PENETAPANNomor 0485/Pdt.P/2016/PA.Mtraaa) gad jt At ab) as 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Sahri bin Kirah, tempat lahir di Kuripan tanggal 31 Desember 1958, umur58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Sekolah,pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan PelorMas Il Lingkungan Kekalik Timur RT.001 RW.196,Kelurahan

Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, KotaMataram, sebagai Pemohon ;Iri binti Marinah, tempat lahir di Kuripan tanggal 31 Desember 1958,umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidakSekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di JalanPelor Mas Il Lingkungan Kekalik Timur RT.001RW.196, Kelurahan Kekalik Jaya, KecamatanSekarbela, Kota Mataram, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berklas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il dan saksisaksiDUDUK PERKARAMenimbang

196/Pdt.G/2013/PA.Pdlg

PUTUSANNomor: 196/Pdt.G/2013/PA.PdlgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CeraiTalak yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SDN,KABUPATEN PANDEGLANG, pendidikan terakhir Sl, tempat tinggal diKABUPATEN PANDEGLANG, selanjutnya disebut Pemohon;melawanTERMOHON,

Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SDNKABUPATEN PANDEGLANG, pendidikan terakhir Sl, tempat tinggal diKABUPATEN PANDEGLANG, selanjutnya disebut Termohon ;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi;Telah memperhatikan semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang, Nomor: 196

2017tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;1Menyatakan bahwa Terdakwa RISWANDA ARDHIANSYAH Alias GECOLbersalah melakukan tindak pidana Peredaran Obat Keras tanpa ijinsebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196

bahwa barang bukti dengan nomor /2017/NOFseperti tersebut dalam (l) adalah benar tablet dengan bahanaktifTRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke POLRES Jombanguntuk pengusutan lebih lanjuta karena terdakwa tidak memiliki izin untukmengedarkan pil dobel L (LL) tersebut ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancampidana dalam pasal 196

Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya dibidangtenaga kesehatan ; Bahwa terdakwa menjual pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenangMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan DakwaanTunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196

untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasanobat keras ;Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 196

Menyatakan Terdakwa AMIN GUNAWAN Alias AMIN Bin SAMIRbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidakmemenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009tentang kesehatan dalam Dakwaan Kesatu kami;2.

Sembilan) tablet / 2,0097 gramBahwa terdakwa dalam memperdagangkan obatobatan tergolongdaftar G berupa TRAMADOL HCL dan EXCIMER bukanlah seorangapoteker/tenaga tehnis farmasi sehingga terdakwa tidak memilikikeahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan,pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telahbertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196

swasta sehingga tidak adahubungannya dengan obat tramadol ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenangdalam mengedarkan obat tramadol tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimanadiatur dalam Pasal 196

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sehinggaMajelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatasmemilin langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalamPasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Barang siapa ;2.

sebesar Rp.1.150.000, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karenaHalaman 24 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.merupakan hasil kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, makadinyatakan dirampas untuk Negara ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP,oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebutdiatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan ketentuan Pasal 196

Menyatakan terdakwa Taufik Hidayat alias Gathul bin Hamsyah Juliansyah,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaperedaran obatobatan tanpa ijin, yang diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2.

berupatablet warna putin berlogo "Y" tersebut di atas adalah Negatif (tidakmengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandungTRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G; BB2539/ 2018/ NOF, dan BB2540/ 2018/ NOF berupa tablet kemasanwama silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut di atasadalah Negatif (tidak mengandung' Narkotika/ Psikotropika), tetapimengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

untuk mengedarkan obatobat tersebut, namunkarena ada faktor keuntungan ekonomi, terdakwa tetap melakukan perbuatantersebut, dengan demikian ada faktor kesengajaan dari terdakwa untukmengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memenuhi standar danHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Clppersyaratan keamanan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perobuatanterdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karenaseluruh unsur dalam Pasal 196

Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagaialasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanyang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidanayang setimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 196

penyimpan obat,dan kartu untuk menyimpan uang hasil perbuatannya;Menimbang, bahwa terhadap status barangbarang bukti tersebut akanditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai denganKetentuan Pasal 197 ayat (1) huruf dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan;Mengingat ketentuan Pasal 196

mfHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Clpadalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapimengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar ObatKeras/Daftar G ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun jjin dari pihak yangberwajib dan tanpa menggunakan resep dokter untuk menjual ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obat Hexymer warna kuning berlogomf yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Keduasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo pasal 108 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Alternatifdengan demikian Majelis Hakim akan memilih kemudian mempertimbangkandakwaan yang menurut Majelis terbukti sesuai faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196

Bahan Obat,Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi di Fasilitas PelayananKefarmasian,Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN ClpMenimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yangmengedarkan obat jenis Trihexypenidhil tersebut tidak memenuhi standar danperyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan oleh karena itu terhadap unsur inimenurut Majelis telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196

jo pasal98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan telah terbukti secara sah menurut hukum, makaterdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 jo pasal98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan telah terbukti secara sah menurut hukum, makaterdakwa harus dinyatakan

bersikap sopan dipersidangan;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Clp Terdakwa masih berusia muda dan sangat diharapkan merubahperbuatannya dikemudian hari ; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai denganketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat ketentuan Pasal 196

Menyatakan terdakwa QUWIDUL HAKK1 Bin BAGONG, bersalahmelakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimanadalam Dakwaan Kedua pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan;2.

Berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal PolriPusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab:5647/NOF/2017 tanggai 14 Juni 2017 menerangkan bahwa hasilpemeriksaan barang bukti berupa tablet warna putih logo Ypositif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI,termasuk Daftar Obat Keras;saat Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebutterdakwa

yang termuat dalam Berita AcaraPersidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turutdipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yangterungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwadengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu melanggar Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;atauKedua melanggar Pasal 196

dari 28 halaman Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2017/PN BdwTerdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akandipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternatifdari bentuk dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikanfaktafakta yang terjadi di depan Persidangan sebagaimanatelah diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikandakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadaTerdakwa dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196

biaya perkara ini yang besarnyaakan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukumseperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yangterdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpalHalaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2017/PN Bdwdengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkanTerdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannyatersebut;Memperhatikan ketentuan Pasal 196

tersebut dengan keuntunganHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mamyang diperoleh terdakwa dari obat yang sudah terjual sekitar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah).Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan dan tidakmemiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan ataumemperoduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 196 UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Subsidair:Bahwa ia

kegiatan dalam menyaluran obat harus sesuai degan CDOB(Cara Distribusi Obat Yang Baik) yang bertujuan untuk memastikan mutusepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuanpenggunaannya;Bahwa obatobatan yang telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dandilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izinedar (melanggar pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan) dan tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan (melanggar pasal 196

dimaksud dalam Pasal 108dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000, (Seratus jutarupiah);Bahwa dalam mengedarkan obatobatan jenis Trihexyphenidyl Terdakwamenggunakan sachet kecil flip yang tidak sesuai dengan UndangUndang RINo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan :Pasal 98 ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpananpengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Pasal 196

ditetapkan agar barangbukti tersebut, dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

KHOMARUDIN BIN RIDOI, telah terbuktibersalah melakukan tidak pidana Tanpa Hak dan Kewenangan MelakukanPekerjaan Kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam Dakwaan Kesatu.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. KHOMARUDIN BIN RIDOI,dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan lamanya pidanatersebut dikurangi selama masa tahanan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan.3.

Khoirudin Bin Ridoi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.ATAUKedua:Bahwa ia Terdakwa M. KHOMARUDIN Bin RIDOI, pada hari Jumattanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu laindalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat dalam rumah terdakwa di JalanHang Tuah Gg.

KHOMARUDINBIN RIDOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggarPasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengandemikian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatanterdakwa telah memenuhi semua rumusan tindak pidana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu haruslah dinyatakanterbukti dan dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena

seluruh unsur dalam Dakwaan kesatuPasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telahterpenuhi maka, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan KewenanganMelakukan Pekerjaan Kefarmasian.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dinyatakantelah terbukti bersalan melakukan perbuatan pidana sedangkan selamapemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaafmaupun alasan pembenar

lebih lama dari masa tahanan yang telahdijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani olehterdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akanditentukan statusnya dalam amar putusan.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dandihukum maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat Pasal 196

mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FITRI YADI als PAPAP bin MADANI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 196

Perbuatan terdakwa FITRI YADI als PAPAP bin MADANI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.

Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas memilin langsung dakwaankedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut ;1.

(2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatanmelarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmengedarkan obat;Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan tanpa petunjukpenggunaan, diedarkan tanpa batasan dan oleh orang yang tidak memilikikeahlian atau pengalaman dibidang farmasi termasuk dalam tidak memenuhistandar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan demikian unsur initelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

lagi perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim pidanasebagaimana dalam amar putusan yang dirasa lebih tepat dan memenuhi rasakeadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang pekerja swastadan tidak memiliki kKewenangan dalam mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat kerasTRIHEXYPHENIDYL HOLY yang tidak memiliki izin edar.Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diataur dan diancampidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Hal. 11 dari 36 HalPutusan No. 180/PID.Sus/2018/PN.TGTMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan

Bahwa terdakwa mengetahui dalam mengedarkan sediaan farmasiharus memiliki keahlian dan ijin dari pihak yang berwenang namunterdakwa tetap menjual obat keras jenis Trinexyphenidyl Holy untukmendapatkan keuntungan dan obat yang terdakwa jual tidakmemiliki ijin edar;Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secaraAlternatif yaitu dalam dakwaan KESATU terdakwa didakwa melanggarpasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Kesehatan AtauKEDUA terdakwa didakwa melanggar 196 UU RI No. 36

memilih salah satu dari dakwaan tersebut untukdipertimbangkan terlebin dahulu) sesuai dengan faktafakta yangterungkap di persidangan, dan apabila dakwaan yang dimaksuddinyatakan terbukti menurut hukum maka dakwaan selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan Faktafakta hukum = yangdikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jikadalam menilai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkandakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 196

maka menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsur dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan/atau persyaratan keamanan,' khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3), dengan demikian unsur kedua inipun telahterpenuhi menurut hukum;Hal. 31 dari 36 HalPutusan No. 180/PID.Sus/2018/PN.TGTMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka semua unsur Pasal 196

warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.e Uang tunai sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya dandijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwaharuslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;Mengingat, Pasal 196

~nom Bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan multu.Perbuatan yang dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang KesehatanAtau KE TIGA Bahwa ia terdakwa DIDIK ISWANTO als. JEMBLING Bin SLAMET ARIADI, pada hariSenin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 08.00 wib atau setidaktidaknya pada suwatuwaktu yang masih termasuk waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah Dsn.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaanalternatif yaitu :Dakwaan Pertama bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;ATAUDakwaan Kedua bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 196

mengetahui dengan apa yang dilakukannyadan Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak boleh dilakukannyakarena untuk mengedarkannya harus ada izin dari pihak yang berwenang baik dariPemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat sedangkan terdakwa bukanlah dokter atauapoteker yang mempunyai kemampuan dibidang kedokteran ataupun kefarmasiansehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsurunsur ini;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196

baikalasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 196

buktitersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

Bag. persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan , dan mutusebagaimana dalam dakawaan alternatif kedua Pasal 196 Jopasal 98 ayat(2) Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYANTO , denganpidana penjara selama 5(lima ) bulan dengan perintah supayaterdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah ) subsidair 1 ( satu ) bulan kurungan ;3.

Bag.menunjukan obat tradisional tersebut tidak memenuhi persyaratan ataustandar mutu yang ditetapkan, karena berdasarkan Permenkes No. 7tahun 2012 Obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yangmerupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;eanennnn Perbuatan terdakwa TRIYANTO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan .Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum , Terdakwatelah mengerti dan

Bag.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbankan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yan didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1)Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau KeduaPasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut

Umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang berdasarkanfakta dipersidangan telah terbukti yaitu pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ,yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

menginsyapiakan perbuatannya, demikian halnya terhadap diri terdakwa yang sudahmenyadari akan kesalahannya dan lagi pula terdakwa sebagai KepalaKeluarga, maka wajarlah diterapkan ketentuan pasal 14 a KUHP tentanghukuman bersyarat ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menurut Majelis telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum yang kedua ;Memperhatikan, Pasal 196

sebagai dosen tetap Yayasan diUIY pada tanggal 2 November 2007 oleh Rektor ULY dan YDB Iptek sertadinyatakan tidak ada hubungan hukum oleh Disnaker Sleman, ternyata secarasepihak YDBIptek belum mencoret atau belum mengeluarkannya nama sayadalam daftar dosen tetapnya dan masih memperkerjakan saya secara sepihaksebagai dosen tetapnya dengan bukti tanggal 12 Mei 2008 Rektor UTY secaratertulis melalui wakilnya melaporkan ke Pemerintah Pemerintah Indonesiamelalui Kopertis V Yogyakarta dengan Nomor Surat: 196

Dalam hal ini YDBIptek dan Rektor UTY jelasjelas merugikan saya secara immateriil dengan melakukan perbuatan tidakmenyenangkan dan melakukan pencemaran nama baik terhadap saya;Benar pada tanggal 12 Mei 2008 Rektor UTY Yogyakarta melalui wakilnyamengirim surat ke Kopertis V Nomor 196/UTYR/1/V/2008 dan melaporkanbahwa Wahyu Raharjo dengan NIDN 0502056501 masih sebagai dosen tetapnyadi Program Studi Manajemen UTY, laporan itu tidak benar atau palsu, yangberarti Surat Nomor 196/UTYR/1/V/2008 adalah surat

Menyatakan sah dan berharga surat yang dikeluarkan oleh antara lain terdiri:a=> ga.Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Nomor565 /0762;Direktorat Akademik Ditjen Dikti Nomor 0241/D2.5/2008;Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.03.0466;Rektor UTY Nomor 621/UTYR/0/XI/2007;Wakil Rektor UTY Nomor 196/UTYR/I/V/2008;Yayasan Dharma Bhakti Iptek Nomor 09/SK/YDBI/IV/1998;Yayasan Dharma Bhakti Iptek Nomor 026/YDBIPTEK/KK/X/2003;Yayasan Dharma Bhakti Iptek Nomor Nomor 009/YDBIPTEK

melanjutkan pemeriksaan gugatan Pengugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telahmemberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2009/PN Yk., tanggal 7 April 2010, denganamarsebagai berikut:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:14e Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian:Menyatakan sah dan berharga surat yang dikeluarkan oleh antara lain:Direktorat Akademik Ditjen Dikti Nomor 0241/D2.5/2008;Rektor UTY Nomor 621/UTYR/0/X1/2007;Wakil Rektor UTY Nomor 196

196/Pdt.P/2012/PA.Sda

PENETAPANNomor : 196/Pdt.P/2012/PA.SdaBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal diKecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagai PEMOHON;e Pengadilan Agama tersebut ;e Setelah membaca berkas perkara;

e Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Agustus2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terdaftar dalamregister perkara Nomor : 196/Pdt.P/2012/PA.Sda. telah mengemukakan hal hal sebagaiberikut :1.

Penggugat ;Melawan TergugatPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register nomorNomor : 3549/Pdt.G/2014/PA.Sby, tanggal 08 Agustus 2014 telahmengajukan halhal sebagai berikut:1Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2002berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 196

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 196/23/V/2002 tanggal 28 Mei2002 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama KecamatanLakarsantri, Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya,bermaterai cukup, diberi tanda (P1);2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telahdicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberitanda (P.2); ;3.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 21 Oktober 1991 yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugansesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/42/X/1991tanggal 21 Oktober1991; . Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohontelah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggaldirumah termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernamaa. ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur : 15 tahunb.

para pihak olehMediator tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan denganpembacaan surat Permohonan Pemohon~ yang isinya tetapdipertahankan olehPemohon ; errr eeeBahwa, atas dalil dalil permohonan Pemohon tersebut ,Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknyamembenarkan semua dalil dalil permohonan Pemohontersebut; ee een rr eeeeBahwa, untuk meneguhkan dalil dalil permohonan Pemohonitu, Pemohon telah mengajukan bukti bukti dipersidanganI.Surat : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 196

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 20 Mei 2011sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 196/39/V/201 1.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Cilacapsampai Bulan Januari tahun 2012, Badha dukhul dan mempunyaiseorang anak bernama BANGKIT GUSTIN RIYADI Bin SLAMET RIYADIBahwa

Hakim tidak dapat mendamaikan keduabelah pihak dan tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena Termohon tidak hadirdi persidangan; Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan permohonan Pemohon , yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil yang dikemukakannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa: Foto Copy Kutipan Akta nikah yang sesuai aslinya yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Nomor :196

-------------------------------------------

Menyatakan terdakwa MANOGU ELLY NOVITA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan* sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANOGU ELLY NOVITA denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yangtelah dijalani dan Denda sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.5.

Label Review : kemasan (boks) tidak sesuai; Keterangan :Vaksin Palsu.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 196 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan.LEBIH SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa MANOGU ELLY NOVITA pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2016 atau setidaktidaknya padasuatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat bertempat di Toko Obat /Apotek Rakyat Cahaya Medika, Jalan Pasar Kramat Jati

Undangundang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196, menyatakanSetiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 92) dan ayat (3) dipidanandengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).c.

Dengan sengaja melakukan kegiatan produksi danpenyaluran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat danmanfaat serta mutu merupakan tindak pidana sesuai pasal 196 UU KesehatanNomor 36 Tahun 2009;Dengan sengaja melakukan kegiatan produksi dan penyaluran Obat TidakTerdaftar (Barang bukti vaksin WHavrix, Pediacel dan Engerix dengankandungan dan komposisi sesuai dokumen hasil uji Badan POM) merupakantindak pidana sesuai pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.SdriNURAINI tidak memiliki

Dengan sengajamelakukan kegiatan produksi dan penyaluran obat yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, khasiat dan manfaat serta mutu merupakan tindakpidana sesuai pasal 196 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;Dengan sengaja melakukan kegiatan produksi dan penyaluran Obat TidakTerdaftar (Barang bukti vaksin WHavrix, Pediacel dan Engerix dengankandungan dan komposisi sesuai dokumen hasil uji Badan POM) merupakantindak pidana sesuai pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;Bahwa Sdri.