tanah perkara a quo dengan PARA TERGUGAT, namun musyawahtidak terlaksana.2.21 Bahwa Sejak Januari 2020 hingga November, proses pendaftarantanah dalam perkara a quo di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tidakmengalami perkembangan alias mandek.

Kementerian Agraria dan TataRuang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten LampungTengan mengakui kesalahan tersebut.

Adapun alasanya adalah terjadikesalahan sistem.2.22 Bahwa 16 November 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengahmengeluarkan Surat Perintah Setor baru dengan Nomor Berkas Permohonan :63732/ 2020.2.23 Bahwa berdasarkan Surat Perintan Tugas tanggal 16 November2020 No. 498/St08.03/XI/2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengahmenugaskan Survei lapangan dengan para petugas

Dalam proses pengukuran dihadiri oleh 2 orangpetugas ukur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, didampingi olehKanit Intelkam Kepolisian Sektor Bandar Surabaya, dan 2 (dua) anggota polisilainnya.2.27 Bahwa Pada tanggal 26 November 2020 sekitar Pkl. 13.30 WIBlokasi pengukuran di datangi oleh beberapa orang yang diduga kerabatTERGUAT 1,II, dan Ill.

Fotocopy dari Asli Surat Kementerian Agraria dan Tata ruang/BadanPertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung.

KEMENTERIANHUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKAZAZI MANUSIA ; Dalam Hal ini dikuasakan kepada DR. BAMBANG RANTAM SARIWANTOpekerjaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI,ROCHADI IMAM SANTOSO, SH.MH, pekerjaan Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat,NGADIONO BASUKI, Bc.IP, SH.MH, pekerjaan Kepala DivisiAdministrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMKalimantan Barat, Drs.

ISMANTOKURNIAWAN, SH, pekerjaan Kepala Bagian Umum KantorWilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Barat,MUHAYAN, SH.MH, pekerjaan Kepala Bidang PelayananHukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMKalimantan Barat, EDI GUNAWAN, SH.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia secara sah bertanggungjawab dalamhal menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dan tidak dibenarkansecara hukum kepada Pihak lain untuk menguasai, mengelola sertamemanfaatkan atau bahkan memasang plang (papan nama) dan tindakanmelanggar hukum lainnya di atas tanah tersebut tanpa seizin KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau perbuatanmelanggar hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan

memposisikan dirinyasebagai Hakim, seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulukeabsahan produk hukum pemerintah (Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara) melalui proses pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara.Faktanya penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.1213/Sungai Nipah dengangambar situasi tanggal 19 Desember 1994 No.9236/1994, luas 61.264 M2(enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi), adalahtanah milik Negara yang diserahkan kepada DEPARTEMEN KEHAKIMANREPUBLIK INDONESIA (sekarang KEMENTERIAN

Kalimantan Barat No.03/P1/1996 tanggal 8 Januari 1996.Dengan demikian terbukti secara sah, nyata dan jelas bahwa tanahtersebut adalah Barang Milik Negara Republik Indonesia yang diserahkankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Dengan demikian patutlah kiranya Majelis Hakim perkara a quo menolakdalil Penggugat positaangka9 (Sembilan) dan angka10 (sepuluh)gugatannya.9.

Kementerian Pertanian R.I. yang di salurkan ke Dinas Pertanian ProvinsiMaluku Utara pada tahun 2017, kemudian oleh pihak ketiga yang menang tendermenyalurkan ke masyarakat para petani di wilayah Kabupaten Pulau Morotai denganjumlah yang saksi ketahui lebih kurang 700 (tujuh ratus) ton; Bahwa saksi mengetahui Dinas Kabupaten Pulau Morotai memiliki datapendistribusian bantuan bibit jagung hibrida dengan jumlah yang saksi ketahui sekitar700 (tujuh ratus) ton untuk persesuaian 50.000 (lima puluh ribu

Geovanny yang akan ke Ternate kemudian ke Manado, sehingga kamimenghubungi pihak Kepolisian, lalu muatan dari 2 (dua) unit truk yang sudah dinaikkanditurunkan kembali, dan bersama 1 (satu) unit truk yang masih ada muatan langsungdiarahkan ke Kantor Polres Pulau Morotai untuk diamankan; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penjualan dan pembeli bibit jagungbantuan untuk petani tersebut; Bahwa saksi mengetahui yang dirugikan atas penggelapan bibit jagung bantuantersebut adalah Pemerintah (Kementerian

tersebut dan itu sudah cukup untuksaksi, sehingga tidak lama kemudian saudara Yehuda Ambari keluar dari rumah saksidan pulang kerumahnya; Bahwa saksi mengetahui bantuan bibit jagung dimaksud tidak dapat diperjual belikanmelainkan untuk ditanami oleh kelompok tani;Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Tob Bahwa saksi tidak menjual bantuan bibit jagung melainkan oleh Yehuda Ambari danbendahara kelompok tani yang menjual bibit jagung tersebut; Bahwa saksi mengetahui kerugian Pemerintah (Kementerian

rupiah) perdos, total Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), esokharinya saksi membagikan uang tersebut kepada yang menitipkan bibit jagung milikmereka dirumah saksi; Bahwa saksi mengetahui bantuan bibit jagung dimaksud tidak dapat diperjual belikanmelainkan untuk ditanami oleh kelompok tani; Bahwa saksi mengetahui alasan saksi menjual bibit jagung dimaksud membayar upahorang yang membantu saksi menanam 1 (satu) dos bibit jagung milik saksi; Bahwa saksi mengetahui kerugian Pemerintah atau Negara (Kementerian

Terdakwa II bibit jagung bantuanoleh saudara Agus di Gorontalo dimaksud Rp.120.000, (seratus dua pulu ribu) perdos,sehingga total harga bibit jagung yang kami kirim adalah Rp.27.720.000,00 (dua puluhtujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa II mengetahui jumlah bibit jagung bantuan yang Terdakwa II belisebanyak 95 dos; Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa bantuan bibit jagung dimaksud apakahdapat diperjual belikan; Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kerugian Pemerintah (Kementerian

Nomor 58 PK/Pdt.SusHKI/201789.Asli Sertifikat Perpanjangan Merek tanggal 17 Maret 2009, diterbitkanoleh Kantor Kekayaan Intelektual Kementerian Pengetahuan danTeknologi, Negara Etiopia;(Vide, Bukti PK19)90.Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sudah diajukan melaluiBukti P19D;20.

Asli Sertifikat Pendaftaran Merek Nomor 18808/059 di Negara Nepal;120.Asli Sertifikat Pendaftaran Merek Nomor 18808/059, tanggal 27 Februari2003, diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Departemen Industri,Negara Nepal;(Vide, Bukti PK42A)(beserta terjemahan)43.Asli Sertifikat Merek di Negara Nikaragua;Halaman 42 dari 54 hal. Put.

Asli Sertifikat Pengalihan Merek di Taiwan;144.Asli Sertifikat Pengalinan Merek tanggal 7 April 2011, yang diterbitkanoleh Kantor Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Perekonomian,Taiwan;(Vide, Bukti PK59A)(beserta terjemahan)59.Asli Sertifikat Pengalinan Merek Nomor TJ 5449 (01005777) di NegaraTajikistan;145.Asli Sertifikat Pengalihan Merek Nomor TJ 5449 (01005777), tanggal14 November 2011, diterbitkan Kantor Layanan Paten, Negara Tajikistan.

Asli Sertifikat Merek Nomor 60236 di Negara Vietnam;150.Asli Sertifikat Merek Nomor 60236 terkait dengan Keputusan NomorA1056/QDDK tanggal 16 Februari 2005, diterbitkan oleh Kantor HakKekayaan Intelektual Kementerian Pengetahuan dan Teknologi, NegaraVietnam;(Vide, Bukti PK65A)151.Bahwa Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sudah diajukan melaluiBukti P21B;65.

Asli Sertifikat Pengalinan Merek di Negara Vietnam;152.Asli Sertifikat Pendaftaran Perjanjian Pengalinan Hak Kekayaan IndustriNomor 5344/DKHDSH, tanggal 12 September 2011, diterbitkan olehKantor Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Pengetahuan danTeknologi, Negara Vietnam;(Vide, Bukti PK66A)Halaman 46 dari 54 hal. Put.

Februari 2017berdasarkan surat perjanjian kredit No.9200/PK/BPR/GM/02/17 tertanggal17 Februari 2017 yang dilegalisasi oleh Fransiska Prameisyati,SH,Mkn,selanjutnya berdasarkan addendumaddendum perjanjian dan yang terakhiraddendum perjanjian ke 7 (tujuh) tertanggal 22 Mei 2018 tersebut yangdiikuti dengan akta Notariil jaminan fidusia No.02 tanggal 22 Mei 2018 yangHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 270/Pdt/2020/PT SMGdibuat dan dihadapan Fransiska Prameisyati,SH,Mkn Notaris di Klatentelah didaftarkan ke Kementerian

Notaris di Klaten telahdidaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan sertifikat Fidusia No.W13.00397362.AH.05.01 tahun2018 Tanggal 07 Juni 2018 dengan trahirah DEMI KEADILANBERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* yang mempunyaikekuatan hukum sama dengan keputusan Pengadilan yang sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) dan mempunyaikekuatan eksekutorial ;4.

AD.8568VC, tahun 2003, warna abuabu metalik atas nama Sukati yang terdaftardalam akta Notariil jaminan fidusia No.02 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuatdan dihadapan Fransiska Prameisyati,SH,Mkn Notaris di Klaten yang telahdidaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan sertifikat Fidusia No.W13.00397362.AH.05.01 tahun2018 Tanggal 07 Juni 2018 tersebut telah dilakukan ekskusi/ penarikanoleh Pengadilan Negeri Klaten;6.

Menyatakan sah dan mengikat akta Notriil jaminan fidusia No.02 tanggal22 Mei 2018 yang dibuat dan dihadapan Fransiska Prameisyati,SH,MknNotaris di Klaten yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan sertifikat FidusiaNo.W13.00397362.AH.05.01 tahun 2018 Tanggal 07 Juni 2018;4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan mobilMerk Daihatsu Taruna Type F21 RV/FGX1.5 TAHUN 2001 warna birumetalik, No. Pol.

Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Dinas Provinsi yangmenangani perkoperasian dengan tembusan kepada Deputi Bidang ProduksiKemeterian Koperasi dan UKM;12.Bahwa kemudian berdasarkan Laporan dan Rancangan ProsedurPenyelesaian Pelimpahan Status Kepemilikan GLK kepada Koperasi/KUD"oleh Assisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,Deputi Bidang Produksi Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tahun2008 menyebutkan bahwa GLK 1000 ton dimaksudkan diperuntukkankepada KUD Olat Ojong

Kabupaten Sumbawa;13.Bahwa selanjutnya selama objek sengketa berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat, selama itu pula Penggugat secara terus menerusmembayar angsurannya, yaitu sebesar Rp10.107.856,00 (sepuluh jutaseratus tujuh riobu delapan ratus lima puluh enam rupiah) kepada DepartemenKeuangan RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang hingga saat iniAngsurannya masih bersisa Rp200.250.000,00 (dua ratus juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);14.Bahwa pembayaran angsuran tersebut

No. 3081 K/Pdt/2013Teknis Daerah GLKNTB, Kementerian Negara Koperasi dan UKMRI, DinasKoperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD KabupatenSumbawa, menurut dalil gugatan Penggugat merupakan sesuatu hal yangtidak terpisahkan dengan objek sengketa sejak awal keberadaannya hinggasaat sekarang ini.

GLK KUD termasuk objeksengketa segera dialinkan kepemilikannya kepada KUD karena objeksengketa dimaksudkan diperuntukkan kepada Penggugat (KUD OlatOjong);Bahwa dari petikan dalil gugatan Penggugat di atas Penggugatmendalilkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah pihak yangberkompeten untuk menentukan tentang status hukum objek sengketa,akan tetapi justru tidak ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara inisedemikian rupa sehingga tidaklah mungkin gugatan dalam perkara inidapat dijadikan

mengelolanya,sebagaimana peruntukkannya oleh Pemerintah Pusat melalui KementerianNegara Koperasi dan UKM Republik Indonesia;Bahwa hal tersebut indikasinya sangat jelas, sebagaimana yang telahKami ungkapkan dalam buktibukti formil yang telah Kami ajukan di mukapersidangan dulu, antara lain seperti Laporan dan Rancangan ProsedurPenyelesaian Pelimpahan Status Kepemilikan GLK kepada Koperas/KUDyang disusun oleh Asisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan danHoiltikultura Deputi Bidang Produksi, Kementerian

Penggugat:
IKE BASIROH
Tergugat:
1.PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk Kanwil 06
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Jawa Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo

Kantor Remedial & Recovery Wilayah 07
Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar

Penggugat:
GUSTI AYU CHILSA RE
Tergugat:
DWIPA ARYA CANDRA
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia RI C.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
2.Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Central International

PT.Bank KB Bukopin,Tbk
Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar.

BPR Pasar Boja
Turut Tergugat:
Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kendal

Kementerian Keuangan RI, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Penggugat:
SUYAMTO PRATAMA RAHMAN ALIAS SUYAMTO
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Sukoharjo
2.Kantor Kementerian ATR, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata

Pemohon:
PRAPTI NAHRA,SE
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV
3.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN

KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAHPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. GUBERNURPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. PEMERINTAHKABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. BUPATI KABUPATENLOMBOK TIMUR, DKK VS LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, DKK

KEMENTERIAN DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA = c.g. PEMERINTAH PROVINSI NUSATENGGARA BARAT c.g. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARABARAT c.g. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.g. BUPATIKABUPATEN LOMBOK TIMUR, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAc.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.g. GUBERNURPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.g. PEMERINTAH KABUPATENLOMBOK TIMUR c.g. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.g.PEMERINTAH DESA BAGEK PAYUNG c.q.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAc.q. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.g. GUBERNURPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.g. PEMERINTAH KABUPATENLOMBOK TIMUR c.g. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMURc.g. KEPALADINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 102/PDT/2016/PT.MTR tanggal 04 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan PengadilanNegeri Selong Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru,2. PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, KC Banjarmasin Lambung Mangkurat,3. PT.Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk

CHEVRON PACIFIC INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU
Terbanding/Tergugat III : KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Cq. Pemerintah Kota Madya Dumai

,LL.M para karyawan dari Chevron Rapak Ltddan PT.Chevron Pacific Indonesia, beralamat diJakarta dan Rumbai Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2010 dantelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriDumai dibawah register surat kuasa Nomor9/SK/2020/PN Dum tanggal 9 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai TerbandingI, semulasebagai Tergugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia CqDirektoral Jenderal Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya

1 (Satu) bungkusplastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode A s.d kode C) berisikankristal warna putin dengan berat netto selurunnya 0,2407 gram, dengan sisalabkrim berat netto seluruhnya 0,2298 gram dengan hasil pemeriksaan adalahpositif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35tentang Narkotika.Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpoa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

UtrMetamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentangNarkotika.Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wine nen nnn nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Utrgram, 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisi narkotika jenis shabudengan berat brutto 0,17 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode Cberisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram yang sebelumnyadisimpan di bawah karpet lantai kamar yang dihuni oleh para terdakwa. yangmana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang

(satu)bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip (kode A s.d kode C)berisikan kristal warna putin dengan berat netto seluruhnya 0,2407 gram,dengan sisa labkrim berat netto selurunnya 0,2298 gram dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika; Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

Bahwa, Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (PPLPM),bersama 2 (dua) Pengurus Cabang LPM Cililin, Gununghalu danSindangkerta, pada saat itu dengan modal dasar 33 (tiga puluhtiga) satuan pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah Muslimin,yang sekarang dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah MusliminHistoris, pada tahun 1955/1956, mendapat sumbangan ataubantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (KAGRI),dan atas kesepakatan organisasi yang telah diatur dalam AD/ARTLPM, sebagian sumbangan tersebut

danfungsi madrasah sesuai hirarki struktur organisasi LPM (LembagaPendidikan Muslimin).2.Bahwa Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (PPLPM),Bahwa, yang seharusnya tertulis adalah sebagai berikut :bersama 2 (dua) Pengurus Cabang LPM Cililin, Gununghalu danSindangkerta, pada saat itu dengan modal dasar 33 (tiga puluhtiga) satuan pendidikan dasar Madrasah Ibtidaiyah Muslimin,yang sekarang dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah MusliminHistoris, pada tahun 1955/1956, mendapat sumbangan ataubantuan dari Kementerian

Huk/ P/ 83/ 49, tanggal 31 Desember 1949,Saksi mengetahui karena sering berhubungan dengan parapendirinya ;e Bahwa ke 33 (tiga puluh tiga) satuan pendidikan dasar MadrasahIbtidaiyah Muslimin, yang sekarang dikenal sebagai MadrasahIbtidaiyah Muslimin Historis, pada tahun 1955/1956, mendapatSumbangan atau bantuan dari Kementerian Agama RepublikIndonesia (KAGRI), dan atas kesepakatan organisasi yang telahdiatur dalam AD/ART LPM, sebagian sumbangan tersebut diatas,diterapkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan

pengelolaan pendidikan di Komplek LembagaPendidikan Muslimin Jalan Palasari Nomor. 9 Jalan Patuha No. 36,Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung,serta LPM terus berkiprah membenahi sekolah / MadrasyahMuslimin yang berada di Kota Bandung, kabupaten Bandung danKabupaten Bandung Barat dan meningkatkan kerja pengelolaanpendidikan dengan lembaga lain yang bersifat menunjang untuktercapainya maksud, tujuan dan usaha LPM ;e Bahwa perubahanperubahan kepengurusan belum pernahdiajukan ke Kementerian

parapendirinya dan saksi menjadi pengurus Cabang Lembaga PendidikanMuslimin (LPM) sejak tahun 1960 s/d 2013, dan menjadi AnggotaPenasehat Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (LMP) sejak tahun2013 s/d sekarang berdasarkan Mukhtamar V/2013 dan pula saksimengetahui bahwa sejak pendiriannya disetujui oleh MenteriKehakiman, maka Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) telahmendirikan 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Musliminmulai tahun 1952 s/d tahun 1956, dengan bantuan dana yang diberikan oleh Kementerian

Simbolon, di bawah sumpah pada BAP Penyidikdipersidangan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dipekerjakan di BPH MIGAS dengan jabatansebagai Kepala seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan sebagai penyidik PNSbidang Migas 2006 sampai dengan sekarang;Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.PrnBahwa ahli menjelaskan bahwa yang bisa mendapatkan izin

usaha pengolahan,usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga adalah harusberbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izinusaha tersebut dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(kementerian ESDM) melalui Direktur Jenderal Migas.

usaha bahan bakar minyak;Bahwa ahli menjelaskan bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yangdibenarkan sesuai ketentuan UndangUndang yaitu menggunakan truk tangkipengangkutan yang harus memiliki/dilengakapi DO (Deliveri Order) atau LO(Loading Order) dari badan Usaha yang menjual bahan bakar minyak juga disertaldengan surat jalan yang ditujukan kepada konsumen akhir, dan untuk agen atautransportir yang memiliki truk tangki harus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian

pasal 23 UNDANG UNDANG REPUBLIKINDONESIA No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan badan usahaHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Prndapat memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari Kilang Minyak Dalam Negerimaupaun Import;Bahwa berdasarkan uraian dari hasil pemeriksaan penyidikan ahli jelaskan yangdilakukan terhadap Terdakwa merupakan kegiatan niaga dan atau pengangkutanbahan bakar minyak, oleh karena itu Terdakwa haruslah memiliki izin dariPemerintah knususnya Kementerian