LAROS PETROLEUM yang memiliki izin usaha niagaumum dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor41//IU/ESDM/PMDN/2016 membeli 20.000 liter solar industri/nonsubsidiseharga Rp.129.704.450 ( Seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empatribu empat ratus lima puluh rupiah ) dari PT.PERTAMINA PATRA NIAGAsesuai dengan Purchase Order ( PO ) Nomor : 079/POHSD/LAROSPATRAMEDAN/IV/2017 dan Delivery Order (DO) nomor 40184908043, 40184908042, 40184908041 tanggal 22 April 2017 dengan penerima order atas

PUTRA FAJARJAYA, PT SAMIMAWON JAYA dan PT FAJAR BERLIAN tidak memiliki IzinUsaha Pengangkutan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,memberikan uang jalan sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus riburupiah) yang berasal dari uang pribadinya kepada armada (Sopir) yang akanberangkat menyalurkan solar industri/nonsubidi ke PT ANJ AGRI SiaisTapanuli Selatan, dengan rincian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk armadabermuatan 10.000 liter, dan ada yang Rp.2.100.000 (dua juta seratus riburupiah

Polisi BK 8458 XC;1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 03/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal25 April 2017;1 (satu) lembar Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRepublik IndonesiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak danGas Bumi, Kode Izin Usaha : 05.AD.03.20. (08.09.11).1008;1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Penambahan Armada Izin UsahaPengangkutan BBM melalui Darat No. 315/PFB/PM/X1/2015;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Permohonan Penambahan ArmadaIzin Usaha Pengangkutan BBM melalui

DO40184908041, tanggal 25 April 2017; 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 02/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal25 April 2017; 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 03/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal25 April 2017;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2018/PT MDN1 (satu) lembar Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRepublik IndonesiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak danGas Bumi, Kode Izin Usaha : 05.AD.03.20. (08.09.11).1008; 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Penambahan Armada

DO : 40184908041, tanggal 25 April 2017; 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 02/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal 25April 2017; 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Nomor : 03/MDN/LAROS/IV/2017, tanggal 25April 2017; 1 (satu) lembar Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, KodeIzin Usaha : 05.AD.03.20. (08.09.11).1008; 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Penambahan Armada Izin UsahaPengangkutan BBM melalui Darat No. 315/PFB

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Kantor Cabang Ajibarang
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI, cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
3.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah (Cabang) Purwokerto

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, C.q. Direktorat Jenderal Bina Marga c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Pengadaan Tanah Jalan Tol Ciawi - Sukabumi I
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Bahwa TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara /Pejabat Pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnyadisebut UU No. 51/2009) jis Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAdministrasi Pemerintahan

Bahwa upaya administratif dalam melaksanakan Penyelesaian KasusPertanahan adalah Pengaduan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) PMNA No. 11/2016 yang berbunyi:(1) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkanPengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik darimasyarakat.(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKepala Kantor Pertanahan secara

tertulis, melalui loket pengaduan,kotak surat atau website Kementerian.(3) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian, berkasPengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.20.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas,s PENGGUGAT melaluiKuasa Hukum dari Kantor Biro Hukum PARNA KEADILAN mengajukanPengaduan secara tertulis kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNRI berdasarkan Surat Nomor: B/01/UM/VI/2019/KBHPK tanggal 05 April2019 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas TanahHalaman 12 Put.7/G/2020/PTUNMdn(SHM No. 1346 dan SHM No. 1349) yang berlokasi di Jalan Diponegoro,Desa Aek Tolang, Pandan, Tapanuli Tengah selanjutnya disebut Pengaduan;21

PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional No. 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Proses Pengukurantersebut berada di Kantor Pertanahan Kabupaten TapanuliTengah ic. Tergugat ;2. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjukYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.

Pembanding/Tergugat I : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia,
Pembanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT Delapan Inti Power

Penggugat:
I Wayan Jangga
Tergugat:
Irma Sulastri Ana
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pemohon:
Edi Jarwanto
Termohon:
1.Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal SDA cq Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2.Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo (Bupati Ponorogo)
3.Kantor Jasa Penilaian Publik ANDI TIFFANI DAN REKAN

- PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (Sebagai Pemohon) VS - 1. SINORITA, 2. SYAFAWI AR, 3. THAMRUNSYAH, 4. ISKANDAR, 5. MARWA SOMAD, 6. ROZAK, 7. RAHMANI ISTIQOMAH, 8. ZAINAL ABIDIN, 9. ZAINUDIN HULIL, 10. SARIJAN (Sebagai Termohon)

antara para Termohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalildalilpermohonannya tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan suratsuratbukti berupa photocopy yang telah diberi bea meterai secukupnya berupa :1 Photocopy sesuai dengan salinannyaSurat Keputusan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan = RakyatNomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal31 Desember 2014, tentangPengangkatan atasan/pembantu atasan/atasan langsung pejabatperbendaharaan dan pejabatperbendaharaan satuan kerja dilingkungan Kementerian

Palembang Indralaya;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohondan dari jawaban pihak para Termohon, selanjutnya Pengadilan Negeri akanmenguraikan fakta hukum dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Surat KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan atasan / pembantu atasan / atasanlangsung pejabat perbendaharaan dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Kementerian

Penggugat:
1.KURSIAH
2.SILVIA HADRIANI
Tergugat:
ACHMAD BASRI
Turut Tergugat:
2.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN

Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI); Cq; Bapak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Cq; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh
6.14. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kementerian ATR/BPN RI) Cq.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
7.PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO
8.SAAL DUMELA
9.TUESWANDI SECOND PUTRA
10.H. NASRULLAH
11.DIRHAMSYAH ARSYAD
12.ERVIAN
13.CHAIRULLAH ABDULLAH
14.FADHLY ABDULLAH
15.Gubernur Bank Indonesia Cq. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh

No. 475 K/Pid.Sus/2016Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan ganja, Terdakwamenyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin Sama sekali dariKementerian Kesehatan Republik Indonesia;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

di dalamnya terdapat :4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan beratnetto seluruhnya 316,1000 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaansecara laboratoris menjadi seberat 315,3000 gram adalah benar ganja yangterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 8 (delapan) pada lampiranUndang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenisganja, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin sama sekalidari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;DAN KEDUABahwa Terdakwa JAMIL FIRDAUS Bin H.HALIMI pada hari Jumat,tanggal 17 April 2015, sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaktidaknya masihpada waktu

Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenisshabu, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin sama sekallidari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indra (DPO)memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menjual, menjadi perantara dalam jualbeli, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabu tersebut;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN DumBahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

Indra (DPO)memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menawarkan untuk menjual, menjadiperantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabutersebut;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN DumAtas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

memberikan 3 (tiga) paketnarkotika jenis sabusabu kepada Terdakwa;Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabusabu dari Sadr.Indra (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Joker (DPO)Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dumdengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwamemperoleh keuntungan berupa paket sabu untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam penjualan sabu ini baruselama 1 (satu) bulan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian

Indra(DPO) adalah untuk dijual Kembali kepada Saudara Joker (DPO) denganharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperolehkeuntungan berupa paket sabu untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menjual, menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabu tersebut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika No.

dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembanganilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2)menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijindari Kementerian

PERKEBUNAN NUSANTARA II
2.KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Wilayah Sumatera Utara Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
2.kementerian agraria dan tata ruang/Badan pertanahan nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Cq.

Umum dan Perumahan Rakyatberdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaiuntuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugatyang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milikPenggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai penggantirumah

tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkankerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunaipengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebuttelah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukummenurut Mariam Darus Badrulzalam;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa pemberianuang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat

Bahwa Pemohon adalah seorang PNS, Pemohon telah mendapatkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor : XXXXX yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKIJakarta tertanggal 31 Desember 2013;9.

lain untuk hadir menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telahdipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan AgamaJakarta Timur;Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapatdilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun MajelisHakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagidengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mengurus Surat Izin untukmelakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kementerian

tetapi tidak berhasil.Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya;Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatuyang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mengurus Surat Izinuntuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kementerian

., masingmasing warga negara Indonesia,pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Muljohardjo & Associates,beralamat di Mal Taman Palm Lt.3 C.6, Jalan Kamal RayaOuter Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Mei 2013,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANDIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERALHAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUNJKT.berkedudukan di

,masingmasing Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, warga negaraIndonesia, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24,Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal03 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 80/PEN DIS/2013/PTUNJKT., tertanggal 21 Mei2013,

,sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan,pada tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :DASAR GUGATANADANYA KEPUTUSAN TERGUGATAdapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Surat Direktur Merek padaDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No.HKI.4HI.06.06.0307/2013, tanggal 16April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands InternationalExecutive Club, Daftar No.IDM 000076462, IDM 000219883, Sands Ballroom

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaCq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, berkedudukan diJalan Raden Gunawan Nomor 41 Rajabasa, KotaBandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Ir.

., selakuPegawai Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di JalanRaden Gunawan Nomor 41 Rajabasa, Kota BandarLampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11November 2019, yang semula sebagai Tergugat ,sekarang selanjutnya disebutSCD AQ Al nne nnn enn n nnn nn ene nn ene nen enn nn enensHalaman 10 dari 13 hal. Penetapan No.58/PDT/2020/PT TJK2. Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbangg!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.Direktorat Jenderal Bina Marga Cq Direktorat JalanBebas Hambatan, Perkotaan Cq Satker PengadaanTanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan TanahJalan Tol Bakauheni Terbanggi besar Cq PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TolBakauheniTerbanggi Besar , berkedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 220 Teluk Betung, BandarLampung, dalam hal ini diwakili oleh Jimun Santooro,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pengadaan Tanah Jalan

Andara Pangkalan Jati CinereDepok, sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa dapatkan dari Tio(penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 di Jl.Pinang Raya Pondok Labu Jakarta Selatan untuk terdakwa jualkembali kepada orang lain dengan harga per paket sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabutersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian Kesehatan RI ataupihak

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotikajenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian KesehatanRI atau pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untukkepentingan ilmu kesehatan maupun pengetahuan.Hal. 4 Put.No.292/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotikajenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian KesehatanRI atau pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untukkepentingan ilmu kesehatan maupun pengetahuan.

Ltd, DKK VS Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cq. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang) ,DKK

Jenderal Sudirman Kav. 5253 Jakarta, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2015, yangdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malangtanggal 12 Maret 2015 nomor 118/PH/III/2015, disebut1sebagai PELAWAN II ; Untuk selanjutnya disebut PARA PELAWAN ; Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Beadan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cq.

Mobilmobil yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akandijelaskan lebih lanjut dalam gugatan perlawanan ini bukanlah mobilmobilyang dijual oleh Fuji kepada PT TC Subaru dan Fuji tidak menyatakankepemilikannya atas mobilmobil yang disita tersebut ;3.

Terhadap penolakan tersebut, pada tanggal 8 September 2014,TERLAWAN II mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang saat inimasih dalam proses pemeriksaan ; Selanjutnya, menindaklanjuti kedua surat tersebut, Direktorat Jenderal Beadan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukanpenyitaan atas sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) dari 261 (dua ratus101112enam puluh satu) unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yangterdapat di beberapa kantor, gudang dan/atau showroom

Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 5 tahun.36.

Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 2 tahun.37.

Daftar rekening air Polri dan TNI yang ditagihkan dan diterima tahun 2012 dan tahun 2013 PDAM Tirta Mayang Jambi 49. 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 berikut SPM dan SP2D.50. 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 berikut SPP, SPM dan SP2D.51. 1 (satu) eksemplar RKKL (Rincian Kegiatan Kementerian / Lembagaan) Polri / Polda Jambi.

Firdaus selaku KetuaDPD Perpamsi Provinsi Jambi.35.Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VV/2012 dan Nomor010/MoU/VV/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RIdengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air MinumSelurun Indonesia yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNIBambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanandengan Dr. Ir. H.

Syaiful, DEA selaku Ketua Umum(DPP Perpamsi);3) Lampiran1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia a Nomor : PKS01/VV/2012 danNomor : 011/KJB/VV/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang ProsedurPelayanan dan Pengajuan Penagihan Penggunaan Air Minum;4) Lampiran2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia

Syaiful, DEA selaku Ketua Umum(DPP Perpamsi);3) Lampiran1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanHalaman 25 dari 117 hal.

Syaiful, DEA selaku Ketua Umum(DPP Perpamsi);3) Lampiran1 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS01/VV/2012 danNomor : 011/KJB/VV/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang ProsedurPelayanan dan Pengajuan Penagihan Penggunaan Air Minum;4) Lampiran2 Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PertahananRepublik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat PersatuanPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia

Pada saat ditingkat Pusat dilegalisasi kembalipada Kementerian Pertahanan. Untuk tahap pencairan rekening dariPolri pembayaran rekening air ditranfers ke rekening DPD PerpamsiProvinsi Jambi selanjutnya DPD Perpamsi Provinsi Jambi mengirimpembayaran melalui rekening masingmasing PDAM se Provinsi Jambisesuai dengan data tagihannya, sedangkan untuk pembayaranrekening TNI dari Kementerian Pertahanan masuk ke DPP Perpamsiselanjutnya dikirim ke DPD Perpamsi Provinsi Jambi.