Ditemukan 34873 data
93 — 37
Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10, , dengan alasanbahwa dalam menyusun spsifikasi teknis pengadaan alat peraga SD, Tergugatberpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan R.1Nomor 56 Tahun 2011.
10 — 1
.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar barang barang tersebut setelah terdakwa ambil kemudian dibawa ke rumahkos kosan terdakwa dan satu buah HP dijual dan Aung sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) terdakwa pakai untuk makan sehariharie Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;Halaman 5 dari 11 halamane Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi RENNY NOVA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
107 — 14
Terdakwa pakai untukkebutuhan seharihari ; Bahwa benar sepeda motor tersebut berada dirumah nenek Terdakwa didesa Malasan selama 1 (satu) bulan ; Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yakni saksiD.Juanda dan saksi Kartika Ayu pada tangal 11 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
84 — 13
Bahwa benar akibat dari adanya kejadian tersebut, saksi korban Nurmaniladirugikan sebesar Rp.3.750.000, ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkanunsurunsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannyadengan dakwaan Tunggal
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd oleh Tergugatserta mengenai hak terkait belum dibayarkan hak Penggugat yang belumditerimanya dari Tergugat secara penuh yang menjadi kKewenangan PengadilanHubungan Industrial ;Bahwa dengan adanya dailildalil Penggugat tersebut, menggambarkanketidakmengertian Penggugat dalam membedakan mana sengketa tata usahanegara dan sengketa hubungan industrial, artinya Penggugat tidak cermatdalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atautidak jelas (obscuur
261 — 192
Fasial, saya percaya diri danbisa prediksi hukuman di bawah 12 bulan, maka saya bertanggungjawabpenuh termasuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah saya ambilsenilai Rp.23.500.000, (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;e Rekayasa penangkapan dilakukan dengan koordinasi Kasi Pidum JaksaTangerang dan Oknum JPU Tatu Aditya dengan menyusun skenariopenyerahan uang sisa ajasa senilai Rp.2.000.000, adalah sebuahkebobrokan ;e Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan akibat kesalahannya dan berharapMajelis
77 — 32
hubungan hukumantara Penggugat dengan materi dan atau obyek~ yangdisengketakan, dan antara Penggugat dengan i Tergugatberkaitan dengan atau materi atau obyek sengketa, begitujuga gugatan para Penggugat tidak dapat menunjukkan faktaatau. peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubunganhukum yang terjadi antara para Penggugat dengan materi atauobyek perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatana quo tidak mempunyai dasar hukum (Aechtelijke Grond) dandasar fakta (Feitelijke Grond) dalam menyusun
53 — 6
bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk ituterlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagaiberikut :Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undangundang No.35 Tahun2009 tentang Narkotika ;AtauKedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undangundang No.35 Tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun
65 — 26
permohonanperkara ini ;Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentikyang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehinggaPemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan danhubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak pihak dalam perkaraini ;Bahwa Bukti P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antarasatu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan hasil cetak elektronik,yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun
2.MAT NORAH
3.SURAWI al.P CIKA"
24 — 2
kartu selanjutnyasaksisaksi sekira pukul 22.30 wib melakukan penggerebekan dilanggartersebut dan berhasil mengamankan 5 orang yang diduga melakukanperjudian beserta barang bukti berupa uang tunai Rp.545.000, 5 set karturemi dan buah tikar yang terbuat dari daun pandan selanjutnya tersangkadan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sampang guna dilakukmpemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka majelis menyusun
68 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penasihat Hukum berpendapat seyogyanya ketika Pemohon sudahterbukti sebagai penyalah guna Narkotika maka Pemohon wajib menjalanirehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum padaPasal 54 dan Pasal 55 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.Penasihat Hukum berpendapat :1.Berdasarkan faktafakta di persidangan Penasihat Hukum berpendapatbahwa Oditur dalam menyusun dakwaan maupun tuntutan hanya inginmembuktikan Pemohon adalah seorang penyalah guna Narkotika.
84 — 40
kredit debitur tersebut tidak dapatdilunasi, maka kami minta Saudara menurunkan kualitas kreditdebitur tersebut menjadi Macet (5) :1818Penetapan penyampaian action plan yang ditetapkan oleh Tergugatpada dasarnya bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat padatanggal 26 Agustus 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No : 8/13/PBI/2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005, Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BankUmum pada Pasal 24 menentukan sebagai berikut(1) Bank wajib menyusun
41 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
LP038/A33/IV/2011/I/51 tanggal 30 April 2011sedangkan Laporan Polisi merupakan syarat mutlak untuk penyidikan baikterhadap Tersangka maupun Saksisaksi dan Berita Acara Tersangka dan paraSaksi merupakan syarat mutlak Oditur Militer menyusun surat dakwaan, karenaLaporan Polisi adalah Pasal 112 ayat (2) UndangUndang No. 35 Tahun 2009seharusnya Oditur Militer mendakwa dengan menggunakan Pasal 112 ayat (2)UndangUndang No. 35 Tahun 2009.
SAâÂÂI alias P. BIARTO
FAISOL
30 — 2
membawa uang Rp 230.000, sudah kalah Rp 80.000;e Bahwa uang taruhan besarnya Rp 10.000,e Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari adalah petani;e Bahwa permainan judi itu tidak ada izinnya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadibagian dari putusan ini dan termuat didalamnya;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka majelis menyusun
37 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 383 K/Pid.Sus/2013e Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1)sub d KUHAP bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannyatidak memuat keseluruhan faktafakta yang teruangkap di persidangan.Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d tersebut menggariskan tentangkewajiban hakim untuk menyusun secara ringkas mengenai faktafaktadan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaandi sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.Seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan
44 — 4
ABANG (DPO) yangsamasama merupakan warga binaan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilanakan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secarasubsidiaritas yaitu :e Primair Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;e Subsidair Pasal 112 (1)UU No.35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas maka yangharus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair yaitu Pasal 114 (1)UU No. 35
26 — 12
Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu :Primair melanggar Pasal 111 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;Subsidair melanggar Pasal 115 ayat (2) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa penuntut umum menyusun
102 — 5
Maka untukitu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara tunggaldengan unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur barang siapa.2. Unsur tanpa mendapat ijin .3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainanjudi dan menjadikannya sebagai pencarian.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan merpertimbangkan unsurunsur dakwaantersebut sebagai berikut :Ad.l.
45 — 17
telah terbukti adanya faktafaktahukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnyaTerdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakantersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukanperbuatan yang memenuhi unsurunsur dari pasalpasal tindak pidanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Negeri Menggala berdasarkan dakwaan Tunggal melanggarPasal 362 KUHP ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun
143 — 17
PILARMAS KONSULTINDO dengan DirekturNANANG SALAM untuk menyusun perencanaan paket pekerjaan 7 (tujuh) ruasjalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.545.000, (empat puluh delapan jutalima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dikurangi pajak sehingga nilaikontrak perencanaan sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah),namun pada kenyataannya NANANG SALAM selaku Direktur CV.
PILARMAS KONSULTINDO dengan DirekturNANANG SALAM untuk menyusun perencanaan paket pekerjaan 7 (tujuh) ruasjalan dengan pagu anggaran sebesar Rp48.545.000, (empat puluh delapan jutalima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dikurangi pajak sehingga nilaikontrak perencanaan sebesar Rp42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah),namun pada kenyataannya NANANG SALAM selaku Direktur CV.
kebijakan teknis administrasi pembangunan daerah sesuai kebutuhansebagai dasar pelaksanaan tugas;c) Menghimpun data rencana kegiatan pembangunan fisik/non fisik melalui unitterkait untuk penyusunan program unit;d) Menganalisa data rencana pembangunan daerah melalui analisa kebutuhanuntuk peningkatan kualitas program pembangunan daerah;e) Menyusun program kegiatankegiatan pembangunan fisik/non fisik berdasarkanskala prioritas untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah;f) Melakukan pengendalian
dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP (UnitLayanan Pengadaan);c) Menyusun program kerja dan anggaran ULP (Unit Layanan Pengadaan);d) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP (Unit LayananPengadaan) dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atauindikasipenyimpangan;e) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaanbarang/jasa kepada Walikota dan Pimpinan Institusi;f) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP (UnitLayanan
Pengadaan);g) Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masingmasing;h) Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP (UnitLayanan Pengadaan) kepada Walikota/Pimpinan Institusi dan/atau PA/KPA;Halaman 64 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Gtoi) Mengusulkan staf pendukung ULP (Unit Layanan Pengadaan) sesuai kebutuhan;Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan sebagai Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan)terhadap tugas menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa