVD perkeping Rp.6.000, (enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntunganmasingmasing VCD Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) dan DVD Rp.4.000, (empat ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut dipergunakanTerdakwa untuk mencukupi keuntungan hidup sehariharinya ;Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Departemen Hukum danHak Asasi Manusia
DVD/VCD dari MARIATI tersebut dengan caraTerdakwa membeli DVD/VCD dengan harga perkeping VCD Rp.2.500.000, (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan DVD perkeping Rp.6.000, (enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntunganmasingmasing VCD Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) dan DVD Rp.4.000, (empat ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut dipergunakanTerdakwa untuk mencukupi keuntungan hidup sehariharinya ;e Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Departemen Hukum danHak Asasi Manusia
29 — 9
Unsur Barang Siapa ; Menimbang, bahwa Barang Siapa dimaksud dalam perkara ini adalah siapa sajayang bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan akanperbuatannya menurut hukum ; Menimbang, bahwa Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalahTerdakwa I YUYUN WAHYONO BIN ISWANTO dan Terdakwa II ZAINUDIN BINKASLIM sebagai manusia atau person dan bertindak sebagai manusia normal, sehinggadengan demikian Terdakwa I YUYUN WAHYONO BIN ISWANTO dan Terdakwa IIZAINUDIN BIN KASLIM adalah
subyeksubyek hukum yang dapat dipertanggung11jawabkan atas segala perbuatannya sebagai manusia atau person yang dipersidangansetelah identitasnya dicocokkan dengan Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya error in persona;Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur barang siapa tidak perludipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur barang siapa ini digantungkanpada pembuktian unsur lain, sehingga apabila
RIZKY RAMADHAN, S.H
Terdakwa:
GUNAWAN ISKANDAR bin MINAK SENGAJI SARIF
89 — 17
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ialahmenunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagaipemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yangmelakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakanpertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;Menimbang, menurut Prof.
Soesilo yang dimaksud dengan barangadalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidaktermasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertianbarang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapidialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilat) ekonomis;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalahditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai olehTerdakwa.
Meskipun pidanamerupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan danmerendahkan martabat manusia;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap
Andi Supriyadi, SH
Terdakwa:
ROBI SETIYAWAN Als ROBIN BIN ZAINUL BAHRI
41 — 4
ZAINUL BAHRI yang setelahmelalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnyadihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keteranganSaksisaksi Serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orangyang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yangdimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitasTerdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa dalam hal ini :+ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia
dan korporatif pada saat dipersidangan;Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu puladipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia
dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri;Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa
23 — 4
Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yang dimaksud dengan setiap orang,adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukumyang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secaraalamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satusatunya adalah manusia.
Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persoons), yakni subjekhukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai pemegang hak dankewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karenakebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi ;Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukumyang bernama HYusuf alias La Supu bin H. Abd.
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sertareagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undangundang tersebut secara tegas dinyatakan bahwabahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/ataumenggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangandengan peraturan perundangundangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan danmerupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia
167 — 46
Barang SiapaMenimbang, bahwa Barang Siapa orientasinya selalu menunjukkepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban .
Hal inidapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu Tindak Pidana yangterdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapatdipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalahpenjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan ; Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalahmenyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yangberakal, maka kepada manusia saja yang
FERI Als.FERDI Bin ZANAR adalah sebagai manusia pendukung hak dan kewajibanyang setelah diperiksa dipersidangan adalah manusia yang sehat akalpikirannya dan dapat dibebani pertanggung jawaban, maka dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang LainSecara Melawan HukumMenimbang, bahwa faktafakta yang terungkap dipersidangan baikdari keterangan saksisaksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwadan ditarik hubungan persesuaiannya dan
54 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilihat dalampertimbangan hukumnya dalam putusan perkara a quo yang menyatakan:"Didalam penjelasan dari Pasal 139 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tersebut yang dimaksud dengan pelaksanaan mogok kerja bagipekerja/oburuh yang bekerja pada perusahaan yang melayanib.kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannyamembahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupasehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/ataumembahayakan keselamatan orang lain salah satunya adalah
No. 597 K/PDT.SUS/2012"Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja padaperusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atauperusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatanjJiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggukepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan oranglain";Kemudian penjelasan dari Pasal 139 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:"Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentinganumum dar/atau perusahaan yang
jenis kegiatannya membahayakankeselamatan jiwa manusia adalah RUMAH SAKIT, dinas pemadamkebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontro!
pintu air,pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus /alu lintas ";= Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit:"Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secaraparipurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,dan gawat darurat";= Pasal 7 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit:"Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan,prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan
Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, maka jelasterbukti bahwa Judex Factie telah SALAH MENERAPKAN HUKUM,khususnya ketentuan Pasal 139 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dengan menggolongkan dan menafsirkan bidangusaha Termohon Kasasi sebagai perusahaan yang melayani kepentinganumum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakankeselamatan jiwa manusia, karena didalam penjelasan Pasal 139 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta
MUHAMMAD SURYO
Tergugat:
1.EXSAUDI R SIMANULLANG SH
2.HENDRO WIDODO SH C L A
224 — 65
., C.L.A, selaku Kurator dalam Perkara No. 12/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Smg, bertindak sebagai Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator danPengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03270 tertanggal 20Desember 2016, beralamat kantor di Hendro Widodo & Partners,Law Office, Jalan Kelapa Lilin Xl Nomor 10/21 Kelapa Gading,Jakarta Utara 14250, yang sekarang beralamat di Gedung Apotek,Taman Solo Lt.3 Jalan Cempaka Putih
SIMANULLANG, SH, Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus(SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03245 tertanggal 06 Desember 2016,beralamat di Kantor Law Office Exsaudi R. Simanullang & Partners.Gedung Yarnati Lt. 3, Ruang 308, JI. Proklamasi No. 44, Jakarta Pusat.2.
., Kurator dan Pengurus yang terdaftardi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)Nomor AHU.AH.04.03270 tertanggal 20 Desember 2016, beralamatkantor di Hendro Widodo & Partners Law Office, JI. Kelapa Lilin XI No.10/21, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, yang sekarang beralamatdi Gedung Apotek Taman Solo, Lt. 3, Jl.
Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)Nomor. AHU.AH.04.03.245 tertanggal 6 Desember 2006 beralamatkantor di Law Office Eksaudi R. Simanulang & Partnes Gedung Yamati It.3Ruang 308 JI. Proklamasi No.44 Jakarta Pusat;. HENDRO WIDODO, S.H.
C.L.A, Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)Nomor. AHU.AH.04.03.270 tertanggal 20 Desember 2006 beralamatkantor di Hendro Widodo & Partners Law Office Jl. Kelapa Lilin XINo.10/21 Kelapa Gading Jakarta Utara yang sekarang beralamat diGading Apotik Taman Solo Lt.3 JI. Cempaka Putih Raya No.129 CempakaPutih Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;5.
Terbanding/Penuntut Umum : HARRI CITRA KESUMA, SH
53 — 36
Untuk menjabarkan suatu rumusan delikkedalam unsurunsurnya, maka yang mulamula dapat kita jumpai adalahHalaman9dari22PutusanNomor342/PID/2021/PT BNA2)disebutkan suatu tindakan manusia dengan tindakan itu seseorang telahmelakukan suatu tindakan yang terlarang oleh UndangUndang, MenurutP.A.F Lamitang, Fransiskus Theojunior Laminating, dalam bukunyaDasarDasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 2014,him 191.
Dan Seorang saksiadalah seorang manusia belaka atau manusia biasa ia dapatdengan sengaja berbohong, dan dapat juga jujur menceritakan halsesuatu seolaholah hal yang benar akan sebetulnya tidak benarmenurut Wirjono Prodjodikoro, TindakTindak Pidana Tertentu DiIndonesia Refika Aditama, Bandung 2008 hlm 7.Bahwa dikaitkan dengan perkara Judex Factie Tingkat Pertama teoridan norma yang di atur dalam HUHAP adanya kesamaan bahwasaksi bersamasama sebagai terdakwa dalam perkara terpisahmaka tidak dapat didengar
keterangannya atau saksi dapatmengundurkan diri, saksi adalah manusia biasa dapat dengansengaja berbohong, sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam menilaiketerangan seorang saksi melihat pula cara hidup kesusilaan saksiserta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memperngaruhiatau dapat tidaknya keterangan itu di percaya, sebagaimanadiketahui saksi, merupakan pelaku yang pertama kali tingkap danditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu, hal tersebut harusmerupakan pertimbangan bagi Majelis Hakim
mengerjakanpekerjaan bukan melarikan diri.d) Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidaksedikitpun mempertimbangkan kebenaran keterangan dari Saksia de charge sehingga menimbulkan azas yang tidak berkeadilanbagi Terdakwa.Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agungmemiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkotadalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwapenggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukumacara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia
111 — 48
Barang Siapa;Menimbang bahwa dalam hukum ilmu hukum subyek hukum terdiri dua halyaitu manusia (recht natuurlijk persoon) dan badan hukum (recht natuurlijk persoon)Menimbang bahwa manusia (recht natuurlijk persoon) inilah yang kemudiandituangkan dalam Pasal ini dengan istilah bahasa Barang siapa, sehingga dengandemikian terpenuhinya syarat untuk seseorang dinyatakan sebagai manusia menuruthukum maka secara serta membuat unsur barang siapa dengan sendirinya akan terpenuhipula;Menimbang bahwa untuk
dinyatakan sebagai manusia menurut hukum makaseseorang harus memiliki fungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan untukmemiliki hak dan kewajiban seseorang harus memenuhi syaratsyarat memilikikemampuan mengingat, bertindak, dan menyadari mengenai segala perbuatan danakibatnya atau dalam hukum pidana disebut dengan istilah cakapMenimbang, bahwa telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwaoleh penuntut umum dalam perkara ini yaitu Dra.
H.MUSTAFA yang ketika diperiksa di depan persidangan mampu menerangkan denganjelas mengenai identitas dirinya serta segala hal ikhwal perisitiwa yang dipertanyakankepada dirinya oleh karena itu Terdakwa telah dipandang cakap karena memilikikemampuan mengingat, bertindak, dan menyadari tentang suatu peristiwa, dan olehkarena itu pula Terdakwa harus dipandang sebagai manusia (recht natuurlijk persoon)menurut hukum yang dalam pasal dakwaan dituangkan dalam istilah Barang siapa;Menimbang bahwa dengan
25 — 5
pengawasan terhadap barangbarang yang beredar di pasaran atau barangbarang baik berupa pangan dan barangjadi yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diproduksi atau didatangkan dariluar negeri khususnya di daerah Kota Singkawang;Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yangberasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,perairan dan air yang sudah diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkansebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia
wilayah Indonesiaterlebih dahulu harus didaftarkan pada Kementerian Perdagangan RI melalui DirjenPerdagangan Luar Negeri setelah itu barang pangan tersebut harus didaftarkan BadanPOM RI untuk mendapatkan nomor registrasi atau nomor ijin edar dengan kodeBPOM ML yang dicantumkan pada kemasan barang pangan tersebut; Bahwa ahli menerangkan pendaftaran barang pangan produksi luar negeri ke BadanPOM adalah sebagai upaya untuk menjamin mutu dari produk pangan itu sendiriagar layak dan aman dikonsumsi oleh manusia
Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yangmengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatuperbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsurunsur dari suatu tindakan yangdirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban;Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa CHIN CHUI HA Alias ACUI sebagai subyekhukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnyadalam surat dakwaan
Memenuhi Sanitasi Pangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 ayat (2); Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas lebih bersifat alternatif dimana apabilasalah satu unsur terbukti maka dianggap unsurunsur lainnya telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasaldari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan airyang sudah diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atauminuman bagi konsumen manusia
Menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia;Menimbang, bahwa setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayahIndonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan antara lain :a. Pangan telah diuji atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segikeamanan, mutu dan atau gizi oleh instansi yang berwenang diNegara asal;b.
ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
YUMA Bin UKA Alm
22 — 5
kilogram atau 4 ( empat ) ton ; Bahwa menurut Ahli, untuk type jalan kelas 2, muatan maksimal darikendaraan yang melintas adalah 8 ( delapan ) ton ; Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan trukMitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi B 9013 TN, dimana Buku Kir masihberlaku Sampai dengan 6 Agustus 2020 dan fungsi rem pada kendaraantersebut masih laik jalan dan tidak ada masalah lainnya ; Bahwa menurut Ahli, terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Cijamiltersebut, lebin disebabkan faktor manusia
Pasal 229 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barangsiapa atauhi atau dalam konteks ini disebut setiap orang , yaitu sebagai Siapa sajayang harus dijadikan Terdakwa ;Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyekhukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa.
Hal ini dikarenakan, setiap orangdianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undangundangmenentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakanpertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikanlebih lanjut, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan mengenaipokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orangsebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiaptiap orang dansegala sesuatu yang
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang olehhukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut,dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatuperbuatan dalam lapangan hukum ( bekwaam ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyekhukum di atas, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia atauorangperorangan dan korporasi atau badan hukum ;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN BIbMenimbang, bahwa selain
itu, Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia ( inpersoon ) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yangtercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itumenurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi
Ahmad Nurhidayat,SH
Terdakwa:
DEDE LUKMANUL HAKIM bin Alm MT. JAHDI
61 — 10
Bahwa saksi mengetahui, bahan formalin dapat digunakan untuk bahanpengawet, misalnya untuk mayat manusia dan kayu. Dimana jika formalin itudimakan oleh manusia secara berkesinambungan maka akan menimbulkanpenyakit kanker, dan bisa menuimbulkan gangguan kesehatan manusia,misalnya ganguan jantung, hati, ginjal, tubuh panas, dll yang tidak baik untukkesehatan manusia. Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan ;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019./PN Bdg4. Ahli Ir.
Indent formalin : Hasil Positip.Menimbang bahwa bahan formalin dan boraks, menurut Ahli Edi Kusnadi yangtelah didengar keterangannya di persidangan, merupakan bahan yang tidak bolehsama sekali digunakan dalam pengolahan pangan karena sangat berbahaya bagimanusia sehingga pencampuran bahan formalin dan boraks ke olahan pangan yangdikonsumsi manusia sangat berbahaya bagi kesehatan.