Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stob atas perkara Nomor418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 Miladiyah, bertepatan dengantanggal 06 Dzulgaidah 1442 Hijriah, tersebut telah diberitahukan secaraelektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon/Terbandingpada tanggal 12 Juli 2021;Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secaraelektronik melalui sistem informasi Pengadilan yang diup/oad pada tanggal29 Juli 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding secara elektronik

di persidangan dan pada hari serta tanggal pengucapanputusan tersebut, putusan telah disampaikan pula kepadaPemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding secara elektronik melaluisistem informasi Pengadilan Agama Stabat;Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.MdnMenimbang, bahwa karena perkara ini sejak dari tingkat pertamasampai tingkat banding pendaftarannya adalah secara ecourt, maka hukumacara yang berlaku pengadilan tingkat banding adalah UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan

Ulangan Di Jawa Dan Madura,dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adimistrasi Perkara DanPersidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan Juknis SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2919 tentangPetunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di PengadilanTingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;Menimbang, bahwa dalam huruf C.2. angka 2. huruf a SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2919 tentangPetunjuk Teknis Administrasi Perkara

Pada hari pengadilan menerima notivikasi pelunasanpembayaran, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama; a. menerbitkan aktapernyataan banding secara elektronik;Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Medan terhadap aplikasi SIPP Pengadilan AgamaStabat ternyata Termohon/Pembanding telah terverifikasi membayar lunaspanjar biaya perkara pada tanggal 7 Juli 2021, hal ini bersesuaian denganSKUM pendaftaran perkara banding yang dikeluarkan Kasir PengadilanAgama Stabat

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adimistrasi Perkara DanPersidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor271/KMA/SK/XI1/2919 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara DanHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.MdnPersidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan PeninjauanKembali Secara Elektronik;7.

No. 1696/Pat.G/2015/PA.PbrPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAMTRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E COMMERCE)A. LATAR BELAKANG MASALAHPerkembangan kemajuan teknologi dewasa ini membawa perubahan pola hidupmanusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skalalocal, regional, maupun global.

lr 2 UU No. 11 Tahun 2008, Transaksi elektronik adalahpembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jarngan computer,dan/atau media elektronik lainnya. 1adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakanmedia ecommerce.

p Lalfulhayat, Perlndungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (eCommerce), Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 , Maret 2002, him. 24.posisi tawarmenawar yang lemah dan karena dapat menjadi sasaran eksploitasi pelakuusaha yang secara sosial ekonomi memiliki posisi yang kuat.Transaksi elektronik sebagaimana dikemukakan Onno W.

Purbo dan Tom Wiharjito dalam Sukarmi, Cyber Law : Kontrak elektronikBayangbayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, him. 3, diakses tanggal 11 Nopember 2015.tercantum di dalam purchase yang dikirimkan secara elektronik atau harga per unit daribarang yang dipesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi dari pada harga yangdicantumkan di dalam purchase.

No. 1696/Pat.G/2015/PA.Pbrterhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (ECommerce).B. RUMUSAN MASALAHBerdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahansebagai berikut :1. Apakah Undang undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapatmelindungi konsumen dalam melakukan transaksi ecommerce?2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnyadiatur dalam transaksi ecommerce?3.

tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahanataupun tambahan;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli Suratpermohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian Surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Penetapan Nomor 1895/Pat.P/2021/PA.Sby.him. 3 dari 11 him.Bahwa selanjutnya oleh ketua majelis memberikan penjelasan bahwaoleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik

, maka KetuaMajelis wajid menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untukacara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakatterhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secaratertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kKemudian KetuaMajelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (CourtCalendar);Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalildalilnya, telah mengajukanbukti bukti

Pengadilan Agama, dan karena diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku maka harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli suratpermohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadPenetapan Nomor 1895/Pat.P/2021/PA.Sby.him. 7 dari 11 him.pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kKemudian KetuaMajelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik

(CourtCalendar)yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon bernamaMusfigoh Binti Sahli Kolil, sekaligus dengan tiga orang anak kandungnyabernama Mohamad Ilhamul Fahmy KS Bin Kastar, Salsabiilatul Ainiyah KS BintiKastar, dan Moh.

, yangdimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahamioleh orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yangdimaksud dokumen elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yangHal. 41No.1178/Pdt.G/2021/PA.GM.dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Akses, simbol atau perforasiyang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 5 UndangUndang Nomor11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasandari alat bukti

yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku diIndonesia;3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang ini;4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a.surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuktertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harusdibuat dalam bentuk akta

dan harus melalui pengujian dalam bentukdigital forensik untuk dapat dijadikan alat bukti di pesidangan, oleh karenanyaalat bukti a@ quo tidak memenuhi syarat formil pembuktian dan harusdikesampingkan;Menimbang terhadap bukti P10 yang berupa hasil cetak informasidan/atau dokumen elektronik telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1, 2 dan 3UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan akandipertimbangkan lebih

bahwa Informasi Eletkronik dan/atauDokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukumyang sah;Pasal 1 Angka (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInfromasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronikadalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbataspada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka

Pasal 16 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur syarat materiilalat bukti elektronik adalah sebagai berikut :a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sahsepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkansehingga menerangkan suatu keadaan;b.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berasal dari SistemElektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab;c. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik secara utuh;d. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan danketeraksesan Informasi Elektronik;e. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami.;f.

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinansalinan sertaikhtisarikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinansalinan sertaikhtisarikhtisar itu Sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapatdiperintankan mempertunjukkannya;Menimbang bahwa alat bukti P/TR.10, P/TR.11 dan P/TR.12, bermeteraicukup, ketiga alat bukti tersebut berupa print out data elektronik yangmerupakakan alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi

danTransaksi Elektronik, karenanya untuk menilainya Majelis Hakim berpedomanpada ketentuan yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (4) UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkandengan bukti P/TR.10, P/TR.11 dan P/TR.12 yang tidak dilengkapi adanyahalaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgprosedur atau petunjuk yang dapat dipahami atas isi buktibukti tersebut makaMajelis Hakim menilai

Menetapkan barang bukti berupa: -------------------------------------------------------- 1 (satu) buah tas berisi KTP, SIM A,SIM C, Kartu ATM BCA,kartu ATM BRI,Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Bank JATIM, Kartu NPWP, Kartu ASKES,STNK Mobil Avanza Nopol S 1381 WN ; 1 (satu) Tablet Lenovo hitam beserta dosbooknya ;Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi UMI CHURIYATIN ; 1 (satu) Jaket Hitam merk Nike dan 1 (satu) Helm Honda ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah tas berisi KTP, SIM A,SIM C, Kartu ATM BCA, kartuATM BRI,Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Bank JATIM, KartuNPWP, Kartu ASKES,STNK Mobil Avanza Nopol S 1381 WN ;e 1 (satu) Tablet Lenovo hitam beserta dosbooknya ;Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi UMI CHURIYATIN ;e 1 (satu) Jaket Hitam merk Nike dan 1 (satu) Helm Honda ;Dirampas untuk dimusnahkan ;e 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Nopol S 2604 ZQ ;Dikembalikan kepada Terdakwa HARI MINGGU

/Perkara Nomor: 235/Pid.B/2015/PN.Jbgtanpa yin UMI CHURIYATIN, tangan kiri terdakwa mengambil tas dan kaburmembawanya pergi.Setelah sampai dirumah isi tas itu terdakwa buka berisi KTP,SIMA,Sim C,kartu ATM BCA,KArtu ATM BRIkartu pegawai elektronik (KPE) BankJatim, Kartu NPWP,Katu ASKES,STNK Mobil Avanza nopol S 1381 WN dan tabletPC Lenovo hitamAkibat perbuatan terdakwa menyebabkan UMI CHURIYATIN mengalamikerugian sekitar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur

CHURIYATIN,tangan kiri terdakwa mengambil tas dan kabur membawanya pergi tas saksi yangberisi KTP,SIM A,Sim C,kartu ATM BCA,KArtu ATM BRLkartu pegawaielektronik (KPE) Bank Jatim, Kartu NPWP,Katu ASKES,STNK Mobil Avanzanopol S 1381 WN dan tablet PC Lenovo hitam ;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:1 (satu) buah tas berisi KTP, SIM A,SIM C, Kartu ATM BCA,kartu ATM BRI, KartuPegawai Elektronik

Kecamatan/Kabupaten Jombang.Terdakwa berpapasan melihat UMICHURIYATIN mengendarai sepeda pancal sendirian dengan membawa tas yangdiletakkan di depan keranjang sepeda;e Bahwa mengetahui hal itu terdakwa berputar arah mengejar UMI CHURIYATINdari belakang samping kanan.Setelahdekat dan beriringan kemudian tanpa ijinUMI CHURIYATIN, tangan kiri terdakwa mengambil tas dan kaburmembawanya pergi.Setelah sampai dirumah isi tas itu terdakwa buka berisiKTP,SIM A,Sim C,kartu ATM BCA,KArtu ATM BRI, kartu pegawai elektronik

Menetapkan barang bukti berupa: e 1 (satu) buah tas berisi KTP, SIM A,SIM C, Kartu ATM BCA,kartu ATMBRI,Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Bank JATIM, Kartu NPWP, KartuASKES,STNK Mobil Avanza Nopol S 1381 WN ;e 1 (satu) Tablet Lenovo hitam beserta dosbooknya ;Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi UMI CHURIYATIN ;Hal. 11 dari 12 hal.

JRBM, pendidikan SLTA, tempat kediaman diLinkungan XI, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang,Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,dalam hal ini menggunakan domisili elektronik denganalamat email xxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;melawanTergugat, NIK 7105105902900002, tempat dan tanggal lahir Bitung, 19Februari 1990, agama Kristen Protestan, pekerjaanKaryawan Hotel IBIS, pendidikan SLTA, tempat kediaman diKelurahan Bitung Lingkungan V, Kec.

Amurang, Kab.Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal inimenggunakan domisili elektronik dengan alamat emailXXXXxx@gmail.com,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telan memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19Mei 2021 yang terdaftar secara elektronik (ECourt) di Kepaniteraan PengadilanAgama Amurang pada hari itu juga

berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumahtangga, namun tidak berhasil;Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elitigasi sebagaimanapersetujuan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2021, dan dimulai denganmembacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam PenetapanCourt Kalender tertanggal 4 Juni 2021 yang telah disepakati olen Penggugat danTergugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanjawaban secara tertulis secara elektronik

masingmasing; Bahwa tidak benar pada tahun 2017 Penggugat pernah mengusahakanTergugat kembali bersama Penggugat; ;Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kuranglebih 4 tahun; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dibuna lagi karenaPenggugat sudah memiliki wanita lain, sehingga perceraian merupakanjalan terakhir untuk menyeleasikan masalah rumah tangga Penggugat danTergugat;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukanreplik secara tertulis Secara elektronik

Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliksecara tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Tergugat pulang kampong karena sebelum pulang Tergugat dananak tidak tinggal bersama Penggugat disebabkan Penggugat seringpulang malam dan jarang ada watu dengan kami, bukan karena pekerjaansampingannya tapi karena Tergugat saksikan bersama teman kerja, danTergugat pulang bukan karena orangtua sakit, tapi Penggugat sendiri yangmengatakan

3 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.PstTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakimternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yangdibenarkan undangundang;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugatagar Supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukunkembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upayatersebut tidak berhasil;Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara a quo secara elektronik

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugatmerupakan kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar;Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik

Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak adamengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telahdilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1)telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkaraHalaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Pstini tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik

,maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapanpendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugattidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapatdiperoleh oleh karena itu. persidangan secara elektronik tidak dapatdilaksanakan dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang AdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo.

Ketentuan hurufE angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga perkara a quodilanjutkan dengan cara biasa;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusahasecara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepadaPenggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil

diperiksa dan diverifikasiKetua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahanataupun tambahan;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asilisurat permohonan dan asli Surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik

No. 1828/Pdt.P/2021/PA.SbyMajelis wajid menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untukacara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakansepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkansecara tertulis kKesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kKemudianKetua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (CourtCalendar);Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalildalilnya telahmengajukan

No. 1828/Pdt.P/2021/PA.SbyMenimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan aslisurat permohonan dan asli Surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kKemudian KetuaMajelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (CourtCalendar) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohondinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan

TbnanBahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secaratertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa Tergugat mengakui secara murni posita angka 1, 2, dan 4;2. Bahwa Tergugat mengakui secara berklausula posita angka 5 (poin 5.1,5.2, 5.3) yaitu, bahwa memang benar selama berumah tangga Penggugatdan saya sebagai Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 4 tahun.Namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisinan.

gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, dan sesuai tata cara hukum yang telah ditentukan;Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulismelalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

melalui prosedur elitigasi dan telah menetapkanjadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik,pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan sesuai Pasal 21 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakansecara elitigasi;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikansecara tertulis melalui saluran elektronik sebagaimana pada duduk perkara,yang pada pokoknya Tergugat

;Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya yang disampaikan secaratertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya tetap sebagaimana daliljawabannya;Hal. 21 dari 27 Hal.

Tbnankesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwaTergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secaratertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya mohon agar gugatanPenggugat dikabulkan, dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannyasecara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya Tergugatkeberatan bercerai dengan Penggugat, karena alasan yang disampaikan olehPenggugat tidak sesuai dengan fakta

berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapatdibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkanasli Surat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik

, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 3692/Pdt.G/2020/PA.Sby.Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dantidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, makapemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di PengadilanAgama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan

tertanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3395/kuasa/7/20 tanggal 28 Jull2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah olehPengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telahresmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiappersidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan aslisurat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik

, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuandaripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acarabiasa berdasarkan Penetapan Nomor 3692/Pdt.G/2020/PA.Sby, dalampersidangan tanggal 08 Oktober

datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio RepublikIndonesia Surabaya (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpahadirnya Tergugat;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asilisurat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik

, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dantidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, makapemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di PengadilanAgama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan

Penggugat dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkanasli surat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuandaripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai

tidak sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acarabiasa berdasarkan Penetapan Nomor 1412/Pdt.G/2021/PA.Sby, dalampersidangan tanggal 21 Juli 2021 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 danKeputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1412/Padt.G/2021/PA.SbyUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapatdibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkanasli Surat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik

, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dantidak dapat dimintal persetujuannya untuk beracara secara elektronik, makapemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di PengadilanAgama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan

Penggugat dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan aslisurat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuandaripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai

tidak sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acarabiasa berdasarkan Penetapan Nomor 5301/Pdt.G/2020/PA.Sby, dalampersidangan tanggal 23 November 2020 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 danKeputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo

berdasarkan Hukum serta KetuhananYang Maha Esa;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat danKuasa Hukumnya datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadapdan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpaalasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkanasli Surat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik

, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Him. 3 dari 12 Putusan Nomor 4263/Pdt.G/2020/PA.Sby.Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dantidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, makapemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di PengadilanAgama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan

Penggugat dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan aslisurat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuandaripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai

tidak sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acarabiasa berdasarkan Penetapan Nomor 4263/Pdt.G/2020/PA.Sby, dalampersidangan tanggal 14 Oktober 2020 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 danKeputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo

PUTUSANNomor 557/Pdt.G/2021/PA.SakAaa zSeSNs2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yangdilangsungkan secara elektronik, telah menjatunkan putusan dalam perkaraCerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATENSIAK, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AzzuhriAlbajuri, S.H.I

., M.H.I1., Advokat pada Kantor Pengacara danKonsultan Hukum Al Bajuri & Partners yang beralamat di JalanGunung Agung No. 6 Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru,dengan domisili elektronik pada alamat email:azzuhn.albajui@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusustanggal O1 November 2021, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor224/SK/2021/PA.Sak, tanggal 02 November 2021, sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanXXXXXX

SakBahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2021telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi eCourt, yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, denganNomor 557/Pdt.G/2021/PA.Sak, pada tanggal 02 November 2021, dengandalildalil sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 29 September 2014 telah dilangsungkan perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dansesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukanreplik secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanduplik secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:Adapun Duplik Tergugat adalah tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat,dan Penggugat benar selingkuh dengan pria lain karena Tergugat pernahmelihat Penggugat berciuman dengan pria tersebut dan orang tua Penggugatsebenarnya mengetahui Penggugat telah selingkuh akan tetapi orang tuaPenggugat mendukung perbuatan Penggugat tersebut:Berdasarkan

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa BUN CAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1

dan/atau dokumen elektronik yangmemiliki muatan perjudian.

Dimana perbuatan yang dilakukan adalahmelakukan transmisi informasi elektronik dengan muatan perjudian, hal inidapat dilinat dari betting statement pada situs tersebut.

Dimana perbuatan yang dilakukan adalahmelakukan transmisi informasi elektronik dengan muatan perjudian, hal inidapat dilihat dari betting statement pada situs tersebut.

Menyatakan terdakwa BUN CAI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpahak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;2.

Kutipan mana telah terjadi salah pencatatantentang nama Pemehon i dan Pemohon Il, sehingga tidak sesuaiHal, 8 dari 14 hal, Penetapen Nomor 01 3e/Pot B61 eA Tinkdengan Kartu Tanda Pendudyk dan Kartu Keluarga Pernohon sebagai berikut: Dalam Akta Nikah, nama Pemohon tertulis Anmad H, sedangkandalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Meluarga yangbersangkutan tertulis Ahmad Husaeni: Dalam Akta Nikah, nama Pemohon !

tertulis Yani 5, sedangkandalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yangbersangkutan tertulis Yani SuryaniMenimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan perubahan idenititas atau biodata sebagaimana tersebut diatas untukpersyaratan administrasi pengurusan paspor penaianan menunaikanibadah haji bagi Para Pemohan;.

Tinkyaitu. dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukt P.2), KartuKeivarga (P.3) tertuls Yani S sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah(P4 tertulis Yani Suryani:Meenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 danketerangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadiansebagaiberikut:1. Bahwa Pemohen telah menikah dengan Pemahon li pada tanggal13 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu KotaTasikmalaya ;2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon !

danPemonhon il pada Akta Nikah sebagaimana tertulis nama Ahmad Hdan Yani 5 sementara dalam Kartu tanda Penduduk Elektronik danKartu Keluarga tertuiis nama Ahmad Husaani dar Yani Suryani:3.

Bahwa nama Ahmad Hdan YaniS sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dan nama Ahmad Husaeni serta Yani Suryani Sebagaimana tertutis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik danaa Kartu keluarga adalah orang yang sama, yaitu Pemohon danPemohon Il; Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisannamafidentitas orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalamaktaakta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasikependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu dipenukanperubahan

,MH;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Hukum MUHTAR & PARTNERS yangberalamatkan di Jalan Solo Purwodadi Km. 24 Desa DoyongRT. 006/00, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, JawaTengah dan domisili elektronik di alamat email:muhtarmangin@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT /PEMBANDING =;MELAWANBUPATI SRAGEN, tempat kedudukan Jalan Sukowati No. 255 Sragen,Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.111/92/003/2020,tanggal 10 September 2020

Menghukum Penggugt untuk membayar biaya perkara sebesarRp.381.500,(tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan PengadilanTata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 23Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 86/B/202 1/PTTUNSBY.Desember 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa HukumTergugat dan Kuasa Hukum Tergugatl Intervensi secara elektronik ;Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukanpermohonan banding

pengadilan tingkat pertama yangdiajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23Desember 2020 ;Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;Mengadili : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 381.500, (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum secara elektronik

( ecourt) pada hari Rabutanggal 23 Desember 2020 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, KuasaTergugat dan Tergugat Il Intervensi ;Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurutpasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari juncto Perma Nomor 1Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanHalaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 86/B/202 1/PTTUNSBY.secara elektronik, tanggal 8 Agustus 2019, yang hitungan

harinyamenggunakan hari kerja, setelah putusan diucapkan/ diberitahukan secarasah, proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama denganmenggunakan jalur litigasi elektronik (ecourt), Putusan yang diajukanbanding diputus pada tanggal 23 Desember 2020 dan pengajuan bandingdiajukan pada tanggal 12 Januari 2021, adalah belum melewati tenggangwaktu 14 (empat belas ) hari kerja, dihitung sejak tanggal 24 Desember2020, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa

Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan para Pemohon datang menghadap sendirikemuka persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut lalu para Pemohon menyatakan tetappada permohonannya dan tidak ada perubahan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan buktibukti suratberupa:1.Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Keterangantentang Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Nomor: 470/3512/BALKOT tanggal 27 Februari 2018 atasnama SISAL TAHIR NIK .6471011505860004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Balikpapan, diberi tanda bukti P1;Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Keterangantentang Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 470/3515/BALKOT tanggal 22 Februari 2018atas nama LESTARI NIK :6471056907880006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilHalaman 2 dari 12 hal.

adalah suami isteri, mereka telah menikah di Wonogiri padatanggal 27 Mei 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantorurusan Agama Kecamatan Slogohimo, Kota Wonogiri, Propinsi Jawa TengahNomor: 115/18A//2013 tertanggal 27 Mei 2013 (Bukti P4);Bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di JalanWiluyo Puspoyudho No.55 RT. 13, Kelurahan Klandasan Ulu, KecamatanBalikpapan Kota, Kota Balikpapan, sesuai dengan Surat Keterangan tentangPerekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Nomor: 470/3512/BALKOT tanggal27 Februari 2018 atas nama SISAL TAHIR (Pemohon/suami) NIK6471011505860004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Balikpapan (bukti P1), Surat Keterangan tentang Perekaman Kartu TandaPenduduk Elektronik Nomor : 470/3515/BALKOT tanggal 22 Februari 2018 atasnama LESTARI (Pemohoni/isteri) NIK :6471056907880006 yang diterbitkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (bukti P2) dan KartuKeluarga Warga Negara Indonesia No.6471011209120068

Tanda Penduduk Elektronik Nomor470/3512/BALKOT tanggal 27 Februari 2018 atas nama SISAL TAHIR(Pemohon/suami) NIK :6471011505860004 yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (bukti P1), Surat Keterangantentang Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 470/3515/BALKOTtanggal 22 Februari 2018 atas nama LESTARI (Pemohon/isteri) NIK6471056907880006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaBalikpapan (bukti P2) dan Kartu.

Oleh karenaitu Hakim berpendapat, data dalam Kartu Keluarga harus pula sesuai denganakta pencatatan sipil lainnya agar tidak terdapat masalah pada datakependudukan yang berpotensi menimbulkan kesulitan administratif;Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah KartuTanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmipenduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana,sebagaiamana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia

Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara PerubahanElemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdiri darielemen data statis yaitu data yang bersifat tetap, dan elemen data dinamis yaitudata yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapatberubah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dan 2 PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang TataCara Perubahan Elemen Data Penduduk

Dalam Kartu Tanda PendudukElektronik;Menimbang, bahwa elemen data dinamis terdiri dari nama, lakilaki atauperempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan,pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan Kartu Tanda PendudukElektronik, dan tanda tangan pemilik Kartu) Tanda Penduduk Elektronik,sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara PerubahanElemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda

Penduduk Elektronik;Menimbang, bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahanmelalui perbaikan kesalahan tulis, dan penetapan pengadilan atau penetapandari instansi yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)Halaman 8dari12 Penetapan Permohonan No. 144/Pdt.P/2020/PN LwkPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu TandaPenduduk Elektronik;Menimbang, bahwa perubahan susunan keluarga harus dilaporkanselambatlambatnya