PUTUSANNomor 1142 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SECURINDO PACKATAMA INDONESIA, yang diwakilioleh Direktur Utama, Rustam Rachmat, berkedudukan di JalanMangga Dua Abdad, Nomor 14, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dra.

Membebankan biaya perkara kepada Negara yang sampai hari iniditetapkan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 28 April 2021 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana

Pst. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Mei 2021;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi

SusPHI/2021bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SECURINDOPACKATAMA INDONESIA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 375/Pdt.SusPHI/2020/PN Jkt.

PUTUSANNomor 4/Pdt.SusPHI/2020/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrialpada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara antara:Triyono, Kelahiran Tarakan 21 April 1959, Lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan JendralSudirman RT 01 No 38 Kelurahan Karang Anyar KecamatanTarakan Barat Kota Tarakan

Tarakan Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;Setelah mendengar keterangan Tergugat;Setelah mendengar keterangan Saksi Penggugat;Setelah mendengar keterangan Saksi Tergugat;Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Padt.SusPHI

/2020/PN SmrTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 30Desember 2019 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada DinasKetenagakerjaan dan Perindustrian Pemerintah Kota Tarakan dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 9 Januari 2020, dibawah Register Perkara Nomor4/Pdt.SusPHI/2020/PN Smr, telah mengemukakan halhal pada pokoknyasebagai berikut:1.Bahwa tanggal 18 Oktober 2010 Penggugat diterima

Industrial (UU RINo. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial).19.

Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindamenghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohonkepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidangdalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusanhakim yang amarnya sebagai berikut :a eeesen seen eneeE ten MENGADILI ta

PUTUSANNomor 52 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ICHLAS, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diRegency Melati Mas Blok B2 Nomor 56, Serpong, BumiSerpong Damai (BSD), Tangerang Selatan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT.

Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat yang lain, mohon sekiranyauntuk memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 2 dari 8 hal.

Nomor 52 PK/Padt.SusPHI/2018Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan putusan Nomor 240/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 September2014, yang amarnya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugatmelanggar ketentuan Pasal 62 jo Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003; Menyatakan putus hubungan kerja antara

Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI.PN.JKT.PST jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 240/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2014;3.

PUTUS ANNomor 457 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT ALFA KARSA PERSADA, berkedudukan di JalanSemarang Blok B3 KBN Marunda, Jakarta Utara, diwakilioleh Sugiarto Perwata, selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Frans M.T. Butarbutar, S.H.

industrial, berdasarkan ketentuanPasal 151 ayat (3) Undang Undang Ketenagakeriaan;12.Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat ternhadapPenggugat pada tanggal 12 Desember 2014, tanpa memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, sesuaiPasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja tersebut adalahbatal demi hukum;13.Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugatdinyatakan batal seluruh upah beserta hakhak

Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti tertulis yang disampaikankedua belah pihak, maka Mediator Hubungan Industrial dapatmemberikan pendapat dan pertimbangan hukum atas penjelasandari kedua belah pihak;3. Bahwa, dalam sidang mediasi, Mediator Hubungan Industrial telahmencoba dan berupaya kepada belah guna mencapai penyelesaiansecara musyawarah mufakat dan kekeluargaan, namun kedua belahpihak tetap dengan pendiriannya sehingga tidak ada titik temu;Halaman 10 dari 22 Hal. Put.

Bahwa, mengingat tidak tercapainya kesepakatan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial antara pekerja dengan pihakperusahaan PT Alfa Karsa Persada, sesuai dengan ketentuan Pasal13 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka MediatorHubungan Industrial mengeluarkan anjuran secara tertulis terhadapkedua belah pihak;.

Hal ini membuktikan bahwaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan yaitu tidak memberikan pertimbangan yangcukup dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karenanyaadalah berdasar apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cqHalaman 19 dari 22 Hal. Put.

PUTUSANNomor 47/Pdt.SusPHI/2017/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindayang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial padatingkat pertama telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:EVI SOFIYAN, Pekerjaan Swasta (Security), Tempat Tgl/Lahir: Samarinda, 29September 1977, Agama Islam, Jenis Kelamin : LakiLaki, Alamat :JI. Sultan Sulaiman Pelita 3 RT. 12 No. 32 Kel.

Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda memutus sebagai berikut :Poin 2: Menghukum dan mewayibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon.Uang penghargaan masa kena, uang penggantian perumahan danpengobatan dan upah selama proses penyelesaian perselisihan diPengadilan Hubungan Industrial dengan perincian sebagai berikut :Masa Kerja 2 Tahun 1 BulanPesangon 2X 3Rp 2.256.000 Rp 13.536.000, Perumahan dan Pengobatan 15% X Rp 13.536.000, Rp 2.030.400, Cuti yang belum diambil12/25 x Rp 2.256.000, Rp 1.082.880

Bahwaselebihnya, dalildalil Penggugat terkait tuntutan BPJSKetenagakerjaan dan pencairanya adalah bukan merupakankompetensi dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa danmengadilinya. Hal ini adalah sebagaimana termaktub dalam ketentuanPasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangberbuny/i : Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :a Perselisihan hak ;b.

Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya.Hal ini adalah sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 UndangUndang R.I Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial yang berbunyi : Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :a.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada HariSelasa 31 Oktober 2017 oleh kami Edy Toto Purba, S.H.,M.H. sebagai KetuaMajelis dan Ignatia Kasiartati, S.H.,M.H serta M.Mariyanto, S.E.

industrial terkaitperselisihan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat,seharusnya Tergugat terus melakukan kewajibannya membayar upahkepada Penggugat dan tetap mengiizinkan Penggugat bekerja padaTergugat sebelum lembaga hubungan industrial mengeluarkanpenetapannya atas perselisinan yang terjadi, oleh karena dalam memutushubungan kerja tersebut Tergugat telah melanggar ketentuan yang berlakuHalamang9 dari 25 hal.Put.Nomor 945 K/Pdt.SusPHI/2016 apalagi ketidakhadiran Penggugat bekerja

Industrial pada Pasal 1 yangberbunyi:Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan Khusus yang dibentukdi lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili danmemberi putusan terhadap perselisinan hubungan IndustrialKemudian pada Pasal 2 disebutkan pula:Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:a.

Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satuperusahaan;Bahwa tentang persoalan pelaksanaan RUPS(Rapat Umum PemegangSaham) dalam perusahaan milik Tergugat bukan termasuk dalam sengketaPengadilan hubungan Industrial yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian perselisinan Hubungan Industrial tersebut di atas;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 sampai halaman 11disebutkan:Bahwa ..... atas perselisihan yang terjadi, apalagi hingga saat ini punPenggugat masih

Nomor 13/PHI.G/2016/PN BJM. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasintersebutpada tanggal 16 September 2016;Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 27 September 2016telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT EBIMAS BESARtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Banjarmasin Nomor 13/PHI.G/2016/PN.Bjm. tanggal 22Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI:1.

Menyatakan tidak sah / batal Penyitaan eksekusi tanggal 2 Desember 2013 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tersebut sepanjang mengenai barang barang bergerak milik Pelawan sebagaimana tercantum dalam petitum di atas ; 6. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya ;II.

ASIA JAYA INDAH, berkedudukan diJalan Melawai IX Blok M Jakarta 12160, maka gugatanPelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena NebisIn Idem ;D Bahwa Gugatan Pelawan, Kedaluwarsa, oleh karena :1 Bahwa oleh karena Pelawan tidak menggunakan haknya, sebagaimanadimaksud ketentuan dalam Pasal. 1948 b KUH Perdata BW, sejak terjadiPerselisihan Hubungan Industrial antara Terlawan Penyita dengan TerlawanTersita, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, mulai dari Perkara

Industrial, sebagaimana diatur didalamUndang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo, UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial, selakuPengadilan yang mengetahui duduk perkara aquo, oleh karena yangmembuat Penetapan Sita Eksekusi terhadap Objek adalah PengadilanHubungan Industrial, yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan HubunganIndustrial ;Bahwa yang di gugat oleh Pelawan adalah orang yang

Jurusita pada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 7 November 2013 Nomor : 26/Eks/2013/PHI.Sby.Jo.

Industrial, akan tetapi materi perlawanan pihakketiga tersebut menyangkut kepemilikan dan bukan sengketa HubunganIndustrial lagi, dan proses Sita Eksekusi tersebut diletakkan tanpa melibatkanHakim Ad.Hok Pengadilan Hubungan Industrial maka Hakim PengadilanNegeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksan dan mengadili perkara aquo dan bukan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (vide Hasil Rapat Kerja27Naional Mahkamah Agung RI tanggal 4 Agustus 2008), dengan demikianeksepsi tentang hal tersebut harus

Bahwa proses penyitaan eksekusi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yaituPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telahmelakukan Tegoran (Aanmaning) kepada Terlawan Tersita 2 (dua) kali berturut turut akan tetapi diabaikan oleh Terlawan Tersita, seharusnya Telawan Tersitamenjelaskan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya bahwa barang barang tersebut milik Pelawan, akan tetapi justru dalampekara perlawanan No.: 1025/Pdt.Plw/2013/PNSby.

PUTUSANNomor 2/Pdt.SusPHI/2019/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Acehyang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalamtingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :DEFRION HERRY, kewarganegaraan Indonesia dengan alamat tempat tinggalJI.

Dengan telah dikeluarkannya surat anjuran tersebutPutusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bna.Halaman 5 dari 39 halamanPENGGUGAT melalui kuasannya telah pula melayangkan surat jawabanpenolakan terhadap anjuran/risalah tersebut dan menuntut penyelesaianperselisinan PHK tersebut pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, UU No.2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.11.Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, gugatan ini didaftarkan

diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,mengingat domisili atau tempat dimana PENGGUGAT bekerjamerupakan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banda Aceh, untuk memeriksa perselisihan hubungan industrialantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana diatur dalamPasal 5, Pasal 14 UU No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.C.KOMPENSASI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT ATAS PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT1.

Industrial di jelaskan secaraformal bahwa jenis Perselisihan Hubungan Industrial hanyaberwenang tentang Perselisihnan Hak, Perselisihan Kepentingan,Perselisihan Pemutusan Kerja (PHK) dan Perselisihan antarSerikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan;Bahwa adanya Pengurus dan anggota SPHPH = seringmendapatkan perlakuan yang tidak baik dan intimidasi dariTergugat bukanlah merupakan kewenangan PerselisihanHubungan Industrial sebagaimana UU No. 21 Tahun 2004 TentangPPHI, melainkan diatur

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;DALAM REKONVENSI : Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, padahari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh kami, CAHYONO, S.H.

P UTUSAN.No. 05/PDT.SUSPHI/2017/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yangmengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama : HARYANTO UTOMO ;Umur : 48 Tahun ;Kewargaan Negara: Warga Negara Indonesia ;Jabatan : Pekerja Distributor MLM ID 89151200.

Industrial bab IV Penyelesaian PerselisihanMelalui Pengadilan Hubungan Industrial, Bagian Kesatu.

BANDUNG JAYA dan Sdr.Haryanto Utomomemberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh)hari setelah menerima anjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atautidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan kePengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;Bahwa Penggugat dalam perkara ini sama sekali TIDAK DAPAT MENERIMAAnjuran Disnaker Kota Bandung, dan bermaksud mencari keadilan denganmengajukan Gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial

PETITUM:Berdasarkan halahal yang telah diterangkan dan diuraikan dalam Posita,mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, KelasIA Bandung, berkenan memutuskan:PRIMER:171. Menyatakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, Kelas IABandung adalah Pengadilan yang berwenang mengadili;2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Perselisihan Hakdengan Tergugat I,Il, Il;4.

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungtelah dimediasi oleh Mediator perselisihan hubungan industrial Dinas TenagaKerja Kota Bandung sehingga gugatan telah memenuhi syarat untuk diajukansebagai gugatan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana dimaksud Pasal83 Undangundang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P 1 s/d P 11 dan tidakmenghadirkan

Bahwa Penggugat memiliki kKewajiban kepada Tergugat berupapembayaran hak pemutusan hubungan kerja sesuai PutusanPengadilan Hubungan Industrial No. 16/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Gsktanggal 11 Desember 2017 juncto Putusan Mahkamah Agung No.388K/Pdt.SusPHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde, sejumlah Rp63.228.038 (Enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ributiga puluh delapan Rupiah).7.

Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untukmenunda pembayaran atas hak Tergugat berdasarkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial No. 16/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Gsktanggal 11 Desember 2017 juncto Putusan Mahkamah Agung No.388K/Pdt.SusPHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde.2.

TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT :> Bahwa obyek dalam perkara aquo adalah termasuk dalamlingkup perselisihan hubungan industrial, Karena posita/alasanalasan diajukannya gugatan oleh Penggugat merupakan lingkupperselisinan hubungan industrial yang menjadi kewenanganPengadilan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat,sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadiliperkara aquo dan seharusnya hal tersebut menjadi satu bagiandengan Gugatan Penggugat dalam perkara NO:16/Pdt.Sus.PHI/2017

juncto Putusan Mahkamah Agung NO.388 K/Pdt.SusPHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap ditangguhkan terlebih dahulu, ... daliltersebut jelas merupakan pengakuan Penggugat bahwaperkara yang diajukan pada saat ini adalah merupakankewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).> Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 2 UU PHIyang meliputi :1.

Industrial pada Pengadilan Negeri GresikNO. 16/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Gsk tanggal 11 Desember 2017 junctoPutusan Mahkamah Agung NO. 388 K/Pdt.SusPHI/2018 tanggal 23 Mei2018 yang telah berkekuatan hukum tetap mengakomodasi kepentingan308 Tergugat, sehingga apabila Penggugat meminta agar putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik NO.16/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Gsk tanggal 11 Desember 2017 juncto PutusanMahkamah Agung NO. 388 K/Pdt.SusPHI/2018 tanggal 23 Mei 2018yang telah berkekuatan

PUTUSANNO. 2/Pdt.SusPHI/2019/PN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadiliperkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :Yayasan Pendidikan Sorowako , berkedudukan di Sorowako, Jin.

Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar Klas 1A Khusus pada tanggal 17 Januari 2019 dalamRegister Nomor 2/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mks, telah mengajukan gugatan yang padapokoknya sebagai berikut :1.

Industrial.

Industrial Cq.

industrial ;Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat padaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Klas !

Nomor 869 K/Pdt.SusPHI/201715.16.17.18.19.20.antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat memintabantuan Disnaker Pemkab Jember sebagaimana tersebut dalam SuratPenggugat Nomor B. 799/KCXVI/UMU/02/2015, tanggal 9 Februari 2015perihal Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/PHK (bukti P17);Bahwa sidang Mediasi yang dipimpin oleh Mediator Sdr. M. Yasin, S.Sos.

Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa sebagai pekerja, Tergugat PHK mempunyai hakhak yang tetapakan diperhatikan dan dibayar oleh Penggugat sesuai Perjanjian KerjaBersama (PKB) dan S.27DIR/SDM/05/2005, tanggal 13 Mei 2005 tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Mediator memberikan Anjuran dengan Nomor SuratAnjuran 567/1617/421/2015, tanggal 7 September 2015;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;2.

dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 15 Desember 2016;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telahdisampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 10 Februari2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a

Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut di atas, putusan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial jelas menunjukkan inkonsistensi, sehinggapada akhirnya Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukumnya.

PUTUSANNo. 762 K/Pdt.Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisinan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1. ARIEF MAKSOEM RISWIYANTO, selaku Pemilik dariPerusahaan Jepara Carving Centre, bertempat tinggal diJalan RMP Sosrokartono Rt. 36/Rw.

Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang padapokoknya atas dalildalil :Hal. 1 dari 18 hal.

a quo belum memenuhi syarat untuk diajukan dandiperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.16/G/2008/PHV.Smg. tanggal 22 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.2sMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang melakukan PemutusanHubungan Kerja secara sepihak dan tidak memberikan apa yang menjadiHak

tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiVTergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang telah salah/keliru dalam Menerapkan atau Melanggar Hukumyang berlaku.Hal. 8 dari 18 hal.

Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang yang menjatuhkan Putusan a quo lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yangmengancam kelalaian itu denga batalnya Putusan yang bersangkutan.Bahwa pemeriksaan atas Perkara a quo harus berpedoman pada Ketentuansebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.

PUTUS ANNomor 783 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Kecil RT 010RW 008 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada RudiantoManurung, AMd., S.H., CLA., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Komplek Maya Indah Jalan Kramat

Nomor 783 K/Padt.SusPHI/2016 2012 1.529.520 1.529.5202013 2.200.000 2.200.0002014 2.441.000 2.441.000Jumlah 15.426.657 Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adaverzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (ultvoerbaar bijvoorraad);Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatanrekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:1.

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor55/Srt.Kas/PHI/2016/PN Jkt.Pst. juncto Nomor 276/Pdt.SusPHI/2015/PNJkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memorikasasi yang memuat keberatankeberatan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 2 Mei 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal11

PUTUSANNomor : 15/Pdt.SusPHI /2016/PN.Gto.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :Suratno Salawali, Tempat Tanggal Lahir Bualemo, 02 September 1980 alamatDusun Bendungan Desa Monas Kecamatan Monano KabupatenGorontalo Utara Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini diwakilioleh kuasanya Warsito

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selama PutusanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan hal ini menjadi pukulanbagi keluarga Penggugat.14.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak penggugat sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,Mohon Putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidakmengajukan replik dan juga Tergugat dan tetap gugatan dan jawabannya.

(seratus lima puluh juta rupiah) dihubungkan dengan pasal 58 UndangUndangNo 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, makaGugatan tidak dikenakan biaya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulanbahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara.Mengingat dan memperhatikan undangundang nomor : 2 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UndangundangNomor : 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan serta perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara

PUTUSANNo. 115 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :ALFIZAR, bertempat tinggal di JI. Tebet Timur DalamII/L No. 2A, Jakarta Selatan 12820, dalam hal inimemberi kuasa kepada : VIRZA ROY HIZZAL,SH.MH. dan kawankawan, Advokat berkantor di JI.H. Juanda No. 63A Ciputat 15412;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPT.

Bahwa gugatan diajukan belum lewat batas waktu 1 (satu) tahunsejak awal perselisihan PHK di mana merupakan batas waktuakhir pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugatyaitu satu tahun sejak disampaikan PHK oleh Tergugat yaknitanggal 23 Agustus 2007, sehingga gugatan dapat diperiksaoleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat;2.

Apabila dapat menerima anjuran ini maka mediator akanmembantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Hal. 4 dari 21 hal.Put.No. 115 K/Pdt.Sus/20092.

Apabila tidak dapat menerima anjuran ini maka para pihakdapat mengajukan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengantembusan ke Mediator;15.Bahwa atas anjuran di atas, Penggugat menolak anjurantersebut yang kemudian mendaftarkan gugatan ini kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat;ll. ALASANALASAN PENOLAKAN PHK.A.

Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 216/PHI.G/2008/PN.JKT.PST. yang dalam amarputusannya berbunyi sebagai berikut:1.

SPUTUSANNomor 70/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihnan hubungan industrial padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:SUKMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT EkaJaya Multi Perkasa, Alamat Desa Linggar Jaya KelurahanLinggar Jaya Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat,Provinsi Sumatera

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangpada tanggal 7 Mei 2019 dalam Registrasi Nomor 70/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.

Bahwa oleh karena halhal yang disampaikan oleh PENGGUGAT telahberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, MAKA telah berdasarkanhukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1A Palembang Menyatakan putusan dalam perkaraini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), meskipun adaupaya hukum yang dilakukan TERGUGAT,Berdasarkan uraianuraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Cq

Maka kita lihak halhaltersebut diatas Perselihan Hubungan Industrial (Perselisinan Hak)tidak terjadi.7.

Industrial dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 199 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmemeriksa dan memutus perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara :TIURMA AGUSTINA HARAHAP, warga negara Indonesia, yang beralamat diCiledug indah II D.IV / 13 RT/RW : 006 /009 Pedurenan Karang TengahTanggerang Banten, Dalam hal ini memberikan kuasa

tersebut, padatanggal 12 Desember 2017 Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatanmelakukan panggilan Sidang Mediasi pada tanggal 27 Desember 2017melalui Surat Nomor: 6114/1.835.3(vide bukti P5);13.Bahwa atas pencatatan perselisihan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 02 Januari 2018 DISNAKER JAKSEL melakukan panggilan SidangMediasi II (kKedua) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 melalui SuratNomor:03/1.835.3 (vide bukti P6);14.Bahwadalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tersebut

, padatanggal 14 Februari 2018 DISNAKER JAKSEL melalui Surat Nomor: 683/1.835.1, mengeluarkan Surat Anjuran yang dengan DITERIMA olehPENGGUGAT melalui Surat Jawaban atas Anjuran Nomor: 07/LPPLF/I/2018 tanggal 27 Februari 2018 (vide bukti P7), namun pihakTERGUGAT menyatakan MENOLAK Anjuran tersebut;15.Bahwa karena perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukanupaya Bipartit dan Tripartit sebagai diatur dalam Undang Undang lembagapenyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak

).Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepadaPengadilan perselisihan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat,berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hariSenin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, Taryan Setiawan, S.H.,M.H.

PUTUSANNomor 86/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihnan hubungan industrial padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:1.

kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18Juni 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang pada tanggal 11 Juli 2019 dalam Registrasi Nomor 86/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa dalam gugatan ini, yang digugat oleh PENGGUGAT adalah mengenaitindakan Pemutusan Hubungan

Pilg.akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 13 Tahun = 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM PROVISIMenolak Provisi Para Penggugat tersebut;DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard)2.

Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara a quo sebesar Rp146,000.00 (seratus empat puluh enam riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hariSelasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Kami Hotnar Simarmata,S.H.,M.H., sebagaiKetua Majelis, Haryanto, S.H.,M.H., dan Tarsidi, S.H.

., masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor86/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg. Tanggal 11 Juli 2019, putusan tersebut diucapkanpada hari Selasa tanggal 5 November 2019 dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,Eka Susanti, S.H.

Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

Pihak Penggugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 30Maret 2012 pada intinya menerima Anjuran yang diputuskanDinsosnakertrans Kota Mataram dengan pertimbanganAgartidak berlarutlarut serta adanya niat dan itikad baik dalampenyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan damai(surat jawaban terlampir) ;B.

PHI.PN.MTR. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram tersebut pada tanggal 25 Juli 2012 ;Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 27 Juli 2012 telahdisampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Mataram

Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tidak salahmenerapkan hukum dalam putusannya a quo ;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dan benar dalammenerapkan hak pensiun Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuanPeraturan Dana Pensiun dalam surat Keputusan Direksi pelaksana AJBBumiputera 1912 No.

SKL.19/DIRPEL/93 yang ditetapkan tanggal 18 November1993 karena Penggugat pensiun dalam usia 56 tahun pada tanggal 28 Februari2010, dan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang diterapkan olehPengadilan Hubungan Industrial a quo telah sejalan atau tidak bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 167 UndangUndang No.13 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram dalam perkara ini tidak bertentangan