Perk.PDM66/Rp.Rap/Euh.2/03/2014, dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa terdakwa Zulpadli Tanjung alias Zul pada hari Rabu tanggal 08 Januari2014 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Raysa MadaniKelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan BatuUtara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rantau Prapat, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan BukanTanaman, perbuatan

Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,(dua riburupiah) ;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknyamenerangkan bahwa ia tidak mengajukan Pembelaan diri secara tertulis akan tetapi mohonkeringanan hukuman;Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara lisanmenyatakan tetap pada tuntutan dan Pembelaannya masingmasing;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan PenuntutUmum tanggal 07 April 2014 Reg.Perkara No.PDM34/PAMEK/I/03

/2014 Terdakwatelah didakwa sebagai berikut :DAKWAAN;PRIMAIRBahwa Ia terdakwa ACHMAD FAUZI Bin MUNADE pada hari, tanggal danbulan yang tidak ditentukan secara pasti tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun2012, bertempat di Desa Panaguan Kec.

PangkajeneMenimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumdengan Surat dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 03 Maret2014 No: Reg. perkara: PDM /Pangkep/Ep.2/03/2014; PRIMAIR :Bahwa terdakwa Wahyuddin Alias Udin Bin Roping pada hari Rabu tanggal 08Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Januari Tahun 2014 bertempat di depan kantor PT. Daya Cayo AsriTama Kp.

seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untukmenjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasiperbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selakupengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukah terlibat dalam peredarangelap narkotika,hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua MahkamahAgung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RINomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER005/A/JA/03

/2014, KepalaKepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan NarkotikaNasional RI Nomor PERBER/O1/III/2014/BNN Tentang Penanganan PecanduNarkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam LembagaRehabilitasi.

Bicnbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sertaalat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut

. : 89/Pid.B/2014/PN.NnkB12/Q.4.17/Epp.1/03/2014 tertanggal 14 April3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahananRutan sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 berdasarkan SuratPerintah Penahanan Nomor : PRINT 429/Q.4.17/Epp.2/05/2014 tertanggal 20Mei 2014;4.

dua) orang saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeteraicukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteraiserta alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulisP.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.03/2014 tentangbentuk ukuran dan warna benda meterai., ............. diberi tanda TT.16;7. Fotocopy berupa gambar meterai 20092014., ....... diberi tanda TT.17;8.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014, Nomor:B16/N.3.12/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014;3. Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 Nomor: Print43/N.3.12/Epp.2/04/2014,sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 April 2014, sejaktanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;5.

Klpberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata juncto Pasal 3ayat (1) huruf b dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentangBea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon II berkode (P.2), dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon berkode (P.3), Majelis

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.12,dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telan dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 sampai dengan P.12tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganHal. 14 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.

Islam;Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;Pendidikan : $D (Tamat) Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh;e Penyidik, 14 Januari 2014 No.SP.Han/01/I/2014 Sat.Reskrim sejak tanggal 14Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014;e Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 29 Januari2014, No.B03/N.7.14/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 03 Februari 2014 sampaidengan tanggal 14 Maret 2014;e Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mukomuko,tanggal 07 Maret 2014No.PRINT06/N.7.14/Epp.2/03

/2014 sejak tanggal 07 Maret 2014 sampaidengan tanggal 26 Maret 2014;e Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.AM, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11April 2014;e Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 26Maret 2014 Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.AM, sejak tanggal 12 April 2014sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh PenasehatHukum dan menyatakan akan maju sendiri

. : PDM 38/KPANG/03/2014, tanggal24 Maret 2014 sebagai berikut :Halaman 2 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPGDAKWAAN :PRIMAIRBahwa Terdakwa HENGKY EDWARD SEOH AMNIFU Alias HENGKY,pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di kamarsaksi korban Ririn Novita Alias Vita pada Hotel Citra Lantai Il Jalan Hans KapitanRT 014 RW. 007 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupangatau

Tergugat telahmemberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 01 Maret 2016yang pada pokoknya tetap bertahan sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :6289/108TL/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Perwakilan Kotamadya Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraiankemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03

/2014(nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI NIK: 637202510774 0003 tanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesual Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Hal. 8 dari 17 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragamaIslam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 alat bukti tersebutmerupakan alat bukti autentik, harus dinyatakan terbukti Pemohon danTermohon telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saatini masih terikat dalam

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04November 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang telah dilakukan pemeteraiankemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P;B. Saksi:1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: wo eceneeneenn nae tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuail Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampaidengan P.6, alat bukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meteralsesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah jugadiperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenaitu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratHal. 10 dari 18 Hal.

Dan PeraturanBersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KepalaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:01/PB/MA/JIII/2014NOMOR:03 Tahun 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor : PER005/A/JA/03/2014 Nomor : 1 TAHUN 2014Nomor : PERBER/O1/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dankorban Penyalahgunaan