dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon(Verstek);Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohontidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg

serta 2 (dua) orangsaksi;Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa Fotokopi Surat KeteranganDomisili Nomor: xxxx atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala DesaXxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx tertanggal xxxx, bukti tersebut telahbermeterai cukup, telah dinazegelen, dan merupakan akta otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada diwilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya diPengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg

dinazegelen dan merupakan akta otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohondengan Termohon pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, dengan bukti Kutipan AktaNikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa buktitersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diaturmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadikehendaki dalam pasal 285 RBg

materiil,sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi keduaPemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihatsendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil permohonanPemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena ituoleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dantidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan putusansebagaimana tercantum dalam diktum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 Rbg jo.

mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 22 September 2015 dantanggal 28 Oktober 2015, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 1486/Padt.G/2015/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

mengirimkan orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita PengadilanAgama Samarinda telah memanggil Termohon pada tanggal 28 September2020 dan tanggal 09 Oktober 2020, terkait hal tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi danpatut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut dinilai tidakdisebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum danpermohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Pemohon diwajibkanuntuk membuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimanaketentuan Pasal 283 RBg;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjahsyariah dalam Kitab AlAnwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:= =danall ld Ula Ane gi it sl jee je OLArtinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atautidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputusberdasarkan bukti;Menimbang

Tahun 1985 tentang BeaHim 7 dari 17 hlm Putusan No. 1637/Pdt.G/2020/PA.SmdMaterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebutsah sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

,nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Pemohon telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkanSsumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungandekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksisaksimerupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketamengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal172 ayat (2) RBg jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, dari kriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwasaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1)RBg, saksiSaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami,didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut

mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 12 November 2015 dantanggal 14 Desember 2015, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 1790/Padt.G/2015/PA.SmadlMenimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin hujjahsyari'ah dalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambilalin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:Rl LE bile Ane si oigt gl yaw js OUArtinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidakdiketahui alamatnya

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dariHim 7 dari 16 hlm Putusan No. 1790/Pdt.G/2015/PA.Smadlkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar

mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 10 November 2015 dantanggal 10 November 2015, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 1749/Pdt.G/2015/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 18 November 2019 dantanggal 19 Desember 2019, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 2172/Pdt.G/2019/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016 dantanggal 28 September 2016, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 1279/Pdt.G/2016/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

mengirimkan orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita PengadilanAgama Samarinda telah memanggil Termohon pada tanggal 07 September2020 dan tanggal 18 September 2020, terkait hal tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi danpatut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut dinilai tidakdisebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum danpermohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Pemohon diwajibkanuntuk membuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimanaketentuan Pasal 283 RBg;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjahsyariah dalam Kitab AlAnwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:= =danall ld Ula Ane gi it sl jee je OLArtinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atautidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputusberdasarkan bukti;Menimbang

Tahun 1985 tentang BeaHim 7 dari 17 hlm Putusan No. 1513/Pdt.G/2020/PA.SmdMaterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebutsah sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

,nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Pemohon telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkanSsumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungandekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksisaksimerupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketamengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal172 ayat (2) RBg jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, dari kriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwasaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1)RBg, saksiSaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami,didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut

mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 18 September 2015 dantanggal 19 Oktober 2015, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 1496/Padt.G/2015/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2015 dantanggal 08 September 2015, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin hujjahsyariah dalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambilalin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:=) tho ogmp om gel = : ff = . ooo NEGat dias J : wa!

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, darikriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,Him 7 dari 16 hlm Putusan No. 1323/Pdt.G/2015/PA.Smdlsaksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar

tidak pula mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 28Juni 2018, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebuttelah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugattersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukumdan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkanketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 855/Pdt.G/2018/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

pula mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2016 dantanggal 08 Agustus 2016, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 1149/Pdt.G/2016/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

pula mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal20 April 2018, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilantersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiranTergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sahmenurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum,maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 478/Pdt.G/2018/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 10 November 2015 dantanggal 10 November 2015, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 1749/Pdt.G/2015/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smalkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

pula mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan AgamaSamarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 09 November 2015 dantanggal 21 April 2016, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwapanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkanketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasanyang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untukmembuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal283 RBg;Him 6 dari 16 hlm Putusan No. 1736/Padt.G/2015/PA.

KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah,maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

, nilai kekuatanpembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksisaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)RBg jo.

Smdlkriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dandilihat sendiri, kKeterangan yang diberikan tersebut harus mempunyal Sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus salingbersesuaian satu dengan

dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat diPengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batasdan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas parapihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tanganpemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masihberlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, makamajelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapatdinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg

pernah hadir di persidangan, makamediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidangtanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipunJurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnyasecara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidakhadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg

sesuai ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis(P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakanakta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg

., saksisaksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuaiHalaman 10 dari 16 Putusan No.463/Pdt.G/2020/PA.Blcndengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukansaksisaksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapatditerima;Menimbang, bahwa keterangan saksi dan saksi II yang dihadirkanPenggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkanpengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga salingbersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimanadiatur dalam

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), olehkarena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agarMajelis Hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatanPenggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpaadanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatanPenggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

pernah menghadap ke persidangan tanpa alasanyang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilatau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, maka patutdiduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebutdan/atau tidak membantah dalildalil permohonan Pemohon dan permohonanPemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan untukmemeriksa dan memutus perkara a quo di luar hadirnya Termohon sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg

Dengan demikian alat bukti tersebut telahPutusan Nomor /Pdt.G/2017/MS.Ksg, tanggal 14 Februari 20179 memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendakPasal 285 RBg;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatanperkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabatumum yang berwenang, telah bermeterai

Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telahmemberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehinggamemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka(4) RBg dan Pasal 175 RBg;Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohontersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebutsaling berkaitan satu sama lain

, dan relevan terhadap dalildalil Pemohon,sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg, namun hanyaseorang saksi yang bernama Herlina Hamidah Hsb binti Adnan Hsbberdasarkan pengetahuannya langsung, sehingga secara materil telahmemenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, sedangkan tidak demikiandengan saksi yang kedua yang bernama Darianto bin Dono saksi tersebuttidak berdasarkan pengetahuannya langsung, melainkan didasarkan atascerita Pemohon, sehingga secara materil tidak memenuhi ketentuan

Pasal308 ayat (1) RBg;Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas ceritaseseorang atau lazim disebut dengan testimonium de auditu tidakmempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwakehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehinggaPutusan Nomor /Pdt.G/2017/MS.Ksg, tanggal 14 Februari 201710 peristiwaperistiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lainsekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalahmasalah yang

mengirimkan orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita PengadilanAgama Samarinda telah memanggil Termohon pada tanggal 21 September2016 dan tanggal 17 November 2016, terkait hal tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi danpatut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut dinilai tidakdisebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum danpermohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Pemohon diwajibkanuntuk membuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimanaketentuan Pasal 283 RBg;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjahsyariah dalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:= ti Py = = i j= ; . . = 4)at ag a c t 1 my "aSeas Aad Ip Aaa gh fe gt oe aArtinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atautidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat

Tahun 1985 tentang BeaMaterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas PengenaanHim 7 dari 17 hlm Putusan No. 1423/Pdt.G/2016/PA.SmdHarga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebutsah sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

,nilai kekuatan pembuktiannya bersifat Sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Pemohon telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkanSumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungandekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksisaksimerupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketamengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal172 ayat (2) RBg jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, dari kriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwasaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1)RBg, saksisaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami,didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut

pula mengirimkan orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita PengadilanAgama Samarinda telah memanggil Termohon pada tanggal 06 Januari2021 dan tanggal 06 Januari 2021, terkait hal tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi danpatut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut dinilai tidakdisebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum danpermohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg

Dengan demikian, Pemohon diwajibkanuntuk membuktikan dalildalil yang dikemukakannya sebagaimanaketentuan Pasal 283 RBg;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjahsyariah dalam Kitab AlAnwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:= =danall ld Ula Ane gi it sl jee je OLArtinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atautidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputusberdasarkan bukti;Menimbang

13 Tahun 1985 tentang BeaHim 7 dari 17 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.SmdMaterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebutsah sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg

,nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Pemohon telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkanSsumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungandekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksisaksimerupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketamengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal172 ayat (2) RBg jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, dari kriteriakriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwasaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1)RBg, saksiSaksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami,didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut

Nbr;Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan,Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadirdi persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Nabire;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG ,disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran

Tergugat tanpadisebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugatdipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapatdiperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPenggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhiketentuan Pasal 154 RBG juncto Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang

Baihagi);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG,untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukan buktibukti,yang selanjutnya diberi tanda P;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan AktaNikah bertanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Bitung, sehingga terbuktiPenggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1Tahun

maka untuk memenuhimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctoPasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangansaksisaksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengankedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat:Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugattelah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuanPasal 175 RBG

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksisaksitersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sertamenguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG,saksisaksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas,dengan demikian saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil(keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihatsendiri dan saksi alami sendiri