Yatemianto termasuk dalam jenispupuk bersubsidi;Bahwa alur secara prosedur dalam hal penjualan dan pendistribusian pupukbersubsidi yaitu : Kelompok tani menyusun RDKK dan bila sudah sesuai datanyamaka diverifikasi oleh PPL dan mantra Petanian dan bila sudah benar makadimintakan persetujuan berupa tanda tangan mulai dari ketua Kelompok tanihingga sampai kepala BPPK (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan danAHLIKehutanan) setelah ita RDKK dikirim ke kios resmi dan kios resmi memesanpupuk bersubsidi

Yatemianto termasuk dalam jenispupuk bersubsidi;10Bahwa alur secara prosedur dalam hal penjualan dan pendistribusian pupukbersubsidi yaitu : Kelompok tani menyusun RDKK dan bila sudah sesuai datanyamaka diverifikasi oleh PPL dan mantra Petanian dan bila sudah benar makadimintakan persetujuan berupa tanda tangan mulai dari ketua Kelompok tanihingga sampai kepala BPPK (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan danKehutanan) setelah ita RDKK dikirim ke kios resmi dan kios resmi memesanpupuk bersubsidi sesuai

., dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ada surat perintah dan sepengetahuan atasan abhimenerangkan mengenai pelayaran karena latar belakang ahli di bagianHukum, banyak menangani kasus ;Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN ThnBahwa Ada pelatinan khusus mengenai keahlian ahli dalam halpemerikasaan kapal asing yang masuk Wilayah Indonesia dibidangpelayaran perikanan dilaut;Bahwa Ahli sudah 4 kali mengukuti diklat dibidang pelayaran perikanandiLaut;Bahwa Ahli sebagai

MAKAUSI, Sit, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli menjadi Pegawai SYAHBANDAR tahun 2007;Bahwa tugas Ahli sebagai pemeriksa keselamatan Kapal;Bahwa Ahli pernah ikut pelatinan pemeriksaan keselamatan kapaltahun 2016;Bahwa Ahli sudah pernah satu kali mengikuti persidangan = diPengadilan Negeri Tahuna dalam Masalah pelayaran perikanan ;Bahwa kapal dari Philipina harus ada dokumen diberitahukan kePerhubungan Laut karena harus ada jjin berlabuh dan ada laporanpenunjukan ;Bahwa

SUKRIADI DARMA, S.Si, Apte bahwa saksi bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado danmenjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaaan dan Penyidikan ;e Bahwa yang dimaksud dengan Pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentangPangan Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayatiproduk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air,baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atauminuman bagi konsumsi manusia, termasuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasaldari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan danair, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yangdigunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

didaftarkan sertadiberikat Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Kepala Kantor Pertanahan AcehBarat.Bahwa sebelum pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat, sebelumnyalahan objek permohonan hak terlebin dahulu dilakukan pemeriksaan olehPanitia B yang melibatkan unsur pemerintah yaitu Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi, Kepala Bidang Penatagunaan Tanahdan Kepala Bidang Hakhak Atas Tanah, Bupati / Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat I, Kepala Dinas Perkebunan / Pertanian / Peternakan /Perikanan

Usaha milik Tergugat seluas 8. 604,8 Ha( delapan ribu enam ratus empat koma delapan hektar) tidak terdapat tanahgarapan rakyat karena sebelum diberikan hak atas tanah, terlebih dahulutelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitian Pemeriksaan Tanah(Panitian B) yang terdiri dari unsur Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi, Kepala Bidang Penatagunaan Tanah dan Kepala BidangHakhak Atas Tanah, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I, KepalaDinas Perkebunan/Pertanian/Peternakan/Perikanan

tanahPara Penggugat adalah salah dan tidak benar, karena Tergugatmendapatkan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha adalah dengan carasah dan legal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanahmenyatakan bahwa Pemegang HGU berhak menguasai danmempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untukmelaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan

kemudiandidaftarkan dan diberikat Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Kepala KantorPertanahan Aceh Barat.Bahwa sebelum pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat sebelumnyalahan objek permohonan hak terlebin dahulu dilakukan pemeriksaan olehPanitia B yang melibatkan unsur pemerintah yaitu Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi, Kepala Bidang Penatagunaan Tanahdan Kepala Bidang Hakhak Atas Tanah, Bupati/Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat I, Kepala Dinas Perkebunan/Pertanian/ Peternakan/Perikanan

Oleh Karena ituTergugat memohonkan hak atas tanah berupa HGU seluas 10.000 Hkepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;Bahwa sebelum diterbitkan hak atas tanah, terlebin dahulu telah dilakukanpemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan tanah (Panitia B) yangmelibatkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi,Kepala Bidang Penatagunaan tanah dan Kepala Bidang Hakhak AtasTanah, Bupati/Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat I, Kepala DinasPerkebunan/Pertanian/Peternakan/Perikanan

Penyidik Non Polri padaketentuan terbaru sesuai dengan perkembangan hukum acara pidana, makaada beberapa ketentuanketentuan dalam hukum acara pidana digunakansebagian, ada yang digunakan seluruhnya dan ada juga ketentuanketentuan diluar itu yang diatur secara khusus, seperti UndangundangTipikor yang memakai bukti IT, yang dimaksud disini bukti IT bukanmerupakan tambahan suatu alat bukti tetapi merupakan petunjuk, lalu terkaitdengan Penyidik nonPolri yang tersebar dibeberapa lembaga seperti diKLH, Perikanan

, Pelayaran, dan itulah kirakira gambaran dalam KitapUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diakui ada Penyidik Polridan NonPolri;e Bahwa dalam UndangUndang Pelayaran ada suatu perbedaantersendiri dimana dalam Undangundang pelayaran dikenal ada 3 (tiga)lembaga Penyidik yaitu, Polrii PPNS dan TNI AL, tetapi selain dalamketentuan Undangundang pelayaran hal yang sama juga di atur dalamUndangUndang Perikanan, namun khusus terhadap Penyidik non PolriHalaman 28 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN

Ranseperti Angkatan Laut tupoksinya memiliki perbedaan, eksplisit sebagaimanayang dimaksud jika dibandingkan dengan UndangUndang Pelayaran danUndangUndang Perikanan, kewenangan penyidikan memiliki perbedaanjika dalam Undangundang Perikanan Penyidik TNI AL diatur secara khususnamun untuk UndangUndang Pelayaran tidak diadopsi kewenangantersebut, sehingga jika mengacu pada pasal 1 ayat 1 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, maka dalam pendekatan hukum positif makakewenangan penyidikan tersebut tidak

diatur kecuali pendekatan tafsir bisasaja berbedabeda, namun pandangan kami hukum positiflah yang harusmenjadi ketentuan ;e Bahwa ada perbedaan kewenangan penyidik TNI AL menurutUndangUndang Pelayaran dan UndangUndang Perikanan hal ini secarakhusus dimaksud adalah soal wilayah penyidikan dimana dalam UndangPerikanan Penyidik TNI AL diberikan kewenangan menyeluruh atau tidakada pembatasan teritorial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UndangUndang Hukum Acara Pidana kita, namun untuk UndangUndang

Undangundang seperti senjata, bom, dansebagainya, selanjutnya dalam hal seperti ini yang paling bertanggungjawabseharusnya adalah Syahbandar, lalu yang menjadi catatan jika TNI AL yangmelakukan penyidikan juga tidak bisa dilanjutkan penyidikannya sebabmasih diluar teritori Penyidikan TNI AL sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Pelayaran;e Bahwa Ahli sudah 3 (tiga) tahun terakhir hampir 40 (empat puluh)kali persidangan;e Bahwa Ahli memberikan pendapatnya terkait perkara khusus untukpelayaran dan perikanan

dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan saksi Edhi Susantodatang ke rumah saksi korban Dwi Pranoto di Jalan Werkudoro No.72Rt.06, Rw.05 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal,antara saksi korban Dwi Pranoto dan Terdakwa sudah kenal sejak tahun1990 sebagai teman lama dan teman main, saat kedatangan Terdakwaketempat saksi korban tersebut, Terdakwa mengajak saksi koroan untukmenginvestasikan uangnya pada proyek pembangunan Ruko diPelabuhan Perikanan

No.97 K/PID/2011sebagai Direktur CV.ISHIKAWA Group yang sedang mengerjakan proyekpembangunan ruko di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, KotaTegal, dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa memperlihatkanbukti suratsurat yaitu fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunanproyek ruko di Pelabuhan Pantai Tegalsari, Kota Tegal kepadaCV.ISHIKAWA, fotocopy Company Profil CV.ISHIKAWA dimana namaTerdakwa Abdul Aziz sebagai Direkturnya, disamping itu Terdakwa jugamengajak saksi korban mengecek proyek

AA SUGANDA Bin AMAT bertentangan denganPeraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga JualEceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak JenisTertentu, dimana dalam Peraturan Presiden tersebutmenyatakan pengguna Bahan Bakar Minyak yang disubsidiadalah Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan,Transportasi dan Pelayanan Umum.Perbuatan terdakwa . CUCU SEHABUDIN Bin KARYASAbersamasama terdakwa II. JANG JUHANA Bin A. SUTISNA danterdakwa IIl.

AA SUGANDA Bin AMAT bertentangan denganPeraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga JualEceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak JenisTertentu, dimana dalam Peraturan Presiden tersebutmenyatakan pengguna Bahan Bakar Minyak yang disubsidiHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2014/PN.Blibadalah Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan,Transportasi dan Pelayanan Umum.Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi YOGASPRAKARSA K, S.Ik dan saksi RINTO SANDRO MANULLANGAnggota

memeriksa danmengadili perkara ini, telan melakukan sengaja menyerang kehormatan ataunama baik seorang, dengan menuduhnya sesuatu hal yang maksudnya terangsupaya hal itu diketahui umum, yaitu terhadap saksi Natasya Vebriyandani PglTasya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya pada awal bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00WIB dilaksanakan rapat di Pantai Sago Kampung Karang Sago KenagarianSago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan antara pihakDinas Perikanan

Tasya tersebut adalahTerdakwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksiyang bertempat di Pantai Sago Kampung Karang Sago tersebut dan padawaktu itu ada acara rapat yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dankemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan Nduang,Anduang tau Tasya hamil (Nek, Nenek lai tahu Tasya hamil) dan kemudiansaksi Jawab Lai nan sabananyo tu Ni (apakah betul itu Uni), dan dijawaboleh Terdakwa dengan perkataan lyo Nduang, lah banyak orang yang tau (lya

Menteri Kelautan dan Perikanan RI di JakartaCq. Kepala Badan Karantina Ikan PengendalianMutu dan Keamanan Hasil PerikananHalaman 17 dari 49 Putusan Nomor 42/Padt.G/2016/PN SmlKementerian Kelautan dan Perikanan RI diJakarta Cq.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Kelas Ambon,Alamat: Jalan Laksdya Leo Wattimena, WaiheruAmbon 97232, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;Kepala Desa Sifnana/Ketua Persekutuan Adat Desa Sifnana,Alamat: Desa Sifnana, Kecamatan TanimbarSelatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq.Gubernur Maluku di Ambon Cq.

danRumah Sakit Bergerak termasuk dalam wilayah Tanah Soa Krawain yangdiketahui Saksi karena Saksi berkebun dekat tanah tersebut, yangsepengetahuan Saksi pelepasan hak atas tanah diwakili kelima margaSoa Krawain;Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam pelepasan hak atas tanahobjek senketa yang pertama, akan tetapi diperintah Kepala Desa Sifnanamembantu menghitung tanaman diatas tanah sengketa karena menurutpenjelasan Kepala Desa, tanah tersebut telah dilepas Mathias Rangkolykepada Kementerian Perikanan

Berita acara pemeriksaan/Survey tegakan mangrove dan Dinas Kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tgl. 160120/1.20b. Surat Perintah pembayaran provisi sumber daya hutan tanggal 16 O1 2012,tanggal 16 januari 2012.c. Bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp.600.250, kepada dinas kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tanggal 18012012.d.

Bukti setoran Bank Mandiri sebesar US$ 49.00, kepada dinas kelautan,perikanan,pertanian dan kehutanan Pemerintah kota Batam, tanggal 18012012.e. Tergugat I telah menunjuk PT. Mulia Jaya Persada untuk melakukanpematangan lahan (Cut & Fill) milik Tergugat I, dan oleh Tergugat IIdikeluarkan izin Pematangan Lahan Nomor 8/4 78 9/A2. 1/3/20 12 tanggal 9maret 2012.f.

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Survey tegakan mangrove dari Dinas Kelautan,Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batam, tanggal 16 Januari2011, diberi tanda T113 ;14. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Provisi sumber daya hutan tanggal 16 Januari2012 dan bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 600.225 , diberi tanda T114 ;15. Foto copy Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi tanggal 16 Januari 2012 danbukti setoran Bank Mandiri sebesar US$49.00, diberi tanda T115 ;16.

Selanjutnya disebut Pemohon XII;Juhur bin Saeni, Umur 55 Tahun, (lahir : di Garassi 10.12.1964), JenisKelamin : LakiLaki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan : WNI, NIK:7604031012640001, Alamat : Dusun 5 Garassi, Desa Nepo,Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, PropinsiSulawesi Barat.

Selanjutnya disebut PemohonXVII;Saeni bin Jurudi, Umur 83 Tahun, (lahir : di Surijang, 15.07.1937), JenisKelamin : LakiLaki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan : WNI, NIK:7604031507370002, Alamat : Garassi, Desa Nepo, KecamatanWonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi SulawesiBarat. Selanjutnya disebut Pemohon XVIII;Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Taufik, S.H.

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yangdiambil langsung dari sumbernya, seperti ikan tuna, teripang,udang;d. Barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambillangsung dari sumbernya, seperti crude oil, garam;e. Barangbarang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan olehrakyat banyak seperti beras, garam beriodium;f. Beberapa jenis barang, karena untuk menghindari pengenaanpajak berganda dengan yang dipungut oleh PemerintahDaerah, misalnya Pajak Pembangunan dan Pajak Tontonan;g.

Putusan Nomor 1126/B/PK/PJK/2015adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yangterutang pajak;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 1994;Pasal 3 angka 4:Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaiadalah:Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambiflangsung

. : Bahwa Dokumen yang harus ada dandilengkapi oleh KM RIZKI GT 04 pada saat berlayar adalah Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, Pas Kecil besertalampirannya, Manifest muatan dan untuk kapal perikanan wajib dilengkapidengan surat laik operasi dari Pengawas Perikanan.

saksi jelaskan diatas tersebut hanya untuk pengecer resmi;Bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Enrekang Nomor : 047/2378/KUPERINDAG,tanggal 16 Oktober 2012 tentang pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi,pada pokoknya menjelaskan bahwa Badan usaha atau SPBU/APMS dan SPDN/SPBN danatau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaanBBM bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan.Pembelian BBM Subsidi untuk usaha mikro, usaha perikanan

terisolir dapat melakukan pembelian BBM subsidi maksimal 90liter;Bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Enrekang Nomor : 047/2378/KUPERINDAG,tanggal 16 Oktober 2012 tentang pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi,pada pokoknya menjelaskan bahwa Badan usaha atau SPBU/APMS dan SPDN/SPBN danatau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaanBBM bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan.Pembelian BBM Subsidi untuk usaha mikro, usaha perikanan

PUTUS ANNomor : 080/Pdt.G/2011/PA.Prob.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talakantaraSALMAN AL FARISIH bin SAFIUDDIN, umur 19 tahun, agama Islam,pekerjaan Tenaga Magang Dinas Perikanan,pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal diKota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai"Pemohon"; melawanDESI ISMA SARI binti

PENETAPANNOMOR : 301/Pdt.P/2019/PA.Bticn.et gor Ul puDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidanganMajelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara PengangkatanAnak yang diajukan oleh:FAHMI JAYADI bin KURNADI, umur 46 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PegawaiHonorer Dinas Perikanan Kab.

SALINAN PENETAPANNomor 59/Pdt.P/2018/PA.Nnk331 al atu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkandi Gedung Pertemuan Perikanan Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, telahmenjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Pemohon 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan,sebagai Pemohon

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agania Soasio yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikanperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:Din Malan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempattinggal di RT.CO5 RW.03 Kelurahan Tomaiou, Kecamatan TidoreSelatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon ;Salam Basinu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikanperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telan menjatuhkan penetapandalam permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:A Kadir Ibrahim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan,tempat tinggal di RT.0O7 RW.04 Kelurahan Tomalou, KecamatanTidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebutPemohon ;Julaiha Hi Hadi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan

Nama Madseri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh perikanan,bertempat tinggal di KP.TengkurakRT .003/001 Desa TengkurakKecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang;2.