Ditemukan 18363 data
30 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlu PemohonBanding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yangtidak terutang pajak/PPNnya dibebaskan;Bahwa selain itu, perlu dijelaskan pula bahwa Perusahaan Pemohon Bandingadalah perusahaan yang:a. Secara administratif operasional merupakan satu kesatuan.b.
8 — 5
Pasal 22 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlahsebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnyamitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang, bahwa disini perlu di tegaskan, Majelis Hakim dalam halmenilai buktibukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa Sumberpenyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah
68 — 68
BETTA kepada TergugatIIl dan harganya telahdinikmati pula apa lagi terhadap tanah objek yang ditempati rumah tersebut nyatan yatabukan inilk orang tua Penggugat sehingga tidak berdasar sama sekali Penggugatmenuntut tanah tersebut sebagai miliknya. bahwa kami tegaskan, yang dijual oleh H.BETTA hanyalah rumah, tidak penah menjual tanah dan rumah tersebut dijual pulakepada sudaranya yakni Hj Menning karena diketahuinya pula bahwa memangtanah yang ditempati rumah tersebut bukan miliknya.4.
42 — 20
Bahwa Terhadap kesalahan tulis mengenai KelurahanTembung yang seharusnya Desa Tembung bukan berarti secaraotomatis kesalahan objek, Kecuali ada Kelurahan Tembung danDesa Tembung Di Kecamatan Percut Sei Tuan, hal ini diperkuatdengan sampainya Panggilan sidang oleh juru sita pengganti ketangan Tergugat yang berdomisi di alamat yang menjadi objekperkara, dan kami tegaskan Penyebutan desa, kelurahan, Nagaridan sebutan lainnya adalah dipersamakan dan diakui olehpemerintah Indonesia,6.
Marintan Siahaan
Tergugat:
1.Linceria Simanungkalit /Istri dari Alm, Panahatan Siahaan
2.Barita Siahaan
3.Donna Siahaan
4.Elly Siahaan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar
209 — 68
tersebut ( PactaSunt Servanda) sehingga dengan demikian Tergugat tetap berpegang padakesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 4 Juli 2020 Bahwa SHM No.97 Tahun 1972 yang terletak di jalan Samosir No 6Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar beradadibawa Penguasaan Donna Siahan (Tergugat III) karena yang bersangkutanHalaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2021/PN Pmssebelumnya menyatakan ingin mengurus Pemecahan SHM sebagaimanayang dimaksud diatas Peru Tergugat tegaskan
10 — 4
TERMOHON bilang bahwa suami menyuruhdia keluar dari tempat mengajar, Saya jelaskan dan tegaskan Suamisama sekali tidak pernah menyuruh dia keluar dari sekolah, justru diayang keluar sendiri dari tempat kerja dengan alasan sudah tidak inginmengajar lagi, Saya sebagai suami memberi kebebasan kepada BulanPuput Melati untuk menentukan pilihan atau pendapatnya (keinginansendiri) (TERMOHON) mau mengajar atau tidak;6.
NUDIARMAN
Tergugat:
1.YASTINAR
2.Kepala Kantor BPN Agam
71 — 28
dahulu tergugat mengajukan permohonan pada tahun 1995 danmembuat surat Surat yang diketahui olen Ninik Mamak serta diketahui olehMamak kepala Kaum kemudian diketahui waktu itu Kepala DESA dandiketahui oleh Camat Baso, maka setelah surat surat yang diajukanpermohonan oleh tergugat kepada BPN tergugat II, dan selama proses diBPN dimana tidak satupun dari pihak penggugat atau pihak lain yang merasakeberatan atau melakukan Blokir tentang pengajuan sertipikat oleh tergugat tersebut.Bahwa perlu tergugat tegaskan
Terbanding/Tergugat : MOCHTAR SANI BADRI FIRDAUS, B.Sc, DKK
Terbanding/Tergugat : CAROLINE MOCHTAR
Terbanding/Tergugat : TRIYONO SINDO WIBOWO
64 — 27
pernah membuatkesepakatan kerjasama apapun dengan Pihak lain untuk meyediakansarana permainan dan peyediaan makanan di pantai Mutun kecualidengan Penggugat.12.Bahwa tidak benar peryataan Penggugat pada Poin 11 (sebelas)gugatannya karena Tergugat dan Tergugat II tidak pernah terlibat dalamprogram kerjasama tersebut.13.Bahwa tidak benar peryataan Penggugat pada Poin 13 (tiga belas)karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah terlibat dalammanagement pengelolaan dan perlu Tergugat satu tegaskan
21 — 21
diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI Menolak permohonan Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya dan selebihnya;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain,mohon kiranya Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono);Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikanduplik yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIQUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERMOHON TIDAKJELAS OLEH KARENANYA PERMOHONAN (OBSCUUR LIBEL)iL, Bahwa Termohon tegaskan
50 — 8
kepolisian dan pengalaman masa kerjaharus di isi;c. yang menandatangan adalah pejabat stuktural dan bukanANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA, dan jabatan analistidak melakukan penandatanganan;d. cap BKN yang tertera dalam surat yang di tunjukan olehpenyidik tidak sesuai dengan aslinya yang ada pada kami;Bahwa pada tahun 2014 ada pengangkatan CPNS melalui jalurtes resmi yang diadakan oleh pemerintah, dan seseorang biladinyatakan lulus selanjutnya melakukan pemberkasan untuk usulpenetapan NIP, dan saksi tegaskan
75 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebaliknya, Majelis HakimPengadilan Pajak hanya menerima bulatbulat argumentasi Termohonsehubungan dengan duplikasi jasa yang tidak terbukti kebenarannya; Perlu Pemohon tegaskan pula, bahwa selain dari 50 berkas dokumenyang dicatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, adapuladokumen lainnya yang telah Pemohon serahkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak, yakni salinan Surat Keterangan dari KPMG (telahterlampir sebagai Bukti Pemohon2), yang pada dasarnya menerangkanbahwa pembayaran atas
175 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan apabila dalam laporan JO tersebut belum ada pengakuanpenjualan, dapat disimpulkan bahwa sampai akhir tahun 2006, belum ada unitrumah yang dapat memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai penjualan(persyaratan sesuai dengan PSAK nomor 44);Bahwa selain itu perlu Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa pengakuanpendapatan yang ada pada Pemohon Banding berdasarkan "delivery" sedangkanpembayaran commercial fee berdasarkan reservasi, sehingga apabila dilihatdalam laporan kedua JO tersebut belum
HUNNA JACINTA JERMIAS
Tergugat:
BANK MANDIRI MANADO
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
88 — 17
Tergugat.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado(KPKNL Manado) bukanlah merupakan badan hukum yang berdirisendiri, melainkan suatu badan hukum yang merupakan bagian dariinstitusi Negara dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugatadalah Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan KantorWilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan
Terbanding/Tergugat I : TONY JAYADIN
Terbanding/Tergugat II : NURMALIANA
Terbanding/Tergugat III : HENDRY BONG (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)
Terbanding/Tergugat IV : SUGIANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : KOPERASI CREDIT CU LANTANG TIPO
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUBU RAYA
115 — 70
Bahwa menanggapi posita angka 7 hal. 4, kami tegaskan dalam hal adanyaRoya / Penghapusan Catatan Hak Tanggungan bermula dari Pencatatan HakTanggungan Pertama berdasarkan Akta No. 130/2018 tanggal 22 Februari2018, yang dibuat dihadapan Budi Setiadi, S.H., Notaris PPAT Se. Kab. KubuRaya, atas permohonan KOPERASI CREDIT UNION LANTANG TIPO,berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pancasila 4, Desa Pusat Damai,Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.
Gede Wenten
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri Persero Tbk.Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Lelang (KPKNL) Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Singaraja
33 — 24
Bahwa TERLAWAN tegaskan berpedoman pada UUHT sertaMenteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 jo.Peraturan Menteri Keuangan RI No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang akandilaksanakan maupun telah dilaksanakan adalah lelang eksekusi haktanggungan.
37 — 25
Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PMK93/PMK.06/2010 yang berbunyi Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidakboleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjangdokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formalsubjek dan objek lelang.10.Bahwa petitum Penggugat yang intinya meminta pembatalan danmenyatakan tidak sah Risalah Lelang No.12/2013 tanggal 16 Mei 2013yang dilaksanakan KPKNL Ambon atas perbuatan melawan hukum adalahtidak berdasar hukum,dengan ini kami tegaskan
64 — 17
SAHYAN telah menguasai obyek sengketa pada sub b seluas kuranglebih 35 are, dan telah dijualnya kepada AMAQ ANOK (Tergugat 7)dan seluas kurang lebih 28 are telah dijadikan embung/tempatpenampungan air untuk menjadi kepentingan dan kebutuhan bersamadalam pengairan terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga jumlahluas obyek sengketa pada sub b yang dikuasai oleh AMAQ KANOK(Tergugat 7) seluas1.380 are (satu hektar tiga pulun delapan are);Dan perlu para Penggugat tegaskan terhadap penguasaan tanahsengketa
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya pada halamanberikutnya (hal. 6, 7 dan 9) beliau tegaskan lagi, Latar belakang pendidikan dansemangat untuk mengerti di kalangan aparat penegak hukum itu masih sangat perludi tingkatkan. Hal ini disebabkan oleh cepat puasnya mereka akan pekerjaan yangterselesaikan, atau bahkan terlalu percayanya mereka akan latar belakang atau gelardan derajat pendidikan yang disandangnya. Halhal tersebut adalah bentukbentukkelemahan yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum.
81 — 17
Bahwa replik poin 9 , paraTergugat tegaskan tidak ada akal akalan ataurekayasa dalam hal ini kecuali yang sebenarnya.9. Bahwa hanya orang yang tidak normallah yang dapat untuk memberikanuang paksa ( dwangsom ) kepada orang lain atas penguasaan hartamiliknya sendiri.10.
68 — 46
perjanjian pertanggungan yang kemudian selanjutnyadinyatakan didalam Polis Asuransi dan lagi lagi telah diakui diterimadengan baik oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya;Bahwa pemyataan PENGGUGAT dalam Posita angka 8 halaman 6 yangmengaku mengalami kerugian karena telah membayarkan premi sebesarRp 79,831,375 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga PuluhSatu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sungguh sangat tidakmasuk akal dan mengada ngada, sebab tanpa ada dasar hukum yangjelas dan perlu kami tegaskan