Bahwa atas komponenkomponen yang dijual tersebut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) harus membayarroyalty kepada pemegang hak paten yaitu MitsubaCorporation yang juga pemegang saham TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);bahwa komponenkomponen yang diproduksi TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahkomponenkomponen kendaraan bermotor merk nissanseperti pivot assy, switch assy, wiper motor, starter motor,dan wiper system.

kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baikhubungan sebagai pemegang saham maupun hubunganakibat ketergantungan teknologi;Bahwa peminjaman = aktiva mesin milik TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) olehsupplier tertentu dan pemberian teknologi produksi subsubkomponen yang dipesan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan adanyahubungan khusus antara Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan para supplier tersebutkarena

Putusan Nomor 964/B/PK/PJK/2015Corporation yang juga pemegang saham TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa komponenkomponen yang diproduksi TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahkomponenkomponen kendaraan bermotor merk nissanseperti pivot assy, switch assy, wiper motor, starter motor,dan wiper system.

Hal ini dibuktikan denganpembayaran royalti oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada Mitsuba Corporationdalam rangka memperoleh teknologi sehubungan denganproduksi komponenkomponen yang akan dijual olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding).Bahwa selain pembayaran royalti, ternyata MitsubaCorporation adalah pemegang saham dari TermohonHalaman 51 dari 59 halaman.

Putusan Nomor 964/B/PK/PJK/2015Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sehinggaterdapat hubungan afiliasi yang mendasari pemberianteknologi dari Mitsuba Corporation kepada TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) baikhubungan sebagai pemegang saham maupun hubunganakibat ketergantungan teknologi;Bahwa peminjaman aktiva mesin milik Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) oleh supplier tertentudan pemberian teknologi produksi subsub komponen yangdipesan oleh Termohon Peninjauan

Fans Computer, ditemukanfakta bahwa besaran saham yang disetor oleh Penggugatadalah sebesar Rp. 102.688.000, (65,80 %) dan itu berartibahwa total modal perusahaan adalah sebesar Rp.156.046.500, (100%)18 Bahwa berpedoman kepada Neraca Perusahaan dan keadaanharta kekayaan (Aktiva/Passiva), termasuk piutang danhutang perusahaan pada saat usaha CV.

APVTanah di LhoksukonPersediaan BarangInvestaris kantorKendaraan Roda DuaPiutang yang bisa ditagihRp. 127.106.240,Rp. 800.000.000Rp. 60.000.000"Rp. 5.000.000,Rp. 30.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 3.000.000,Rp. 100.000.000,Total (1) Rp.1.135.606.240,Hutang Rp. 27.080.750,Total (2) Rp.1.108.525.490,Piutang dagang yang raguragu Rp. 47.080.750,(piutang masih mungkin ditagih)Piutang Dagang yang tak bisa ditagih Rp. 43.181.000,(pihak yang berhutang tidak lagi diketahui tinggalnya)1920Bahwa berdasarkan besaran saham

Bahwa berdasarkan uraian point 5 s/d point 8 tersebut diatas, danPenggugat adalah orang kepercayaan Alm.Amiruddin dalam mengelolaCV.Fans Computer, maka segala seluk beluk dan permasalahan dalamperusahaan CV.Fans Computer Penggugat mengetahui secara detil.Berdasarkan keadaan yang demikian maka setelah meninggalnyaAlm.Amiruddin, Penggugat dengan leluasa mengotak atik pembukuanCV.Fans Computer yang ada dalam penguasaan Penggugat, sehinggaterbaca dipermukaan seolaholah Penggugat yang mempunyai saham

Bahwa berdasarkan Akta Notaris No.11 tanggal 10 Maret 2001 maupunNo. 09 tanggal 05 November 2010, tidak ada pasal mencantumkan besarnyasaham, hal tersebut tidak dicantumkan oleh Alm.Amiruddin sendiri tidak adakongsi dengan orang lain atau dengan kata lain saham CV. Fans Computerdimiliki oleh Alm.Amiruddin sendiri, tanpa ada ikut pihak lain. Makamenjadi suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dalam surat23Gugatannya mengatakan bahwa Penggugat memiliki saham dalam CV.FansComputer.32.

Bahwa selain Penggugat menyatakan dirinya memiliki saham diCV.Fans Computer, Penggugat juga telah melawan hukum dengan caramenguasai seluruh assetaset CV.Fans Computer seperti computer, Notebook, lemari kaca, assesories computer dan barang lainnya yang bernilaiekonomis.33.

Mugi Sejahtera Bersama sebagaiDirektrur;Bahwa Terdakwa juga sebegai salah satu pemegang saham di PT. Mug!Sejahtera Bersama dengan sahamnya sebesar Rp. 50.000.000, (Limapuluh juta rupiah);Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang saham milik Terdakwatersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatketerangan Saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Cbi6.

Mugi Sejahtera Bersama sebagaiDirektrur; Bahwa Terdakwa juga sebagai salah satu pemegang saham di PT. Mug!Sejahtera Bersama dengan sahamnya sebesar Rp. 50.000.000, (Limapuluh juta rupiah); Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang saham milik Terdakwatersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatketerangan Saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;7.

BATU WISATARESOURCE nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 bahwa "dari modal dasartersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25 % (dua puluhlima prosen) saham dengan nilai seluruhnya Rp. 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal faktanya uangpenyertaan modal yang diterima oleh PT.

BATU WISATA RESOURCE untuk periode yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang pada pokoknyaperusahaan rugi sebesar Rp. 1.457.807.734,00 (satu milyar empatratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tigapuluh empat rupiah) meskipun tidak pernah diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sehingga PT.

Bahwa Tergugat Il merupakan badan hukum yang menyewa Ruangandari Penggugat dengan berdasarkan surat Perjanjian Sewa MenyewaRuangan No. 046/PSMDEV/MGRINIIV2010 tanggal 14 Agustus2010 yang dilengkapi dengan 1 (satu) lampiran mengenai ketentuan dansyarat perjanjian tersebut serta 2 (dua) perubahan atas perjanjiantersebut yang tertuang dalam Addendum 01 tanggal O01 Agustus2012dan Addendum02 tanggal 25 Agustus; (selanjutnya disebut sebagaiPERJANJJAN) ;Bahwa Tergugat merupakan Komisaris dan pemegang saham

INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT II20.21.22.Bahwa tindakan Para Tergugat yang meminta untuk menga ihkan PihakPenyewa dari Tergugat Il menjadi Tergugat sebagaimanatertuangdalam Addendum02 dari Petrjanjian tersebut tidak sematamatamenghilangkan tanggung jawab Terguggat Il sebagai sebuah badanhukum;Bahwa Tergugat Il merupakan sebuah badan hukum yang harusbertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh organorgannya,yang dalam hal ini merupakan Tergugat yang mana merupakanKomisaris dan pemegang saham

Bahwa Penggugat menarik Tergugat ll sebagai pihak yang sebenarnyasudah tidak lagi menyewa ruangan, hal ini diakui sendiri aleh Penggugatdalam pain 3 Surat Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:Bahva Tergugat merupakan Komisaris dan pemegang saham dariTergugat Il dan merupakan pihak yang menggantikan Tergugat // untukmenjadi penyevwa Ruangan..."3.

yang mana merupakan Komisarisdan pemegang saham dari Tergugat 7..."4. Bahwa Tergugat bertindak tidak dalam kapasitas mewakili kepentinganTergugat Il sebagai perseraan terbatas maupun atas nama dewanKamisaris tetapi untuk dan atas nama diri sendiri, sehingga kerugianyang timbul menjadi tanggung jawab Tergugat seluruhnya. Hal iniHal. 24 dari 38 Hal Putusan No. 501/Pdt/2017/PT.

Pancabuana Asrilaras tidak berjalan dankemudian berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 11 Agustus 2008 telah diputuskan Perseroan untuk membubarkan danmengangkat Penggugat I sebagai likuidator/ penyelesai pembubaran perseroandan memberikan kuasa kepada likuidator untuk melakukan segala tindakan,sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab X Pembubaran, Likuidasi, danBerakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (

Pasal 14 UU PPSP :1 Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yangberada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempatlain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yangdijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan depositoberjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berhargalainnya,

Rangkan Penagihan Pajak dengan Surat PaksaPasal 3 :1 Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yangberada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempatlain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yangdijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan depositoberjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham

menurut peraturan perundangundangan.Pasal 14 UU PPSP(1)Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yangpenguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasanutang tertentu yang dapat berupa:a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan depositoberjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu, obligasi saham

Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan depositoberjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berahargalainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan ataub.

; Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham danpengurus;Bahwaberdasarkan karakteristik Perseroan dimaksudHalaman 33 dari 78 Hal.

perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroandan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi sahamyang dimiliki";Hal ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanyaHalaman 37 dari 78 Hal.

Nomor 583 PK/Pdt/2017bertanggung jawab sebesar setoran atas selurun saham yang dimilikinyatidak meliput harta kekayan pribadinya;6. Perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karekteristikantara lain:a. Sebagai asosiasi modal:b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utangpemegang saham;c.

Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus;Bahwa berdasarkan karakteristik Perseroan dimaksud menunjuk pada faktayang tidak dapat dibantah lagi banhwa Penggugat telah keliru dalammenentukan Tergugat Il sebagai subyek yang digugat yang tidak adahubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalammengajukan gugatan ini;7.

Gunung Mas yang bersangkutan";Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan ini merupakan gugatan cacat formil karena errorin persona, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat oleh karena kapasitas Tergugat Il hanya sebagai pendiri danpemegang saham PT.

Rafi Teknindo Utama dengan kepemilikan saham padaPerseroan sebesar 275 lembar saham dari jumlah lembar saham yangditempatkan sebanyak 500 lembar saham atau total nominal sebesar Rp.343.750.000, (Tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah).PT.Rafi Teknindo Utama tersebut telah didirikan dengan Akta No.2tertanggal 10062013 dihadapan Notaris Aslely Asrol S.H., dan telahmemperoleh SK menkumham dengan Nomor AHU42726.A.H.01.01.Tahun 2013 tertanggal 14082013.Adapun Pasal Peraturan

Rafi Teknindo Utama. mempunyai usaha sendiriKepemilikan saham pada PT Teknindo Utama lebih dari 50% Mengganggu pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya diPerseroan Penggugat melaksanakan tugas lain/sampingan yangtidak ada hubungannya dengan tugas karyawan pada waktu kerja(diduga menggunakan fasilitas kantor) TANPA IZIN tertulis atasandan berpotensi mengandung benturan kepentingan dan hasil kerjatidak maksimal.Halaman 22Putusan PHI Nomor 16/PdtsusPHI/2016/PN.Mdn7.

Tamrin Pratikto dan RonaldEdward Stok dan ditanyakan tentang integritas dan kejujuran diakui olehPenggugat bahwa yang bersangkutan adalah pemegang saham danDirektur Utama PT. Rafi Teknindo Utama.d.

Trust Mufti Finance ;Bahwa dalam pertemuan dengan terdakwa tarsebut tidak adapenyelesaian kemudian saksi meminta perusahaan untuk dilakukanaudit independent ;Bahwa hasil audit telah dilaporkan kepada pemegang saham;Bahwa para pemegang saham menyarankan untuk menemui terdakwauntuk mencari penyelesaian yang baik terdakwa tidak bisa dihubungisehingga kemudian melaporkan ke kepolisian;Bahwa sebagai direktur utama saksi bertugas mengawasi danmanjalankan perusahaan ;Atas semua keterangan saksi tersebut

Trust Multi Finance awalnya Rp.10 milyaryang merupakan fresh money dan Rp.10 Milyar pinjaman dari NSPSekuritas (dirut SIGIT WIRYADI salah satu pemegang saham PT. TrustMulti Finance)e Bahwa benar awalnya PT. Trust Multi Finance bergerak di bidangpembiayaan kredit sepeda motor;e Bahwa benar PT. Trust Multi Finance baru full operasi pada Januari tahun2006Bahwa benar Job Desk terdakwa selaku direktur adalah marketing dankredit;Bahwa benar terdakwa pertama kali merekrut karyawan yaitu Sdr.

Trust Multi Finance terdakwa digajiRp.30 juta sebulan dan tidak ada keluhan dari pihak perusahaan.Bahwa benar bagian legal minta serkuler saat terdakwa akanmengundurkan diri namun terdakwa keberatan dan minta RUPS karenakalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar RUPS tanggal 11 Juni 2008 dipimpin HARDY YUNARAGAselaku direktur utama dan para pemegang saham serta Komisaris ;Bahwa benar kesimpulan RUPS adalah perusahaan PT.

dan HARDY YUNARAGA mengatakan agar terdakwa sabardulu karena akan mencari penggantinya;e Bahwa alasan pengunduran diri terdakwa karena perusahaan sudah tidakmungkin berkembang;e Bahwa benar saat terdakwa akan mengundurkan diri, saksi SALMIYAselaku bagian legal minta sirkuler letter namun terdakwa keberatan danminta RUPS karena kalau harus sirkuler waktunya lama;e Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2008 diselenggarakan RUPS yangdipimpin HARDY YUNARAGA selaku direktur Utama dan dihadiri parapemegang saham

persidangan perkara iniberkisar 3 tahun lamanya, yaitu kejadiankejadian sejak tahun2006 sampai dengan akhir tahun 2008 pada saat terdakwaberhenti dari jabatannya selaku direktur PT Multi Trust Finance,dilaporkan ke penyidik tahun 2009, dan baru disidangkan padatahun 2011, sehingga saksisaksi banyak yang tidak mengingatlagi secara persis peristiwanya;2.Pada saat pengunduran diri melalui RUPS tanggal 11 Juni 2008yang dipimpin oleh Hardi Yunaraga selaku Direktur Utamadengan dihadiri seluruh pemegang saham

Bengkulu Mandiri berdasarkan hasilrapat tanggal 7 Juli 2017 ; Pembayaran gaji disesuaikan dan diambil dari hasil pendapatanusaha sesuai dengan instruksi Gubernur (Pemegang Saham)dan hasil RUPS tanggal 6 Februari 2017 ;Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Badan Usaha MilikDaerah PT.

Bengkulu Mandiri adalah Perusahaan Milik Daerah ProvinsiBengkulu yang mana modal perusahaan seluruhnya bersumber dariKeuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Gubernursebagai pemegang saham.

Segala kewenangan yang dilakukan olehKomisaris dan Direksi harus berpedoman dan mengacu pada hasilkeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) sebagaipemegang keputusan tertinggi, sehingga halhal yang timbul dalamtahun buku berjalan tetap harus dilaporkan ke forum Rapat UmumPemegang Saham Tahunan pada tahun buku berikutnya, sebagai dasarhukum bagi Komisaris dan Direktur untuk mengambil suatu keputusan ;Bahwa pada PT.

Bengkulu Mandiri Komisaris dan Direktur Perusahaanbukanlah sebagai pihak pemegang saham melainkan juga sepertiKaryawan biasa karena Komisaris dan Direktur juga menerima gaji dariPerusahaan dan komisaris tidak menerima laba atau deviden bilaperusahaan untung serta Komisaris tidak menanggung beban kerugianperusahaan bila perusahaan rugI ;Bahwa pada posita angka 23, 25 dan 26 Penggugat tidak mengacu danmemahami Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 78 tahun 2015 tentangpengupahan, untuk hal tersebut kami

Bengkulu Mandiri berdasarkan hasilrapat tanggal 7 Juli 2017 ; Pembayaran gaji disesuaikan dan diambil dari hasil pendapatan usahasesuai dengan instruksi Gubernur (Pemegang Saham) danhasilRUPS tanggal 6 Februari 2017 ;9. Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik DaerahPT.

., Notarisdi Luwuk, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan KeputusanPemegang Saham PT.

Terbatas PT.BUMI PERSADA SURYAPRATAMA, dibuat dihadapan SANG ABUDA,SH, Notaris di Luwuk,selanjutnya terjadi perubahan Akta pada tanggal 30 Juni 2008,Nomor:156 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT.BUMI PERSADA SURYA PRATAMA, selanjutnya terjadiperubahan pada Tanggal 27 Oktober 2008, No.46 Tentang Akta:Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BUMIPERSADA SURYA PRATAMA, dibuat dihadapan HARUNKAMIL,SH, Notaris di Jakarta, terakhir terjadi perubahan Akta:Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

No.07 Tanggal 10 Pebruari 2017 dibuatdihadapan IWAN SALEH IRAWAN,SH, Notaris di Surabaya danHalaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PLtelah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU05736AH.01.01 Tanggal 16 Pebruari 2017;Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo diwakili oleh SYAIFUDINselaku Direktur sesuai susunan Direksi pada Akta: PernyataanKeputusan Pemegang Saham

Bumi PersadaSurya Pratama Nomor: 12 Tanggal 11 Desember 2008yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH.;: Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Bumi Persada Surya Pratama Nomor : 07 (Tujuh) Tanggal10 Februari 2017 dibuat oleh Notaris Iwan Saleh lIrawan,SH.;: Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum, Nomor : AHUAH.01.030068777, Tanggal 16Februari 2017, Perihal Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT.

,Notaris di Luwuk;Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham LuarBiasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Persada Surya Pratama Nomor:12, tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat oleh dan/atau di hadapanHARUN KAMIL, S.H. Notaris di Jakarta;Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 07 tanggal 10Februari 2017, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan IWAN SALEHIRAWAN, S.H.

NUSANTARA RAGAWISATA, Beralamat di Graha Arrtu Lantai 3, JalanR.S Mata Aini Kav.BC1, Setiabudi, Jakarta 12920.Sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan KeputusanSirkular Para Pemegang Saham PT.NusantaraRagawisata, sebagai pengganti Rapat Umum PemegangSaham luar Biasa Nomor 13 tanggal 29 Juli 2016, yangdibuat dihadapan Alexandra Mira Sukmawati,SH.,MH.,Notaris di Tangerang;Dalam hal ini diwakili oleh INDRAJANTO SUWONORAHARJO Kewarganegaraan Indonesia Tempat TinggalKondominium.

Februari2009;: bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yangbergerak dalam industry pembuatan komponen elektronik dan semiconductor,pemegang saham Pemohon Banding adalah Sharp Corporation Jepang sebesar99,2% dan Sharp Electronics Singapore sebesar 0,8%, Pemohon Banding terdaftarpada KPP Penanaman Modal Asing Dua;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanterhadap pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Biaya Royaltysebesar Rp

::IP060114000947 untuk saham kepesertaan sebesar 100% denganjangka waktu pertanggungan 04 December 2014 s/d 04 December2015, untuk Harga Pertanggungan sebesar Rp.3.500.000.000, (Tigamilyar lima ratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp.30.800.000,Halaman 21 Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT SMG(Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan Biaya Polis& Materai.Bahwa setelah didahului dengan penagihan premi viatelephone, makapada tanggal 21 Januari 2015, Oscar & Partners melaksanakanpembayaran

Malacca Trust Wuwungan Insurancedengan saham kepesertaannya sebesar 15% dan saham kepesertaanPT. Asuransi Jasa Tania, Tok sebesar 85%.Bahwa ketika telah terlewatinya waktu tunggu pembayaran premisampai tanggal 03 Januari 2016, maka PT.

Malacca Trust Wuwungan Insurance selaku comember dengan saham kepesertaannya sebesar 15%);d) Bahwa premi yang diterima Sdr. Deni Pahala Pardede tidaklahdisetorkan kepada Oscar & Partners (sebagai pihak yang ditagiholeh PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.), sehingga ketika PT. AsuransiJasa Tania, Tok.

Malacca Trust Wuwungan Insurance selaku comemberdengan saham kepesertaan 15%.. Bahwa selain itu, Gugatan perkara a quo adalah Gugatan PerbuatanMelawan Hukum (sebagaimana Butir 16, 17, 18 Posita dan butir 2, 3,4 Petitum), akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dan tidakmenguraikan perbuatan melawan hukum apa? Dan menjadipertanyaan bagi Tergugat Il, apbakah membatalkan Polis merupakanPerbuatan Melawan Hukum? Apakah Penanggung' dapatmembatalkan Polis Tertanggung?

Malacca Trust WuwunganInsurance selaku comember dengan saham kepesertaan 15%.. Bahwa dapatnya diklarifikasikan oleh Tergugat Il tentang butir 9., butir 10.,dan butir 11. Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat Il tidak pernahmenerima pemberitahuan apapun dari Tergugat maupun Tergugat IllHalaman 30 Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT SMG10.11.12.bahwa telah terjadi kebakaran pada tanggal 12 Mei 2016 di lokasipertanggungan (UD.

Rek. untukmenerima transfer pembiayaan, a.n. dalam BPKB harus sama denganpenjualnya, untuk CV atau PT syaratsyaratnya harus berbadanhal 8 dari 85 halaman Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN Skh.hukum, ada f.c. pemilik/f.c. pengurus dan pemegang saham, f.c. AD/ART berikut pengesahan dari Menteri Kehakiman, f.c. Surat ijin UsahaPerdagangan (SIUP), f.c. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), f.c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), f.c.

SE06.133/Dir Bfin tertanggal 16Juni 2010 yang harus berbadan Hukum, ada f.c. pemilik/f.c. pengurusdan pemegang saham, f.c. AD/ART berikut pengesahan dari MentriKehakiman, f.c. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), f.c. Surat TandaDaftar Perusahaan (TDP), f.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), f.cSurat Keterangan Domisili dan harus ada Display, namun hanyadilampiri dengan f.c. KTP, f.c. KK a.n.

Rek. untukmenerima transfer pembiayaan, a.n. dalam BPKB harus sama denganpenjualnya, untuk CV atau PT syaratsyaratnya harus berbadanhukum, ada f.c. pemilik/f.c. pengurus dan pemegang saham, f.c. AD/ART berikut pengesahan dari Mentri Kehakiman, f.c. Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP), f.c. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) , f.c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), f.c.

SE06.133/Dir Bfin tertanggal 16Juni 2010 yang harus berbadan hukum, ada f.c. pemilik/f.c. pengurusdan pemegang saham, f.c. AD/ART berikut pengesahan dari MentriKehakiman, f.c. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), f.c. Surat TandaDaftar Perusahaan (TDP), f.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), f.c.Surat Keterangan Domisili dan harus ada display, namun hanyadilampiri dengan f.c. KTP, f.c. KK a.n.

SE06.133/Dir Bfintertanggal 16 Juni 2006 ditentukan untuk bekerja samadengan perorangan dan CV ataupun PT harus menenuhisyaratsyarat untuk Perorangan wajib memiliki nomorrekening untuk menerima transfer pembiayaan, a.n.dalam BPKB harus sama dengan penjualnya, untuk CVatau PT syaratsyaratnya harus Berbadan Hukum, ada fotocopy KTP pemilik/KTP pengurus dan pemegang saham,foto copy AD/ART berikut pengesahan dari MentriKehakiman, foto copy Surat ljin Usaha Perdagangan(SIUP), foto copy Surat Tanda Daftar

Bahwa menurut Penggugatpenggugat Pewaris telah meninggalkanHarta Warisan di berbagai tempat dan beberapa Saham Perseroan.Bahwa Almarhum DR.TD.Pardede pernah berpesan kepada Tergugat dan Lehat Sitorus agar seluruh Suratsurat berharga berupaSertifikat disimpan ke Safe Deposit Box (SDB).Bahwa berhubung DR.TD.Pardede telah meninggal dunia maka demihukum hak kepengurusan Safe Deposit Box tersebut beralih kepada,seluruh Ahli Waris.Bahwa sebagaimana Uraian Penggugatpenggugat Suratsuratberharga yang disimpan

pada, Safe deposit Box antara lain sertifikatdan Saham Perseroan.Bahwa apabila demikian maka Sertifikat atau Saham atas namaPerseroan yang disimpan pada Safe Deposit Box sebagaimanadisebut Penggugatpenggugat tuntutan terhadapnya harus dimajukanoleh Pengurus Perseroan bukan oleh Penggugatpenggugat yangbertindak selaku Ahli Waris.B.

Bahwa menurut Penggugatpenggugat Pewaris telah meninggalkanHarta Warisan di berbagai tempat dan beberapa, saham Perseroan.3. Bahwa Almarhum DR.TD.Pardede pernah berpesan kepada Tergugat dan Lehat Sitorus agar seluruh Suratsurat berharga berupaSertifikat disimpan di Safe Deposit Box (SDB).4. Bahwaberhubung DR.TD.Pardede telah meninggal dunia maka demihukum hak kepengurusan Safe Deposit Box tersebut beralih kepadaseluruh Ahli Waris.5.

Bahwa sebagaimana Uraian Penggugatpenggugat Suratsuratberharga yang disimpan pada Safe deposit Box antara lain Sertifikatdan saham Perseroan.6. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugatpenggugat benar semasahidupnya DR.TD.Pardede berpesan agar Suratsurat berhargamiliknya nanti aga disimpan di bank namun Penyimpanannya atasnama Group Usaha yaitu TD.Pardede Holding Company (TDPHC)yang dibentuk oleh Almarhum DR.TD.Pardede.7.

bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkankebenaran dari EksepsiEksepsi tersebut apakah beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Tergugat Il diatas, ternyata Eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yangperlu pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya Eksepsi Tergugat Il harusdinyatakan di tolak ;Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui kuasanya menyampaikanEksepsi bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat di terima oleh karenasertifikatsertifikat atau saham

lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku(pooling of interest) atas nilai perolehan atau pengalihan harta dalamrangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a Pemekaran usaha adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badanyang modalnya terbagi atas saham

Sesuai dengan ketentuan khusus PMK 43/PMK.03/2008 tentangPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam RangkaPenggabungan, Peleburan Atau Pemekaran Usaha sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;Bahwa PSAK No. 38 juga menegaskan bahwa transaksi pengalihan aktiva,kewajiban, saham atau instrument kepemilikan lainnya yang dilakukan dalamrangka reorganisasi, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam artisubstansi ekonomi sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkanlaba

Hal ini dapat dibuktikan bahwa parentcompany menjadi pemegang saham subsidiary company secara hukum;Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2012V.

Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2012ee... dstee... dste penyetoran modal saham dalam bentuk tanah dan/atau bangunanee... dste penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihanusaha;3 Pengecualian dan ketentuan khususI Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh diberikankepada :a. ... dstb. ... dstc.... dstx AST2 Disamping pengecualian pada butir 3.1 di atas, ada beberapa ketentuan khusussehubungan dengan pengenaan PPh atas penghasilan dari pengalhan hak atastanah dan/atau

Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2012Bahwa di dalam PSAK Nomor 38 angka 06 disebutkan : Transaksirestrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva,kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalamrangka reorgasasi entitasentitas yang berada dalam satu kelompok usahayang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansiekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugibagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas

., Notaris di Jakarta, susunan kepengurusan P.T.Pembangunan Batamutama menjadi:DIREKSI:Direktur Utama : Rugai SugiantoDirektur : Connie TanuwiraDEWAN KOMISARISKomisaris : Sofiah Sugianto.e Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham, Akta No. 07,tanggal 7 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Sinwar Widjono, Oei S.H., Notaris di Batam,susunan terakhir kepengurusan P.T.

Sehingga jelas praperjanjian ini tidakmempunyai Objek Tertentu, baik dalam jenis dan kuantitas, melanggar hukum kontrak, selainpihakpihaknya merupakan orang yang sama dan hanya merugikan badan hukum P.T.Pembangunan Batamutama, maka harus batal.Menjual atau memberikan Kuasa untuk menjual/mengalihkan dan menjaminkan assetPerseroan Terbatas wajib melalui Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS.

PEMBANGUNAN BATAMUTAMAberdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkulasi Pada Pemegang Saham denganAkta No. 07, tanggal 7 Juni 2011, dibuat di Notaris Sinwar Widjono, S.H., diBatam, yang sebelumnya berdasarkan Perubahan Akta No. 67, tanggal 28Desember 1999, dibuat di Notaris John Leonard Waworuntu, S.H., di Jakarta.Bahwa penunjukan Penggugat selaku Direktur PT.

Pembangunan Batam Nomor 183,tanggal 13 Maret 1989, Notaris John Leonard Waworuntu, bukti mana sesuai dennganaslinya dan diberi tanda P2;e Foto copy Akta Perobahan Akte Pendirian No. 12, tanggal 4 Juli 1995, Notaris J.L.Waworuntu, bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P3;e Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.0211536.HT.01.01.TH.95, bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P4;e Foto copy Akta Jual Beli Saham PT.

Pembangunan Batam Nomor 67, tanggal 28Desember 1999 Notaris John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, bukti mana sesuaidengan aslinya dan diberi tanda P6;e Foto copy Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Pembangunan Batamutama No. 08tanggal 07062011 Notaris Sinwar Widjono Oei, S.H., bukti mana sesuai dengan fotocopy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P7;e Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 07,07062011 PT.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Modal Usaha Tanggal 28 Februari 2020, dan Surat Perjanjian Modal Usaha Tanggal 15 Nopember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat, sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestatie);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat uang titipan modal usaha jenis saham

Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa sahamIndonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasitahapan tertentu;3.

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud padaayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya; danb. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan;bahwa berdasarkan bunyi rumusan Pasal 93 ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalihanatau penyerahan hak penambangan tidak mungkin lagi dilakukan;bahwa Hak Kuasa Penambangan

Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa sahamIndonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiataneksplorasi tahapan tertentu;3.

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimanadimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:a. harus memberitaku kepada Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; danb. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan;bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 93 ayat (1) a quo, Majelisberpendapat bahwa pengalihan atau penyerahan hak penambangantidak mungkin lagi dilakukan;bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dan fakta dalampersidangan a quo