Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut :e Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);e Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));e Bahwa dalam jumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan (Pasal 8 ayat (2));e Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalamproses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));e Bahwa lembaga ilmu pengetahuan

melaluisuntikan;e Menolong orang sakit dalamm keadaan darudat dengan memberikanNarkotika melalui suntikan, ataue Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4));e Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapatdiperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));e Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas

Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut :e Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);e Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));e Bahwa dalam jumlah terbatas

PUTUSANNOMOR 90 /PDT/2019/PT DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut :YUNARTO HALIM, Direktur Utama PT Multi Renaperkasa Abadi, sebuahPerseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Ketentuanperundangundangan Negara Republik Indonesia yangberkedudukan di Jakarta Timur beralamat di Jalan PramukaRaya Kav. 150, Gedung IS Plaza lantai 5

PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, sebuahPerseroan Terbatas terbuka yang didirikan berdasarkanKetentuan Perundangundangan Negara RepublikIndonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat diEcovention Building, Jalan Lodan Timur Nomor 7, Jakarta 14430, semula disebut sebagai TERGUGAT sekarangsebagai TERBANDING;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2018,Terbanding semula Tergugat telah memberikan kuasakepada :1. ACHMAD KHADAFI MUNIR,S.H.,M.H.2. ADINDAADHITA,S.H.3. RESY NOVELIA SIRAIT,S.H.4.

Bahwa memang Tergugat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah ProvinsiDKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Daerah DKI Jakarta PadaPembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;6.

Bahwa meskipun Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetapi Perusahaan Tergugat berbentukPerseroan Terbatas sehingga tunduk pada UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:(1).

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut: Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal1); Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal8 ayat (1)); Bahwa dalam jumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelahmendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2)); Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakandalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1)); Bahwalembagailmu pengetahuan yang

PN Lbpe Menolong orang sakit dalamm keadaan darudat dengan memberikanNarkotika melalui suntikan, ataue Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4)); Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanyadapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5)); Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas

Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut: BahwaNarkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7); Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)); Bahwadalamjumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan (Pasal 8 ayat (2)); BahwaNarkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalamproses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1)); Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang

Voor Recht) bahwa suratpernyataan pelimpahan hak waris dari Bapak Penggugat dan Tergugat (H.Oting Afghani Drajat) tertanggal 25 Oktober 1974 yang isinyaberdasarkan amanah Ibu Penggugat dan Tergugat dibagi rata kepadaPenggugat dan Tergugat masingmasing setengahnya adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang dibuat dihadapan NotarisTettu Suhartini, SH di Sukabumi pada tanggal 5 Juni 1999 No. 89mengenai keagenan minyak tanah Pertamina, Perseroan Terbatas

kepada Tergugat adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang dibuat dihadapan NotarisTettu Suhartini, SH. di Sukabumi pada tanggal 9 Juni 1999 No. 32mengenai keagenan minyak tanah, Perseroan Terbatas Kujang MasPermas dari Tergugat kepada Tergugat IV adalah mengandung cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa usul pengangkatan agen minyak tanahuntuk mengganti keagenan H.

(Perseroan Terbatas) disebutkan bahwaPerseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah BadanHukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatanusaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, danmemenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini sertaperaturan pelaksanaannya ;Artinya, sebuah PT.

(Perseroan Terbatas) terdiri dari beberapa orangpemegang saham sehingga PT. tidak dapat dikualifikasikan sebagaisuatu harta kekayaan pribadi (harta gono gini dari H.

Oting dan Hj.Supiah dalam perkara a quo) yang dapat diwariskan sebagaimanadimaksud oleh Judex Facti, sebab DO Keagenan Minyak TanahPT.Kujang Mas dan SPBU dalam perkara aquo dilakukan berdasarkanwewenang dan/atau penunjukkan dari Pertamina ;Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas disebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroanyang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untukkepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalammaupun

Bahwa, adanya ketidakcermatan Petugas Badan Pertanahan Nasional,baik petugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI,maupun Petugas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utaradidalam mengisi isian dari Sertifikat seperti, nama pemegang hakPerseroan Terbatas PT. Hustani Cipta Jaya berkedudukan di Jakartadengan Akta Pendirian 3 Agustus 2010 No. 64, sedangkan pada tanggal26 Maret 1991 dan seterusnya saudara Husni Tedja telah bertindak untukdan atas nama PT.

yang berlaku danbertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yang baiksebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) butir a dan b UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu, agardinyatakan batal atau tidak sah ;14.Bahwa, akibat dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor010/HGB/BPN.31/2010, tentang pemberian Hak Guna Bangunan atasnama Perseroan Terbatas

Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. 010/HGB/BPN.31/2010 tgl. 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunanatas nama Perseroan Terbatas PT.Hustani Cipta Jaya berkedudukan diJakarta.2.

Bahwa dasar dari penerbitan Surat Keputusan diatas adalah tanah bekasmilik adat (Girik) bukan dari tanah Erfpacht Verponding No. 9 sebagaimanayang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak berkompetenmengajukan gugatan pembatalan terhadap penerbitan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No.010/HGB/BPN.31/2010 tgl. 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak GunaBangunan atas nama Perseroan Terbatas PT.Hustani Cipta Jayaberkedudukan di Jakarta karena tidak ada hubungan

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 12.482 tertanggal 11 Maret 2010,tatas nama Perseroan Terbatas PT.Hustani Cipta Jaya/Tergugat IIntervensi/Pembanding Il Intervensi/Termohon Kasasi ll Intervensi.Gugatan tersebut mengenai pembatalan Surat Keputusan dan Sertifikat HakGuna Bangunan tersebut diatas.Ternyata di Persidangan terbukti secara fakta hukum Tergugat IlIntervensi/PT.

Joyce Sudarto, SH.e) 1 (Satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor :2901/W/II12017 tanggal 02 Maret 2017 di warmerking notaris FeliciaImantaka, SH.f) 1 (Satu) lembar fotocopy surat Rapat Umum Pemegang Sahamtertanggal 02 Maret 2017 dengan pemegang saham adalah SIAUWCEN (Direktur Utama) dan CAHYADI WIJAYA (Komisaris).g) 2 (dua) lembar fotocopy notulen Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.

,SH., Notaris di Surabaya;b) 1 (Satu) lembar Surat Keputusan pengesahanAHU27400.AHA.01.02 tahun 2012 tanggal 23 Mei 2012, tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;c) 1 (satu) lembar Surat Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal02 Maret 2017 dengan pemegang saham adalah SIAUW CEN(Direktur Utama) dan CAHYADY WIJAYA, ST (Komisaris);d) 2 (dua) lembar notulen Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.

Joyce Sudarto, SH.1 (Satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor :2901/W/III2017 tanggal 02 Maret 2017 di warmerking notaris FeliciaImantaka, SH.1 (Satu) lembar fotocopy surat Rapat Umum Pemegang Sahamtertanggal 02 Maret 2017 dengan pemegang saham adalah SIAUWCEN (Direktur Utama) dan CAHYADI WIJAYA (Komisaris).2 (dua) lembar fotocopy notulen Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.

Joyce Sudarto, SH.e) 1 (Satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor :2901/W/III2017 tanggal 02 Maret 2017 di warmerking notaris FeliciaImantaka, SH.f) 1 (Satu) lembar fotocopy surat Rapat Umum Pemegang Sahamtertanggal 02 Maret 2017 dengan pemegang saham adalah SIAUWCEN (Direktur Utama) dan CAHYADI WIJAYA (Komisaris).g) 2 (dua) lembar fotocopy notulen Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.

Bahwa sebagaimana pasal 1 angka 5 Undang undang No. 40 tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perusahaan yangberwenang dan bertanggung Jawab Penuh atas Pengurusan PerseroanUntuk Kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi.Sedangkan Terbanding/Penggugat sebagaimana dalam akte pendirian PT.Daffa Darren Mandiri adalah Direktur sehingga Terbanding

Sebagaimana pasal 1 angka 5 Undang undang No. 40Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT.BJMtahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah OrganPerusahaan yang berwenang dan bertanggung Jawab Penuh atasPengurusan Perseroan Untuk Kepentingan Perseroan, sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasaradalah Direksi.

Bjm.tanggal 6 Februari2020;Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT.BJMMenimbang, bahwa apakah Hairian Murwandi/Terbanding bertindaksebagai pribadi ataukah Hairian Murwandi/Terbanding sebagai Direktur bertindakuntuk dan atas nama Perseroaan Terbatas PT. Daffa Darren Mandiri?

Daffa DarrenMandiri, yang didasarkan pada Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT Daffa Darren Mandir(vide halaman 27 dari 37 putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Bjm;Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggimenambahkan pertimbangan hukum tentang eksistensi Hairian Murwandi yangmewakili PT Daffa Darren Mandiri sebagai berikut dibawah ini :Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Perdata PMHNomor.056/11/1/

Hakim tingkat bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa HairianMurwandi dengan jabatan Direktur adalah representasi yang sah mewakiliPerseroan Terbatas PT.

Kondisi ini tidaksejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPN No.8 Tahun 1983 yang berbunyi:"Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah hargaperolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalampembukuan perusahaan";Bahwa Pelaksanaan Pengolahan LNG dilakukan oleh PT Badak NGL dan PTArun NGL yang pembentukannya bukan untuk tujuan Laba/Komersialsebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersialsesuai UndangUndang Perseroan Terbatas.

Adapun alasan PertimbanganHukum Pembebanan PPN Pengolahan LNG kepada Pemohon PK(semula Pemohon Banding):i) Pemerintah: Bukan entitas usaha (UU Perseroan Terbatas) dan bukantermasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPN tidak bisadibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah;ii) Gas Producer : bertentangan dengan UU Migas No.22 tahun 2001 danKontrak KKKS tidak dapat dibebani PPN dengan prinsip Assume andDischarge (PSC Contract dan UU Migas No.22 tahun 2001);ili) Pemohon PK (semula Pemohon Banding): bukan

pemilik proyek LNG,namun sebagai SELLER LNG yang menerima tagihan biayapengolahan LNG dan membuat Tagihan kepada Buyer LNG;iv) PT Arun NGL Co. / PT Badak NGL Co. sebagai PKP wajib memungutPPN, namun tidak ada yang menanggung PPN terutang karenaHalaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/2016pendiriannya yang bersifat bukan untuk tujuan Laba/Komersialsebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifatkomersial sesuai UndangUndang Perseroan Terbatas;v) Pemohon PK (semula Pemohon

termasuk penentuan jumlahpenyisinan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecualiditentukan lain dalam RUPS;(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bolehdibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yangpositif;Karakteristik PT Badak NGL Co. bertentangan dengan ketentuanumum Perseroan Terbatas

didistribusikan melalui PBF(Perdagangan Besa Farmasi ) ,kemudian sarana pelayanan kesehatan sepertiApotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesananberdasarkan izin yang dimiliki ,setelah obat diperoleh dapat dilakukanpenyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya danpenyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai standar obat obat tersebut.Ahli menerangkan bahwa Yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebutadalah untuk golongan obat bebas ,obat bebas terbatas

dapatdilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya danpenyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai standar obat obat tersebut.Pada saat pemeriksa menanyakan :Yang dimaksud dengan Obat bebas ,bebasterbatas dan Obat keras dan bagaimanakah proses pendistribusian ataumengedarkan sediaan farmasi tersebut ahli menerangkan obat bebas adalah Obatyang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter , tidak termasuk dalamdaftar Narkotika ,Psikotropika , Obat keras , Obat bebas terbatas

dan sudahterdaftar di Depkes RI dan Obat bebas terbatas adalah Obat Keras yang dapatdiserahkan kepada pemakaiannya tanpa resef dokter dan Obat Keras adalahberbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resef dokter.Pada saat pemeriksa menanyakan : Yang harus dimiliki oleh seseorang yangmelakukan distribusi / mengedarkan , menyimpan , dan mengadakan sediaanfarmasi atau dalam perkara ini Obat CHARNOPHEN selanjutnya ahimenerangkan semua sediaan Farmasi yang diedarkan harus berada dalampengawasan tenaga

kefarmasian pada sarana kefarmasian yang legal,kelimuandan wewenang merupakan syarat dalam mengedarkan sediaan farmasi.Pada saat pemeriksa menanyakan : Sarana apa saja yang diberi wewenangdalam hal mendistribusikan / mengedarkan sedian farmasi baik obat bebas , obatbebas terbatas dan obat keras selanjutnya ahli menerangkan toko Obat ada obatbebas dan obat bebas terbatas dan Apotik ada Obat bebas ,Obat bebas terbatasdan Obat keras.Pada saat pemeriksa menanyakan : Apakah semua toko obat / setiap orang

dapatmenjual obat obat tersebut secara bebas kepada siapapun dan menjualnyadengan jumlah yang banyak selanjutnya ahli menerangkan :tidak di perbolehkan.Toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas serta dalam jumlahyang dibatasi oleh ketentuan tentang obat wajib Apotik.Pada saat pemeriksa menanyakan : Toko obat yang bagaimana yang mempunyaiizin untuk menjual obat obat tersebut, selanjutnya ahli menerangkan Toko obatyang mempunyai izin untuk menjual obat obat tersebut adalah yang memiliki

PEMBANDING sekarang PEMOHON KASASI yangditerbitkan oleh Notaris Indra Meidi, S.H. selaku Notaris di Kota Jambikarena adanya permintaan serta keterangan dari pihak TERGUGAT /TERBANDING yang sekarang sebagai pihak TERMOHON KASASIsendiri, akan tetapi karena dalam Akta Hak Tanggungan kedudukanPENGGUGAT / PEMBANDING / PEMOHON KASASI adalah sebagaipihak pemilik jaminan / agunan yang dijaminkan perseroan, maka haltersebut bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor : 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

SUMBER LAUTUTAMA adalah pihak Debitur utamanya, selain karena di dalamperseroan itu ada peraturan perundangundangan yang mengaturtentang perseroan terbatas, dimana ditegaskan bahwa yangbertanggung jawab dalam badan hukum perseroan keluar adalahDewan Direksi perseroan dan bukan Dewan Komisaris perseroan.Demikian pula, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (1) UndangUndangTentang Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud denganpersetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam uang adalahbentuknya perjanjian

Perjanjian Nomor : 113keduanya bertanggal 26 September 2008, akan tetapi oleh karenaPENGGUGAT / PEMBANDING sekarang PEMOHON KASASI bukanlahsebagai pihak Debitur utama dalam perkara a quo ini, sedangkanDebiturnya adalah badan hukum berupa perseroan terbatas.Dimana diketahui bersama bahwa kedudukan pihak PENGGUGAT /PEMBANDING sekarang PEMOHON KASASI adalah sebagaiKomisaris perseroan, yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 114 Ayat (8) UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007Tantang Perseroan Terbatas

SUMBER LAUT UTAMAsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UndangUndangNomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang ditegaskanbahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluarpengadilan, serta diatur dalam Pasal 97 Ayat (1) UndangUndangNomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu ditegaskanbahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (1) yaitu Direksimenjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan

Putusan Nomor 119 K /PDT/ 2014berarti membebaskan juga Debitur utamanya, karena faktanya nyatanyata PENGGUGAT / PEMBANDING sekarang PEMOHON KASASIsecara de fakto bukanlah sebagai pihak Debitur utama melainkan hanyasebagai pihak penjamin atau penanggung saja, sedangkan pihakPENGGUGAT / PEMBANDING sekarang PEMOHON KASASI sendiritidak berkualitas atau mempunyai hak sebagai pihak penjamin sebuahperseroan terbatas atau badan hukum, karena hal tersebut jelasjelasbertentangan dengan Undang Undang Nomor

mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut :Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2020/PN Lbp Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7); Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)); Bahwa dalam jumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelanh mendapatpersetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan (Pasal 8 ayat (2)); Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakandalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1)); Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang

suntikan; Menolong orang sakit dalamm keadaan darudat denganmemberikan Narkotika melalui suntikan, atau Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4)); Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapatdiperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5)); Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut : Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7); Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)); Bahwa dalam jumlah terbatas

dipasang tersebut keluar dan dinyatakansebagai pemenang, maka berhak mendapatkan uang dari aplikasitersebut, dan apabila dana atau bonus yang dimenangkan akan diambil,Terdakwa akan mengisi nominal pada formulir withdraw* dalam aplikasi,kemudian uang akan ditransfer ke rekening Terdakwa lalu uang akandiserahkan kepada pemasang yang menang; Bahwa apabila orang akan memasang judi togel kepada Terdakwaharus menyediakan yang minimal Rp1.000,00 (seriou rupiah), sedangkanpaling banyak atau maksimalnya tidak terbatas

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN TmtKetua Majelis 3aoL3aeoLPOrOwas >Noroweas > Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali memasang judi togel kepadaTerdakwa yaitu pertama hingga ketiga Saksi lakukan pada bulan Januari2020, kemudian keempat dan kelima pada bulan Februari 2020, dan yangkeenam pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020; Bahwa apabila orang akan memasang judi togel kepada Terdakwaharus menyediakan yang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkanpaling banyak atau maksimalnya tidak terbatas

dapatmemasang judi togel melalui Terdakwa; Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari permainan tersebutyakni misalnya ada pemasang yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah)maka yang terpotong secara online hanya Rp750,00 (tujuh ratus lima puluhrupiah), dan sisanya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadikeuntungan bagi Terdakwa; Bahwa apabila orang akan memasang judi togel kepada Terdakwaharus menyediakan yang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkanpaling banyak atau maksimalnya tidak terbatas

besar farmasi (PBF) selanjutnya dari PBF didistribusikan keApotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dimana pemberian obat dariapotik ke pasien harus dengan resep dokter dan ada juga obat yang dapatdiserahkan tanpa resep dokter yakni obat yang masuk daftar obat wajibapotik 1,2,3 termasuk didalamnya obat antibiotik, topikal, analgesik,Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Polantipirektik dan anti farmasi yang umum dipakai oleh masyarakat diketahuipemakaiannya dan dalam jumlah yang terbatas

oleh apoteker penanggungkawab, jika tidak ada apoteker dapatditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.UU No. 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran psl 35 : Dokter atau dokter gigi yang telah memilikitanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteransesuai dengan pendidikan dan kompentensi yang dimiliki, terdiri atas :pemesanan obat keras oleh dokter dapat diperoleh dari apotik denganjumlah obat yang terbatas untuk kebutuhan pelayanan sebagai upayauntuk menyelamatkan pasien meracik

peredaran obat keras yaitu dari Industri Farmasi kePedagang besar farmasi (PBF) selanjutnya dari PBF didistribusikan keApotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dimana pemberian obat dariapotik ke pasien harus dengan resep dokter dan ada juga obat yang dapatdiserahkan tanpa resep dokter yakni obat yang masuk daftar obat wajibapotik 1,2,3 termasuk didalamnya obat antibiotik, topikal, analgesik,antipirektik dan anti farmasi yang umum dipakai olen masyarakat diketahuipemakaiannya dan dalam jumlah yang terbatas

yang dipesanberserta faktur penjualan.Untuk rumah sakit, Surat pesanan ditandatangioleh apoteker penanggungkawab, jika tidak ada apoteker dapatditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.UU No. 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran psl 35 : Dokter atau dokter gigi yang telah memilikitanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteransesuail dengan pendidikan dan kompentensi yang dimiliki, terdiri atas :pemesanan obat keras oleh dokter dapat diperoleh dari apotik denganjumlah obat yang terbatas

obat danbahan yang berkhasiat obat.Bahwa Tidak dibenarkan seseorang yang tidak memiliki kKeahlian dibidangfarmasi menjual obat keras tanpa resep dokter sesuai dengan PP RI No.51 tahun 2009 pasal 24 C menyerahkan obat keras, narkotik danpsikotropik kepada msyarakat atas resep dokter sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Bahwa seseorang tidak dibenarkan menyimpan dan mengedarkan obatkeras, karena yang boleh disimpan dan diedarkan oleh toko obat eceranadalah obat keras dan obat bebas terbatas

membuat mudlorat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baikperkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkantimbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginanTergugat untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat, mengingat kehidupan rumah tanggayang dibangun dan dicitacitakan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas

, akan tetapiuntuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan.

Agama / Mahkamah Syariah dalam RangkaPenerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka statusperkawinan lama pemohon II dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantorurusan agama Kecamatan Palu Timur patut untuk dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa sifat kasuistik ini bersifat spesifikasi yang tidak dapatdigeneralisasi dengan perkara serupa pada permohonan isbat secara normatifsehingga pertimbangan ini hanya berlaku pada perkara isbat dengan sifatkasus terbatas

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan :a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;b. hilangnya akta nikahC. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinand. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangundang Nomor 1 Tahun 1974;.

Satu helai foto copy Izin tinggal terbatas elektronik, Permit Number2C11EB1889S, tanggal 0412 2019, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum DanHalaman 4 dari 14 perkara nomor 0459/Pdt.G/2018/PA.Dps.Hak Azasi Manusia RI., Kantor Wilayah Bali, atas nama Pemohon, telah diberimeterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2.;3.

menunggukepulangan Termohon, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkansepenuhnya kepada Pemohon;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalamberita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang takterpisahkan dari putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan diatas ;Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan bukti P.1sampai dengan P.4 berupa fotokopi : Passport , Izin tinggal terbatas

Antik Dimensi diwakili oleh Komisaris Perseroan yang tidakberwenang mewakili pemberi kuasa, karena bukan Direksisebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 98 UndangUndang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan yang bersangkutanselaku Komisaris Perseroan dalam memberikan kuasaa quo tidak adafaktafakta atau alasanalasan perseroan dalam keadaansebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 99 ayat (2) huruf b jo Pasal118 UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,maka oleh karena demikian permohonan

Tidak adanya bukti pembukuan PT Gemilang Usaha Abaditidak boleh merugikan pihak kreditur; Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya pada hal. 19 alineakedua, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak adanyabukti tentang pembukuan keuangan dari PT GUA yang dapatmendeteksi tentang keluar masuknya keuangan perusahaan sepertiyang seharusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan apalagi yangberbadan hukum sehingga terikat oleh UndangUndang No. 40 tahun2007, tentang Perseroan Terbatas;Keberatan : Bahwa

benturan kepentingan;Bahwa Majelis Hakim a quo juga telah menolak tagihan PemohonKasasi, dengan pertimbangan sebagaimana pada hal. 19 alineaketiga, yaitu adanya benturan kepentingan antara Viriyawan Murtisebagai pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama PTMayofield Indonesia dan juga sebagai Direktur (tunggal) PT GUA;Keberatan :Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut di atas tidakmempunyai dasar hukum sama sekali:Bahwa menurut hukum yang berlaku, UU No. 40 tahun 2007, tentangperseroan terbatas

dalam hal ini Pengadilan sependapat danmengambil alin sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan tidakdapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama dan dalam ayat (3) disebutkan Itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b)Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahPenetapan Nomor 104Padt.P/2015/PA TI. halaman

Meterai, buktibukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yangsah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke3 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan,antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas

,serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap danPeristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan danperceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, sertaperubahan status kewarganegaraan, gantinama dan Peristiwa Pentinglainnyayang dialami olen seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karenamembawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangankependudukan, sehingga ganti nama merupakan salah satu peristiwa