Pengusahapemberi jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangan dapat berada didalam Daerah Pabean atau di luar Daerah Pabean;Bahwa di butir ke2 dari Surat Edaran tersebut diatur pengenaan PPNatas jasa perdagangan, yaitu sebagai berikut:"Pengusaha pemberi jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangandapat berada di dalam Daerah Pabean atau di luar Daerah Pabean.

Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalamDaerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasaperdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjualbarang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia danpembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjualbarang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;b.

Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalamDaerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasaperdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang pembelibarang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia danHalaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1614/B/PK/PJK/2017pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembelibarang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;c.

Hal inisesuai aturan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) NomorSE08/PJ.52/1996 yang menegaskan bahwa PPN tidak dikenakansepanjang penerima Jasa Kena Pajak berada di luar daerah pabeanIndonesia; Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.01078/PP.MIII/1 6/2003;Bahwa putusan tersebut adalah putusan banding oleh pengadilan pajak yangdiajukan oleh PT.

Putusan Nomor 1614/B/PK/PJK/2017perdagangan yang penerima/pemakai jasanya berada di luar DaerahPabean tidak terhutang PPN karena tidak termasuk obyek PPN sesuaiPasal 4 dari UndangUndang PPN; Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sejenis yang diajukan banding olehPemohon BandingBahwa Pemohon Banding menyampaikan beberapa putusan PengadilanPajak atas kasus sejenis yang sudah Pemohon Banding menangkan ditingkat banding sebagai berikut:1.

AJB/Alas Hak Nama Penerima/ Ahli Waris vRD).

BIDANG Sertifikat/AJB/ Nama Penerima Jumlah KetAlas Hak Ahli Waris (Rp.)1 18 MARLON LONTOH MARLON LONTOH 687. 942.000JUMLAH 687.942.000 Tanggal 13 Juni 2017 di Kantor BPN Provinsi Maluku Pembayaran Ganti Kerugian pada pihak yang berhak (Polo Setiawandan Leonard R. Sitanayah)DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGIPEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRIHASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL) Nama Sertifikat/AJB/ Nama Penerima / JumlahNO.

Nama Sertifikat/AJB/Alas Hak Nama Penerima/ Ahli Waris "D).

2016 Nama Sertifikat/AJB/ Nama Penerima / JumlahNO.

Sitanayah)DAFTAR NOMINATIF PENERIMA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGIPEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN DERMAGA TAWIRIHASIL PERHITUNGAN KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (APPRESIAL) NO. BIDANGNama Sertifikat/AJB/Alas HakNama Penerima /Ahli WarisJumlah(Rp.)

Sumsel PS /VIII /2016, tertanggal 30 Agustus 2016Pemohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi) bahwa seharusnya sebelum dilanjutkanPersidangan Ajudikasi Lanjutan Pembuktian, Jawaban dan Kesimpulan, MajelisKomisioner wajib menolak terhadap Jawaban / Keberatan dari penerima kuasa termohontertanggal 26 Juli 2016 dan wajib menolak terhadap Jawaban / kesimpulan penerima kuasadari termohon tertanggal 2 agustus 2016 karena Pemberi kuasa hukum dari Drs.

M yusufAmilin (dahulu termohon) sebelum putusan terhadap objek Perkara tersebut kurang lebih 2(dua) bulan yang lalu tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Musi Banyuasin;Bahwa Pemohon Keberatan menilai dan hal ini sudah cacat hukum dan bukantanggungjawab lagi oleh Termohon Informasi yang dahulu, seharusnya Penerima Kuasauntuk melanjutkan terhadap Objek Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv.

Syafarudin (termohon Informasi)sehingga terhadap objek perkara tersebut yang akan dilanjutkan dan diberikan kepadaPenerima Kuasa tidak cacat hukum dan adapun nama nama penerima Kuasa (1). WandiSubroto, SH. MH (2). Rian Raga Satria, SH (3). Jon Heri, SH (4). Candra Hasuka,SH (5).Fikri Darmansyah,SH (6) . Afrizal,SH Advokat /Pengacara Pada Muba Internasional.

Data Dokumen terkait poto penyerahan pengadaan tahap I (PHO) dari Pemborong.Penerima Barang (PPK) atau Tim Riksa Penerima Barang.9. Data Dokumen terkait poto penyerahan pengadaan mebeleur, alat praktik, alat Lab,dari PPK ke penerima barang (SD, SMA).7. Bahwa Termohon Keberatan sangat keberatan terhadap permohonan tersebut, karenapermohonan Pemohon Keberatan.

Data Dokumen terkait foto penyerahan Pengadaan Tahap I dari Pemborong,Penerima Barang atau ke Tim Riksa Penerima Barang;16. Data dokumen terkait foto penyerahan pengadaan mebeleur;2.

pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapatsepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upayadamai yang dilakukan pada tiaptiap permulaan sidang sebagaimana telahdipertimbangkan di depan;Menimbang bahwa terlebin dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa kusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018yang diberikan kepada Penerima

Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususankarena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum PengadilanAgama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isidari materi kKuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telahmelampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehinggadapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi diPeradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya

Penerima Kuasa harus pula dinyatakan,telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yangberhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku PemberiKuasa;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggildengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya

agar perkaranya segera diputus;Hal. 5 dari 10 hal Put.0140 /Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yangtercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUM NYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagimanatelah terurai diatas;Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima

Kuasasebagaimana pertimbangan berikut ini:Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 Januari 2014 yangdiberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelasmenunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun denganmemuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan,maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dankarenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dankapasitas

Dan kuasa hukum tersebut melampirkanfotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi danfotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;Halaman 4 Penetapan Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA Kab.MlgMenimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahanAdvokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebihdahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagailandasan dalam

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagaiAdvokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karenasudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukumyang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telahmemenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa HukumHalaman 6 Penetapan Nomor 0357

No. 2206/Pdt.P/2020/PA.SbyTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telahdisumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya dan Surat Kuasa Khusus yangdiberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karenasecara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di ForumPengadilan Agama Surabaya, dengan memuat materi telaah yang menjadibatas dan isi dari materi Kuasa yang

diberikan, maka Majelis Hakimberpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dankarenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun

Pen. 202/Pdt.P/2016/PA.SbySurat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telahterdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat KuasaKhusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsurkekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan AhliWaris di Forum Pengadilan Agama Surabaya, dengan memuat materi telaahyang menjadi batas dan isi dari

materi kuasa yang diberikan, maka Majelisberpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah,dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama para Pemberi Kuasa dalam hal Penetapan AhliWaris;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang

Putusan Nomor 47/B/PK/PJK/20167.4.Paws7.6.77.ketentuan domestiknya, namun tarifnya akan disesuaikan dengan tarifsebagaimana ditentukan dalam P3B apabila penerima bunga adalahresident dari Negara yang membuat P3B dan penerima bunga tersebutadalah beneficial owner.Bahwa berdasarkan Bab Il DefinisiDefinisi, Pasal 3 ayat (2)Pengertianpengertian Umum, P3B antara Pemerintah RI denganPemerintah Kerajaan Belanda diatur bahwa untuk kepentinganpenerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara pihak

Bahwa adapun makna ketentuan Pasal 11 ayat (4) adalah mengaturpembatasan hak pemajakan Negara Indonesia, sebagai negaratempat bunga berasal, sehingga Indonesia tidak dapat mengenakanpajak sama sekali atas penghasilan bunga.Bahwa namun demikian, ketentuan tersebut secara jelas menyebutkankondisikondisi yang harus terpenuhi agar penghasilan bunga tidakdapat dikenakan pajak di Indonesia, yaitu :1) Penerima manfaat atas penghasilan bunga (beneficial owner)adalah penduduk (resident) Belanda, dan2) Bunga

Putusan Nomor 47/B/PK/PJK/2016Bahwa makna yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) P3BIndonesiaBelanda, yaitu :1) Indonesia berhak mengenakan pajak atas bunga sesuai denganketentuan perundangundangan di Indonesia, dimana Indonesiadapat mengenakan tarif PPh sebesar 20% sesuai Pasal 26 UUPPh;2) Namun apabila penerima manfaat atas penghasilan bunga(beneficial owner) adalah penduduk Belanda, pajak yangdikenakan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto bunga.Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal

11 ayat (2) dan (4) P3BIndonesia Belanda tersebut sangat jelas mengatur hak pemajakanIndonesia.Bahwa apabila penerima manfaat bunga bukan pihak yang secarasubstansid nyatanyata) merupakan pemilik manfaat yangsesungguhnya (beneficial owner), maka Indonesia dapat mengenakanpajak dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 UU PPh.7.13.Bahwa penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syarat

Bahwa penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yangsebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan(beneficial owner).8. Bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan dibuatnya P3B Indonesiadengan Belanda maka sudah sewajarnya dilakukan pembuktian atas statusbenar tidaknya bahwa penerima bunga adalah beneficial owner.Halaman 32 dari 35 halaman.

adalah perusahaan yangbergerakdalam bidang Kontraktor, Dagang Umum, Suplier dan Jasa, merupakanperusahaan penerima pemborongan pekerjaan dari PT. Multimas NabatiAsahan (Tergugat I); 22222202222 n ne nen nen ne nee2. Bahwa, PT. Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang industri pengolahan minyak kelapa sawit,merupakan perusahaan pemberi pekerjaan kepada PT. KualaCemerlang (Tergugat 1);3. Bahwa, salah satu proses produksi di perusahaan PT.

Saudara belum melaporkan jenis pekerjaan penunjang yang telahdiserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan.Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 dinyatakanbahwa Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahan penerimapemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan jenispekerjaan penunjang.Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Permenakertrans No 19 Tahun

2012pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas mengakibatkan hubungankerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemboronganberalih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.Untuk itu Saudara harus segera melaporkan jenis pekerjaan penunjangyng diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan diperusahaan saudara selambatlambatnya tanggal 30 Juni 2014.Demikian Nota Pemeriksaan ini dikeluarkan sebagai PERINGATAN, untukdilaksanakan sesuai dengan batas waktu pelaksanaan tersebut diatas..

Kuala Cemerlang (Tergugat Il) adalah perusahaan yang bergerakdalam bidang Kontraktor, Dagang Umum, Suplier dan Jasa, merupakanperusahaan penerima pemborongan pekerjaan dari PT. Multimas NabatiAsahan (Tergugat II)js222n2 sss en erene semen nnneesneennennniscmmmncnnnn11.Bahwa, PT. Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang industri pengelolahan minyak kelapa sawit, merupakanperusahaan pemberi pekerjaan kepada PT.

2012pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas mengakibatkan hubungankerja antara pekerja/ouruh dengan perusahaan penerima pemboronganberalih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.Untuk itu Saudara harus segera melaporkan jenis pekerjaan penunjangyang diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan diperusahaan saudara selambatlambatnya tanggal 30 Juni 2014.Demikian Nota Pemeriksaan ini dikeluarkan sebagai PERINGATAN, untukdilaksanakan sesuai dengan batas waktu pelaksanaan tersebut diatas.15.Bahwa

Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2009 Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.3. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR NOMOR : 074/ KP.001/ XII/ AKPAR-2008 TENTANG PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERLATAN PENDIDIKAN PADA AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2009 Tanggal 22 Desember 2008.4. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA NOMOR : 028/ KP.001/ IV/ AKPAR-2009 TENTANG PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA

(Penuntutannya dalam berkas perkaraterpisah) selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Terdakwa AndiMakkarau Mapangara selaku Penerima Kuasa dengan tugas tanggungjawabsebagai berikut :1.2.3.4,Mengurus dan menyelesaikan segala permasalahan baik tehnik maupunadministrasi khusus Proyek Pengadaan' Peralatan Pendidikan danLaboratorium Akademi Pariwisata (AKPAR) Makassar; Memimpin organisasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut.Membeli (membayar) dan menerima barang serta peralatanperalatan

85 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks11.Untuk segala keperluan dan pelaksanaan kuasakuasa tersebut diatasPenerima Kuasa selanjutnya berhak menghadap dimana perlu, memberikandan menerima keteranganketerangan, membuat, suruh membuat sertamenandatangani semua suratsurat yang diperlukan serta pada umumnyamelakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna oleh PenerimaKuasa dengan kesanggupan dari Pemberi Kuasa untuk mengesahkan semuaperbuatan dan tindakantindakan yang telah dilakukan oleh Penerima

Kuasadalam batasbatas kekuasaan ini, satu dan lain dengan memperhatikanperaturanperaturan dari yang berwenang, demikian dengan ketentuanbahwa segala keuntungan, pendapatan, resiko, kerugian dan akibat hukumyang timbul seluruhnya menjadi hak dan tanggung jawab Penerima Kuasa.12.Kuasa ini hanya diberikan untuk keperluan tersebut diatas untuk jangkawaktu yang tidak ditentukan lamanya; 13.Segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidakberubah pada Kantor Panitera Pengadilan

barang yangmenyatakan spesifikasi computer untuk PC Lab Fidelio tidak sesuaidengan kontrak; 22222 eee ener reece nee ee eee enn ee eensFakta tersebut adalah tidak benar oleh karena : Tidak ada fakta seperti ini dalam persidangan; Hakim Pertama seharusnya secara jelas menyebutkan namapanitia penerima barang yang menerangkan seperti itu (jika benarada) karena panitia penerima barang 3 orang (H.

;Dari kedua orang saksi penerima barang (Yohannis MauLolopadang, A.

. : 07/GB/WHM/013 bertanggal 24 April 2007disebut merupakan janji dan jaminan dari TERGUGAT akan membayar kepadaTURUT TERGUGAT sebagai Penerima Jaminan, untuk sejumlah uang setinggitingginya Rp. 990.000.000,(Sembilan ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ), apabilaPENGGUGAT sebagai yang dijamin, ternyata hingga batas waktu yangditentukan namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Garansi Bank tersebut,tidak dapat memenuhi kewajibannya menurut hukum atau cedera janji(Wanprestasi) kepada penerima jaminan

Klaim/tagihan harus duajukan Penerima Jaminan kepada dan diterima olehPenjamin selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnyamasa berlaku Garansi Bank ini.;4. Setelah berakhirnya batas waktu pengajuan klaim/tagihan tersebut, makaPenjaminan tidak bertanggung Jawab lagi atas pembayaran seperti dimaksuddiatas.;4. Bahwa ternyata TERGUGAT secara sepihak telah melakukan PENCARIANBANK GARANSI (BG) a/n PT. SINAR MAKMUR INTEGRA(ic.PENGGUGAT) yaitu melalui surat PT. BANK UOB BUANA (ic.

PT.SINAR MAKMUR INTEGRA (ic.PENGGUGAT), ternyata telah dimohon olehTURUT TERGUGAT melalui surat yang ditujukan kepada TERGUGAT No.001/WMP/19112007 tertanggal 19 Nopember 2007 dengan alasan bahwaPENGGUGAT tidak dapat melaksanakan Proyek Menara Palma, hal tersebuttelah melanggar ketentuan butir 3 yang tercantum didalam GARANSI BANKtersebut diatas yaitu :Klaim/tagihan harus diajukan Penerima Jaminan kepada dan diterima olehPenjaminan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejakberakhirnyamasa berlaku

Klaim/tagihan harus diajukan Penerima Jaminan kepada danditerima oleh Penjamin selambatlambatnya 14 (empat belas) hari4. BuktiP4 :5. BuktiP5 :6. BuktiP6 :7. BuktiP7 :8. BuktiP8 :seiak berakhirnva masa berlaku Garansi Bank 4. Setelah berakhirnya batas waktu pengajuan klaim/tagihantersebut, walaupun asli Garansi Bank ini tidak dikembalikankepada Penjamin, maka Penjamin tidak bertanggung jawab lagiatas pembayaran seperti dimaksud diatas.) ;Foto Copy sesuai dengan aslinya surat PT.

Isi pasal 4 dari produkbukti T I ;"" Apabila pihak yang dijamin yaitu Nasabah atav pihak lainyang ditunjuk oleh Nasabah ternyata di kemudian hari tidakdapat memenuhi kewajibannya seperti yang disebutkan dafamSurat Jaminan (Garansi) Bank sehingga Bank menerima klaimatau funtufan pembayaran dari pihak penerima jaminan, makatampa harus menperoleh persetujuan terlebih dahulu dariNasabah atau Pemberi Kontra Jaminan, Bank berhak dandengan ini pula diberi kuasa oleh Nasabah untuk segeramenbayar klaim/tuntufan

Katakata "may be taxed" disini dimaksudkan bahwa negara domisili diberikan hak untukmengenakan pajak apabila dimungkinkan dalam ketentuandomestiknya;Bahwa huruf b, mengatur bahwa Negara tempat penghasilanbunga bersumber (negara sumber) dapat mengenakan pajaksesuai dengan ketentuan domestiknya;Bahwa meskipun demikian, jika penerima bunga tersebutadalah beneficial owner maka pajak yang dikenakan tidak bolehmelebihi 10% dari jumlah bruto;Bahwa dengan demikian, pajak atas penghasilan bunga akandikenakan

oleh negara sumber sesuai dengan tata cara dalamketentuan domestiknya, namun tarifnya akan disesuaikandengan tarif sebagaimana ditentukan dalam P3B apabilapenerima bunga adalah resident dari Negara yang membuatP3B dan penerima bunga tersebut adalah beneficial owner,Bahwa berdasarkan Bab Il DefinisiDefinisi, Pasal 3 ayat (2)Pengertianpengertian Umum, P3B antara Pemerintah RIdengan Pemerintah Kerajaan Belanda diatur bahwa untukkepentingan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satuNegara pihak

Putusan Nomor 1186/B/PK/PJK/2015pemajakan atas penghasilan bunga sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 11 ayat (2);Bahwa makna yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2)P3B IndonesiaBelanda, yaitu :1) Indonesia berhak mengenakan pajak atas bunga sesuaidengan ketentuan perundangundangan di Indonesia,dimana Indonesia dapat mengenakan tarif PPh sebesar20% sesuai Pasal 26 UU PPh;2) Namun apabila penerima manfaat atas penghasilanbunga (beneficial owner) adalah penduduk Belanda,pajak yang dikenakan

tidak boleh melebihi 10% darijumlah bruto bunga;Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (4)P3B Indonesia Belanda tersebut sangat jelas mengatur hakpemajakan Indonesia;Bahwa apabila penerima manfaat bunga bukan pihak yangsecara substansid nyatanyata merupakan pemilik manfaatyang sesungguhnya (beneficial owner), maka Indonesiadapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuai denganPasal 26 UU PPh;7.13.Bahwa penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktianbahwa penerima bunga yang telah dibayar

Bahwa penerima penghasilan bukan merupakanpemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis daripenghasilan (beneficial owner);Bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan dibuatnya P3BIndonesia dengan Belanda maka sudah sewajarnya dilakukanpembuktian atas status benar tidaknya bahwa penerima bungaadalah beneficial owner;Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) berpendapat bahwa Majelis telah mengabaikanfaktafakta yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding)

HP Raskin Subdivre Palopo 2008kepada bank penerima (Bank Bukopin) ;Daftar Rekonsiliasi Penyetoran Hasil Penyaluran Raskin 2008 antara SubDivisi Regional VI Palopo dengan Bank Bukopin bulan Januari s/d 10April 2010 ;Surat Pernyataan bermaterai Hamrul Kasuak alamat: JIn. KHM. RazakPalopo, Pekerjaan: Pegawai Dolog Divre Wil.

Satu rangkap formulir kiriman uang dari Bank BNI No Rekening87852909 HPB Raskin 04 atas nama HP Raskin Subdivre Palopo2008 kepada Bank penerima ( Bank Bukopin );10. Daftar Rekonsilias! Penyetoran HP Raskin 2008 antara Sub divisiregional VI Palopo dengan Bank Bukopin bulan Januari s/d April2008;11.Surat pernyataan bermaterai Hamrul Kasuak alamat jin KH.

Dari konstruksi hukum, kalaupun dari tindakan Terdakwamenyalurkan beras pada bulan Nopember dan Desember 2008 yangbukan berasal dari beras Bulog merupakan suatu kekeliruan karenaberusaha memudahkan atau menyalurkan beras yang bukan berasRaskin ke penerima manfaat.

Namun berdasarkan keterangan saksisaksi yakni saksi Amiruddin, saksi Husel Masdin, ST dan saksi TaatMading yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwamenyalurkan beras ke penerima manfaat pada bulan Nopember danDesember karena dipaksa/didesak oleh penerima manfaat sedangkanberas Bulog tidak tersedia di gudang Bulog sehingga Terdakwameminjam beras yang bukan berasal dari Bulog yang disalurkan kepenerima manfaat sesuai harga beras Raskin yakni Rp. 1.600 per kgpadahal harga beras tersebut di pasar

Terdakwa tidak merugikan keuangan Negara, hal ini dapatdisimpulkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 60 dan pada pertimbangan hukum berkaitandengan alasan meringankan pada halaman 64 " yang di dalamnyamenyatakan secara nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatantersebut adalah untuk menyelamatkan Perum Bulog dari desakanpara Penerima manfaat".

Bahwa TERGUGAT melalui jasa pengirimanpihak ketiga PT Royal Express Indonesia, berdasarkan konosemennomor 777072053111 telah melakukan pengiriman dokumen berupaPerjanjian Pembiayaan dengan tujuan penerima atas nama FeikeRaranta ke alamat JI.

Kuasa mengajukangugatan a quo dengan titel perbuatan melawan hukum dengan dasar hukumPasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, namun selanjutnya para penerima Kuasa mengajukan suratpengunduran sebagaimana surat tertanggal 16 Nopember 2020 sehinggatersisa Kuasa Hukum atas nama WITRI RIZKI HIDAYAH, S.H., sebagai KuasaHukum Penggugat, dan pada persidangan tanggal 8 Desember 2020 KuasaHukum tersebut juga mengajukan Surat Pengunduran Diri tertanggal 6Desember 2020, selanjutnya

mnrn.co yang berkedudukan diPerum KORPRI Blok C No. 57, Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Manado Nomor Register1287/SK/PN Mnd tanggal 22 Desember 2020;Halaman 30 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 327/Pat.G/2020/PN MndMenimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas dengan melihat alamatyang digunakan dalam surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2020 dantanggal 22 Desember 2020 terdapat perbedaan dimana awalnya sebagaimanadalam gugatan Penggugat menyatakan penerima

Kuasa mewakli kepentinganPenggugat dimana para penerima Kuasa adalah Advokat dan PengurusLembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Provinsi Sulawesi UtaraBid.

Kuasakedudukannya juga tidak jelas apakah berperan sebagai Kuasa Hukum atausebagai pihak prinsipal/materil dalam perkara gugatan a quo, sehingga khususpada bagian eksepsi huruf C yang menyangkut identitas para pihak maupunkedudukan penerima Kuasa dalam mewakili Penggugat hal ini menjadi tidakjelas dan tidak terang, sedangkan materi eksepsi huruf C lainnya sebagaimanaHalaman 31 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2020/PN Mndpada angka 12 huruf (b), (c), angka 13, 15, dan 16, menurut Majelis

juga terdakwa melakukan tombokan secara langsungyaitu dengan cara menginput langsung nomor tombokan togel dan juganominalnya di aplikasi atau situs internet Cahaya Mimpi (MTO2) tersebut danpada saat melakukan tombokan maka saldo yang ada dalam akun milikterdakwa akan langsung berkurang (auto debet) sesuai dengan nominal yang ditombokan;Bahwa melakukan perjudian togel online sudah selama 3 (tiga) bulan ;Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untunguntungan ;Bahwa terdakwa bertindak sebagai penerima

juga terdakwa melakukan tombokan secara langsungyaitu dengan cara menginput langsung nomor tombokan togel dan juganominalnya di aplikasi atau situs internet Cahaya Mimpi (MTO2) tersebut danpada saat melakukan tombokan maka saldo yang ada dalam akun milikterdakwa akan langsung berkurang (auto debet) sesuai dengan nominal yang ditombokan; Bahwa melakukan perjudian togel online sudah selama 3 (tiga) bulan ;Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untunguntungan ;Bahwa terdakwa bertindak sebagai penerima

sebesar Rp.65.000,00 dan seterusnya,untuk tombokan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,00 jika nomortombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp.350.000,00 danseterusnya, Untuk tombokkan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,00 jika nomortombokkannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp.2.250.000,00dan seterusnya; Bahwa setiap pemain belum tentu pasti menang karena sifatnya untunguntungan dan terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannya tersebutdilarang, sehingga terdakwa bertindak sebagai penerima

.65.000,00 dan seterusnya, untuk tombokan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,00jika nomor tombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp.350.000,00dan seterusnya, Untuk tombokan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,00 jika nomortombokannya keluar maka hadiah yang diberikan sebesar Rp.2.250.000,00 danseterusnya;Menimbang, bahwa setiap pemain belum tentu pasti menang karenasifatnya untunguntungan dan terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannyatersebut dilarang, sehingga terdakwa bertindak sebagai penerima

titipan daripara penombok dalam permainan judi togel tersebut tidak ada jjin dari pejabatyang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang bertindaksebagai penerima titipan dari para penombok dalam melakukan perbuatannyaapabila tombokkan para penombok tidak keluar, maka dianggap paraHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2021/PN Bjnpenombok tidak beruntung dan apabila tombokkan sesuai maka akanmendapatkan uang dan tidak setiap penombok selalu menang, karena sifat daripermainan

Perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara, sebagai berikut :Pada mulanya Terdakwa yang sedang berada di ruang tungguReceptionist untuk menunggu barang kiriman, tidak lama kemudian Terdakwadidatangi oleh Petugas Pengiriman Paket UPS berupa 1 (satu) dus dengannomor Airwaybill H 997 4158 107 atas nama pengirim Li Zheng Yan denganalamat Goo Shi Qian Jin Qu Cheng Gong Lu Yi Nomor 367 dengan Nomortelepon 0984434797 dan penerima Lin Wei Shiang dengan Nomor Handphone081294201024, selanjutnya Terdakwa menandatangani

Perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara, sebagai berikut :Pada mulanya Terdakwa yang sedang berada di ruang tungguReceptionist untuk menunggu barang kiriman, tidak lama kemudian Terdakwadidatangi oleh Petugas Pengiriman Paket UPS berupa 1 (satu) dus dengannomor Airwaybill H 997 4158 107 atas nama pengirim Li Zheng Yan denganalamat Goo Shi Qian Jin Qu Cheng Gong Lu Yi Nomor 367 dengan nomorTelepon 0984434797 dan penerima LIN WEI Shiang dengan nomor Handphone081294201024, selanjutnya Terdakwa menandatangani

Dari sisi Terdakwa Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidanganberdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yaitu oleh karena niatjahat (mens rea) Terdakwa yang dengan sengaja telah menunggu danmenerima kiriman 1 (satu) dus dengan nomor Airwaybill H 997 4158107 atas nama pengirim Li Zheng Yan dengan alamat Goo Shi QianJin Qu Cheng Gong Lu Yi Nomor 367 dengan nomor Telepon0984434797 dan penerima Lin Wei Shiang dengan nomor Handphone081294201024 ke Hotel Aerofans Inn Kamar 10 C2 JI Marsekal

Nomor 1802 K/PID.SUS/2017Terdakwa ditangkap telah menunggu dan menerima kiriman 1 (satu)dus dengan Nomor Airwaybill H 997 4158 107 atas nama pengirim LIZHENG YAN dengan alamat Goo Shi Qian Jin Qu Cheng Gong Lu YiNo 367 dengan Nomor Telepon 0984434797 dan penerima LIN WEISHIANG dengan Nomor Handphone 081294201024 ke Hotel AerofansInn Kamar 10 C2 Jalan Marsekal Surya Darma Kota TangerangPropinsi Banten, dimana di dalam dus kiriman tersebut berisi berisikristal bening warna putih Narkotika jenis shabu

lagimempertimbangkan alasan tuntutan Penuntut Umum dan maksud dari teoripemidanaan yaitu Teori Pembalasan, Teori Tujuan & Teori Gabungan, selain ituputusan Judex Factie Tingkat Pertama telah mencederai rasa keadilan yangada di dalam masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwaditangkap telah menunggu dan menerima kiriman 1 (satu) dus dengan nomorAirwaybill H 997 4158 107 atas nama pengirim Li Zheng Yan dengan alamatGoo Shi Qian Jin Qu Cheng Gong Lu Yi Nomor 367 dengan nomor Telepon0984434797 dan penerima

Putusan Nomor 1189/B/PK/PJK/201710.Bahwa dengan demikian dalam hal penerima pembayaran di luar negeriyang ingin mendapatkan fasilitas sebagaimana tercantum dalam P3Bbisa menyerahkan SKD yang diterbitkan oleh Competent Authoritynegara yang bersangkutan atau dapat juga menyampaikan SuratKeterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempatWajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar, karena dokumenini dipersamakan dengan SKD yang dikeluarkan oleh CompetentAuthority.Bahwa berdasarkan

ketentuan sebagaimana diatur dalam SE03, dalamhal pihak penerima pembayaran tidak dapat menyerahkan SKD yangditerbitkan oleh Competent Authority maka dapat diganti dengan SKDyang diterbitkan oleh pejabat Kantor Pajak dimana ia terdaftar.Bahwa hal ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada pihak luarnegeri sebagaimana ditegaskan pada angka 2 SE03 tersebut.Bahwa ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan bahwa SKD dapat digantidengan surat lain yang memuat keterangan yang sama.Bahwa berdasarkan fakta

yang terungkap di dalam persidangan dapatdiketahui bahwa Wajib Pajak luar negeri yang menerima pembayaranbunga menyampaikan Surat Pendaftaran Pengusaha, bukan SuratKeterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atauSurat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kantor Pajak tempatWajib Pajak penerima pembayaran bunga tersebut terdaftarsebagaimana ditentukan dalam SE03.Bahwa berdasarkan fakta yang ada dikaitkan dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon

Ltd sebagai Penerima Kredituntuk menerima semua klaim yang berkaitan dengan investasi kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa karena bunga pinjaman ini timbul sebagai akibat dari adanyaperjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) selaku debitur dan Seko International Co, Ltd selaku kreditur,dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 26 pihak yangberkewajiban memenuhi PPh Pasal 26 adalah pihak yang secarahukum berhak atas pembayaran bunga tersebut

dalam hal ini adalahSeko Internasional, Co Ltd dan beban pajak PPh Pasal 26 tidak dapatdipindahkan kepada pihak lain dalam hal ini Hyun Jin sebagai pihakyang ditunjuk oleh Seko International Co Ltd selaku Penerima Kredituntuk menerima semua klaim yang berkaitan dengan investasi kepadaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding).Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan di atas,Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatkeputusan Majelis hakim Pengadilan Pajak yang

Muhammad Dahlan) kepadaPanitia Pembangunan Gedung Pesantren Islam/Datuk Ribandang KalukuBodoa, Kecamatan Tallo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku KetuaUmum sebagai Penerima Wakaf adalah sah ;3. Menyatakan wakaf tanggal 1 Maret 1973 M. (26 Muharram 1393 H.) dariTergugat Il (H. Muh. Said Kamaruddin) kepada Panitia PembangunanGedung Sekolah Islam Pesantren/Datuk Ribandang, dalam hal ini diwakilioleh Penggugat (Ketua Umum) selaku Penerima wakaf adalah sah ;4.

Said Kamaruddinmerasa tergiur dan faktor desakan ekonomi keluarga, maka tahun 2000 paraTergugat dan Il menyatakan wakaf batal artinya pemberian tanah wakafdianulir kembali, alasannya sederhana menfitnah penerima wakaf bahwawakaf tersebut berkehendak untuk dijadikan milik pribadi (H. MuhammadThahir almarhum).Bahwa sepanjang persidangan perkara adalah tidak terbukti bahwa tanahwakaf disalahgunakan, sebab sejak diterimanya tanah wakaf tersebut 15Januari 1973 M. (bertepatan tg!

facti salah menerapkan ketentuan Pasal 12 dan PenjelasanPeraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, sebab perkara ini dalil danpetitumnya adalah sah atau tidak sah perbuatan pemberian wakaf berupatanah yang kini terbangun gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang,sehingga secara hukum judex facti berkompoten secara absolut memeriksadan memutuskan perkara ini.Bahwa adapun caranya Tergugat selaku ahli waris Wakif dan Tergugat IlWakif sendiri menyatakan pemberian wakaf berupa tanah adalah batal lalumengusir penerima

wakaf karena penerima wakaf juga sebagai PengurusYayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang, dengan itu tadi menyebarkanfitnah bahwa H.

perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 serta upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa kusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.BjrMenimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2018yang diberikan kepada Penerima

Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususankarena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum PengadilanAgama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isidari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telahmelampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara Sumpah sehinggadapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi diPeradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya

Penerima Kuasa harus pula dinyatakan,telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yangberhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku PemberiKuasa;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggildengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya