/PN.TbnPidana Korporasi, sejak tahun 2000 Ahli mengajar S2 mengasuh mata kuliahKapita Selekta Hukum Pidana dan Kejahatan Korporasi; Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :a.Informasi Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuktetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto,elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf

angka (4).Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan denganmenggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektroniklainnya.Dokumen Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (4) UU RI No. 11Tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuktetapi tidak terbatas

Yang dikategorikan sebagai informasi elektronik menurut UndangUndangITE Pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar, petarancangan, foto, electronik data interchange (EDI), surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda,angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya;b.

/PN.Tbnelektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar,peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,simbol dan perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahamioleh orang yang mampu memahaminya;Bahwa Ahli menjelaskan :a.

Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yangditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu) dan/atau kelompok masyarakattertentu. berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : Informasi Elektronikadalah menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atausekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI

Putusan Nomor 66 PK/TUN/20174.Padahal Pasal 38 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin bahwa:Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dankemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak:AlasanAlasan Gugatan Penggugat;Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang penyedia barang/jasa yang menyediakan barang/pekerjaankonstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya;Bahwa Penggugat merupakan rekanan PT Kereta Api Indonesia

yang merupakan tempatTergugat bekerja, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negaraberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentangPengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api MenjadiPerusahaan Perseroan dan Akta Perseroan (Persero) PT Kereta ApiIndonesia Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dinadapan NotarisImas Fatimah, S.H., oleh karenanya tunduk pada UndangUndang Nomor19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juncto UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

DalamPasal 11 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan UsahaMilik Negara menyebutkan Terhadap Persero berlaku segala ketentuandan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan bahwapemisahan kekayaan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negarapada BUMN untuk selanjutnya pembinaan

Bahkan perlindungan terhadap pengurus ini jugadiatur dalam Pasal 97 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Halaman 35 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2017Bagi direksi dan komisaris BUMN, segala tindakan dan kebijakanyang diambilnya dalam memenuhi fiduciary duties selain telahmendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari hukumpositif yang berlaku juga mendapatkan perlindungan atas prinsipbusiness judgement rule yang berlaku universal dalam pengurusanperseroan.

sebagaimana diatur dalam UndangUndang Perseroan Terbatas; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat tidak mengajukanbuktibukti baru (novum) yang tidak bersifat menentukan yang pada waktuperkara a quo diperiksa tidak ditemukan sebagaimana ketentuan Pasal 67huruf b UndangUndang Mahkamah agung sehingga alasan permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidakrelevan serta cukup alasan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untukmenolak permohonan peninjauan kembali

Vianda Sari Boga Perkasa, Perseroan Terbatas yangberkedudukan di Jalan Salemba Tengan No. 44, Kecamatan Senen,Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya Hadi Supriyono, SH, MH dan Adi Satria Noer, SH, MHyang beralamat di Ruko Grand Galaxi City Blok RSN 6 No. 18Jakasetia Bekasi, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, JawaBarat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021,selanjutnya disebut sebagai PenggugatLawan:Fachrina, lahir di Jakarta 03011983, warga

sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangUndang perpajakan;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adilHalaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1547/B/PK/PJK/20172. 2.bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkapdalam persidangan, tidak terbatas

penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangundang perpajakan;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi parapihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas

paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangUndang perpajakan;Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1547/B/PK/PJK/2017Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi parapihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas

penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangundang perpajakan;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adilbagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkapdalam persidangan, tidak terbatas

Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas PT. PAGODA KARYAABADI yang berkedudukan di Kota Semarang, didirikan dengan Akta No. 10tanggal 9 Juli 2005 yang dibuat oleh Ny. ELLY NINANINGSIH, S.H., Notarisdi Semarang.

Akta Pendirian tersebut telah mendapat Pengesahan AktaPendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 15September 2005, yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sesuaidengan Undangundang Nomor: 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas, yaitu berdasarkan Akta Risalah Rapat, tertanggal 22072009Nomor: 43, yang dibuat oleh Ny. ELLY NINANINGSIH, S.H., Notaris diSemarang.

Kemudianyang terakhir adalah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhirAkta Notaris Nomor 2 tanggal 10 Desember 2013, yang telah mendapatkanPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PAGODAKARYA ABADI dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU07977.AH.01.02,Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014.2.

Akta Pendiriantersebut telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan TerbatasMenteri Hukum dan HAM RI tanggal 15 September 2005, yang AnggaranDasarnya telah diubah selurunhnya sesuai dengan Undangundang Nomor:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu berdasarkan Akta RisalahRapat, tertanggal 22072009 Nomor: 43, yang dibuat oleh Ny. EllyNinaningsih, S.H., Notaris di Semarang.

dapat Ahli pastikan bahwa barang bukti dalam perkara iniadalah obatobatan terlarang jenis pil hexymer; Bahwa hexymer adalah termasuk golongan obat keras yang manapenggunaanya harus dengan Resep Dokter dan pembeliannya harus diapotikdengan dasar resep dokter, dan tablet Hexymer adalah obat untuk terapipenyakit Parkinson (Penyakit Saraf); Bahwa kandungan tablet hexymer adalah Trihexyphenidyl Hydrocloride( THP); Bahwa pil hexymer tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karenamerupakan obat keras terbatas

dapat Ahli pastikan bahwa barang bukti dalam perkara iniadalah obatobatan terlarang jenis pil hexymer; Bahwa hexyemer adalah termasuk golongan obat keras yang manapenggunaanya harus dengan Resep Dokter dan pembeliannya harus diapotikdengan dasar resep dokter, dan tablet Hexymer adalah obat untuk terapipenyakit Parkinson (Penyakit Saraf); Bahwa kandungan tablet hexymer adalah Trihexyphenidyl Hydrocloride( THP); Bahwa pil hexymer tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karenamerupakan obat keras terbatas

Apabila maksud (oogmerk)dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel/) dari pembuat, berarti pengertianmaksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud(oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja(opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). ( Baca : Prof. Dr. Jur.

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu)sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untukmembeli rokok dan jajan;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan padaAnak tidak didapati keahlian dan kewenangan guna mengedarkan obatobatan terlarang jenis pil hexymer tersebut, Bahwa dapat Ahli pastikanbahwa barang bukti dalam perkara ini adalah obatobatan terlarang jenispil hexymer dan pil hexymer tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karenamerupakan obat keras terbatas

Terang Abadi Blessindo,namun Penggugat tidak menyetorkan hasil penjualan ke rekening PT.TerangAbadi Blesindo, hal ini bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1), (2), UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT),disebutkan:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ;(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;dan terhadap tindakantindakan

PENGGUGAT TIDAK MENJALANKAN TUGASNYA SESUAI DENGANKETENTUAN UNDANG UNDANG PERSEROAN TERBATAS SELAKUDIREKSI SEMENTARA TERGUGAT MEMILIKI HAK UNTUKMEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN ATAS JALANNYAPERSEROAN.Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT PBRBahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) dari AnggaranDasar PT. Terang Abadi Blessindo, Tergugat selaku Komisaris PT. TerangAbadi Blessindo memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:1.

Terang Abadi Blessindo sebagaimana diharuskan berdasarkanUndangUndang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, sudah cukup alasanbagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugatseluruhnya.2.

mengadaada dan tidakberdasar hukum karena tidak ada pemaksaan sebagaimana dituduhkan olehPenggugat, oleh karena itu tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawanhukum yang dituduhkan oleh Penggugat.b) Adanya kesalahanDari uraian gugatan Penggugat, tidak ada unsur kesalahan yangterbukti dalam dalil Penggugat karena bagaimana mungkin Tergugatmelakukan kesalahan sementara Direktur di Perseroan adalah Penggugatyang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Anggaran Dasardan UndangUndang Perseroan Terbatas

well logs and completion, status reports andany other data as Contractor may compile during the term hereof;provided, however, that all such data shall not be disclosed to thirdparties without informing Contractor and giving Contractor the opportunityto discuss the disclosure of such data if Contractor so desires and furtherprovided that Contractor may retain copies of such data;Dalam terjemahan bebasnya:memberi judul pada semua data asli yang dihasilkan dari usahaperminyakan termasuk tetapi tidak terbatas

well logs and completion, status reports and any other dataas Contractor may compile during the term hereof; provided, however,that all such data shall not be disclosed to third parties without informingContractor and giving Contractor the opportunity to discuss the disclosureof such data if Contractor so desires and further provided that Contractormay retain copies of such data;Dalam terjemahan bebasnya:memberi judul pada semua data asli yang dihasilkan dari usahaperminyakan termasuk tetapi tidak terbatas

No. 15 K/Pdt.SusKIP/2014menginginkannya dan selanjutnya asalkan Kontraktor boleh menyimpansalinan data tersebut;Bahwa dengan adanya katakata termasuk tapi tidak terbatas makasangatlah jelas bahwa seluruh datadata yang dihasilkan tersebut tidakhanya terbatas pada data geologi, geofisika, dan teknik mesin namunsecara keseluruhan merupakan datadata yang tidak dapat diberikankepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Kontraktor, sehinggapendapat Turut Tergugat yang menyatakan tidak secara eksplisitmenyatakan

atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat danmengambil alin sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan isbat nikah diPengadilan ditentukan terbatas

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawinan tidak dapatdibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke PengadilanAgama dan dalam ayat (3) disebutkan ltsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : (a)Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya AktaNikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan; (d) Adanyan perkawinan

permohonannya inginmenambahkan nama ACONG di bagian belakang nama AHMAD SYAIFULSupaya nama lengkap pemohon menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke3 (tiga) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013,disebutkan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan,berikut bunyi selengkapnya:Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datanguntuk menetap, tinggal terbatas

, serta perubahan status orang asingtinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lainkelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasukpengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahanstatus kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yangdialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkankarena membawa implikasi perubahan data identitas atau suratHlm. 7 dari him. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN.

dalam hal ini Pengadilan sependapat danmengambil alin sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama dan dalam ayat (3) disebutkan Itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b)Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan

dalam hal ini Pengadilan sependapat danmengambil alin sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama dan dalam ayat (3) disebutkan Itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b)Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan

Tahun 2009 Tentang Narkotikakarena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalamundangundang tersebut;Menimbang, bahwa pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi dan secara khusus pasal 8 UndangUndang No. 35 Tahun 2009menyebutkan Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas

perbuatan yang dilakukandengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagaimelawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawanhukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaannarkotika, bahkan untuk narkotika golongan tidak dapat dipergunakan untukpelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan terbatas

Pdt.P/2020/PN SbsMenimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17penjelasan umum alinea ke 3 (tiga) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwapenting menurut kependudukan yang selengkapnya berbunyi peristiwakependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap,tinggal terbatas

, serta perubahan status Orang Asing tinggal terbatas menjaditinggal tetap dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, sertaperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 56 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanadiubah dengan Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakansebagai

sebagai pengeceryaitu terdakwa menerima pembelian dari masyarakat sekitar melalui pesanSMS ke nomor handphone terdakwa dan ada juga pembeli menuliskansendiri di kertas kemudian terdakwa mengirim melalui SMS angkaangkatogel yang dibeli bersama besaran pembeliannya kepada Kamsiden (DPO),adapu judi togel dilakukan dengan cara penjualatau pengecer kupon juditogel dilakukan secara terbuka dan melayani masyarakat umum, bahwauang tombokan/pembelian minimal Rp1l.000,00 (Seribu Rupiah) danmaksimal tidak terbatas

sebagai pengeceryaitu terdakwa menerima pembelian dari masyarakat sekitar melalui pesanSMS ke nomor handphone terdakwa dan ada juga pembeli menuliskansendiri di kertas kemudian terdakwa mengirim melalui SMS angkaangkatogel yang dibeli bersama besaran pembeliannya kepada Kamsiden (DPO),adapun judi togel dilakukan dengan cara penjual atau pengecer kupon juditogel dilakukan secara terbuka dan melayani masyarakat umum, bahwauang tombokan/pembelian minimal Rp1l.000,00 (Seribu Rupiah) danmaksimal tidak terbatas

TlgMenimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapatdiajukan terbatas mengenai halhal yang secara /imitatif diatur menurut Pasal 7ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanyaPemohon dan Pemohon Il harus dapat membuktikan dalildalilpermohonannya sesuai ketentuan dimaksud;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana dudukperkara di atas;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi

bahwaRasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali denganadanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. alDaruquthniy dan alBayhaqly);Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimanayang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa: Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas

Telah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan dalam persidangan dan telah memeriksa danmemperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara berlangsung;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang,bahwa Penguggat dengan Surat Gugatan tertanggal 22 April 2013, yangtelah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23April 2013 dalam register perkara Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Bpp, mengemukakan dalildalilgugatan sebagai berikut :1Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas

yang bergerak dibidang jasa yangdiantaranya adalah menyediakan makanan (catering), layanan binatu (laundry),housekeeping, akomodasi, dan jasa terkait lainnya untuk pekerjapekerja tambang baikpekerja tambang yang bekerja di daratan ataupun pekerja tambang yang bekerja di lautan;Bahwa TERGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas dan juga selaku pemilik beberapakapal yang mendapat kerjasama atau kontrak dengan TOTAL E & P Indonesia, dan untukmenjalankan kerjasama atau kontraknya tersebut, TERGUGAT berdasarkan

., M.Si menerangkan bahwa setelah dilakukanpengambilan titik kordinat tersebut termasuk dalam kawasan Suaka MargaSatwa, hutan Produksi terbatas dan termasuk dalam cagar biosfer Giam SiakKecil Bukti Batu dan berdasarkan zonasi cagar biosfer termasuk dalamzona inti dan zona penyanggah yang dideklarasikan oleh pemerintah RIbersama badan dunia PBB (UNESCO) yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei2009.Perbuatan Terdakwa JABARO SIMALANGO BIN T. SIMALANGOdan terdakwa II TOHAP SINAGA BIN H.

Hut., M.Si menerangkan bahwa setelah dilakukanpengambilan titik kordinat tersebut termasuk dalam kawasan Suaka MargaSatwa, hutan Produksi terbatas dan termasuk dalam cagar biosfer Giam SiakKecil Bukti Batu dan berdasarkan zonasi cagar biosfer termasuk dalamzona inti dan zona penyanggah yang dideklarasikan oleh pemerintah RIbersama badan dunia PBB (UNESCO) yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei2009.Perbuatan Terdakwa JABARO SIMALANGO BIN T. SIMALANGOdan terdakwa IITOHAP SINAGA BIN H.

tiga orang anak, dua lakilaki dansatu perempuan; Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi sejak tahun 2008 yang disebabkan selainkarena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, juga karena nafkah yangdiberikan Tergugat selalu kurang akibat dari merosotnya usahaHalaman 4 dari 12 perkara nomor : 000/Pdt.G/2019/PA.Dpsbersama, yang membuat Tergugat jarang pulang bahkankomonikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin terbatas

nomor : 000/Pdt.G/2019/PA.Dpsumumnya dan telah dikaruniai tiga orang anak, dua lakilaki dansatu perempuan;Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi sejak tahun 2008 yang disebabkan selainkarena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, juga karena nafkah yangdiberikan Tergugat selalu kurang akibat dari merosotnya usahabersama, yang membuat Tergugat jarang pulang bahkankomonikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin terbatas

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/MS.SkmMenimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapatdiajukan terbatas mengenai halhal yang secara /imitatif diatur menurut Pasal 7ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanyaPemohon dan Pemohon Il harus dapat membuktikan dalildalilpermohonannya sesuai ketentuan dimaksud;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana dudukperkara di atas;Menimbang, bahwa

RasulullahSAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya walinikah dan dua orang saksi (H.R. alDaruquthniy dan alBayhaqly);Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimanayang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa: Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas