redaksional;(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadisubjek akta;(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwadalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa PeristiwaKependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap,tinggal terbatas

, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjaditinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, danpengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama danHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 10/Pat.P/2020/PN Pti.Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yangharus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau suratketerangan kependudukan

sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPenetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Tl Halaman 7 dari 10 hal.Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahanperkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas

sebagaimana dalam ketentuanPasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam halperkawnan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbatnikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam ayat (3) disebutkan ltsbat nikahyang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yangberkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaianperceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atautidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan

Bukti P8Fotocopi Paspor Nomor533848410, atas nama David Winston Mitchell, berlakusampai dengan 24 Juni 2026;: Fotocopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama DavidWinston Mitchell yang dikeluarkan oleh Kanim Kelas II TPISingaraja, tertanggal 8 Mei 2019;Fotocopi Paspor NomorEN486348, atas nama Liselotte Claire A. Verhasselt, berlakusampai dengan 12 Maret 2024 ;Fotocopi Izin Tinggal TerbatasElektronik atas nama Liselotte Claire A. Verhasselt yangdikeluarkan oleh Kanim Kelas II TP!

tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 5 dari 10Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokoktuntutan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenaitentang berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Amlapura untuk memutusperkara yang diajukan oleh Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa IzinTinggal Terbatas

Namunkewenangan itu terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh pertaturanperundangundangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampaipada halhal yang adaurgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampaimemutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partal yangharus diputus secara contentious.

Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepadaPengadilan negeri di beri kKewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalahperdata yang bersifat sephak atau exparte dalam keadaan : Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;e Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukansendiri oleh undangundang, yang menegaskan tentang masalah yangHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pat.P/2019/PN Gstbersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentukpermohonan

pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Penetapan Nomor 0223/Padt.P/2017/PA.TI Halaman 7 dari 10 hal.Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahanperkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas

sebagaimana dalam ketentuanPasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam halperkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbatnikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam ayat (3) disebutkan Itsbat nikahyang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yangberkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaianperceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atautidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan

Pemohon termasuk dalamkewenangan Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke3 UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka gantinama merupakan salah satu peristiwa penting kKependudukan sebagaimana bunyilengkapnya: Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindahdatang untuk menetap, tinggal terbatas

, serta perubahan status Orang AsingTinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran,lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan,pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan Statuskewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami olehseseorang merupakan keyjadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasiperubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Sarana Bali Ventura,bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor017/SBV/DIR/II/2020 tertanggal 03 Februari 2020, bertindakuntuk dan atas nama MADE GUNAWIRAWAN, lahir diJembrana, 02101962, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Banjar Dinas Mandung, Desa/Kelurahan SembungGede, Pemegang Kartu Penduduk Republik Indonesia Nomor :5102040210620001, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyaselaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Sarana BaliVentura, disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:1.

Suprapto, KelurahanSumur Batu, Kecamatan KemayoranJakarta Pusat, bertindakberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LAWANN SENTOSA, Perseroan Terbatas, beralamat di Palma Tower22nd Floor, Jl. RA Kartini IIS Kav.6 Sektor, Jakarta Selatan,diwakili oleh Harry Hermawan selaku Direktur Utama PT.

PUTUSANNOMOR 133/B/2021/PTTUNSBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:PT WAHANA ORGANIK MULIAJAYA (PT WOM); Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 66Tanggal 26 4 2007, dibuat di hadapan Notaris lrawati Njoto,S.H., M.Kn. dan telah mendapat

BALI RAGA WISATA, Sebuah perusahaan perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan SuryopranotoNo.67 A Jakarta Pusat; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : H.

Angkasa Pura Il Persero, badan hukum perseroan terbatas yangdidirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan diGedung 600 Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta, Tangerang,Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor. : 241/PDT/2021/PT.BTN.PO BOX 1001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Rustam Efendy Turnip,S.H.

Bahwa Tergugat Ill adalah badan hukum perseroan terbatas persero yangdidirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ;. Bahwa Tergugat III selaku badan hukum perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yang saat inimembutuhkan tanah untuk perluasan Pembangunan Runway 3 BandaraInternasional Soekarno Hatta, dan menetapkan seluruh wilayah pada DesaRawarengas pada Kec.

datafisik maupun yuridis) (vide posita angka 5), sedangkan pada dalil positagugatan Penggugat pada angka 2 secara tersurat Penggugat mendalil kanbahwa Tergugat II adalah kantor pertanahan pemerintah yang memilikiwewenang dibidang administrasi pertanahan sebagaimana ketentuanperaturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh PemerintahRepublik Indonesia (vide posita gugatan angka 2), selanjutnya pada dalilposita gugatan Penggugat pada angka 4 didalilkan bahwa Tergugat Illselaku badan hukum perseroan terbatas

(Vide dalil posita gugatan angka 7 halaman 4);Tergugat I, memberi tanggapan dan argumentasi sebagai berikut: Bahwa Tergugat III (PT Angkasa Pura II) adalah suatu badan hukumPerseroan Terbatas, Tidak Mempunyai Wewenang dalam melakukanverifikasi dan validitas datadata pertanahan (data fisik maupun datayuridis) terhadap tanah sengketa, akan tetapi Kewenangan tersebutberada pada Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang)selaku Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan perundangundangan yang

Bahwa Tergugat Ill (PT angkasa Pura II), adalah badan hukumPerseroan Terbatas yang diatur serta tunduk pada UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah selakupihak yang memerlukan atau membutuhkan tanah untuk keperluanPembangunan Runway 3 Bandar Udara Soekarno Hatta. Bahwa dalil posita gugatan angka 5, 6, dan angka 7 tersebut sangatmengada ada serta tidak berdasar hukum. Oleh karenanya gugatanPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.7.

Bukti P.Int1.1 : Akta Perubahan Dasar Perseroan Terbatas PT. ManadoUnderwater Explorations, Nomor : 04 tanggal 7 Juni 2002;2. Bukti P.Int1.2 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiaRI, Nomor : C04423 HT.01.01.TH.2003, tanggal 4 Maret2003;3. Bukti P.Int1.3 : Ijin Usaha Pariwisata atas nama PT. MUREX, Nomor : 96/PARBUD OSW/HM.1/VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007;4. Bukti P.Int1.4 : Ijin Usaha Pariwisata atas nama PT.

Pulisan, Nomor : 13/BUDPAR/PUDV/V/2011, tertanggal 27 Mei 2011;Surat Keterangan No. 007/BUDPAR/359/VI/2012, tertanggal26 Juni 2012;Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Blue Bay Divers,tanggal 9 Nopember 2004;Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara, Nomor : 05/PARBUD/DV/TII/2006, tertanggal 10 Maret 2006, tentang Izin UsahaPariwisata;Tanda Bukti Pembayaran Pajak Hotel atas nama PT.

Airmadidi, Januari 2010;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas namaTap Takke PT ;Tanda Bukti Pembayaran biaya retribusi atas nama PT. TapTakke ;Tanda Bukti Pembayaran Pajak Hotel atas nama PT. TapTakke, tanggal 21 Maret 2011 ;Tanda Bukti Pembayaran biaya retribusi atas nama MimpiIndah Resort , Tahun 20112012;Tanda Bukti Pembayaran Pajak Hotel bulan Juli, Agustus,September 2012 atas nama Mimpi Indah Resort/PT. TapTakke;Akta Perseroan Terbatas PT.

Mikgro MetalPerdana Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Pulau BangkaDi Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;: Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMinahasa Utara Nomor: 30 Tahun 2011, tanggal 30 Desember2011;: Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Komisi B DPRD KabupatenMinahasa Utara.

MikgroMetal Perdana Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas PulauBangka Di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara ProvinsiSulawesi Utara;23. Bukti T.IIInt.23 : Makalah yang berjudul : Bersamasama mewujudkan masadepan Pulau Bangka yang lebih baik,Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan saksisaksinya dipersidangan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakimutuk mengajukan SaksiSaksl p=+

Berdasarkan identifikasi penggolongan obat sesuaiperaturan perundangundangan ordonansi obat keras(Stechweekende Geneesmiddelen Ordonantie, Staatsblaad tahun1949, 419) dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat danMakanan Republik Indonesia No. 27 tahun 2016 tentang PengelolaanObatobat Tertentu yang sering disalahngunakan : Yang tergolong obat keras yaitu :Trihexyphenidyl produksi Yarindo Yang tergolong obat bebas terbatas yaitu :Dekstrometorphan, sesuai aturan :a. Keputusan Kepala BPOM RI No.

Berdasarkan identifikasi penggolongan obat sesuaiperaturan perundangundangan ordonansi obat keras(Stechweekende Geneesmiddelen Ordonantie, Staatsblaad tahun1949, 419) dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat danMakanan Republik Indonesia No. 27 tahun 2016 tentangPengelolaan Obatobat Tertentu yang sering disalahgunakan : Yangng tergolong obat keras yaitu :Trihexyphenidyl produksi Yarindo Yang tergolong obat bebas terbatas yaitu :Dekstrometorphan, sesuai aturan :a. Keputusan Kepala BPOM RI No.

Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru dikemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang bolehdijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resepdokter.

Setiap berumah tanggatidak mungkin tidak pernah berselisih paham tapi darisetiap permasalahan bisa kami selesaikan dengan baik, apalagi waktu bersamakami sangat terbatas, wajar sekian bulan saya ditinggal bekerja ada sesuatu halyang harus didiskusikan yang tidak bisa saya selesaikan tanpa ada5. Kalau saya disini di gugat atas penggunaan HP dan Facebook, rasanya itu sangatberlebihan.

Bagaimana bisa dikatakan tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalamrumah tangga kami, kalau Penggugat waktu bekerja di luar, menelfon anak danistrinya hampir setiap hari dan hampir sms setiap Penggugat mempunyaikesempatan sms dalam keadaan bekerja sekalipun dan kami masih bisabermesraan dan bercanda tawa lewat Skype, dan akhirnya Penggugat pulangtahun 2011, dan hubungan kamipun masih baik dan mesra apalagi waktu kamibersama sangat terbatas, kami gunakan waktu yang singkat tersebut sebaik baikmungkin

Perkawinan yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabpaten Dati IT Tabanan dengan akta Perkawinan12nomor : 365/1/1998 tertanggal 13 Julie Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir dua oranganak yang masingmasing bernama ANAK PERTAMA dan ANAKe Bahwa rumah tangga kami tidak ada masalah, saya dan suami baik baiksaja ;e Setiap berumah tanggatidak mungkin tidak pernah berselisih paham tapidari setiap permasalahan bisa kami selesaikan dengan baik, apalagi waktubersama kami sangat terbatas

Bahwa pendirian PT Mahkota Ratu Taxi tersebut tertuang dalam AktaPendirian Perseroan Terbatas PT Mahkota Ratu Taxi Nomor 54 yang dibuatdi depan notaris Silviani Tri Budi Esti, S.H., pada hari Kamis tanggal 27 Juni2002 dengan susunan :Direktur Utama : Tuan Suyatno (Tergugat II);Direktur : Tuan Tri Raharjo;Direktur II : Nyonya Doctoranda Purwani Tri Maryanti;Direktur III : Tuan Boedi Margono Hadi Saputra;Komisaris Utama : Tuan Surono;Komisaris : Tuan Wiwiek Sarwono (Penggugat);Halaman 1 dari 16 hal

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2003, sesuai Berita Acara Nomor16 yang dibuat oleh notaris Sunarto, S.H., Direksi Perseroan Terbatas PTMahkota Ratu Taxi mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yangdihadiri oleh Penggugat (Wiwiek Sarwono), Tergugat II (Suyatno), Tuan TriRaharjo, Nyonya Doctoranda Purwani Tri Muryanti, Tuan Boedi MargonoHadi Saputra dan Tuan Surono Dibyo Saputro yang isinya menyetujuipenjualan 75 (tujuh puluh lima) saham dijual dan kemudian dibeli olehPenggugat (Wiwiek Sarwono

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 yang dibuat oleh Notaris Sunarto,S.H., pada hari Sabtu, 4 Januari 2003 dengan judul Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT Mahkota Ratu Taxi menyebutkan bahwaadanya penjualan saham milik Tuan Surono Siswohadi Dibyo Saputrokepada Tergugat sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dan kepadaPenggugat sebanyak 50 (lima puluh) saham.

Bahwa ahli diminta keterangan berdasarkan surat Kapolres Murung Rayaperihal bantuan untuk melakukan pengecekan kawasan;Bahwa berdasarkan surat tersebut, Kepala Dinas Kehutanan membentuk tim,dan saksi masuk dalam tim tersebut dan turun ke tempat kejadian danmengambil titik koordinat sebanyak 2 tempat kerja Para Terdakwa dansetelah melakukan pengambilan titik koordinat, lalu dilakukan ploting atastitik koordinat tersebut dan hasilnya lokasi kerja Para Terdakwa berada diareal kawasan hutan produksi terbatas

SK. 529/MenhutII/2012;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta iin untuk melakukanpemungutan hasil hutan berupa kayu di areal tersebut yang merupakankawasan hutan produksi terbatas;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:1 Terdakwa ADANG MUSLIM, yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN.Mtw.Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa DAVID PAHREZA padahari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira jam

LS 114 1944,2 BT dan setelah dilakukan ploting atas titik koordinat tersebutdan hasilnya lokasi kerja Para Terdakwa berada di areal kawasan hutanproduksi terbatas;Bahwa tugas Terdakwa ADANG MUSLIM menebang, memotong /membelah kayu yang telah di tebang untuk menjadi papan sedangkan tugasTerdakwa DAVID FAHREZA adalah mengangkut / memindahkan kayu daritempat pengolahan ke pinggir jalan HPH untuk di tumpuk;Bahwa para Terdakwa sudah bekerja selama 3 mingguan;Bahwa tumpukan kayu berupa papan kayu jenis

mendapatkan obat tersebutterdakwa langsung kembali kebanjar baru.Maksud dan tujuan terdakwa menjual obatobataan untukmemperoleh keuntungan, dari penjualan dipergunakan untukmembayar hutang karena modal membeli obat tersebut pinjamdari orang lain.Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat carminofein dandextro tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimanasalah satu obat yaitu carminofein merupakan obat keras danharus mempunyai ijin harus ada resep dokter .sedangkan obatdextro merupakan obat bebas terbatas

dan tidak merasa keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarketerangan ahli bernama FENI NARULITA,S.Si.Apt. binti HENDRIHENDARSYAH pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah sarjana farmasin dan seorang Apotekeryang lulus pada tahun 2008 dan bekerja sebagai PNS diDinas Kesehatan Kota Banjarbaru ;e Bahwa obat Carnophen adalah obat keras kategori daftaryang sudah dicabut ijin edarnya, sedang obat Dextro adalahkategori daftar G termasuk obat keras yang peredarannyabebas terbatas

;e Bahwa untuk mendapatkan obat tersebut harus denganresep dokter dan pembelian di apotek yang memiliki ijinuntuk itu ;e Bahwa penjualan obat tersebut tidak boleh sembarangan,jenis obat keras harus mendapat ijin dari Badan POM yangdidistribusikan melalui PBF, sedangkan untuk obat jenisbebas terbatas dijual oleh toko obat yang memiliki ijin dariDinas Kesehatan ;e Bahwa penggunanaa obat tersebut tanpa pengawasan atauresep dokter dapat membahayakan kesehatan ;Halaman 11 dari22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus

Tetapi dalam perkembangannya, pengertianmengambil ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebutdiatas. Perbuatan mengambil* pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebihluas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada membawaatau mengalinkan dengan sentuhan tangan, tetapi termasuk juga perbuatanperbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang denganberbagai cara.

Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandungmakna memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang.Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian mengambil, pengertianbarang dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda/ barangberwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda adalahbarang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,bahwa terdakwa dan saksi DEDEK YUSUF Als DEDEK mendatangi rumahkediaman

Mengacu pada ketentuan pasal 15 ayat (3) jo Pasal 21 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu palinglambat14 (empat belas) hari terhitung sejakkeputusan RUPS, dandidaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan ; (1) Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :a.

Bahwa terbitnya obyek sengketa pada dasarnya merupakanimplementasi dari perintah Undang Undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, knususnya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 157, dan pasal 158 UU PT Tahun 2007 mewajibkan bagiPerseroan Terbatas untuk menyesuaikan Anggaran Dasar berdasarkanketentuanketentuan yang ada dalam UU PT Tahun 2007, salah satudiantaranya adalah perubahan besaran modal dasar.

W7 HT1101540, tanggal29 September 2006;Copy Akta Persero Terbatas No.98 tanggal 12 Juni 1991 yang di legalisir;Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 218 K/Pid/2011 Copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham,Direksi dan komisaris PT.Panahmas Mulia Indah No.W7HT.01.10.2314 tanggal16 Oktober 2006 yang dilegalisir; Copy Perubahan Anggaran Dasar PT.Panahmas Sakti No.56tanggal 6 Oktober yang dilegalisir; tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

W7 HT1101540, tanggal 29 September 2006;Copy Akta Persero Terbatas No. 98 tanggal 12 Juni 1991 yang dilegalisir;Copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham,Direksi dan Komisaris PT. Panahmas Mulia Indah No. W7 HT.01.10.2314tanggal 16 Oktober 2006 yang dilegalisir;Copy Perubahan Anggaran Dasar PT.

Dekormas Mulia Industri sebanyak 1925 saham diserahkan kepadaHerman dan dalam perseroan terbatas PT.