Ditemukan 34873 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-11-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 22-01-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 222/B/2014/PT.TUN.Sby
Tanggal 4 Desember 2014 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA vs CV. ROBAR BERSAMA
9337
  • Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10, , dengan alasanbahwa dalam menyusun spsifikasi teknis pengadaan alat peraga SD, Tergugatberpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan R.1Nomor 56 Tahun 2011.
Register : 05-05-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN MALANG Nomor 230/PID.B/2015/PN MLG
Tanggal 16 Maret 2015 — NURMANSYAH ARIF Als AMBON
101
  • .400.000, (empat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar barang barang tersebut setelah terdakwa ambil kemudian dibawa ke rumahkos kosan terdakwa dan satu buah HP dijual dan Aung sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) terdakwa pakai untuk makan sehariharie Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;Halaman 5 dari 11 halamane Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi RENNY NOVA mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
Register : 15-09-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pbl
Tanggal 25 Oktober 2016 — Terdakwa : SITI AMINAH Bin MUHAMAD SOLEH
10714
  • Terdakwa pakai untukkebutuhan seharihari ; Bahwa benar sepeda motor tersebut berada dirumah nenek Terdakwa didesa Malasan selama 1 (satu) bulan ; Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yakni saksiD.Juanda dan saksi Kartika Ayu pada tangal 11 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun
Putus : 01-03-2010 — Upload : 08-05-2012
Putusan PN KALIANDA Nomor 524/Pid.B/2009/PN.Kld
Tanggal 1 Maret 2010 — SITI AISAH binti MISRUN
8413
  • Bahwa benar akibat dari adanya kejadian tersebut, saksi korban Nurmaniladirugikan sebesar Rp.3.750.000, ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkanunsurunsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannyadengan dakwaan Tunggal
Putus : 07-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — IR. NUR ABADI VS MENTERI NEGARA BADAN URUSAN MILIK NEGARA
4829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd oleh Tergugatserta mengenai hak terkait belum dibayarkan hak Penggugat yang belumditerimanya dari Tergugat secara penuh yang menjadi kKewenangan PengadilanHubungan Industrial ;Bahwa dengan adanya dailildalil Penggugat tersebut, menggambarkanketidakmengertian Penggugat dalam membedakan mana sengketa tata usahanegara dan sengketa hubungan industrial, artinya Penggugat tidak cermatdalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atautidak jelas (obscuur
Upload : 29-08-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 85/PID/2016/PT BTN
Nama lengkap : M. AIDIL HASAN DIIN alias IWAN DRAGON bin alm. HERMAWAN ; Tempat lahir : Bakongan ; Umur/Tgl. lahir : 44 tahun/19 Februari 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Agama : I s l a m ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Pendidikan : SMP ; Tempat tinggal : Jl. Kramat Pangeran Syarif No.62, RT/RW: 01/08, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur
261192
  • Fasial, saya percaya diri danbisa prediksi hukuman di bawah 12 bulan, maka saya bertanggungjawabpenuh termasuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah saya ambilsenilai Rp.23.500.000, (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;e Rekayasa penangkapan dilakukan dengan koordinasi Kasi Pidum JaksaTangerang dan Oknum JPU Tatu Aditya dengan menyusun skenariopenyerahan uang sisa ajasa senilai Rp.2.000.000, adalah sebuahkebobrokan ;e Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan akibat kesalahannya dan berharapMajelis
Register : 27-12-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 27-03-2012
Putusan PTA JAKARTA Nomor 146/Pdt.G/2011/PTA.JK
Tanggal 28 Februari 2012 — JAYADIH bin EMAD, dan kawan-kawan melawan URSANIH binti H. NAUSIN dan kawan-kawan
7732
  • hubungan hukumantara Penggugat dengan materi dan atau obyek~ yangdisengketakan, dan antara Penggugat dengan i Tergugatberkaitan dengan atau materi atau obyek sengketa, begitujuga gugatan para Penggugat tidak dapat menunjukkan faktaatau. peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubunganhukum yang terjadi antara para Penggugat dengan materi atauobyek perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatana quo tidak mempunyai dasar hukum (Aechtelijke Grond) dandasar fakta (Feitelijke Grond) dalam menyusun
Putus : 08-04-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN SERANG Nomor 58_PID.SUS_2013_PN.SERANG
Tanggal 8 April 2013 — NANANG SUMARNA bin MARSAN
536
  • bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk ituterlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagaiberikut :Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undangundang No.35 Tahun2009 tentang Narkotika ;AtauKedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undangundang No.35 Tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun
Register : 14-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 28-12-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Dps
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6526
  • permohonanperkara ini ;Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentikyang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehinggaPemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan danhubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak pihak dalam perkaraini ;Bahwa Bukti P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antarasatu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan hasil cetak elektronik,yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun
Register : 27-12-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN SAMPANG Nomor 271/PID.B/2014/PN.SPG
Tanggal 24 Desember 2014 — 1.RAHMAT al.P. UMSILAWATI
2.MAT NORAH
3.SURAWI al.P CIKA"
242
  • kartu selanjutnyasaksisaksi sekira pukul 22.30 wib melakukan penggerebekan dilanggartersebut dan berhasil mengamankan 5 orang yang diduga melakukanperjudian beserta barang bukti berupa uang tunai Rp.545.000, 5 set karturemi dan buah tikar yang terbuat dari daun pandan selanjutnya tersangkadan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sampang guna dilakukmpemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka majelis menyusun
Putus : 15-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/MIL/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — M. TAUFIK RACHMAN;
6830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penasihat Hukum berpendapat seyogyanya ketika Pemohon sudahterbukti sebagai penyalah guna Narkotika maka Pemohon wajib menjalanirehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum padaPasal 54 dan Pasal 55 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.Penasihat Hukum berpendapat :1.Berdasarkan faktafakta di persidangan Penasihat Hukum berpendapatbahwa Oditur dalam menyusun dakwaan maupun tuntutan hanya inginmembuktikan Pemohon adalah seorang penyalah guna Narkotika.
Register : 12-09-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 19 Desember 2013 — NELSON WIJAYA;GUBERNUR BANK INDONESIA
8440
  • kredit debitur tersebut tidak dapatdilunasi, maka kami minta Saudara menurunkan kualitas kreditdebitur tersebut menjadi Macet (5) :1818Penetapan penyampaian action plan yang ditetapkan oleh Tergugatpada dasarnya bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat padatanggal 26 Agustus 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No : 8/13/PBI/2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005, Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BankUmum pada Pasal 24 menentukan sebagai berikut(1) Bank wajib menyusun
Putus : 30-10-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/MIL/2013
Tanggal 30 Oktober 2014 — MARWAN HASIHOLAN RITONGA
4110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LP038/A33/IV/2011/I/51 tanggal 30 April 2011sedangkan Laporan Polisi merupakan syarat mutlak untuk penyidikan baikterhadap Tersangka maupun Saksisaksi dan Berita Acara Tersangka dan paraSaksi merupakan syarat mutlak Oditur Militer menyusun surat dakwaan, karenaLaporan Polisi adalah Pasal 112 ayat (2) UndangUndang No. 35 Tahun 2009seharusnya Oditur Militer mendakwa dengan menggunakan Pasal 112 ayat (2)UndangUndang No. 35 Tahun 2009.
Register : 20-03-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SAMPANG Nomor 75/PID.B/2014/PN.SPG
Tanggal 10 April 2014 — BURAWI alias P. SUBAIRI
SA’I alias P. BIARTO
FAISOL
302
  • membawa uang Rp 230.000, sudah kalah Rp 80.000;e Bahwa uang taruhan besarnya Rp 10.000,e Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari adalah petani;e Bahwa permainan judi itu tidak ada izinnya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadibagian dari putusan ini dan termuat didalamnya;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka majelis menyusun
Putus : 06-01-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 6 Januari 2015 — I WAYAN BUDIAWAN
3738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 383 K/Pid.Sus/2013e Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1)sub d KUHAP bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannyatidak memuat keseluruhan faktafakta yang teruangkap di persidangan.Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d tersebut menggariskan tentangkewajiban hakim untuk menyusun secara ringkas mengenai faktafaktadan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaandi sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.Seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan
Putus : 09-09-2014 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 729/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim
Tanggal 9 September 2014 — TAN SWEE KOON
444
  • ABANG (DPO) yangsamasama merupakan warga binaan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilanakan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secarasubsidiaritas yaitu :e Primair Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;e Subsidair Pasal 112 (1)UU No.35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas maka yangharus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair yaitu Pasal 114 (1)UU No. 35
Register : 07-09-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 282/Pid.Sus/2015/PN Bna
Tanggal 11 Nopember 2015 — M. YUSUF Bin ZAKARIA
2612
  • Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu :Primair melanggar Pasal 111 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;Subsidair melanggar Pasal 115 ayat (2) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa penuntut umum menyusun
Putus : 03-07-2008 — Upload : 28-02-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 91 /Pid.B/2008/PN.PSR
Tanggal 3 Juli 2008 — SUKARMAN BIN NGARIMO
1025
  • Maka untukitu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara tunggaldengan unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur barang siapa.2. Unsur tanpa mendapat ijin .3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainanjudi dan menjadikannya sebagai pencarian.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan merpertimbangkan unsurunsur dakwaantersebut sebagai berikut :Ad.l.
Putus : 15-01-2013 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 268/Pid /B/2012/PN Mgl
Tanggal 15 Januari 2013 — AKMALUDINSYAH Bin RAYUAN
4517
  • telah terbukti adanya faktafaktahukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnyaTerdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakantersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukanperbuatan yang memenuhi unsurunsur dari pasalpasal tindak pidanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Negeri Menggala berdasarkan dakwaan Tunggal melanggarPasal 362 KUHP ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun
Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto
Tanggal 16 Mei 2019 — - RICKY NANGOY, A.Md
14317
  • PILARMAS KONSULTINDO dengan DirekturNANANG SALAM untuk menyusun perencanaan paket pekerjaan 7 (tujuh) ruasjalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.545.000, (empat puluh delapan jutalima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dikurangi pajak sehingga nilaikontrak perencanaan sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah),namun pada kenyataannya NANANG SALAM selaku Direktur CV.
    PILARMAS KONSULTINDO dengan DirekturNANANG SALAM untuk menyusun perencanaan paket pekerjaan 7 (tujuh) ruasjalan dengan pagu anggaran sebesar Rp48.545.000, (empat puluh delapan jutalima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dikurangi pajak sehingga nilaikontrak perencanaan sebesar Rp42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah),namun pada kenyataannya NANANG SALAM selaku Direktur CV.
    kebijakan teknis administrasi pembangunan daerah sesuai kebutuhansebagai dasar pelaksanaan tugas;c) Menghimpun data rencana kegiatan pembangunan fisik/non fisik melalui unitterkait untuk penyusunan program unit;d) Menganalisa data rencana pembangunan daerah melalui analisa kebutuhanuntuk peningkatan kualitas program pembangunan daerah;e) Menyusun program kegiatankegiatan pembangunan fisik/non fisik berdasarkanskala prioritas untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah;f) Melakukan pengendalian
    dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP (UnitLayanan Pengadaan);c) Menyusun program kerja dan anggaran ULP (Unit Layanan Pengadaan);d) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP (Unit LayananPengadaan) dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atauindikasipenyimpangan;e) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaanbarang/jasa kepada Walikota dan Pimpinan Institusi;f) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP (UnitLayanan
    Pengadaan);g) Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masingmasing;h) Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP (UnitLayanan Pengadaan) kepada Walikota/Pimpinan Institusi dan/atau PA/KPA;Halaman 64 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Gtoi) Mengusulkan staf pendukung ULP (Unit Layanan Pengadaan) sesuai kebutuhan;Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan sebagai Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan)terhadap tugas menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa