Ditemukan 55683 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum
Register : 23-06-2023 — Putus : 23-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN CILACAP Nomor 33/Pid.C/2023/PN Clp
Tanggal 23 Juni 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Agus Marhaena,S.Sos
Terdakwa:
Agus Turmanto
33 — 0
    1. Menyatakan Terdakwa AGUS TURMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa ijin melakukan kegiatan usaha diluar lokaksi yang telah ditentukan ;
    2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AGUS TURMANTO tersebut diatas oleh karena itu sejumlah Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk disetorkan ke Kas APBN Cq. APBD Kab.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 211/Pid.C/2018/PN Yyk
Tanggal 4 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUNARYONO
Terdakwa:
HERI PRAYOTO
23 — 6
  • secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : Menjual Daging Tanpa Melakukan Pemeriksaan Ulang tersebut dalam Berita Acara PemeriksaanPelanggaranPeraturan Daerah;
  • Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (Tiga) hari;
  • Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 07-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN SENGKANG Nomor 9 /PID.C/2021/PN Skg
APRIANI NOVITA
17 — 0
  • Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Wajo;4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 02-11-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 262/Pid.C/2020/PN Yyk
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ARIF MARDIYANTO
Terdakwa:
ALBERTUS SAPTA CANDRA KD
18 — 7
  • melakukan perbuatan : MEMASANG REKLAME ALFAMART BELUM MEMILIKI IJIN sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
  • Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari;
  • Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/Pid.C/2019/PN Yyk
Tanggal 9 Januari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MUH DURORI
Terdakwa:
RONI SATRIA
42 — 12
  • melakukan perbuatan Memasang Reklame Tidak Memiliki Ijin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah
  • Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) hari;
  • Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 15-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 159/Pid.C/2019/PN Yyk
Tanggal 15 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUMARSANA
Terdakwa:
HERI PURWANTO
17 — 4
  • melakukan perbuatan : MENINGGALKAN PERALATAN DAGANG SETELAH BERJUALAN sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
  • Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
  • Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 04-03-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 87/Pid.C/2019/PN Yyk
Tanggal 4 Maret 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUNARYONO
Terdakwa:
NICO DALIMANTE BSC
20 — 7
  • menurut hukum bersalah melakukan perbuatan MEMASANG REKLAME RENE HOTEL BELUM MEMILIKI IJIN diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
  • Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
  • Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 22-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 165/Pid.C/2019/PN Yyk
Tanggal 22 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AHMAD HIDAYAT
Terdakwa:
HENDRA EKA PRASETYO
18 — 9
  • menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Membangun bangunan gedung belum memiliki ijin diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
  • Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari;
  • Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 12-04-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 38/Pid.C/2023/PN Yyk
Tanggal 12 April 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AHMAD HIDAYAT
Terdakwa:
Tommy Hasiholan Sinaga
25 — 10
  • melakukan perbuatan Menebang pohon perindang tanpa ijin dan merusak Trotoar sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2006 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
  • Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
  • Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum Penggelapan
Register : 24-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 395/PID.B/2015/PN Mpw
Tanggal 10 Desember 2015 — MUHAMMAD SAIDI Als EDI Bin M.ALI
63 — 12
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekap catatan pembayaran gaji pekerja merk Mirage warna orange; 1 (satu) buah buku rekap catatan pembayaran gaji pekerja merk Mirage warna hijau; 1 (satu) lembar kwitansi uang kas;Terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
    ALIdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah buku rekap catatan pembayaran gaji pekerja merk mirage warnaorange ;1 (satu) buah buku rekap catatan pembayaran gaji pekerja merk mirage warnahijau ;1 (satu) lembar kwitansi uang kas ;Terlampir dalam berkas perkara No. BP/ 15 /TX / 20154Menetapkan agar Terdakwa M. SAIDI Als EDI Bin M.
    tindak pidana Penggelapan ;5 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 8 (delapan) bulan;6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;7 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;8 Menetapkan barang bukti berupa :1 1 (satu) buah buku rekap catatan pembayaran gaji pekerjamerk Mirage warna orange;2 1 (satu) buah buku rekap catatan pembayaran gaji pekerjamerk Mirage warna hijau;3 1 (satu) lembar kwitansi uang kas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-04-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pdt/2016
Tanggal 19 April 2017 — PT ASTA MAKMUR SEJAHTERA, cq. HERMAN TAMBAYONG vs HENDRA MAYASDI, dk
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan dan memerintahkan agar Pengadilan Negeri JakartaPusat menyerahkan seluruh sisa hasil penjualan lelang atas rumahdan tanah di Jalan Garut Nomor 35 Menteng Jakarta Pusat,berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor22/204.EKs tertanggal 7 April 2004, sejumlah Rp1.622.550.000,00(satu miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh riburupiah) yang saat ini tersimpan pada kas atau rekening PengadilanNegeri Jakarta Pusat kepada Penggugat Rekonvensi;5.
    Menyatakan seluruh sisa hasil penjualan lelang atas rumah dantanah di Jalan Garut Nomor 35 Menteng Jakarta Pusatberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor022/204 Eks tertanggal 7 April 2004 sejumlah Rp1.622.550.000,00(satu miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluhribu rupiah) yang saat ini tersimpan pada kas atau rekeningPengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan hakTerbanding I/Penggugat Rekonvensi/T ergugat Konvensi;b.
    Nomor 112 PK/Pdt/201611.atas rumah dan tanah di Jalan Garut Nomor35 MentengJakarta Pusat yang saat ini tersimpan pada kas atau rekeningPengadilan Negeri Jakarta Pusat; Sigit Wikantoro, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timurpada tanggal 11 Agustus 2005, terhadap tanah dan bangunanseluas +/ 800 m? (delapan ratus meter persegi) di JalanCilangkap RT.03/07 Nomor 23 Sertifikat Hak Milik Nomor 232atas nama Drs. Suardi (Tergugat Rekonvensi); Budi Utomo, S.H.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 05-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP
Tanggal 30 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MUSLIM, SH
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMAD IDRUS, S.H.
Terbanding/Terdakwa II : GETRIDA MANDOWEN,SE
110 — 40
  • pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Uang Tunai Sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 20 (dua puluh) Lembar;

    • DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan disetorkan ke Kas

    daerah Provinsi Papua Barat;

    1. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaporan Pertanggung jawaban Buku Kas Umum dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T.
    1. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Buku Kas Umum Dana ibah APBD Perubahan Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku bendahara APBD/Kegiatan Bawaslu Provinis Papua Barat.
  • 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum) Dana Hiba APBD BAWASLU T.A. 2015 senilai Rp1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) tanpa tanda ditanda tanggani oleh Sdr.MUHAMMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SESelaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
  • 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum) Dana Perubahan APBD Bawaslu T.A 2015, senilai Rp2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ), tanpa ditanda tanggani oleh Sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SESelaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
  • 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Dana Hiba APBD Bawaslu T.
    • GETRIDA MANDOWEN, SE Selaku BendaharaKegiatan Warna PutihBiru muda.1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum ) DanaPerubahan APBD Bawaslu T.A 2015, senilai Rp. 2.000.000.000, ( duamilyar rupiah ), tanpa ditanda tanggani oleh Sdr.
    MUHAMMAD IDRUS,SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri.GETRIDA MANDOWEN, SESelaku Bendahara Kegiatan Warna PutihBiru muda.1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum) Dana PerubahanAPBD Bawaslu T.A 2015, senilai Rb2.000.000.000, ( dua milyar rupiah ),tanpa ditanda tanggani oleh Sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH SelakuKepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri.
    MUHAMMADIDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan juga selaku Kuasa PenggunaAnggaran ( KPA ) membuat Buku Kas Umum (BKU) sebagai bentukpertanggungjawaban sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratusjuta rupiah);Bahwa terhadap pengeluaran pengeluaran sebagaimana termuat dalamBuku Kas Umum (BKU) tersebut yang dibuat oleh Terdakwa Il.
    Menetapkan barang bukti berupa:1) Uang TunaiSebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan SeratusRibu Rupiah sebanyak 20 (dua puluh) Lembar;DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan disetorkan ke Kas daerah ProvinsiPapua Barat;2) 1 (satu) BerkasDokumen Pelaporan Pertanggung jawaban Buku Kas Umum dana HibahAPBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T. A. 2015 senilaiRp1.500.000.000, (satu) milyar lima ratus juta rupiah) yangditandatanggani oleh sdr.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 07-12-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1444 /Pid.B/2015/PN.Bks
Tanggal 7 Desember 2015 — Pidana - M U L Y A D I
54 — 34
  • Nataniel Bulo yang terdapat pada Buku Uji Berkala KendaraanBermotor dengan Nomor Uji Kendaraan JKT 807190 bukti (QC) adalah Non Identik ataumerupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC).Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan MUHAMAD AL MUHUAN alias H.IWAN, GITA RYANDIKA dan BAMBANG SETIAWAN atas pemalsuan dokumen/surat resmiNegara yang ditirukan seolaholah asli tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang danNegara tidak mendapatkan Kas Dinas Pendapatan Daerah atas Buku
    Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) asli cavernya kasar sertatulisannya timbul dan yang palsu halus dan tulisannya tidak timbul, Peneng asli adatulisan dibelakangnya dan Stiker tanda samping asli hologramnya kalau kena cahayaada cahayanya dan bisa di download sedang yang palsu tidak.Bahwa dengan adanya kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi negara karenaadanya dokumen/surat resmi negara yang ditirukan seolaholah asli tanpasepengetahuan pejabat yang berwenang dan negara tidak mendapatkan kas
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 08-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/Gugatan Lain-Lain/2016/PN. Niaga. Sby Jo. No.: 02/PKPU/2016/PN Niaga Sby .
Tanggal 8 Nopember 2016 — ERIES JONIFINTO SH MH lawan Drs H TAUFIK FATUROCHMAN
67 — 31
  • Gara AnggoroJaya (dalam pailit) telah melaksanakan kewajiban dengan melakukanpembayaran kepada Tergugat NAMUN belum penuh terbayarkan, yang manadana yang telah dibayarkan oleh Wisnu Trianggoro Tersebut berasal dari kas dankeuangan Debitur Pailit/PT.Graha Anggoro Jaya (dalam pailit)4. Bahwa Hal ini diperkuat oleh keterangan Kuasa hukum PT.
    Graha Anggoro Jaya dan telah melakukan transaksi jualbelidengan menggunakan dana dari kas PT. Graha Anggoro Jaya (dalampailit)/Penggugat, sehingga dengan digunakannya dana kas milik penggugat makasecara hukum menjadikan obyek transaksi dalam pengikatan jual beli termaksudseharusnya menjadi harta pailit dan masuk sebagai Boedel pailit dalam kepailitanPT. Graha Anggoro jaya (dalam pailit) dan harus dibagikan kepada seluruhkreditor PT. Graha Anggoro jaya (dalam pailit);9.
    Gara Anggoro Jaya (dalampailit) telah melaksanakan kewajiban dengan melakukan pembayaran kepadaTergugat NAMUN belum penuh terbayarkan, yang mana dana yang telah dibayarkanoleh Wisnu Trianggoro Tersebut berasal dari kas dan keuangan DebiturPailit/PT.Graha Anggoro Jaya (dalam pailit)Menimbang bahwa dari dalil gugatan penggugat tersebut apabila dikaitkandengan petitum gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa dalil pokok gugatanpenggugat pada dasarnya adalah menuntut agar obyek sengketa berupa beberapabidang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-09-2007 — Upload : 14-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81K/PID/2006
Tanggal 27 September 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG ; AJI MUSYAFRIE HAKIM, S.T.
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari kontrak kerja tersebut di atas, selaku Pimpro Terdakwa telahmembayarkan secara fiktif atau membayar lebin IMB, setidaktidaknya tidakmenagih kepada para kontraktor untuk menyetor ke Kas Daerah KabupatenKutai pendapatan daerah berupa : Biaya IMB dari CV.Gadis Kutai Rp. 987.419,00 Biaya Sosial Aspek dari CV.
    Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai)sejumlah Rp. 149.617.833,06 (seratus empat puluh sembilan juta enamratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah enam sen),Terdakwa telah menyetorkan kembali ke Kas Daerah Tingkat II Kutai diTenggarong sejumlah Rp. 107.004.725,26 (seratus tujuh juta empat ributujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh enam sen) pada tanggal 23Agustus 2001.
    No. 81 K/Pid/2006menagih kepada para kontraktor untuk menyetor ke Kas Daerah KabupatenKutai pendapatan daerah berupa :1. Biaya IMB dari CV.Gadis Kutai Rp. 987.419,002. Biaya Sosial Aspek dari CV. Gadis Kutai Rp. 1.750.000,003. Biaya IMB dari CV Bina Purnama Rp.10.267.756,314. Biaya IMB dari CV Wira Karya Rp. 5.994.552,275.
    Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai)sejumlah Rp. 149.617.833,06 (seratus empat puluh sembilan juta enamratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah enam sen)Terdakwa telah menyetorkan kembali ke Kas Daerah Tingkat II Kutai diTenggarong sejumlah Rp. 107.004.725,26 (seratus tujuh juta empat ributujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh enam sen) pada tanggal 23Agustus 2001.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 09/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA
Tanggal 15 April 2014 — ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H.AMRIN MASYKUR
77 — 46
  • Jangin Putratama sebagaipelaksana pekerjaan pengadaan tidak memenuhi kewajibannya yaitumenyerahkan kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merahkepada Dinas Kesehatan Kabupaten KutaiBahwa agar dana yang telah dianggarkan tersebut tidak kembali ke kas daerahdan adanya surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan nomor :025/CV.JPT/XII/2008 dari HENDRIKUS GAMAS mewakili CV.
    Jangin Putratama,saksi Viktorius Hendri, dan saksi Eka Padmasari yang mengetahui bahwa 70% dana proyek pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Baratsudah ada SP2Dnya lalu mendatangi Nafiar Idadi pegawai Bank BPD.cabang Melak yang bertugas sebagai bagian pelayanan kas daerah untukmeminta agar dana sebesar Rp 202.198.500, (dua ratus dua juta seratussembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke rekeningperusahaan Norek. 0111505829 bukan ke rekening 0112074970 atas namaHENDRIKUS
    Jangin Putratama, sehingga padatanggal 31 Desember 2008 dana sebesar Rp 202.198.500, (duaratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipindahbukukan dari kas daerah ke rekening perusahaan Norek.0111505829 ;Bahwa setelah dana masuk ke rekening 0111505829, melalui Cek Nomor GG049279 yang ditandatangani oleh saksi Viktorius Hendri, dana sebesarRp 441.000.000, (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) yang termasukdidalamnya dana 70 % dari nilai kontrak pengadaan mobil operasional
    Padmasari kemudian digunakanoleh saksi Viktorius Hendri untuk membiayai proyek pengadaan sapi di DinasPertanian tahunBahwa karena dana pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan KabupatenKutai Barat tahun 2008 sudah cair 100 % padahal belum ada penyerahansecara fisik kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin sehingga berdasarkanLaporan Hasil Audit Nomor : R557/IPW 17.2/5/2011 tanggal 9 Nopember2011, keuangan Negara/Daerah dirugikan denganperincian : Jumlah uang yang telah dicairkan dariRp 288.855.000,kas
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 12-09-2012 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52129/PP/M.XVIB/16/2014
Tanggal 24 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
119 — 33
  • Koreksi Penyerahan Lokal Rp. 1.882.892.539,00Tetap Dipertahankan.Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi Tidak Adasebesar Rp.133.551.603,00Menurut Terbanding: bahwa sampai saat ini belum ada ralat jawaban dari KPP terkait sehinggaTerbanding belum dapat meyakini bahwa PPN yang dibayar oleh PemohonBanding kepada PKP penjual memang sudah disetor ke kas Negara.Menurut Pemohon : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas PPN Masukan yang dapatdikreditkan sebesar Rp.54.946.449,00 karena berdasarkan
    fotokopi invoice dan fotokopi rekening koran,bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak dan invoice diketahui bahwa transaksi dengan PT.KkP merupakan transaksi pembelian bag film rollasrene,bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti penerimaan barangsehingga tidak dapat dilakukan pengujian arus barang.bahwa sampai dengan saat ini belum ada ralat dari KPP terkait sehinggaTerbanding belum dapat meyakini bahwa PPN yang dibayar oleh PemohonBanding kepada PKP Penjual memang sudah disetor ke kas
    fotokopi invoice dan fotokopi rekening koran,bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak dan invoice diketahui bahwa transaksi dengan PT.KkP merupakan transaksi pembelian bag film rollasrene,bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti penerimaan barangsehingga tidak dapat dilakukan pengujian arus barang.bahwa sampai saat ini belum ada ralat jawaban dari KPP terkait sehinggaTerbanding belum dapat meyakini bahwa PPN yang dibayar oleh PemohonBanding kepada PKP penjual memang sudah disetor ke kas
    Banding telahmenyerahkan dokumen berupa Asli Faktur Pajak, photocopy Invoice danphotocopyRekening Koran Bank.MemperhatikanMengingatbahwa di dalam pelaksanaan Uji Bukti, Pemohon Banding tidak menyerahkanbukti penerimaan barang sehingga tidak dapat dilakukan Uji Arus Barang.bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti, Terbanding tetap mendasarkanpendapatnya kepada belum ada ralat dari KPP terkait sehingga masih kurangyakin bahwa PPN yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjualmemang sudah disetor ke kas
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 03-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 2/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 10 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
76 — 23
  • Mesjid mengetahui bahwaPenguasaan Para Tergugat atas Obyek Perkara tidak mendapatkanpersetujuan serta izin dari Penggugat, maka Penggugat tidak dapatmelanjutkan pembangunan Madrasah Mesjid AlFurqon.Bahwa Penggugat pernah bertanya secara langsung kepada ParaTergugat, atas dasar apa Para Tergugat menguasai Objek Perkara tersebutdan Para Tergugat menjawab bahwa penguasaan Objek Perkara tersebutberdasarkan informasi dari oknum masyarakat yang mengatakan ObjekPerkara tersebut adalah berasal dari Tanah Kas
    Desa (TKD) Desa BatangSangir yang boleh dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan dankepentingan Peningkatan Ekonomi Perdesaan setempat khususnya DesaBatang Sangir, lalu Penggugat bertanya kembali untuk memastikannyaTanah TKD (Tanah Kas Desa) tersebut serta dengan siapa dibelinya danPara Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti atas hak kepemilikannya.Bahwa Penggugat sebagai Pemilik yang Sah atas Objek Perkara, sejakmembeli objek Perkara dari sudara Siram sampai dengan saat ini merasatidak pernah
    Separonya digunakan Untuk GedungPaud dan Pos Yandu dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk GedungMadrasah, serta Kepemilikan tetap atas Nama Gedung Paud dan PosYandu, serta Penyerahan Sertifikat dikuasai oleh Pihak Tergugat sebagaiTanah Hak Milik atas Nama Tanah Kas Desa (TKD) Desa Batang Sangir.Oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak Milk yang Sah sudah jelasjelasmerasa keberatan atas permintaan tersebut, maka Mediasi tidak menemuititik temu dan dianggap gagal;Bahwa Perbuatan Para Tergugat tidak hanya
    PERKARA.3.Menghukum Para Tergugat yang menguasai Objek Perkara dengan caramenyerobot Tanah Hak Milik Penggugat dengan membangun Gedung PaudAl hidayah dan Pos Yandu Dwi Pertiwi serta menjalankan aktifitas KegiatanOperasionalnya di atas Objek Perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuandari Penggugat adalah Perbuatan Tanpa Hak dan Perbuatan MelawanHukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata.Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara yang dipersengketakan tersebutadalah bukan merupakan Hak Milik Tanah Kas
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PA TAKALAR Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Tkl
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 10
  • Bahwa sebagaimana dalil jawaban poin 5 termohon disaat melakukantransaksi hutang piutang adalah tidak benar bahwa pemohonmengetahuinya, yang sebenarnya adalah termohon melakukan transaksihutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pemohonmengetahui adanya transaksi kKeuangan dengan pihak ketiga setelahadanya beberapa orang yang mendatangi rumah pemohon dan rumahsaudara pemohon' untuk menyampaikan adanya hutang termohontermasuk uang kas Dharma Wanita yang ada diLapas Bulukumbadiambil melalui ibuibu
    Termohon, waktu. itu Pemohon sedang melakukanperselingkuhan dengan perempuan lain didalam sebuah kamar hotel dikota Palu dan sempat diamankan di Polresta Palu, sehingga pihak keluargaTermohon mengamankan Termohon dirumahnya di Jalan Ketapang KotaPalu karena diancam akan dibunuh oleh pihak keluarga Pemohon, dankejadian tersebut bukan terjadi di tahun 2012 akan tetapi terjadi di tahun2002;Pada poin 5, Bahwa tidak benar, Pemohon tidak mengetahui soal utangpiutang Termohon, Termohon mengambil uang kas
    Dharma Wanitasebesar Rp,6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan April 2020;Bahwa Setelah bulan April 2020 Termohon tidak pernah meminjam lagidi kas Dnarma Wanita;Bahwa Saksi tidak tahu meminjam uang di kas Dharma Wanita untukkeperluan apa;Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal hutang Termohon di kasDharma Wanita, karena saat Termohon meminjam uang tersebutTermohon mengatakan tidak perlu lapor kepada Pemohon perihalhutangnya tersebut karena akan dibayar secepatnya namun saat akandiadakan baju
    seragam oleh Dharma Wanita, Termohon belum jugamembayar hutangn sedangkan uang kas tidak cukup, lalu saksimenagih kembali hutang dari Termohon melalui telepon, kemudianTermohon mengatakan agar laporkan saja kepada Pemohon perihalhutangnya tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada Pemohon danPemohon marah kemudian saat itu Pemohon langsung membayarsebagian dari hutang dari Termohon tersebut sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) sehingga sisa hutang dari Termohon sebesarRp.3.000.000,00 (tiga juta
    Tkl Bahwa Sisa hutang Termohon sampai sekarang belum terbayar; Bahwa tidak ada pinjaman lain dari Termohon di kas Dnarma Wanita; Bahwa Saksi tidak tahu bahwa penyebab pertengkaran Pemohon danTermohon yaitu karena hutang dari Termohon; Bahwa saksi tahu, Termohon terakhir datang ke acara arisan DharmaWanita yaitu pada bulan Agustus 2020; Bahwa setelah bulan Agustus 2020 Termohon tidak pernah datang lagidi Bulukumba; Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Termohon terakhir kali yaitu padabulan September 2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Oktober 2011 — IMRAN Hi. SALEH, S.Sos
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sejumlah uang tersebut yang ditampilkandipersidangan adalah uang yang disita dari Kas Daerah PEMDA Buol ,yang ketika itu tibatiba dimunculkan oleh Jaksa Penuntut Umum padapersidangan, sementara itu dalam Dakwaan Jaksa Penbuntut Umumsarna sekali tidak pernah terurai / termuat dan tersinggung, sehinggaketika dipertanyakan oleh Ketua Majelis Hakim, ini uang apa danuntuk apa dan dari mana ??
    No. 1577 K/Pid.Sus/2010Judex Facti Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan bahwasejumlah uang tersebut adalah Uang yang disita dari PEMDA Buolyang merupakan hasil penjualan beras Raskin kepada Masyarakatyang ketika itu oleh Para Terdakwa mau disetorkan kepada bulog,namun Bolog katakan bahwa pembayaran untuk kecamatan palelehsudah lunas (Bukti T19 dan 20), sehingga atas petunjuk BUPATI Buoluang tersebut harus dititipbkan pada Kas Daerah dengan ketentuanapabila uang tersebut mau dikeluarkan dari kas
    daerah harus ataspetunjuk dan izin BUPATI, namun disaat dilakukan penyitaan olehPenyidik Kepolisian uang keluar dari kas daerah tanpa sepengetahuanBUPATI.
    Bahwa dengan pertimbangan Judex Facti tersebut adalahsuatu pertimbangan yang bersifat prematur, sebab uang tersebutsangat jelas sumbemya disita yaitu dari Kas PEMDA Buol artinyaharus pula dikembalikan kepada Kas PEMDA Buol dimana uangtersebut disita. Bahwa dengan tidak mengesampingkan Pasal 38 ayat(2) KUHAP maka penyitaan atas uang tersebut adalah tidak sahmenurut hukum.
    Saleh, SE, "bahwa uang sejumlahRp.11.763.000, (sebelas juta tujun ratus enam puluh tiga rupiah)adalah uang yang disita dari Kas Daerah PEMDA Buol, oleh PenyidikHal. 30 dari 35 hal. Put. No. 1577 K/Pid.Sus/2010Kepolisian, dan disita duluan baru ada Penetapan/Persetujuan dariPengadilan. (Bukti T 4 ).b.