Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi1 di kantorSatsiaga Denma Lantamal V, setelah bertemu Saksi1 bertanya kepada Terdakwakenapa mengambil KK yang dibuat oleh Saksi1 dan dijawab emosi olehMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangTerdakwa " itu KK saya terserah saya mau apa " lalu Saksi1 berdiri sambilberkata " kamu manusia tidak bertanggung jawab sama anak dan istri "selanjutnya Terdakwadengan nada emosi mengatakan Jangan jangan Kasat selingkuh sama istri saya ",spontan Saksi1 memukul

dijawab Terdakwa Siap, yang saya ambil KK saya selanjutnya Saksimenjawab " kamu itu manusia tidak bertanggung jawab kepada anak istri "kemudian Terdakwa menjawab Jangan jangan Kasat selingkuh sama istrisaya" Mendengar katakata Terdakwa tersebut secara spontan Saksimemukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal mengenaimulut Terdakwa, kemudian Pelda Sudarso memegang kaki Saksi ketikaSaksi akan menginjak Terdakwa Saksi, selanjutnya Kopka Aziz melerai.Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Pelda

tidak masuk dinas dengan alasan menggantikanMenimbang4 Bahwa sekira pukul Terdakwa menghadap Saksi1 Kapten Laut (E) EdyPramono lalu Terdakwa dipersilahkan duduk oleh Saksi1 Kapten Laut (E)Edy Pramono tetapi Terdakwa tidak mau kemudian Saksi1 menanyakan "kamu mengambil KK merasa mengurus KK tidak " pertanyaan tersebutdiulang ulang sampai 3 (tiga) kali kemudian dijawab emosi olehTerdakwa =" itu KK saya terserah saya mau apa" lalu Saksi1 KaptenLaut (E) Edy Pramono berdiri sambil mengatakan " kamu manusia

dijawab Terdakwa tidak karena itu KK saya sendiri selanjutnya Saksi1 Kapten Laut(E) Edy Pramono berkata " kamu itu manusia tidak bertanggung jawab kepada anak istri " laluTerdakwa jawab mohon ijin Dan kok terlalu masuk dalam keluarga saya sedangkan saya sudahditangani bintal lalu Saksi1 berkata lagi kamu lakilaki tidak becus, kemudian Terdakwamenjawab Jangan jangan Kasat selingkuh sama istri saya" Mendengar katakata Terdakwatersebut Saksi1 Kapten Laut (E) Edy Pramono tersinggung dan secara spontan

Ukuran mengenai rusaknya kehormatanseseorang itu tidak didasarkan kepada perasaan seseorang yang dihina,melainkan kepada nilainilai kesusilaan manusia pada umumnya secara wajarDemikian juga ukuran mengenai rusaknya nama baik seseorang harusmemedomani kewajaran pada umumnya.

Begitu juga ditinjau dari segi kemamfaatan bahwa hukum ituharus bermamfaat bagi manusia, dan bukan manusia untuk hukum, Oleh karenanyamajelis hakim tingkat banding berpendapat, akan mengadili sendiri perkara ini denganmenguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang amar putusannya sebagaimanatersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah terakhir dengan Undangundang

Unsur Barang siapa:Yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk manusia sebagaisubyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam persidangan terdakwa mengakubernama SUMARNO, para saksi menerangkan bahwa orang yang dihadapkankedepan persidangan itu adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh penuntut Umum;Terdakwa adalah manusia Dewasa sehat Jasmani dan Rochani mengsinsafiperbuatan yang dilakukan sehingga terdakwa digolongkan

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

MARTIJO, lahir di Kebumen pada hari SABTU,tanggal 05 Maret 1987, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari KantorCatatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kebupaten KebumenNomor : 21253/TP/2008 tanggal 27 Mei 2008 ;Bahwa ketika hidupnya, RAKIMAN tercatat sebagai AnggotaVeteran Pejuang Kemerdekaan RI yang diakui dan disahkanberdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor :Skep/860/VII/1982 tanggal 31 Juli 1982 dan mendapattunjangan Veteran RI sesuai dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Personil , Tenaga manusia

Foto Copy Petikan Surat Keputusan Terfanggal 20 April 1988Nomor : Skep013/03/31/AX/IV/1988 tentang PemberianTunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan PeraturanPemerintah No. 34 Tahun 1985 , Direktur Jenderal Personil,Tenaga Manusia dan Veteran, atas Nama : RAKIMAN ;Diberi tanda bukti (P5);6. Foto Copy Surat Kematian tertanggal 13 Mei 2008, Nomor :20/V/13/2008 atas nama : RAKIMAN yang menerangkan SITIROFINGATUN Kepala Desa Ambalkliwonan;Diberi tanda bukti (P6);7.

1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.MlgBahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

sebenarnya adalahKsatria Cetta Aridja Zeroun, Sehingga Pemohon bermaksud akanmemperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte kelahirantersebut Sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahandikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yangberkaitan dengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagaiwarganegara, maka oleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan

yaknipada tanggal 6 Oktober 1997 Pemohon telah berganti nama menjadi Rusmiyatisehingga dokumendokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargatercatat nama Rusmiyati;Menimbang bahwa sebagai warga negara, Pemohon berhak untuk memlih,merubah ataupun mengganti nama karena nama sebagai identitas diri, bahkan nama adalah hak setiap warga negara dan melekat untukselamanya ; 922222 22222 =n enn nnn nnnMenimbang bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaituseperti yang disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yangsama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ...... hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Pasal 28 D ayatMenimbang bahwa disamping itu, nama yang dipilih atau dikehendaki olehPemohon adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun larangan untukdipergunakan oleh setiap warganegara

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkanoleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalamakta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau namakeluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikansejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 12469 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 12469 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan olehDirektur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran bertanggal 4Mei 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermateraicukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkandengan aslinya diberi tanda P;;Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) A.n SUAMI PEMOHONyang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dandistempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan denganaslinya diberi tanda P,;Asli Surat Keterangan Kematian An.

SUAMIPEMOHON yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia danVeteran bertanggal 4 Mei 1985, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumSUAMI PEMOHON adalah seorang Pensiunan Veteran, sedangkan P2 yang diajukanoleh Pemohon yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkantentang kartu identitas pensiun dari almarhum SUAMI PEMOHON, sehingga alat buktitersebut telah memenuhi

cara dan metodeyang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait denganmemperhatikan syarat syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertapengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datanguntuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya Persyaratan adalahStandar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegahpangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahayafisik, biologis, merugikan, membahayakan manusia

Dasar Hukumnyaadalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang KeamananMutu dan Gizi Pangan;Bahwa yang dimaksud dengan Minuman berdasarkan peraturanperundangundangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayatidan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukansebagai minuman yang dikonsumsikan manusia termasuk bahantambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yangmenjadi dasar hukumnya adalah Undang undang

(dua puluh delapan koma tiga puluhtujuh persen) sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil PengujianBalai POM di Manokwari Nomor: LHUMKW/20.111.99.13.08.0053.K/PANGAN/2020 yang telah kamiserahkan kepada pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba PolresKaimana;Bahwa Sampel barang bukti Pangan berupa 2 botol plastik @600 mlminuman beralkohol/keras jenis sopi milik Terdakwa tersebut tidakmengandung Metanol (negatif Metanol), minuman beralkohol/minumankeras jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia

membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secaraberlebihan. selain itu, produk pangan olahan berupa minumanberalkohol/minuman keras jenis sopi tersebut dibuat atau diproduksidengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik(CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatanminuman beralkohol, dimana orang yang membuat ataumemproduksinya pun tidak memiliki kKeahlian di bidang pembuatan atauproduksi pangan olahan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibatfatal bila dikonsumsi manusia

Jadi meskipun kadarEtanol yang terdapat pada Minuman Keras jenis Sopi tersebut masihtermasuk dalam batasan yang diperbolehkan (tidak melebihi batasanmaksimal) namun apabila minuman beralkohol tersebut dikonsumsisecara berlebihan oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupunjangka panjang diantaranya dapat menyebabkan menurunnya ambangkesadaran (mabuk), gangguan koordinasi otot atau penglihatan kabur,pernafasan melambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran /koma, tekanan darah dan suhu badan

nafkah atau tempat tinggal;Menimbang, bahwa pada hakikatnya nilai, ukuran, dan takarankeadilan juga tidaklah mutlak/ absolut yang identik harus selalu samarata, artinya adil dalam segala sesuatu sampai dalam hal yangsekecilkecilnya karena hal tersebut jelas diluar batas kemampuanmanusia tetapi adil dalam konteks ini adalah menempatkan sesuatupada haknya dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup masingmasing dan keadilan yang memang masih dalam batasbataskemampuannya, sebab Allah SWT tidak memberi manusia

terhadap apa yangterdapat dalam hati mereka, karena itu janganlah kamu terlaluHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.TLG.cenderung kepada yang kamu cintai artinya janganlah kamumemperturutkan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yangmenyimpang dari syariat;Menimbang, bahwa Imam Albukhari berkata a/ adiu bainannisa (bersikap adil diantara para isteri), kemudian Imam Ibnu Hajarmenjelaskan makna ucapan Imam Bukhari yaitu adil yang dinafikkandalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia

dalampoligami adalah menyamakan semua isteri dalam kebutuhan merekadengan pemberian yang layak bagi masingmasing dari mereka, jikaseorang suami telah menunaikan bagi masingmasing dari paraisterinya (kebutuhan mereka berupa pakaian, nafkah/ biaya hidup danbermalam dengannya secara layak) maka dia tidak berdosa denganapa yang melebihi semua itu, berupa kecendrungan dalam hati ataumemberi hadiah (kepada salah satu dari mereka);Menimbang, bahwa Imam Al qurtubi berkata Allah Swtmemberitakan ketidakmampuan manusia

untuk bersikap adil diantaraisteriisterinya yaitu menyamakan dalam kecendrungan hati dalamcinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati, dalam ayat iniAllah Swt menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara asal(penciptaan) tidak mampu menguasai kecendrungan hati merekakepada sebagian dari isteriisterinya melebihi yang lainnya, olehkarena itu Rasulullah Saw berkata (dalam doa beliau) :sro8 Iie pgl Jom of J 29 ai Lui Cs puts all Jgwy vy ISel Vo cdoi Load cnioli Mo Mol LousArtinya : Ya Allah

Quraish Shihab berpendapat keadilandalam cinta ada dua macam yaitu cinta yang lahir atas doronganperasaan dan akal, dalam poligami yang tidak mungkin diwujudkanadalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan sedangkan cintayang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia yaitumemperlakukan isteriisteri dengan baik, membiasakan diri untukmenerima kekurangankekurangannya dan memandang semua aspekyang ada padanya bukan hanya aspek keburukan atau kebaikannyaSaja;Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya

Memiliki, mempunyai, membawa suatu senjata tajam / penusuk;Ad.1. unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telahmelakukan tindak pidana itu adalah EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalamperkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan daripenyidik,mendengar jawabanjawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, JaksaPenuntut Umum didalam pemeriksaan

persidangan ini, Terdakwa EPI HIDAYATBin UJANG EFENDI dapat memberikan jawabanjawaban dengan lancar,tegas, jelas dan secara kontinyu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atausubjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata barangsiapa ;Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.kKot Halaman 12 dari 22Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa tersebut sudahterpenuhi;Ad. 2.

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Ad.1. unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telahmelakukan tindak pidana itu adalah EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalamperkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan daripenyidik,mendengar jawabanjawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, JaksaPenuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan

ini, Terdakwa EPI HIDAYATBin UJANG EFENDI dapat memberikan jawabanjawaban dengan lancar,tegas, jelas dan secara kontinyu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atausubjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata barangsiapa ;Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa tersebut sudahterpenuhi;Ad. 2.

Terdakwa;Halhal yang memberatkan :" Terdakwa EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI, meresahkan masyarakat; Terdakwa merugikan saksi korban; Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI, berlaku~ sopandipersidangan; Terdakwa EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI, mengakui dan menyesaliperbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sematamata untukmembalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwadan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia

Cabang olah raga bola basket yang digeluti anak Penggugatmisalnya, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus CabangPERBASI baik dalam hal pengelolaan manajemen organisasi,administrasi, sumberdaya manusia dan finansialnya, termasukpembinaan, pengawasan, pelatihan maupun keselamatan dan jaminankesehatan altlit.Oleh karenanya tidak tepat menggugat Bupati Banyuwangi sebagai TergugatIll untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas akibat kecelakaanatlit dalam menjalankan aktifitas olahraga.Meski

Cabang olah raga bola basket yang digeluti anakPenggugat misalnya, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab PengurusCabang PERBASI baik dalam hal pengelolaan manajemen organisasi,administrasi, sumberdaya manusia dan finansialnya, termasuk pembinaan,pengawasan, pelatihan maupun keselamatan dan jaminan kesehatan atlit. Olehkarenanya tidak tepat menggugat Bupati Banyuwangi sebagai Tergugat III untukmempertanggungjawabkan secara hukum atas akibat kecelakaan atlit dalammenjalankan aktifitas olahraga.

diri Penggugat, selaku pihak yangmempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindakuntuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anaknya selaku atletbasket Kabupaten Banyuwangi;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan buktibukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata telah didapatsuatu fakta bahwa Para Tergugat, masingmasing merupakan organ yang harusbekerjasama untuk melakukan pengelolaan manajemen organisasi,administrasi, sumberdaya manusia

jawab (and with full sense ofresponsibility), dalam hubungannya dengan tindakan Para Tergugat yang belummelakukan upaya perawatan dan penyembuhan akibat cedera yang dialami olehanak Penggugat, sebagai derivative action yang lahir dari alas hak utama (aprimary right) selaku pihak yang berkepentingan atas kesembuhan anakPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa ternyata status hukum Para Tergugat dan kapasitashukumnya sebagai pihak yang melakukan pengelolaan manajemen organisasi,administrasi, sumberdaya manusia

untukmelindungi orangorang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalarsebenarnya tidak perlu terjadi (unreasonable risk);Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untukmenentukan apakah seseorang telah bertindak hatihati (itikad baik) yangmungkin dapat merugikan seseorang lain, yaitu sesuai dengan asas Theneigbour principle (sesama kita) dan The area of risk principle (asas ruanglingkup) yang pada kedua asas tersebut terkadung ukuran standar tingkah lakutertentu yang harus dipenuhi yakni manusia

harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barangHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Kfmsiapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau hij denganpengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orangsebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintapertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logisyuridisnya adalan manusia

Dari pengertian tersebut diatas, makaunsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindakpidana (subject strafbaar feit);Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama FRIDOLFUS NANGA alias LIDO adalahsebagai pribadi manusia (Natuurljk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalamsurat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada suratdakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta

didalam rancanganundangundang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan padaorang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain, selanjutnyaperumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengajamerugikan kesehatan orang lain merupakan interprestasi otentik, doktrin menafsirkanpenganiayaan sebagai Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untukmenimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sehingga luka terdapat apabilaterdapat perubahan bentuk badan manusia

dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaanyang mana tujuan pemidanaan bukanlah sematamata merupakantindakanpembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepadaTerdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkanperbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebin tegas pidana yang dijatuhkan ini bukanuntuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia

, akan tetapi lebih bersifatedukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukanperbuatan tersebut lagi, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upayaperbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial bagi Terdakwa dimana diharapkan agarTerdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan bergunadalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensiumum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukanHalaman 19 dari 22 Putusan

Bupati KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perihal :Permohonan;11) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 156/FKI1/Des/2016,tertanggal 21 Desember 2016, tujuan Kepada Bapak Hakim Boy,Perihal : Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;12) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP.

Perihal : Penyelsaian Tanah Warisan Op.Jukkit Manurung;16) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 10/BPM/LAI/04/2017, tertanggal 03 April 2017, Tujuan BapakBupati Kabupaten Asahan, Perihal : Pengaduan;17) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 21/BPM/LAI/06/2017, tertanggal 01 Juni 2017, Tujuan KepadaBapak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak DPP Aliansi Indonesia , Perihal : Penyelsaian Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;19) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 35/BPM/LAI/02/2017, tertanggal O7Maret 2018, Tujuan BapakHakim Boy Dirut PT.

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak Kapolri, 6.

JukkitManurung;26) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 39/BPM/LAI/03/2019, tertanggal 21 Maret 2019, Tujuan BapakKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, PerihalPemberitahuan;Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut bersifat tendensius yangmenimbulkan kesan seakanakan Penggugat tidak mentaaati peraturandan undangundang yang berlaku dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan karenanya tindakan tersebut merupakan penghinaan

., Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib anak terdakwa menangis lalusaksi dan isteri terdakwa datang lagi kerumah kontrakan saat disanakorban sudah tidak ada lagi akan tetapi sekitar pukul 21.30 Wib Purbadatang lagi namun hanya duduk di teras depan rumah melihat korbandatang Tantaufik mengatakan ke saksi, isteri dan anak terdakwa agartepulang namun sebelum pulang terdakwa ada berkata menungso kiehebate sepiro, pokoke bengi iki enteng dening enyong (manusia inihebatnya seberapa, pokoknya malam ini habis

lalu korban menjawab mau buat tato manusia setengah dewasetelah mendengar perkataan korban lalu. terdakwa mengatakanmengatakan dirinya tidak bisa membuat tato manusia setengah dewasetelah itu korban berkata pada terdakwa masa itu saja kamu tidak bisa.Bahwa beberapa saat kemudian korban dengan Yudo berselisin pahamkemudian pertikaian itu dilerai Mario akan tetapi korban tidak menerimasikap mario hingga akhirnya mario marah dan hendak memukul korbandengan botol minuman namun oleh Yuda tangan mario

mendengar pertanyaan Terdakwa, korban menjawab dirinya maumembuat tato manusia setengah dewa mendengar permintaan korban,terdakwa berkata dirinya tidak bisa membuat tato seperti itu, yang kemudiankorban berkata pada terdakwa ah kamu buat gambar seperti itu saja tidakbisa, setelan berkata seperti itu tidak lama berselang Terdakwa dan Yodosempat bertengkar mulut lalu Mario mencoba untuk melerai pertengkaran ituakan tetapi korban merasa tidak suka dengan sikap Mario yang meleraipertengkaran itu, kKemudian

Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum(recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkanperaturan perundang undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yangkedudukannya dipersamakan dengan manusia (Subyek hukum itu dibentuk karenakebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi ;Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalamperkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Eggy Jalesveva Affandy BinSlamet

kemudian korban mengatakan mau membuat tato manusia setengahdewa mendengar perkataan korban, terdakwa berkata kalau dirinya tidak bisamembuat tato seperti itu kemudian korban mengatakan masa buat tato seperti itusaja tidak bisa yang beberapa saat setelah berkata demikian ternyata korban danYudo terjadi perselisinan lalu mario mencoba untuk melerai akan tetapi korbanmerasa tidak senang dengan sikap mario yang melerai pertengkaran tersebuthingga Mario sempat tersinggung dan mau memukul korban dengan

No. 490 K/TUN2001sehingga perputaran ekonomi tidak jalan, hal mana melanda jugaterhadap kelangsungan bisnis dari Penggugat;Bahwa Penggugat masih mempunyai banyak deposit pekerjaanantara lain di bidang pengurugan tanah yang telah mendapat kepercayaandari pihak Jasa Marga dan juga dari pihak asing rekanan dari Inggris, namunkarena adanya krisis moneter dan krisis ekonomi, serta kejadiankejadianlain di luar Kemampuan manusia dengan adanya huruhara, unjuk rasa danlainlain yang secara langsung berimbas

S2482/WPN.03/KP.05/1998 tertanggal 22 Juli 1998 perihalPemberitahuan Lelang (Bukti P2) hanya bersandar kebijakan di luarkemampuan manusia tersebut (force majeur), yang Penggugat rasa tidaksesuai dengan azas keadilan, azas kelayakan dan azas kepatutan yangtermasuk dalam azasazas umum pemerintahan yang baik, dengan demikianKeputusan Tergugat tersebut adalah sewenangwenang (willekeur);Bahwa disamping itu juga Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal224 H.I.R yang mengatur tentang pelaksanaan lelang