Umasari Jalan SariDana V Denpasar;Agama : Islam;Pekerjaan : swasta; Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :1.Penyidik, tanggal 1422014, No.Spp/04/II/2014, sejak tanggal1422014 sd. tanggal 532014;2.Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, igl. 332014 No.B1300/P.1.10/EPP/03/2014, sejak tgl. 632014 sampai dgn. tgl.1442014;3.Penuntut Umum, tanggal 842014, No. Prin1127/P.1.10/EP/04/2014,sejak tanggal 842014 sampai dengan tanggal 2742014;4.Penahanan Majelis Hakim PN.

Banyuwangi.Umur atau tanggal lahir : 28 tahun .Jenis kelamin > LakiLakiKebangsaan : Indonesia/Jawa.Tempat tinggal : Dusun Cantuk Kidul RT.02 RW.01, DesaCantuk, Kecamatan Singojuruh, KabupatenBanyuwangi .Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta.Pendidikan : Terdakwa tersebut :ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan dari :Penyidik tgl. 07032014, Nomor : SP Han / 06 / Ill / 2014 / ReskrimSejak tgl. 07032014 sampai dengan tgl. 26032014 ;Perpanjangan Penuntut Umum tgl 24032014, Nomor : 207 / Euh.1 /Rt.2 / 03

/2014, Sejak tgl. 27032014 sampai dengan tgl 05052014Penuntut Umum tgl. 02042014 , Nomor : Prin 56 / RT.3 / Euh.2 / 04 /2014, Sejak tgl. 02042014 sampai dengan tgl 21042014 ;Hakim Pengadilan Negeri tanggal, 04042014 Nomor : 177 / Pen.Pid /2014 / PN.Bwi,Sejak tanggal, 04042014, s/d. tanggal, 03052014;Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Tidak Pernah dihukum ;Pengadilan tersebut ;Telah membaca pelimpahan berkas perkara tertanggal 04042014;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangpenunjukan

.: PDM15/Biak/Ep. 1/03/2014,yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa HALMA pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013sekitar jam 23.30 WIT, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanOktober 2013 bertempat di samping sebuah warung di lokasi Pasar Malam,Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Biak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korbanANDI NURSAHARA.

sampaidengan tanggal 23 Agustus 2014 ; Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan,terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; acess Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan suratsurat yang berkaitandengan perkara ini ; n nne nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nner ne nnn nc nnn Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa di persidangan ; non Menimbang, bahwa telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidanadari Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM85/PRWAK/03

/2014 yang dibacakandan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2014 yang padapokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.

Permenkeu Nomor70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini,maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yangberdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwaPenggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yangmerupakan wilayah hukum Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;Hal. 12 dari 20 hal.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01 / PB / MA/Ill / 2014, Nomor. 03 Tahun 2014, Nomor. 11 Tahun 2014, Nomor. 03 Tahun2014, Nomor Per005 / A/ JA/ 03 / 2014, Nomor. 1 Tahun 2014, Nomor.Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 465/PID.SUS

Perk : PDM29/ Probo/ 03/2014, sebagaimana berikut dibawah ini :DAKWAANBahwa Terdakwa IMAM SISWANTO BIN REJO ROGO, pada hariSenin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di JI. Anggrek, Kel. PilangKec.

deRechtsvordering) tersebut;Hal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2018/PA.Blcn.Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, alat bukti tersebut merupakanalat bukti autentik, sehingga terbukti anak Penggugat dan Tergugat yangbernama Anak lahir

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.12, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

PDM11/TPUL/MTWEH/03/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa AGA DELAKU Als AGA Bin RAHAT terbukti secarasah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penusuksebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang DaruratNo. 12 tahun 1951.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementaradengan

diajukan oleh Penggugatadalah surat keterangan, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang(Kepala Desa/Keuchik Gampong Daboih), yang menerangkan tentang tidakadanya keharmonisan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membinarumah tangga, namun surat tersebut tidak dinazagalling/oenempelan meteraicukup oleh Kantor Pos yang berlaku, sehingga nilai surat bukti tersebut tidaksesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai dan Permenkeu Nomor 70/PMK.03

/2014 tanggal 25April 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan demikian MajelisHakim beralasan mengenyampingkan bukti tersebut dan tidak dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugatsudah dewasa dan sudah bersumpah yang merupakan keluarga dekat (abangkandung) dan tetangga Penggugat, sehingga memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., juga faktayang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor;. tanggal 02Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukanpemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.2; B.Saksi:1. SAKSI I , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal diPutusan Nomor 119/ Pdt.G/2017 /PA. Bjb.

gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeteraicukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata danHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 172/Padt.G/2021/PA.BlicnPasal 3 Ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2020 tentang BeaMeterai serta alat bukti tersebut telah di nazegelen sesuai ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis(P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka pengajuangugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Batulicin telah benar, karenawilayah tempat tinggal Penggugat berada di wilayah yuridiksi(kewenangan relatif) Pengadilan Agama Batulicin;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka diperolehketerangan bahwa

tersebut belum cakap hukum, karenapenetapam ini akan dipergunakan untuk pencairan uang pensiunan,santunan kematian dan tunjangan anumerta serta keperluan lain yangmenyangkut atas nama almarhum Subekti Yuli Yanti binti Supodo diPemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14,tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 TentangTata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuaiketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang BeaMeterai;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan P.5sampai dengan P.14 telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat buktidalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwaHalaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bicnalat bukti surat tersebut telah

Fotokopi Surat Pemberitahuan Halangan Kekurangan PersyaratanModel N8 Nomor 101/Kua.15.9.5/PW.01/7/2020, tanggal O07 Juli 2020,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukanpemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.7;.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang

gugatannyaPenggugat juga telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sertaHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Blicnalat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

BURENI Alias MIKSONdibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);Telah mendengar Permohonandari Terdakwa secara lisan dipersidangan yangpada pokoknya mohon dihukum seringanringannya karena Terdakwa menyesaliperbuatannya;Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidanganyang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan tertanggall7 Juni 2014, No.Reg.Perk: PDM46/OLMS/03

/2014, yang berbunyi sebagai berikutDakwaanBahwa ia terdakwa MIKSON BURENI ALIAS MIKSON pada hari Kamistanggal 17 April 2014 sekitar jam 07.30 Wita dan jam 15.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rt.19,Rw.07Kel.Buraen, Kec.Amarasi Barat,Kab.Kupang atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telahmelakukan Penganiayaan terhadap saksi Yusri Sila, perbuatanperbuatan manamasingmasing saling berhubungan