Ditemukan 190875 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CLARAK, KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO VS JAMIL;
147 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutantidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dariPemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Register : 28-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 B/PK/PJK/2017 Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Hukum Peninjauan Kembali:1.Bahwa Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UndangUndangKekuasaan Kehakiman) menyatakan:Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukanpeninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat halatau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undangundang;.
kepastian hukum tentang besarnya Pajakterutang yang dikenakan kepadanya;Bahwa UndangUndang Pengadilan Pajak mengatur yangdimaksud dengan pajak adalah semua jenis Pajak yangdipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk danCukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusehingga sengketa akibat pungutan tersebut diperiksa, diadilidan diputus di Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Pengadilan Pajakmengatur kekuasaan kehakiman
sengketa pajakdiselenggarakan oleh Pengadilan Pajak yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Pasal 2Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggungPajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;Bahwa berdasarkan halhal tersebut yang dimaksud dengansengketa pajak sebagaimana Pasal 1 angka 5 UndangUndangPengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1(5) Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidangperpajakan antara
tepat bagi MajelisHakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untukmembatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put69783/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016;Keberatan Ketiga:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum (Judex Facti) Majelis Hakim PengadilanPajak karena Pengadilan Pajak telah melanggar Azas Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, denganalasan sebagai berikut: Bahwa Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman
VTA, PondokIndah, Jakarta Selatan 12310, sehingga bea masuk, pajakdalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar nihil;Bahwa telah terjadi inkonsistensi antara Pertimbangan Hukumyang menyatakan batal demi hukum dengan amar putusanyang menyatakan membatalkan;Bahwa Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebutUndangUndang Kekuasaan Kehakiman) menyatakan:Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasarputusan, juga memuat pasal tertentu
Putus : 17-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062 B/PK/PJK/2018 Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTOR JAYA RAYA;
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah PPN yang masih harus dibayar 19.313.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang
Register : 01-12-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN Bintuhan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bhn Tanggal 13 Desember 2021 — Pemohon:
RERIN ANI SAPITRI
73 — 30
RERIN ANI SAPITRI
73 — 30
Olehkarena itu, atas nama keadilan dan demi menjaga ketertiban hukum, menjadilebin bijaksana dan bermanfaat apabila Hakim memutuskan hal berbeda daripetitum Pemohon dalam permohonannya dan tidak menjadikannya berlebihan(ultra petita), karena masih berkaitan erat dengan posita;Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan Pasal 5 ayat(1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali,Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor
memperbaiki penulisan bulan kelahiran di aktakelahiran Pemohon, melainkan mengakui kedua identitas kelahiran Pemohonyang tercatat pada dokumen kependudukan dan jijazah pendidikannyasebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul atas permohonanini;Memperhatikan, PasalPasal dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata, Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman
Register : 11-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-11-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 4 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangansecara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor PA.Ppg yang dibacakandi persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasanyang dibenarkan undangundang;Bahwa Pasal 25 ayat 3 UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman
hadir dipersidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Ppg yangdibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dantidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatualasan yang. dibenarkan undangundang; scMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 UndangUndangNomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Register : 15-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA NGAWI Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Ngw Tanggal 28 Mei 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 4
13 — 4
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA)Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebutsah dan dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah diambil sumpahnya olehKetua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Desember 1998 (vide : Berita AcaraPengambilan Sumpah sebagai Penasehat Hukum, tertanggal 15 Desember 1998), olehsebab itu berdasarkan Pasal 37 UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 14Tahun 1970 Tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.
Register : 19-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 1090/Pdt.P/2019/PN Mlg Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
Prasetya Hery Kurniawan
63 — 43
Prasetya Hery Kurniawan
63 — 43
Bahwa Harta waris Almarhumah Inneke lrawati dari VictorOlemens Boon dengan Margaretha Ellisabeth Rool Moll adalah AsetYayasan INNEKE IRAWATI diantaranya yaitu Persil Jalan Ijen No. 57Malang, berdasarkan Surat Keterangan terhadap beberapa persil milikkeluarga Boon dan Moll demi kepentingan Ahli waris yaitu AlmarhumahInneke Irawati, Nomor W10.C.Sba.UM.09.0198 yang dikeluarkan olehDepartemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia R.! Kantor WilayahJawa Timur Balai Harta Peninggalan Surabaya; (P.11)10.
Fotocopy Turunan Akta Notaris Nomor: 02 / COPIE CALL / NOTSDH /Il / 2019 tanggal 28 Pebruari 2019, diberi tanda bukti P9;10.Fotocopy Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan tanggal 28 September1995, diberi tanda P10;11.Fotocopy Surat Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RIKantor Wilayah Jawa Timur Balai Harta Peninggalan Surabaya Nomor:W10.C.Sba.UM.09.0198 tanggal 21 Mei 2003, diberi tanda P11;12.Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.73.020.007.0110014.0, tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda
Register : 02-04-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Tlg Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
SYAIFUDDIN
13 — 2
SYAIFUDDIN
13 — 2
UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimingrasian sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka permohonan pemohon tersebutberalasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomaniketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman
, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuankepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan danrintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sertadikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyalHalaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.
Register : 11-07-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bil Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
YUNIAR MEGALIA, S.H.
Terdakwa:
LISPANDI bin MAHFUT
46 — 7
YUNIAR MEGALIA, S.H.
Terdakwa:
LISPANDI bin MAHFUT
46 — 7
membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengannorma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban wargaNegara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut,Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwasesual dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Halaman 9 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 335/Pid.B/2018/PN.Biltentang Kekuasaan kehakiman
merkNIXCOM warna hitam merah yang ada SMS Nomor judi togel , oleh karenadigunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakandirampas untuk dimusnahkanMenimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karenaterdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, UndangUndang Nomor : 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Register : 30-08-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN MALILI Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Mll Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
SUWATI
43 — 18
SUWATI
43 — 18
Prinsip ini juga ditegaskan dalamPasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwaPengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutussuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurangJelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
menggunakan tabungan tersebut dengan caracara yangbertanggung jawab demi kepentingan terbaik bagi anakanak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangantersebut di atas, permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnyadan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukumpula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yangjumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman
Register : 27-09-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor -68/Pdt.P/2018/PN.Byl Tanggal 5 September 2018 — -M.HASAN MAHFUDH
65 — 10
65 — 10
.), maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Pengadilan tidakboleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yangdiajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan vajibuntuk memenksa dan mengadilinya, dengan demikian secara formil permohonandari Pemohon dapat diterima, Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dankonsekuensi hukum dari perubahan atau pembetulan nama Pemohon
dikabulkan dengan sedikitperbaikan pada amar petitumnya)j 222 222 222 noe non ne oeMenimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untukkepentingan Pemohon, maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Undangundang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putus : 26-01-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 123/Pid.B/2015/PN. PSR Tanggal 26 Januari 2016 — ABDUL BASID BIN SARBIDIN
56 — 6
56 — 6
Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000,terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UndangUndang UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakimwajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat, Jo.
memberikan alasan (motiveringplich) ataupertimbanganpertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukantindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara,yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, denganberpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang: Kekuasaan Kehakiman
Putus : 06-03-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Maret 2018 — LAILI ANITA, S.Pd. VS WALIKOTA TANGERANG SELATAN Provinsi Banten
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
posita dan petitum tidak salingmendukung (kontradiktif);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali LAILI ANITA, S.Pd. tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman
Register : 07-08-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 93/Pid.B/2017/PN. Psr Tanggal 27 September 2017 — MUALAM als. KALAM bin MARSITAM
91 — 11
91 — 11
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yangsetimpal dengan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UndangUndangUndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yangmenyatakan: Hakim vajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum danrasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo.
untukmemberikan alasan (motiveringplich) atau pertimbanganpertimbangan yang cukupdalam setiap putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untukmembayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktubdalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, denganberpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-55981/PP/M.IB/99/2014 Tanggal 8 Oktober 2014 — Penggugat dan Tergugat
151 — 42
151 — 42
Liu Song oleh Direksi perusahinduk ditandatangani di luar wilayah Indonesia, dan digunakan di Indonesia tadilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri setendan Perwakilan Republik Indonesia setempat;bahwa oleh karena itu menurut Tergugat Surat Penunjukan Mr.
digunakan oleh Tergugat dalam memproses sengketa keberatan tamemperhatikan ketentuan umum yang sangat fundamental sebagaimana diatur dapenjelasan umum Undangundang KUP serta relevansinya dengan proses administperpajakan yang sedang dijalankan;bahwa dalam Undangundang KUP, Peraturan Menteri Keuangan maupun KeputtDirektur Jenderal Pajak tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur penunjupimpinan/pengurus perusahaan luar negeri yang beropersi di Indonesia sebagai Bharus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman
Register : 30-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BLITAR Nomor 451/Pdt.P/2019/PN Blt Tanggal 16 September 2019 — Pemohon:
SOMINI
28 — 3
SOMINI
28 — 3
ruanglingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat LingkunganPeradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 4547;Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belumdiatur oleh undangundang, maka Hakim harus menemukan hukum dengancara menggali, mengikuti dan menghayati nilainilai hukum yang hidup dalammasyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Paragraf 1Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesiapada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuanterhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap PeristiwaKependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Register : 03-05-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbs Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
SEPTIANI
62 — 13
SEPTIANI
62 — 13
diatas terlebihdahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakanyurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimanabukti bertanda P1, Pemohon bertempat tinggal di wilayan hukum PengadilanNegeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memilikikewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 UndangUndangNo.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman
, maka Pengadilan wajibuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan sepanjangdisertai bukti cukup serta tidak ditemukan unsur bertentangan dengan hukumyang ditemukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.48 Tahun 2009Tentang Kekuasaaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilandan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 Ayat
Putus : 08-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 K/PID/2015 Tanggal 8 September 2015 — DEDDY ACHDIYAT alias DEDI bin H. ACHYAT
SUPRIYADI
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 930 K/Pid/2015Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadillperkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim danHakim Konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Bahwa sesuai
dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalammempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikanpula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;Bahwa setelan mendengarkan keterangan SaksiSaksi dan memeriksabarang bukti yang dihadapkan di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum,fakta yang terungkap adalah Terdakwa yang merupakan Sales Marketing PTPrima Putra Adi Wahana mendatangi rumah Saksi Sukamto karenamendapatkan info
Putus : 21-07-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/AG/2010 Tanggal 21 Juli 2010 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa halini tentu bertentangan dengan sendirinya dengan kitaob undangundangKekuasaan Kehakiman No. 35 Tahun 1999 Pasal 27 jo UndangUndangPokok Kehakiman No. 4 Tahun 2004;2. Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah kelirumenerapkan hukum pembuktian yang mana menjadikan bahanpertimbangan bagi judex facti dalam mengambil keputusan perkaraNo. 05/Pdt.G/2010/PTA.Mks khususnya pada halaman 4 alinea ke 2 yangisinya berbunyi:Hal. 7 dari 12 hal. Put.
Register : 09-01-2020 — Putus : 21-02-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Ckr Tanggal 21 Februari 2020 — Pemohon:
1.Hj. NORCIT
2.CICI JUNARSIH
3.R.SUKARDI
43 — 21
1.Hj. NORCIT
2.CICI JUNARSIH
3.R.SUKARDI
43 — 21
Namun demikian sesuaidengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang RI No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak adaatau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di Persidangantersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan
hukum, oleh karenanya makapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada PemohonMengingat, Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang RI No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENETAPKAN:Hal. 10 dari 11, Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN.