Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan tetap di perusahaanTergugat yang bekerja sejak tanggal 1 Juni 2010 dan 16 Desember2013;Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bulan Januari 2014,tidak berlaku sehingga batal demi hukum;Menyatakan surat Tergugat tanggal 30 September 2019 berkekuatanhukum dan mengikat sehingga berlaku sebagai dasar PHk

;Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatberakhir karena Tergugat melakukan PHK sepihak pada tanggal 30September 2019;Menyatakan surat Tergugat tanggal 14 Januari 2020 dan 21 Januari2020 batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi kepada ParaPenggugat, masingmasing: untuk Costansa.

Di satu sisi dalam petitumnya angka 2, 3, dan 4, Penggugatsecara jelas dan tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah dan bataldemi hukum serta menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembaliPenggugat pada perusahaan Tergugat, akan tetapi di sisi lain dalam petitumgugatannya angka 5 dan 6, Penggugat memohon kepada Majelis Hakimmenghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses PHK yangberarti Penggugat mengajukan permohonan putus hubungan kerjanyadengan Tergugat;Bahwa susunan petitum yang demikian merupakan petitum yangkontradiktif antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya apakahPenggugat mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali padaperusahaan atau mengajukan permohonan mengenai uang kompensasiPHK

Tergugat yang hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap Penggugat agar tunduk pada ketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Ill). Penggugat agar dapat menerima upah sejak bulan November 2013 s/dsementara saat ini bulan Desember 2014 = 14 (empat belas) bulan xRp4.690.350,00 = Rp65.664.900,00;IV).

Penggugat agar dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)apabila Tergugat melakukan PHK berdasarkan pada ketentuan Pasal 161UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Atas anjuran Disnakertrans tersebut, pada tanggal 8 Januari 2015,Penggugat sudah menyatakan menerima anjuran tersebut (terlampir);Sedangkan pada tanggal 8 Januari 2015 pihak Tergugat melalui kuasahukumnya menolak anjuran Disnakertrans tersebut (terlampir);Halaman 5 dari 31 hal.

Put.Nomor 90 K/Pdt.SusPHI./201625.26.Bahwa walaupun Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur PHK karena kesalahan berat tidak berlaku,namun secara empiris norma tersebut tetap berlaku dengan adanya SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia(Menakertrans) Nomor SE13/MEN/SJHK/I/2005 yang mengatur PemutusanHubungan Kerja karena keadaan mendesak.

Pelanggan/Pembeli,dan hal ini terus belangsung kurang lebih 1 bulan, karena penggugat kendatitelah dihubungi dan tidak memberikan kabar kapan akan kembali makaTergugat telah menerima Sopir yang baru dengan upah dibayarkan setiaphari sesuai dengan pekerjaannya, sebagaimana yang diterima olehPenggugat selama ini;Bahwa di masa Pandemi saat ini, semua hal menjadi sulit, untuk mencaripekerjaan juga Sulit, apalagi pendapatan di Toko pun berkurang, karenadaya beli konsumen makin turun, banyak terjadi PHK

;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lainya, maka adanya gugatan PemutusanHubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasalpasal yang mengaturtentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, UndangUndang Nomor 11 Tahun2020, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan

persidanganmasingmasing tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahnnyatersebut;Menimbang, bahwa didalam petitum angka tiga Penggugat mohonkepada Majelis Hakim menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat danTergugat telah berakhir sejak tanggal 20 Juni 2020;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat telah mangkirselama 74 hari sehingga Penggugat telah dianggap mengundurkan diri olehTergugat terhitung sejak ijin diberikan tanggal 22 Maret 2020, dan Tergugatbersedia memberikan kompensasi PHK

diubah dengan UU Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Pemutusan hubungan kerjadapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerjaatau lebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapidengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secarapatut dan tertulis;Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan Tergugat tidak dapatmembuktikan telah memanggil Penggugat sebanyak 2 kali secara tertulis makadalil Tergugat yang menyatakan PHK

Tentang Cipta Kerja menyatakan:(1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat(1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil;(2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatanantara pengusaha dan pekena/ buruh di perusahaan;Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mampumembuktikan usahanya sebagai usaha mikro atau kecil maka Majelis Hakimberkesimpulan besarnya upah per bulan Penggugat yang digunakan untukmenghitung uang kompensasasi PHK

Iddrs Sitepu membuat Surat Pengaduanpenyelesaian PHK kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kubu Raya ;Bahwa pada tanggal 26 Juli,12,16 Agustus 2013 mediator Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya memanggil parapihak untuk hadir dalam sidang mediasi namun tidak mencapai kata sepakat.8 Bahwa para Penggugat dalam sidang mediasi yang dilakukan oleh mediatorDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Rayamenuntut Tergugat agar membayar

Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amarsebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap paraPenggugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan ;3 Memerintahkan juru sita Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak untuk mengeksekusi barang Tergugat diperusahaan PT.INDOPAN PANEL BOARDS dijalan Raya Kuala DuaDesa

Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;4 Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri para Penggugatharus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hakpara penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak paraPenggugat berupa : uang pesangon, Penggantian Hak Cuti dan UpahProses yang berjumlah sebesar Rp. 137.378.400, dengan rincian sebagaiberikut :1 PENGGUGATIJumlah hak yang harus diterima Penggugat I terdiri dari :e Uang pesangon 2 x 3 x Rp. 1.166.000, Rp.

Tergugat pada poin 2 (dua) melalui Putusan Selayang telah dibacakan pada tanggal 26 Maret 2014 dan telah dinyatakan ditolak.II DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana dimaksud di atas ;Menimbang bahwa, gugatan a quo pada intinya adalah Para pengugat telahbekerja pada tergugat dibagian Produksi dengan sistem Perjanjian Kerja waktu tertentu(PKWT) dengan menerima upah dan masa kerja yang berbeda beda dan merasa telah diPutus Hubungan Kerjanya (PHK

diatas majelisberpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus sejaktanggal 31 Maret 2013.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat IH, Penggugat III,Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, padaPetitum 2 (dua) dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat pada Petitum poin 2(dua) dinyatakan ditolak .Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum poin 4 (empat) yang menyatakanDalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK

diberhentikan seiphakoleh Tergugat;Bahwa penggugat setelah melapor pada bulan maret tanggal 25 maret2019 tetap terima gaji dan bulan april Penggugat terima gaji 1,2 juta (tapigaji tidak Full) ,terima gaji melalui sms banking yang masuk;Bahwa tanggal 24 April 2019 Penggugat ambil anjuran dari Desnaker.Dan sebelum Gugatan ini naik ke Pengadilan Penggugat ada di telponpihak perusahaan (HRD PUSAT) untuk memberi konpensasi satu bulanGaji, akan tetapi Penggugat tidak merespon;Bahwa Perbuatan Tergugat mem PHK

pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan dan tidakHalaman 3 dari 40 halamanPutusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN Bgl12.13.14.diperjanjikan lainsebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PKWTberubah menjadi PKWTT sejak tidak perpenuhinya syarat PKWTtersebut.Bahwa karena tidak ada jalan keluar adalah cukup alasan bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial dan Penggugat merasa hak penggugat dirugikan yaitu dengandi PHK

kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapandari lembaga penyelesian perselisinan hubungan industrial;Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi bekerja dengan Tergugat, olehkarenanya Penggugat memohon kepeda Majels Hakim untukmenetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dan TergugatHalaman 4 dari 40 halamanPutusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN Bgl15.16.17.berdasarkan putusan pengadilan; dan menghukum dan ataumemerintahkan Tergugat membayar hakhak penggugat akibat hukumyang ditimbulkan atas PHK

BglBahwa masalah apa penggugat sampai tidak bekerja lagi di PT MegaFinance saksi tidak tahu katanya diputus sepihak oleh PT megaFinance;Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi kalau ada melaporkan keDisnaker;Bahwa setahu saksi penggugat saat ini tidak lagi bekerja di PT MegaFinance;Bahwa Saksi tahu kalau penggugat tenaga kontrak pada saat saksimasuk kerja;Bahwa Saksi tahu kalau penggugat diputus sepihak oleh PT MegaFinance dari cerita penggugat kepada saksi;Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat PHK

Apakah berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat karenadi PHK atau berakhirnya perjanjian kerja?3. Hakhak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat?Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbekerja di PT.

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat! dan PenggugatII secara melawan hukum ;3.

Menghukum Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugatberikut :secara tunai, seketika, sekaligus sebagai Uang pesangonRp.3.200.000, X 7 bulanRp.22.400.000,00 Uang penghargaan masakerjaRp.3.200.000, X 2 bulanRp.6.400.000,00 Tunjangan perumahan &pengobatan 15 %Rp.28.800.000, X 15 %Rp.4.320.000,00 Kekurangan upah bulanJuli s/d Desember 2015Rp.3.200.000, dikurangjiRp.1.925.000.

Menyatakan Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada PenggugatIl secara tunai, seketika, sekaligus sebagai berikut :1 Uang pesangon Rp.3.200.000, x 7 bulan Rp.22.400.000,002 Uang penghargaan masa Rp.3.200.000, x 3 bulan Rp.9.600.000,00kerja 3 Tunjangan perumahan & Rp.32.000.000, x 15 % Rp.4.800.000,00pengobatan 15 %4 Kekurangan upah bulan Rp.3.200.000, dikurangi Rp.7.650.000,00Juli s/d Desember 2015 Rp.1.925.000, =Rp.1.275.000, x 6 bulan5 THR Idul Fitri 1 Syawal Rp.3.100.000

) kepada Penggugatll, MajelisHakim berpendapat Tergugat berkewajiban membayarkan uang kompensasiterhadap Penggugatll dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah BatalDemi Hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atasmaka petitum pada angka (4) dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan yangdibuat oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam Petitum pada angka (3) mohon untuk membayaruang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugatl, MajelisHakim berpendapat

dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah BatalDemi Hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atas,maka petitum pada angka (3) dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan yangdibuat oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam Petitum pada angka (2) mohon perbuatanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Penggugatlldinyatakan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat PHK yang dilakukan olehTergugat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangantentang

Hal ini juga sama dengan pendapat dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang yang dinyatakan dalamSurat Anjuran Nomor: 567/2793/2014 tertanggal 20 Mei 2014;Bahwa oleh karena demi hukum pekerjaan Penggugat menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu, maka dengan diberhentikannya Penggugatsebagai pekerja dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat, danPenggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang pengganti

Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, yang menyatakan:Pihak yang tidak memberikan pendapat sebagaimana dimaksud dalamhuruf c dianggap menolak anjuran tertulis;Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepadaPenggugat, maka sudah sewajarnya dan sepantasnyalah bagi Tergugatuntuk memberikan hakhak normatif yang seharusnya diterima olehPenggugat, yakni uang pesangon, uang penghargaan

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan demi hukum perjanjian kerja antara Penggugat denganTergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sebagaimanaketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatberakhir/putus karena PHK sepihak yang dilakukan oleh tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, serta upah prosesdengan rincian sebagai

Nomor 669 K/Pdt.SusPHI/20158.9.Bahwa lebih lanjut, pada butir 3 petitum gugatan bagian Dalam PokokPerkara, Penggugat telah secara tegas meminta kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo agar hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan berakhir/putus karena PHK sepihak yangdilakukan oleh Tergugat.

Bahwa karenanya hubungan kerja tepat dan sah berdasarkan PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dan ternyata tidak diperbarui lagi, makaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah sesuai ketentuan Pasal 61 hurufb UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makagugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.

Akibat tidak adanya kesepakatan dalam perselisihantersebut pihak Tergugat menganggap Penggugat dianggap mengundurkanBahwa, dalam proses penyelesaian secara Mediasi, para pihak Penggugat danTergugat tetap pada keputusannya dan tidak ada titik temu sampai denganberakhirnya Mediasi; Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja (PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialsesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) UU No.13 TahunBahwa, terhadap

pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan sesuai denganketentuan pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) UU No.13 Tahun 2003.

tidakmemiliki etos kerja yang optimal padahal Penggugat terhitung cukup lamabekerja di Hotel Matahari; 91011Bahwa Penggugat sama sekali tidak menghayati arti bekerja yang sesungguhnyadi dalam hidup ini, yaitu bukan sekadar hanya menerima gaji bulanan ataumenuntut hak sebagai karyawan tetapi seharusnya memikirkan juga nasibTergugat yang harus menanggung beban biaya gaji dan lain sebagainya agarusaha Hotel Matahari tetap berjalan dan dapat menghidupi banyakBahwa tindakan Penggugat mengajukan permohonan PHK

Apakah kemalasan yangditunjukkan oleh Penggugat lalu dengan semenamena dapat menggunakanketentuan undangundang tentang PHK lalu memaksa Tergugat untukmembayar sejumlah uang yang diinginkan oleh Penggugat denganmenggunakan pasal dalam undangundang tanpa menghiraukan bahwa justrukeadaan perselisihan ini pemicunya adalah sikap Penggugat yang malasBahwa apakah Penggugat mau diposisikan sebagai Tergugat.

ketentuan undangundang ketenagakerjaan ;Berdasarkan alasan tersebut maka saya sebagai pekerja telah menyampaikankeluhan saya kepada pihak pemerintah kabupaten Rokan Hulu Dinas Sosial,Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu sebagai pihak Mediatormaka kesimpulannya adalah sebagai berikut :TsBahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu telahmenyampaikan pemanggilan sebanyak 3 kali kepada pihak manajementPTPN V Sei Batu Langka dalam rangka penyelesaian masalahPemutusan Hubungan Kerja (PHK

DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara keduabelah pihak adalah mengenai status Penggugat sebagai karyawanTergugat yang telah bekerja sejak 21 Juli 2012 s.d 14 Maret 2015 yangkemudian diputuskan hubungan kerjanya (PHK) oleh Tergugat pada tanggal14 Maret 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugatadalah Karyawan Tergugat dan benarkah Penggugat telah diputushubungan kerjanya oleh

Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang mendukungdanmenguatkan dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat padaangka 3 dan angka 4 di atas, bahkan apabila dikaitkan dengan bukti T4berupa Jadwal Pembayaran Gaji Karyawan selalu dibayar antara tanggal 6,7 atau 8 setiap bulannya, oleh karena itu posita Penggugat angka 3 danangka 4 dapat dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat pada angka 5 yangmenyatakan telah di PHK secara lisan oleh Tergugat tanggal 14 Maret 2015dan kemudian tanggal

17 Maret 2015 diperintahkan untuk meninggalkanBarak Perusahaan tanpa diberikan hakhaknya, menurut hemat MejelisHakim sepanjang jalannya persidangan tidak ditemukan fakta hukumadanya hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat, apalagi adanyatindakan PHK terhadap Penggugat, sehingga menjadi wajar Niki Silitongaselaku Assisten Afdeling menyuruh Penggugat untuk meninggalkan Barakmilik perusahaan, namun Penggugat malah melakukan perlawanan danpengancaman Assisten Afdeling tersebut dengan menggunakan

Bahwa pemohon saat ini butuh biaya hidup dan masih ada anaksaya DICK BAGUS DERMAWAN dalam keadaan tidak bekerja/PHK.7. Bahwa suami pemohon saat ini meninggalkan sebuah rumah yangterletak di Perum Metland Cileungsi Blok C5 no 15 rt 003 rw 009 keccipenjo cileungsi Bogor Jawa Barat.&. Bahwa berdasarkan uraian tersebut.

Pemohon tinggal bergantian dengan anak pertamadan anak kedua Pemohon, kadang Pemohon tinggal bersama Dicki dirumah di Metland, kadang tinggal bersama Ismi di rumah Ismi diCibubur ; Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi, Pemohon hendakmenjual rumah di Metland karena rumah tersebut menurut Pemohonterlalu besar untuk Pemohon yang tinggal berdua dengan Dicki,disamping itu juga Pemohon dan anakanak Pemohon membutuhkanbiaya hidup dimana anak Pemohon yang bernama Dicki sudah tidakbekerja lagi karena terkena PHK

saksi dan kakak saksi (Dicki Bagus Dermawan) ; Bahwa dalam rangka mencari keberadaan Bapaknya, saksi jugasudah melapor ke pihak Kepolisian dan bahkan pihak keluarga sudahmemberitakan perihal orang hilang atas nama Ibrahim di surat kabarWarta Kota edisi Selasa 02 Maret 2021 ; Bahwa Pemohon hendak menjual rumah yang berada di MetlandKelurahan Cipenjo untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan jugaPemohon merasa rumah di Cipenjo telalu besar untuk Pemohon dan jugakakak saksi sudah tidak bekerja lagi (di PHK

dan adik saksi (Ismi Ernesta Sari) ; Bahwa dalam rangka mencari keberadaan Bapaknya, saksi danadiksaksi juga sudah melapor ke pihak Kepolisian dan bahkan pihakkeluarga sudah memberitakan perihal orang hilang atas nama Ibrahim disurat kabar Warta Kota edisi Selasa 02 Maret 2021 ; Bahwa Pemohon hendak menjual rumah yang berada di MetlandKelurahan Cipenjo untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan jugaPemohon merasa rumah di Cipenjo telalu besar untuk Pemohon dan jugasaksi sudah tidak bekerja lagi (di PHK

No. 110 K/Pdt.Sus/201 1secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganpokok perkara ;Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hukum Ketenagakerjaan ,yaitu. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkanketidaksenangan terhadap Penggugat ;18.Bahwa, Penggugat mulai bekerja pada tanggal 21 Maret 2005 dan terakhirdiberikan jabatan sebagai General Manager dengan mendapat gaji pokokdan tunjangan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) setiapbulannya ;19.Bahwa, Penggugat

dirundingkan oleh pengusaha dan serikatpekerja/ouruh atau dengan pekerja/oburuh apabila pekerja/ouruh yangbersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ouruh" ;Pasal 151 ayat (3), yaitu "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ouruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial ;30.Bahwa, oleh karena Penggugat diputus hubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang Penggugatselama proses PHK yang seluruhnya berju mlah sebesar Rp. 198.000.000,00(seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,00(dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) ;7.

PemohonKasasi (semula Tergugat) ;Sementara dalam gugatannya Termohon Kasasi (semula Penggugat) lahyang meminta sendiri agar hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi (SemulaTergugat) ;Sejatinya dengan logika yang sehat, bukanlah Pemohon Kasasi (semulaTergugat) yang ingin diakhiri hubungan kerjanya melainkan Termohon Kasasi(semula Penggugat) sendiri yang meminta diakhiri hubungan kerjanya denganmemanipulasi fakta yang telah terjadi sertaterkesan melakukan trick (kecurangan)seolaholah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

untukmembayar hakhak Pengugat secara Tunai dan sekaligus sejumlah uangsebesar Rp. 333.677.280 dengan perincian sebagai berikut : OoKeterangan Perhitungan (Rp) Jumlah(Rp) ReUpah Perbulan 9.791.000 Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/Padt.SusPHI/2021/Pn.Jmb 2 UangPesangon 9 X 2 X 9.791.000 176.238.0003 Uang 6 xX9.791.000 58.746.000Penghargaan4 Uang Pengantian 15% X 234.984.00Hak 15% 0 35.247.6005 Penggantian Cut 9.791.0025 12 X 4.699.680Tahunan x 06 Upah selama 9.791.00 58.746.000bulan upahproses PHK

mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Mei 2021;Menimbang bahwa, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK

sejumlahRp48.955.000,00 + uang penggantian hak perumahan dan pengobatansejumlah Rp33.778.950,00) adalah sejumlah Rp258.971.950,00 (dua ratuslima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratuslima puluh rupiah);Menimbang bahwa, mengenai penggantian cuti tahunan yang dituntutPenggugat, bahwa Penggugat tidak ada membuktikan mengenai cuti yangdituntutkan tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutantersebut haruslah ditolak;Menimbang bahwa, mengenai upah proses PHK

, bahwa Penggugatputus hubungan kerjanya sejak 12 Agustus 2020 dan bahwa upah tidak dibayarapabila pekerja/ouruh tidak melakukan pekerjaan sesuai Pasal 93 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengandemikian upah proses PHK haruslah ditolak;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka petitum ketiga haruslah dikabulkan sebagian;Petitum ke4:Menimbang bahwa, setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang

Undang Hamdani Rp32.200.000,00(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa dalam mediasi pihak perusahaan tidak dapat memberikan datatentang masa kerja para pekerja, maka data yang dipakai dalamperhitungan kompensasi PHK adalah data yang diberikan oleh pekerja/kuasa hukum; Agar pihak PT Primarindo Putra Perkasa dan pihak pekerja Sdr.

di atas maka Para Penggugatdengan ini mengajukan permohonan gugatan Perselisihan hubunganindustrial di Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas1A Bandung;Bahwa Para Penggugat telah menerima pemutusan hubungan kerja sepihaknamun hakhak secara normatif sesuai dengan peraturan Undang UndangKetenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan belum dipenuhi oleh Tergugat;Bahwa dasar dari tuntuan Para Penggugat untuk memperoleh hakhaknyakarena PHK

8 bulan (x) 15 orang =Rp282.720.000,00; dengan total keselurunan sebesar Rp781.203.270,00(tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluhrupiah);Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampaidiperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokokperkara;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) yang telah dilakukan olehTergugat adalah PHK batal demi hukum, sehingga bertentangan denganHalaman 27 dari 41 hal.

Nomor 484 K/Padt.SusPHI/2016berkedudukan di Jalan Sumber Endah Nomor 6 Kota Bandungsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 147 Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas walaupun perseroan telahtutup atau tidak beroperasional maka kewajibankewajiban kepadakreditur dalam hal ini Para Pekerja yang ter PHK yang belummemperoleh hakhaknya haruslah ditanggung secara penuh olehperseroan dan bilamana perlu jika perseroan tidak mampu membayarkarena memang benarbenar pailit sebagaimana dalam

Bahwa tindakan Penggugat d.k / Tergugat d.r melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap para Tergugat d.k / para Penggugat d.radalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 153, Pasal 155 dan Pasal156 Undangundang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;3. Bahwa tindakan Penggugat d.k / Tergugat d.r tidak membayar upah lemburkepada para Tergugat d.k/para Penggugat d.r adalah bertentangan denganPasal 78 ayat (2) Undangundang No. 13/2003 tentang KetenagakerjaanJo.

Menyatakan tindakan Penggugat dk / Tergugat d.r melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Tergugat d.k/paraPenggugat d.r adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 153, Pasal155 dan Pasal 156 UndangUndang No. 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;. Menyatakan tindakan Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak membayar upahlembur kepada para Tergugat d.k/para Penggugat d.r adalahbertentangan dengan Vide Pasal 78 ayat (2) Undangundang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo.

No. 271 K/Pdt.Sus/2010putusan ini yang untuk sementara dihitung sampai saat ini selama 8(delapan) bulan dengan nilai nominal sebesar 8 x Rp. 1.078.000 = Rp.8.624.000,; Majelis Hakim PHI keliru mengadili perkara Ini dengan memberikanpenilaian PHK tidak dapat dihindari lagi dan menentukan jumlah pesangon1 x ketentuan Pasal 156 Undangundang No. 13 tahun 2003.

Padahal dariawal permasalahan ini Pemohon Kasasi tidak pernah meminta PHK tetapiPemohon Kasasi hanya menagih janji Termohon Kasasi tentang kenaikanupah dan uang lembur. Hal ini dikuatkan oleh surat Pemohon Kasasikepada Termohon Kasasi sesuai bukti dengan tanda T.XIll 2, T.XIH 3dan T. XIll 4;Dengan demikian keliru Majelis Hakim PHI yang menilai PHK tidak dapatdihindari lagi.

Sebab PHK dilakukan Termohon Kasasi untuk menghindarikenaikan upah dan tuntutan uang lembur yang telah dianjurkan oleh DinasTenaga Keqa Kabupaten Deli Serdang serta telah dibahas dalam rapatDPRD Kabupaten Deli Serdang dan DPRD Propinsi Sumatera Utara;Untuk itu perhitungan pesangon yang diputus oleh Majelis Hakim PHI demiHukum disempurnakan dengan mengacu ketentuan 2 x Pasal 156 Undangundang No. 13 tahun 2003 untuk memenuhi rasa keadilan buruh yang telahdilakukan secara semenamena dan mengangkangi

Tergugat pada tanggal15 Desember 1995 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan Nabire sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor224/03/1/1996 tertanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanNabire;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama di Nabire rumah orang tua Penggugat tahun 1995 2000 pindahke Serai Papua 2000 2002 pindah lagi ke sorong 2002 2004 terus 2004 sekarangdi Magelang karena suami kena PHK

Penggugat setelan berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai 1998 karena pada tahun tersebut Tergugat telahmenghianati Penggugat, kemudian Penggugat maafkan namun temyata kejadiantersebut berulang, Tergugat bermain di belakang dengan perempuan lain, kKemudianrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antaraPenggugat dengan Tergugat teijadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, diantaranya:4.1 Bahwa setelah mendapatkan PHK

KelurahanMagersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang saksi telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayahkandung Penggugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan telahdikaruniai 5 orang anak;Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksidi Nabire sampai tahun 2004 , setelah Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan di Magelang karena Tergugat di PHK

Masalah ekonomi, sejak Tergugat di PHK dari PT Leces, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Bekerja tidak menentu dan tidakmemberi nafkah;b. Tergugat suka main judi pacuan merpati oleh Penggugat dinasehati dan tidak adaperubahan;c. tahun awal 2009 Tergugat masuk LP ( Lembaga Permasarakatan ) terlibatpencurian rel Lori, pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat masuk lembagapermasarakatan kembali, terlibat penadah daging kambing. Penggugat tidak bisamerubah sikap Tergugat;.

adalahtetangga Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;e Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat danbelum dikaruniai anak;e Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan baik, dan saat ini keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selamakurang lebih 3 bulan dan Tergugat pulang tinggal di rumah orangtuanya ;e Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pisah antara Penggugat danTergugat, karena Tergugat di PHK

Penggugat agar bersabardan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya rumahtangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi ekonominya sejak di PHK

dikaruniai 2(dua) orang anak, yang sekarang ada pada Penggugat ;e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;e Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat, mengetahuinya dari cerita Tergugat ;e Bahwa yang menjadi penyebab perselisihannya Penggugat dan Tergugat adalahkarena masalah ekonomi, dimana Tergugat di PHK

menguatkan dalildalil gugatannya masingmasingdari Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarganya yang bernamaSAKSI I PENGGUGAT yang merupakan Tante Penggugat dan Tergugat telahmenghadirkan saksi keluarganya yang bernama SAKSI IT PENGGUGAT yangmerupakan kakak kandung Tergugat yang telah memberikan keterangan diatassumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagitelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, karenaTergugat di PHK

e Bahwa saksi keluarga dari masingmasingnya sudah berusaha menasehatiPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;e Bahwa saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatdapat dilihat dari keadaan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggalsatu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang penyebabnya adalah karena masalahekonomi, karena Tergugat di PHK

cabang Tergugat diJakarta Barat untuk diperbantukan sementara di Admin Gudang Bahan(menggantikan sementara posisi pekerja yang sedang cuti melahirkan)yang bernama NENENG ANENGSIH.Bahwa penggugat selama bekerja telah bekerja dengan sebaik baiknyadan mematuhi perintah baik dari pihak management maupun atasanproduksi perusahaan untuk mengerjakan dan menggantikan posisipekerjaan sementara karyawan di Gudang Bahan dalam kondisi cutimelahirkan.Bahwa terhitung mulai tanggal 30 November 2017 pekerja di PHK

tahun dan hanya bolehdi perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahunkenyataannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah diperpanjangsebanyak 6 (enam) kali dengan demikian sesuai ketentuan pasal 59 ayat(7) Undang Undang No.13 tahun 2003 maka Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT).Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakanTergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8(delapan) dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat di PHK denganalasan efisiensi dan perusahaan memberikan uang kebijakSanaan sebesar2 bulan gaji.3.

ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, sehinggapetitum angka (5) tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa dari bukti TK/PR1 diketahui bahwa pada tanggal 7Desember 2017, Tergugat telah melakukan pembayaran melalui transfer kerekening Penggugat sebesar Rp.6.740.000, maka pembayaran Tergugattersebut akan dijadikan sebagai faktor pengurang uang kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, uangkompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat yang seluruhnyaberjumlah Rp. 39.628.000, (tiga puluh sembilan juta enam ratus duapuluh delapan ribu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI!

ia masuk bekerja diperusahaan dimintai uang oleh Penggugat ;Bahwa besarannya uang yang diminta oleh Penggugat berkisar antara 1,5juta, dan 1,7 juta sampai 2 juta rupiah, dan dimintakan uang pada saat akanmasuk menjadi karyawan baru pada perusahaan itu sudah ada sekitar 5(lima ) orang yang diketahui16yang diantaranya termasuk Saksi Sdr.Rolis Firmansyah dan Sdr.AbdulJafar Rojak ;Bahwa gaji pokok Penggugat besarnya sejitar 2 (dua) jutaan ditambahtunjangan yang sifatnya tidak tetap, bahwa tidak ada PHK

Padahal berdasarkan Pasal 2 UUPPHI tahun 2004, di PH hanya dikenal dan hanya memeriksa/menangani perkaraperkara yang terdiri dari :e Perselisihan hak ;e Perselisahan kepntingan ;e Perselisihan PHK ;e Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakangugatan Penggugat kabur (obscur libel), karena adanya ketidak jelasan mengenaijenis gugatan yang dimaksud dalam pasal 2 UU PPHI tahun 2004, Majelisberpendapat atau tidak termasuk dalam jenis gugatan

industrial adalah perbedaan19pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabunganpengusaha dengan pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenaihak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerjadanperselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UndangUndang No.2 tahun 2004tentang PPHI, perselisihan hubungan industrial terbagi atas 4 jenis yaitu,perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK

wajar apabila kemudianPenggugat meminta ganti rugi atas kontrak yang telah ditandatanganinya dari sisawaktu yang belum dijalaninya ;Menimbang, bahwa terhitung sejak tanggal 28 Februari 2013 Penggugatsudah tidak masuk kerja lagi diperusahaan Tergugat, dan Tergugat tidak pernahmelakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk bekerja kembali diperusahaanTergugat dan hal itu berdampak pada terjadinya hubungan disharmonis dalamhubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa karena PHK

dengan alasan kualifikasi pengundurandiri sebagaimana dinyatakan Tergugat, apabila dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (3)Peraturan Perusahaan Tergugat dan Pasal 168 ayat (1) Undangundang No.13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur PHK dengan kualifikasimengundurkan diri, tidak cukup terbukti, maka sesuai dengan Pasal 62 Undangundang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Apabila salahsatu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktuyang ditetapkan dalam Perjanjian