Ditemukan 11440 data
RADITHYA GIOVANNY PRAMUDHANA
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Bandung, Reskrimum Polres Bandung
2.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT, RESOR KOTA BANDUNG, UNIT RESKRIM UM
148 — 70
sidang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf dmenyatakan Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri,sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belumselesai, maka permintaan tersebut gugur;Menimbang, bahwa terhadap mengertian suatu perkara sudah muladiperiksa oleh Pengadilan Negeri, mengundang multi tafsir
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Pekalongan
Terbanding/Tergugat II : PRIJO WIBOWO, S.H.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
110 — 44
pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Bahwa karena dalam perkara a quo adanya kerugian hak yang dideritaoleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan a quo makasangat tidak beralasan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkaneksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang harus memasukkan isteriPenggugat sebagai Penggugat dalam perkara a quo; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkanputusan MARI tanggal 25 April 1979 No.80/K/Sip/1976 dalampenerapannya atas perkara a quo karena tafsir
MARE MARITIME SINGAPORE PTE, LTD
Tergugat:
1.PT. GADINGPUTRA SAMUDRA
2.PT. PERTAMINA, Persero
183 — 106
Utr.Apabila dikaitkan dengan peraturan lainnya yang melindungi kebebasanberkontrak, maka UndangUndang No. 24 Tahun 2009 seolaholah inimungkin akan menimbulkan multi tafsir??, misalnya Pasal 1320 KitabUndangUndang Hukum Perdata??.
52 — 24
ini dapatmenimbulkan kesalahan tafsir sehingga dapat menimbulkan kesalahan padapenentuan subyek hukum yang digugat dan akibat hukum yang mengikutinya,sedangkan disini juga tidak disebutkan sebagai direktur atas legal body / badanhukum apa?
67 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalam prosedur penjatuhan hukuman disiplin tidak terdapat prosdurmember surat peringatan sebagai surat peringatan Sali Rohani/kepalasekolah.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Keputusan BupatiMalang cacat prosedural..Bahwa Keputusan Bupati Malang mengandung multi tafsir / ambigu,sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :Dalam amar putusannya, pada halaman 2 Keputusan Bupati Malang (videbukti P3) disebutkan Memutuskan, menetapkan :Satu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian
61 — 17
Pada poin 2 ini juga menimbulkanmulti tafsir dimana penggugat memiliki 1 (satu) sertifikat ataukah 2 (dua)sertifikat, sertifikat sementara atau palsu (Aspal) dan sertifikat untuk tanahyang mana!!? Juga poin 2 pada gugatan Penggugat menyebutkan sejumlahnama yang berbatasan tanahdengan tanah Penggugat tetapi nama orangtersebut tidak berdomisili di sekitar tanah sengketa.
70 — 11
(bisa multi tafsir).Lakilaki yang saya Curigai Sudah saya datangi kerumahnya 2 kalidan saya cecar juga dengan pertanyaan yang sama dengan istrisaya, tidak mau mengaku dan bersumpah demi Allah/wallohisampai 3 kali (awabannya persis Sama dengan jawaban istri saya)seperti Sudah ada koordinasi/kesepakatan.Kenapa saya curiga berat, bukan cemburu buta tapi takuttergolong suami yang dayus.
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsungdengan kegiatan usaha, dan tidak mengatur lebih lanjut mengenaisyarat Agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, pengeluaran tersebutharus berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak.Atas pendapat Majelis ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat:Bahwa fungsi penjelasan dalam suatu. peraturan perundangundangan sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yaitu dalamLampiran angka 176, antara lain dinyatakan :Penjelasan berfungsi sebagai tafsir
128 — 67
seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dapat mendugaakan akibat yang ditimbulkannya; Menimbang, bahwa mengenai bentuk kesengajaan yang di uraikan di atastidak akan di bahas lebih lanjut akan tetapi Majelis Hakim cukup memilih salahsatu dari kesengajaan tersebut untuk dipertimbangkan yang dianggap lebihmendekati kepada faktafakta yang terungkap dipersidangan yakni: kesengajaan sebagai kemungkinan;Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini ada kata dapat, sehinggauntuk tidak menimbulkan banyak tafsir
143 — 53
120) Js Ot si & osuloius Vsaa Lao 12 9) 4.9 was iy 5 LeiArtinya : Dan kamu sekalikali tidak akan oiapat berlaku adil diantara istriistri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena ituJanganilah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatungkatung (QSanNisaa:129).Menimbang, bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakimsependapat dan mengambil alin pemahaman Imam asySyafii yangmenyatakan bahwa Sebagian dari para ulama ahli tafsir
Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADJI W. SH
58 — 25
Terhadap masalahtersebut telah adanya indikasi dan multi tafsir terjadinya diskriminasi hukum,tebang pilin dan kriminalisasi. Oleh karena itu putusan tersebut beralasanuntuk dibatalkan dan Terdakwa tetap pada nota pembelaan semula yangmerupakan satu kesatuan dengan memori banding ini;Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Kepala Sekolah / Guru,telah menerima kursi/meja dan lemari buku, secara baik, cukup danlengkap.
193 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesungguhnya tidak ada tafsir lain lagi tentang ketentuanpermohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 65 K/Pdt.Sus/2010UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa ;c.
55 — 26
Sejatinyaketentuan ini hanya bersifat mengatur, sehingga norma hukum Islam tersebuttidak limitative dan kaku (rigid), namun memiliki fleksibilitas sehingga dapatdisimpangi;Menimbang, bahwa Wahbah alZuhaily, ulama terkemuka dibidangfikih dan tafsir mempunyai pandangan berbeda mengenai hak hadhanah;apakah hak hadhanah menjadi kewenangan ibu, ayah ataupun anak.Menurutnya hadhanah merupakan hak bersyarikat antara ayah, iobu dan anaksecara bersamaan. Ketiganya memiliki hak sama terhadap hadhanah.
134 — 59
Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen);Menimbang, bahwa merujuk pada salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusidalam Putusan Perkara No.50/PUUVI/2008 atas judicial review Pasal 27 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)terhadap UUD 1945, maka dapat dinyatakan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 danPasal 311 Kitab UndangUndang Hukum Pidana
93 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pernyataan dalam pertimbangan tersebut mengandungmulti tafsir dan berpotensi akan memberikan pemahamanhukum yang keliru, karena tidak jelas yang dimaksud olehMajelis Arbiter dalam putusan tersebut, kepada siapa uangmuka itu dibayarkan ;b.
8 — 1
dalam Rekonpensi.Bahwa sebaiknya Tergugat Rekonpensi membaca lebih banyak lagimengenai arti nusyuz, karena nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri tetapijuga bagi suami, apakah seorang suami yang sering berselingkuh danmemukul istri Serta telah menelantarkan anaknya dan tidak menafkahi anakdan juga istrinya bukan suatu perbuatan nusyuz, apakah seorang suamiberkata kasar dan sering mengusir istrinya ketika dalam keadaan marahadalah merupakan suami yang tidak berlaku nusyuz terhadap istrinya,didalam tafsir
119 — 27
pengajuan gugatan terhadap Tergugat dengan melibatkan pihak KantorPertanahan Kota Jambi sebagai turut Tergugat adalah sudah dilakukan dalam konteksyang benar dan merupakan tindakan relevan menurut hukumMenimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dalam konteksgugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan hak ahli waris(legitiemeportie)sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengajukan suratkeberatan dalam kapasitasnya sebagai ahli waris yang sah dan mengatasnamakanKeluarga Raden Tafsir
153 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesalahan tafsir tersebut dapatdillhat bahwa selama Tahun 2009, Pemohon Banding tidak adamelakukan penyerahan/penjualan berupa Tandan Buah Segar (TBS),maupun Lateks (getah) kepada pihak lain karena semuanya diolah diPabrik Pemohon Banding.
1.HASANUDDIN RAUF
2.NASIR
3.HERMAN TASING
4.AGUSMAN D. ISHAK
5.DAFRIANTO MAASI
6.Darman Ishak
7.Ardi Ishak
Termohon:
Kapolres palu
242 — 139
Ada banyak azas/prinsip hukumyang diterapkan dalam sistem hukum di indonesia (civil lawsystem), salah satunya adalah prinsip /ex stricta yang menjagaagar hukum dapat diterapkan dengan obyektif, tidak bisaberdasarkan analogi karena dapat mengakibatkan multi tafsir.(2) Faktafakta hukum yang disampaikan oleh pemohon dalampermohonannya, isinya hanya merupakan analogi karena hanyaberdasarkan pada penyampaian keterangan sepihak yaknihanya penyampaian sepihak dari pihak pemohon saja.(3) Atas faktafakta
35 — 9
Bahwa dengan demikian sikap Penggugat yang pergimeninggalkan rumah tanpa izin Tergugat itu dan sikapnya yangmerasa terganggu karena alasan kesehatan Tergugat maka sudahsepatutnya apabila Penggugat sudah termasuk dalam keadaannusyuz sebagaimana Ilbnu Katsir Rahimahulullan berkata, Nusyuzadalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya(Tafsir al Quran Al Azhim, 4:24);5.