Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perbaikan atau pembetulan data tersebutdalam Akta Nikah untuk administrasi kepegawaian ;4. Bahwa untuk mendukung permohonan ini, Pemohon melampirkan: Surat pembetulan nama dan tanggal lahir buku nikah Foto Kopi Akta Kelahiran Foto Kopi Akta atau Daftar Pemeriksaan Nikah Foto Kopi Kutipan Akta Nikah5.

Keluarga nomor: 10.1710.2008.00.00340, yang dikeluarkan olehkantor Kecamatan Buahdua, tanggal 5 Mei 2003, bermaterai cukup (Bukti P.2);3 Potocopy Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Buahdua nomor: Kk.10.11.10/Pw.01.1/30/XI/2011 tanggal 6 Desember 2012, bermaterai cukup (Bukti P.3);4 Potocopy Surat Kematian Nomor: 474.3/584//Des/XII/12, tanggal 8 Nopember2012 yang dikeluarkan oleh Desa Nagrak, Kecamatan Buahdua, KabupatenSumedang, bermaterai cukup (Bukti P.4) ;5 Potocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

nama = HARA, RH,nomor : 470/203/417 503/2008, tanggal O05 Maret 2008(P.3); Foto copy Akta Kelahiran atas nama #44HHRHHHEHHHHEHAHAH, nomor : 2195/Um/2006/Kota Mr.tanggal 11 Oktober2006 (P.4); Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama ##HHHHHRE#HHHHHE =(alm), nomor : 141/2003/417.503/2008, tanggal28 Maret 2008 (P.5); Foto copy Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 27 Maret2008, (P.6); Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama CHOIRULHANAFI, Nomor; L 057065, yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian

, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan mohon proses perkara dapat dilanjutkan, lalu Ketua Majelis membacakansurat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;dengan menambahkan bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidakpernah tercatat di Kantor Urusan Agama.Kecamatan Sampoiniet dan tidak ada bukti apapunlagi, oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan Putusan Mahkamah Syariyah Calanguntuk keperluan pengurusan pensiunan dan hakhak kepegawaian

Angka HI angka 2 Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 tentang jinPerkawinan dan Perceraian bagi PNS oleh karenanya bertentangan denganasas kecermatan ;Menimbang, bahwa demikian pula tindakan Tergugat /Pembanding, yang telah mendasarkan Putusan Badan Peradilan Yang belummempunyai kekuatan Hukum Tetap dalam pembagian Gaji Tergugat IIIntervensi telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya terbuktibahwa dalam Putusan di Tingkat Kasasi No: 2100 K / Pid /2011

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah pensiunanPegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan PenyesuaianNomor : XXXXX tanggal 15 Desember 1994, yang dikeluarkanoleh Badan Kepegawaian Negara;8. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26Agustus 2010 karena sakit, sesuai surat kematian nomorXXXXX tertanggal Ol September 2010 yang dikeluarkan olehKepala Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang KabupatenCianjur;9.

Bahwa persoalan antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh pimpinan Pemohon tapi tidak terjadikesepakatan, bahkan permasalahan antara Pemohon danTermohon telah diselesaikan di Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Donggala, tetapi tidak juga terjadikesepakatan, sehinga Pemohon melakukan gugatan ceraitalak ini di Pengadilan Agama Palu, langkah ini diambiloleh Pemohon karena Pemohon dan Termohon tidak bisadisatukan dalam satu keluarga lagi ;8.

A AN: ++ KESATU : wee eee Bahwa ia terdakwa Pasmi bin HASAN RUSLAN,sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai BadanKepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada11tanggal 21 Juli 2006 berturut turut sampai dengan tanggal28 Desember 2006 atau. setidak tidaknya pada tahun 2006,bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak atau setidaktidaknya ditempat tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara bersamasama

empatratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribuBahwa Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaanKegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000, (satumilyard empat ratus tiga belas juta enam ratus delapanpuluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan14melawan hukumyaituTerdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan karena tugas dantangung jawab sebagai Staf bagian KesejahteraanPegawai Badan Kepegawaian

Bahwa ia terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan sebagaiStaf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan KepegawaianDaerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Juli 2006berturut turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006atau setidak tidaknya pada tahun 2006, bertempat di KantorBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat diPontianak atau setidak tidaknya ditempat tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPontianak secara bersama sama telah melakukan atau turutserta melakukan

Hasan Ruslan, dalam pelaksanaanKegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000, (satu) milyard empat ratus tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu' rupiah) tersebut telah melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi,yaitu :Pada39Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslankarena tugas dan tang gung jawabsebagai Staf bagian KesejahteraanPegawai Badan Kepegawaian

PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000, 57(satu. milyard empat ratus tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu' rupiah) tersebut telah melakukanperbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau. kedudukan yaitu :Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan karena tugas dantangung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan PegawaiBadan Kepegawaian

Munasir, A.Ma.Pd. yang dikeluarkan olen Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia tertanggal 08 Mei 2019;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telahpula menunjuk (Mediator bersertifikat) sebagai mediator sesuai suratpenunjukan mediator tertanggal 25 Juli 2019 untuk merukunkan kembali parapihak melalui mediasi;Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah tidak berhasilsebagaimana tersebut

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan PemerintahNomor: 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian harus mendapatkan surat jin melakukan perceraian daripejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon di persidangan telahmenyampaikan surat jjin dimaksud sebagaimana tersebut dalam SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 849/Kep.67/BKPSDM/2019 An.yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

Tergugat mudah marah pada Penggugat, sekecil apapun kesalahanPenggugat, tanpa peduli kondisi Penggugat, Tergugat akan hilang kendaliatas ucapannya tiap kali marah; Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka sesuai denganHukum Islam.10.Bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat sudahmendapat izin dari instansi tempat Penggugat bekerja, sesuai dengan suratKeputusan Badan Kepegawaian Provinsi Riau NomorKpts.474.2/BKD/6.1/1/2018/26 tertanggal 08 Januari 2018.11.Bahwa penyelesaian

tangga dengan rukun dan harmonis kembali, sebagaimanayang dimaksud Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, jis Pasal 31 ayat (1 dan 2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) KompilasiHukum Islam, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraiantelah memperoleh izin dari atasannya yang nberwenang mengeluarkan izintersebut, sesuai Surat Keputusan Badan Kepegawaian

Nomor 900/Sekrt/Dinkes tertanggal 10 Juli 2017 yangdikeluarkan oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian DinasKesehatan Kota Banjar, bemeterai cukup (bukti P.7); 8.Asli Surat Pernyataan tentang penghasilan Xxxx(Pemohon II) Nomor900/Sekrt/Dinkes tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan olehHal 6 dari 18 hal salinan penetapan nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.BjrKasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan KotaBanjar, bemeterai cukup (bukti P.8);9.

selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna, Pemohon untuk keperluanpermohonan cerai ini tidak memperoleh izin perceraian dari atasan di manaPemohon bekerja, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan TidakMemberikan Izin Nomor: XXX, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan KabupatenMuna, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan menyatakan siapmenanggung resiko kepegawaian

mengajukanperkara a quo (persona stand in yudisio);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tidak Memberikan IzinNomor: XXX, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasTanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna, Pemohonsebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin atasannya untukmengajukan permohonan perceraian, namun demikian Pemohon telahmembuat Surat Pernyataan yang menyatakan dirinya tetap bersikukuh untukbercerai dan siap menanggung resiko kepegawaian

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Bahwa Pemohon Kasasi tidak setuju dengan alasan Pengadilan Tinggi Medan yangmenyatakan dalam putusannya bahwa dengan Surat Keputusan Walikota TebingTinggi No. 800/051 Tahun 2011 tertanggal 26 Januari 2011 tentang permohonan ijinperceraian ditolak adalah hanya bersifat administrasif sementara surat itu keputusanitu merupakan surat keputusan dari atasan Termohon Kasasi dan itu juga diatur olehPeraturan tentang kepegawaian

sayangorangtuanya akibat putusan perceraian yang telah dijatuhkan oleh Pemohon danTermohon Kasasi; Bahwa Pemohon Kasasi tidak setuju dengan alasan Pengadilan Tinggi Medan yangmenyatakan dalam putusannya bahwa dengan Surat Keputusan Walikota TebingTinggi No. 800/051 Tahun 2011 tertanggal 26 Januari 2011 tentang permohonan ijinperceraian ditolak adalah hanya bersifat administrasif sementara surat itu keputusanitu merupakan surat keputusan dari atasan Termohon Kasasi dan itu juga diatur olehperaturan tentang kepegawaian

Tojeng) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Mariati binti Daming) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Nabmasih menunggu Terdakwa, namun tidak ada itikat baik dari Terdakwa untukmenikahi anak saksI ; Bahwa setelan ketahuan anak = saksi hamil, pernah adapembicaraan/tawaran dari keluarga Terdakwa dengan mengatakan nikah sajasupaya jelas status anak tersebut, setelah menikah satu hari langsung uruscerail ; Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pembuatan SK PNS ; Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilbiasa; Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang mengeluarkan SK PNSadalah Badan Kepegawaian

telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalahpenipuan ; Bahwa kejadiannya terjadi pada pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul03.00 Wit dirumah korban, Kampung Baru SP 3, Distrik Nabire, BaratKabupaten Nabire ; Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri(Etris Budi Kuncoro) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Shima RoroMurti; Bahwa yang berhak menerbitkan SK (Surat keputusan) honor adalahKasubag Kepegawaian

karena di Jayapura korban tidak memiliki keluargadan teman selain Terdakwa ; Bahwa Terdakwalah yeng berkeinginan untuk menginap dalam satukamar ; Bahwa status Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri, sedangkankorban masih bujangan (perawan) ; Bahwa sebelumnya korban belum berpacaran dengan korban, namunTerdakwa baru pendekatan dengan korban ; Bahwa hingga saat ini korban belum mendapatkan SK PNS yang dijanjikan oleh Terdakwa ; Bahwa yang berhak menerbitkan SK (Surat keputusan) honor adalahKasubag Kepegawaian

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, memberi batasan tentang pengertian sengketaTata Usaha Negara, sebagai berikut:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

Undangundang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberibatasan tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara, sebagaiberikut:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

ditingkatpertamaAdapun pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal1 angka 10 UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, adalah :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupundi daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansiatasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapatmenimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negerimemerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;lll.

zin Proses Perceraian atas nama Pemohon, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Tirta Randik KabupatenMusi Banyuasin, Nomor 690.39/SKP/PDAM/IX/2017, tanggal 18 September2017, sehingga secara administrasi kepegawaian telah memenuhi ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 juncto Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian

Fotokopi Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 120/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, bermeterai cukup dan setelahdicocokan sesuai dengan aslinya (P.I.13);14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juni 2013, bermeterai cukup dan setelahdicocokan sesuai dengan aslinya (P.I.14);15.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 39/0228/v/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang2.28.29.dikeluarkan oleh Pengurus RT.002 RW.028 Kelurahan Sungai Beliung,Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan setelahdicocokan sesuai dengan aslina (P.II.7);Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 880/13/BKDD/2010tanggal 21 Oktober 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokan sesuaidengan aslinya (P.II.8);Fotokopi Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2012

dikeluarkan Tergugat adalahnyatanyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis,tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan; Individual, karena surat keputusan a quo tersebut ditujukan dan berlakukhusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum; Final, Karena surat keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan sebabakibat hukum ;Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 6 Februari 2012,dengan surat yang diberikan oleh Badan Kepegawaian

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan denganperaturan Perundang yang berlaku utamanya UndangUndang Nomor. 43Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang undang atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokokpokok kepegawaian dalam Pasal 23pada angka 5 berbunyi Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan tidak denganHal. 6 dari 14 hal. Put.