Reg.Perk : PDM08/TBALAI/03/2014 tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya MajelisHakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL TARIGAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4KUHpPidana;2.

duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 02 Mei 2017yang pada pokoknya bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugatmenyatakan tetap pada jawaban Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalilgugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor tertanggal 02 April 1992 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 70/PMK.03

/2014 (bukti P);Halaman 5 dari 17 Hal.

;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1), dan (P.2) telah bermeterai cukup berupafotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakimmenilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pat.G/2021/PA.

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, No.48/0.5.45/Epp.2/03/2014 dengan jenis Penahanan Rutan selama paling lama 40hari sejak tanggal 29 Maret 2014s.d. tanggal 7 Mei 2014 ;3. Penuntut Umum tanggal 22 April 2014, No.Prin 63/0.5.45/Epp.2/04/2014dengan jenis Penahanan Rutan selama paling lama 20 hari sejak tanggal22 April 2014 s.d. 11 Mei 2014.4.

Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B 1755 / N.4.14.3 / Euh.1 /03 /2014 tertanggal 19 Maret 2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengantanggal 28 April3. Penuntut Umum NOMOR : PRINT 1058 / N.4.14.3 / Euh.2 / 04 / 2014tertanggal 28 April 2014 sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal17 Mei4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 262 / Pen.Pid / 2014 /PN.BKS tertanggal 14 Mei 2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan12 Juni 2014;5.

Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 Nomor : Print 35 /P. 2. 10/Euh.2/03/2014, terhitung mulai tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret2014 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Maret 2014 terhitung sejaktanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 20145.

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang

tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.10, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriPenetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019. 8Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf adan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksamaternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevansebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan

Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan Agama : IslamPekerjaan : MocokmocokPendidikan : STM Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Oleh : Penyidik i 13012014 s/d 01022014Perpanjangan I JPU : 02022014 s/d 13032014Jaksa Penuntut Umum : 26022014 s/d 17032014Majelis Hakim : 04032014 s/d 02042014Perpanjangan Ketua PN ; 03042014 s/d 01062014 Pengadilan Negeri tersebut;1 Setelah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri BinjaiNomor: B70/Biasa/N.2.11.3/Ep.2/03/2014 atas nama terdakwa;2 Setelah membaca

Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 No.Print17 / N.6.15 /Euh.2 / 03 / 2014, Sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 07April 2014;. Hakim PN Lahat tanggal 02 April 2014 No : 94 / Pen.Pid /2014.PN.LT, Sejak tanggal O2 April 2014 s/d tanggal 01 Mei2014;.

PDM11/TPUL/MTWEH/03/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa AGA DELAKU Als AGA Bin RAHAT terbukti secarasah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penusuksebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang DaruratNo. 12 tahun 1951.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementaradengan

secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dailildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A.Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 09Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraiankemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03

/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda P.B.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.12, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

Perkara : PDM26 / TGUNG / 03 / 2014, yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikanputusan sebagai berikut : ncn nc nnn noon enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nannnnnns1. Menyatakan Terdakwa EKO SUGIARTO BIN ALM.

BURENI Alias MIKSONdibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);Telah mendengar Permohonandari Terdakwa secara lisan dipersidangan yangpada pokoknya mohon dihukum seringanringannya karena Terdakwa menyesaliperbuatannya;Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidanganyang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan tertanggall7 Juni 2014, No.Reg.Perk: PDM46/OLMS/03

/2014, yang berbunyi sebagai berikutDakwaanBahwa ia terdakwa MIKSON BURENI ALIAS MIKSON pada hari Kamistanggal 17 April 2014 sekitar jam 07.30 Wita dan jam 15.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rt.19,Rw.07Kel.Buraen, Kec.Amarasi Barat,Kab.Kupang atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telahmelakukan Penganiayaan terhadap saksi Yusri Sila, perbuatanperbuatan manamasingmasing saling berhubungan

Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014, Hakim menilai buktibukti Surat tersebutsecara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akandipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti para Pemohonadalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1997 dan masihterikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya sesuaiketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019para Pemohon berhak mengajukan perkara

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor;. tanggal 02Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukanpemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.2; B.Saksi:1. SAKSI I , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal diPutusan Nomor 119/ Pdt.G/2017 /PA. Bjb.

deRechtsvordering) tersebut;Hal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2018/PA.Blcn.Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) telah bermeterai cukupberupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelishakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkanPasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan UndangUndang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebuttelah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), tersebut merupakan akta otentikyang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah,maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikatberdasarkan Pasal 285 RBg jo.