Ditemukan 46614 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan PA ANDOOLO Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Adl
Tanggal 7 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat
4512
  • 161/Pdt.G/2022/PA.Adl
Register : 14-06-2022 — Putus : 30-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PA SUMEDANG Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Smdg
Tanggal 30 Juni 2022 — Pemohon melawan Termohon
121
  • 161/Pdt.P/2022/PA.Smdg
Register : 01-09-2022 — Putus : 21-09-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Tanggal 21 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
474
  • 161/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Register : 27-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 161/B//2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2022 — dr. LAZIOSI AILIEN GUNAWAN vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
15714
  • 161/B//2022/PT.TUN.SBY
Putus : 16-06-2010 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 161/PID.B/2010/PN.TSM
Tanggal 16 Juni 2010 — NANANG SURYAMAN alias KOMENG bin EDI
4412
  • 161/PID.B/2010/PN.TSM
    PUTUSANNOMOR : 161 / PID.B / 2010/ PN.Tsm. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Megeri Tasikmaiaya yang memeriksa clan mengadiii perkaraperkara pidana pada peradila.n tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasateiah'menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : NANANG SURYAMAN Alias KOMENG Bin EDITempat lahir : TasikmaiayaUmur/Tgl.
Register : 21-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 08-07-2024
Putusan PA TALIWANG Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tlg
Tanggal 1 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • 161/Pdt.G/2024/PA.Tlg
Register : 26-10-2023 — Putus : 15-11-2023 — Upload : 17-11-2023
Putusan PA RANTAU Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Rtu
Tanggal 15 Nopember 2023 — Pemohon melawan Termohon
1615
  • 161/Pdt.P/2023/PA.Rtu
Register : 10-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PA JAYAPURA Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Jpr
Tanggal 24 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
2316
  • 161/Pdt.G/2023/PA.Jpr
Register : 23-06-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PA NATUNA Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ntn
Tanggal 30 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
440
  • 161/Pdt.G/2023/PA.Ntn
Register : 16-02-2022 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 09-03-2022
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.JT
Tanggal 9 Maret 2022 — Pemohon melawan Termohon
120
  • 161/Pdt.P/2022/PA.JT
Putus : 03-04-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 161/Pdt.G/2013/PN.SDA
Tanggal 3 April 2014 —
3113
  • 161/Pdt.G/2013/PN.SDA
    PUTUSANNomor : 161/Pdt.G/2013/PN.SDA"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalamperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut:Drs WILMAR MARPAUNG, S.H, Pekerjaan Polri,beralamat di JI.Masjid Rawa Bacang No.78,Pondok Melati, Bekasi, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa padaBAHARI SURYANTO SIANTURI,S.H, BERNAD ADE YUWONO,S.H, paraAdvokad Penasihat Hukum pada Kantor
    Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, sekarang tidakdiketahui tempat tinggalnya , untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah memperhatikan bukti berupa suratsurat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang,bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yangditandatangani pada tanggal 4 September 2013 yang telah diterima dan telah diregister olehPengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 September 2013 dengan nomor register 161
Register : 15-08-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN SAMPANG Nomor 161/PID.B/2013/PN.SPG
Tanggal 4 September 2013 — Jaksa Penuntut:
SUCIPTO S.H., M.H.
Terdakwa:
MUDEHLI
222
  • 161/PID.B/2013/PN.SPG
Register : 16-05-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 11-06-2024
Putusan PA Ngamprah Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Nph
Tanggal 11 Juni 2024 — Pemohon melawan Termohon
360
  • 161/Pdt.P/2024/PA.Nph
Register : 30-04-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 161/Pid.Sus/2012/PN.
Tanggal 18 Juli 2012 —
457
  • 161/Pid.Sus/2012/PN.
    PUTUSANNo.161/Pid.Sus/2012/PN.Yk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili, perkaraperkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secarabiasa,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa: Nama Lengkap : MUSONIP. 2Tempat lahir > Indramayu 222222 nen n neeUmur/tanggal lahir : 21 tahun / 20 Oktober 1990;.Jenis kelamin = Laki lakiz~~~2nnnn nnn nn nnn nnn nnnnnnnnnnn=Kebangsaan : INEGNESIA.~~~ nnn nn nnn nn
Register : 13-06-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 161/Pdt.P/2014/PA.JS
Tanggal 22 Juli 2014 — PARA PEMOHON
94
  • 161/Pdt.P/2014/PA.JS
Register : 12-06-2024 — Putus : 24-06-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PA SORONG Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Srog
Tanggal 24 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
73
  • 161/Pdt.G/2024/PA.Srog
Putus : 09-04-1998 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 19/Pdt.P/1998/PN Rap
Tanggal 9 April 1998 — PERDATA - TAN MOI YUNG ANI
285
  • 4.1/161/TL/IV/1998 atas nama pemohon tersebut.
Register : 30-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Cbd
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
YUSTENDI als IYUS bin ENDANG
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisan Resort Sukabumi
5219
  • Melanggar Pasal 161 danatau Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara dan atau Pasal 107 Jo Pasal 55 UU RI No.39 Tahun 2014Tentang Perkebunan.Bahwa dan bilamana dilihat dari PELAPOR adalah bertindak untuk dan atasnama Perusahaan Perkebunan PT. BODJONG ASIH dalah merupakanSalah alamat, yang dimana tidak ada kewenangan melampui batas terkaitmasalah Penambangan, melainkan hanya tentang Perkebunan saja.
    Dan semua pasal TindakPidana Melakukan penambangan tanpa memiliki izin dan atau setiap orangHalaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Cbd17.18.19.20.secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan menguasailahan perkebunan tanpa izin...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 danatau Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Minerba dan Batu bara danatau Pasal 107 Jo Pasal 55 UU RI No. 29 tahun 2014 tentang perkebunan.yang dituduhkan atau disangkakan tidak dapat diterapkan kepadaPEMOHON
    dengan melihat fakta hukum dari uraian urain tersebut diatas.Bahwa, PEMOHON dalam hal ini merasa di dholimin dengan STATUSTERSANGKA yang ada pada diri PEMOHON, terlebin bahwa PEMOHONtidak pernah berbuat, tidak pernah ada diLokasi TKP kecuali sekali bersamaada Pihak POLRES SUKABUMI DI WAKTU AWAL rencana WPR, danapakah STATUS TERSANGKA sebagai INDIVIDU atau PENGURUSKOPERASI, mengingat unsur pada pasal 161 dan atau Pasal 158 UU RI No04 tahun 2009 tentang Minerba dikatakan setiap orang dan seterusnya
    BahwaPEMOHON merasa tindakan TERMOHON sudah kembali lagi kepada erakolonial.Bahwa sebagaimana diketahui pada kenyataannya TERMOHON lebihmenitip beratkan kepada PEMOHON dengan tuduhan atau ancamanpidana pada Pasal 161 dan atau Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009Tentang Minerba di atas lima (5) tahun, tetapi pada saat Penangkapandan/ atau Penahanan Guna di BAP, PEMOHON tidak didamping!PENGACARA.Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Pasal 114 KUHAP, tertera denganjelas katakata WAJIB.
    tanggal 4 Febuari 2020, dan merupakan suatu hal mustahildalam waktu satu (1) hari PEMOHON dapat melakukan perbuatan USAHAPENAMBANGAWN/ OPERASI PRODUKSI/ PERTAMBANGAN/PENAMBANGAN, sebagaimana dimaksud pasal yang disangkakan/ istilahsebagaimana dimaksud Pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara.Bahwa dan bilamana kita pelajari dan baca dengan seksama; pengertian/istilah istilah dalam unsur unsur dalam Pasal Tindak Pidana yangdisangkakan PEMOHON telah Melanggar Pasal 161
Register : 13-09-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Desember 2016 — - MARSAN SILALAHI (PENGGUGAT) - PT. NAULI SAWIT (TERGUGAT)
9535
  • TentangPenyelesaian perselisihan hubungan industrial,dalam hal Salah Satu pihakmenolak isi anjuran.Maka,Pihak yang menolak anjuran tersebut dapatmengajukan gugatan Ke pengadilan hubungan Industrial ;Bahwa Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada UndangundangNo.138 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 151Jo.Pasal 155 Jo.pasal 156 jo.Pasal 161
    Majelis Hakimmempertimbangkan untuk menghitung hakhak Penggugat berdasarkan upahminimum Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2014 yaitu sebesarHalaman 17 dari 21 halamanPutusan Nomor : 152/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnRp 1.834.000, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat terhadap Penggugat yangmemutuskan hubungan kerja adalah atas Penggugat tidak disiplin melakukanpekerjaan, sehingga Penggugat di PHK sesuai Pasal 161
    ayat (1), (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat melakukan pelanggaranketentuan yang berlaku , dan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) sejak bulan Februari 2014 dan tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan,sebagai konsekwensi hukum, Penggugat berhak memperoleh hakhaknya sesuaiPasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ;Menimbang, bahwa mengenai upah lembur yang tidak dibayar Tergugatselama Januari 2013
    batal demi hukum, tetapi sesuai Pasal 93 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, menyatakan Upah tidak dibayar apabila pekerja/ouruh tidak melakukanpekerjaan, karena secara fakta Penggugat sudah tidak melakukan pekerjaan sejakbulan Februari 2014, dengan demikian Penggugat dapat di putus hubungan kerjadengan alasan melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga sesuai uraian diatasupah proses dinyatakan harus ditolak ;Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahputus, sesuai Pasal 161
Putus : 22-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 22 April 2021 — Terdakwa : Suparno als Arno Bin Salikin Jaksa Penuntut Umum : Agung Nugroho, SH
12340
  • sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SUPARNO Alias ARNO Bin SALIKIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan yang memanfaatkan, pengangkutan mineral dan/ataubatubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPB atau izinsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161
    kuning atau tanah merahmerupakan bagian dari mineral batuan, Ahli juga menerangkan bahwajenis perizinan yang harus dimiliki oleh saksi ISMAIL HASIBUAN AlsUCOK, saksi MUHAMMAD FIRMAN dan saksi BUDIANTO Als ACEKadalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) Mineral Batuan.Sedangkan perizinan yang wajib dimiliki oleh terdakwa SUPARNOadalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KhususPengangkutan dan Penjualan.monemannnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 161
    Hasibuan Als Ucok sebagaipemilik tanah, saksi Muhammad Firman Als Firman selaku operator exacavatortersebut dan saksi Budianto Als Acek sebagai Pengawas dalam melakukanpenggalian tanah urug/tanah timbun yang berada di Jalan Inpres RT. 18Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini adalah juga telah terpenuhimenuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161
    keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:7 Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan tambang; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 161