Ditemukan 13152 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-03-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1778 K/Pdt/2009
Tanggal 23 Maret 2010 — MINDA SALEWE, DKK VS. Ny. SECILIA TENAWATI
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepastian hukum, maka hak atas tanah tersebut adalah benarbenar milik sah Penggugat karena hukum ;Bahwa berdasarkan suratsurat yang dimiliki tersebut semuanya atasnama suami Penggugat (almarhum Philip Tanardi) yang di atas tanah tersebutdidirikan sebuah rumah kecil di atas tanah tersebut diperuntukkan menjagatempat tersebut, sebab menurut sistem hukum agraria zaman pemerintahHindia Belanda, setiap pemelik hak Opstal harus mendirikan rumah dan ataumelakukan aktivitas di atas tanah tersebut ;Bahwa era
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 29-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 456/Pid.B/2018/PN Bil
Tanggal 6 September 2018 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA WARDANA,SH
Terdakwa:
1.EKO WAHYUDI BIN AMIN
2.MASROWI BIN SALIMAN
3.PATEKAN BIN DAKELAN
24 — 6
  • telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, makapara terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal denganperbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalamamar putusan ini;Halaman 16 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 456/Pid.B/2018/PN.BilMenimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapatdengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaanyang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatandilakukan;Menimbang, bahwa pada era
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 10-11-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2014/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
8 — 8
  • :Wlasdl ul> ule era. swlesll 5.Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarikmanfaat;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapatbahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibathukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina,Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untukmelindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon isteri anakpara Pemohon;Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir
Pengadilan PN BATANG Pidana Umum Penadahan
Register : 03-05-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN BATANG Nomor 41/Pid.B/2017/PN Btg
Tanggal 4 Juli 2017 — AGUS DARWANTO Bin SUDARDI
50 — 4
  • Batang; 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warnamerah di Depan Toko Era Baru Perempatan jalan Jenderal SoedirmanBatang serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam diKomplek Bong Cino Kel. Karangasem Utara Kec./Kab.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 22-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 304/Pid.B/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
IRNA, SH
Terdakwa:
JULNIWAR Pgl. UCOK Bin AZWAR SIREGAR
105 — 25
  • bahwa terdakwa tidak dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidakdiketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnyakesalahan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP danpasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhipidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukanyang akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa pada era
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-07-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — HUNDA Y MIHING VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA;
152 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan tidak hanya membukadokumen Hak atas Tanah (vide Pasal 16 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria), tapijuga merevisi peraturanperaturan yang tidak sesuai dengan semangatketerbukaan informasi di era reformasi, membenahi sistem pelayananinformasi publik, dan aktif melibatkan partisipasi masyarakat dalampembangunan;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah beserta peraturan pelaksanaannya atau peraturan turunannya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MULDIANA, SH. MH
Terdakwa:
ALEXANDER Pgl. ALEX
34 — 3
  • 35Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalamUndang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidanapenjara;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa pada era
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Umum Pencurian
Putus : 11-10-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 123/Pid.B/2016/PN.Klt
Tanggal 11 Oktober 2016 — Terdakwa I Panji Iskandar Alias Panji Bin Idris, Terdakwa II Candra Saputra Alias Ican Bin Ibasuni dan Terdakwa III Iis Sugianto Alias Si’I Bin Usman Dulaji
24 — 3
  • KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalamkeadaan memberatkan:Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP danpasal 193KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa pada era
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 18-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 345/Pid.B/2018/PN Bil
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
AHMAD MUZAKKI, SH.
Terdakwa:
ABDUL JALIL bin MUDIN
26 — 6
  • dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP danpasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwaharus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yangterdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapatdengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaanyang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatandilakukan;Menimbang, bahwa pada era
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum Pencurian
Register : 06-09-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 104/Pid.B/2016/PN Bon
Tanggal 18 Oktober 2016 — NANANG WAHYUDI Bin SUGENG
62 — 22
  • bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanyang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaafatau hapusnya kesalahan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalan melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa pada era
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 23-11-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — Pabuadi Bin Susmono
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa hukuman terlampau ringan tidak mencerminkan rasa keadilan di dalammasyarakat yang di saat era reformasi ini menghendaki hukum harusdiberlakukan kepada setiap warga Negara tanpa memandang siapa pelakupelanggaran hukum tersebut, selain hukum yang terlampau ringan tidakmembuat pelaku ia Terdakwa jera dalam melakukan pelanggaran terhadaphukum, sehingga hukum sebagai daya tangkal dalam mencegah terjadinyamemiliki, menyimpan,
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum
Register : 02-12-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 228/Pid.B/2021/PN Pli
Tanggal 21 Desember 2021 — Penuntut Umum:
EKA DAHLIANA, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD RAHMAN Als CEMANG Bin KASPIDI Alm
79 — 27
  • alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 193 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) , oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harusdijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwalakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa pada era
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 707/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 8 Oktober 2014 — - Ir. FADIYA HARRY SATWIKO (PENGGUGAT) - Ir. IBRAHIM (TERGUGAT I) - DEWI JULI MASTUTI (TERGUGAT II) - H.MARSIMIN (TURUT TERGUGAT I) - NOTARIS/PPAT DARWIN ZAINUDDIN, SH (TURUT TERGUGAT II)
41 — 10
  • Bukti Pembayaran tertanggal 01112010 senilai Rp.1.333.335, selanjutnyaGISGIOL PF Gi 5 ~=n nama nrc cn ss cc cn se sce cn are mecca cere ome mente era are7. Bukti Pembayaran tertanggal 01122010 senilai Rp.1.134.000, selanjutnyaCise@butt Pm 7 5
Pengadilan PN MAJENE Perdata Tanah
Register : 04-06-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN MAJENE Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mjn
Tanggal 19 Nopember 2014 — Penggugat Hj. JUMALIAH L LAWAN Tergugat 1. SAHARIAH HALIYAMIN 2. Hj. MUNA
80 — 44
  • Bahwa adapun terdapat posisi batas tanah atas obyek gugatdengan kepemilikan Penggugat telah menjadi tee anzien/kenyataandan menjadi bahasa kunci di bidang pertanahan, sebab kehidupandi dunia ini selalu tidak lepas hidup berdampingan dan salingmembutuhkan dengan pihak lain, jadi sangatlah keliru jikaPenggugat mengakui tanah obyek gugat selaku miliknya hanyakarena persoalan batas, disamping itu pula di era globalisasi inimanusia sudah tidak melihat lagi tentang adanya halhal yang hak,yang penting bagaimana
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum Pencurian
Register : 20-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pli
Tanggal 11 Juni 2020 — Abdul Hamid Bin Ahmad Syarifudin
34 — 14
  • KUHAP danpasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhipidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yangakan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengantuntutan pidana dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yangdijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak setimpal atas perbuatanyang dilakukan;Menimbang, bahwa pada era
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Rumusan Kamar
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2017
1925 — 3062
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  • ., MH.Pee eee ae eT TODO AP PE TT PRT REA RRA ERA EREFathur Rosyad, S.Ag., M.H., MHES. D.21RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITERl.Tentang perbuatan prajurit membawa, menyimpan, ataumenguasai amunisi sisa latihan.Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan, atau menguasaiamunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalamlatihan kesatuan berikutnya, dan tidak ternyata untukmelakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentangsenjata api.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : NIKEN MAYASARI Diwakili Oleh : SANDHY RAMADIANSYAH, SH
Terbanding/Tergugat : IR TETI NURHAYATI
Terbanding/Tergugat : PT NAGA JAYA RADAL
Terbanding/Tergugat : WAWAN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat : PPAT/NOTARIS SITI FEMIRA FINARTI AA,SH.MKN
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA TBK
Terbanding/Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
176 — 43
  • apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan point 2 yangmendalilkan proses jual beli dilakukan Tergugat dengan cara membujukPenggugat, sebaliknya jelas dapat diketahui dan dibuktikan bahwa prosesjual beli yang terjadi adalah atas keinginan bebas masingmasing pihak dimana Penggugat berkepentingan menjual rumahnya dan Tergugat berniatuntuk membeli apalagi antara keduanya belum pernah saling mengenal satusama lain;Bahwa Tergugat barn mengenal dan mengetahui Penggugat akan menjual rumah dari Marketing Era
    objek jual bellikepada agen penilai atas biaya sendiri dengan total biaya Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah); (Vide Bukti T3);Hal. 31 putusan Nomor 272/PDT/2019/PT.DKI12.13.14.15.16.17.Bahwa selama menunggu pengurusan dan persetujuan pinjaman dari bankdan koperasi sebagaimana poin 11 diatas, Penggugat mendesak Tergugat untuk melakukan pembayaran tahap sebesar Rp. 200.000.000, (Dua,ratus juta rupiah) akan tetapi belum dapat dipenuhi Tergugat I, yang kemudian atas tawaran dari agen marketing Era
    Bahwa Penggugat pada awalnya membutuhkan dana untukmemenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kemudian menawarkan penjualan atas tanah dan bangunan SHM 04656 dan SHM 04657, untuk ituPenggugat kemudian memanfaatkan jasa Agen Penjual dari Marketing Era Property untuk mencari calon pembeli yang berniat membeli tanah dan bangunan SHM 04656 dan SHM 04657;4.2. Bahwa dari Agen Penjual tersebut diatas, Penggugat kemudianbertemu dengan Ir. Teti Nurhayati (baca: Tergugat I!)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — ABDUL JAMAL BALFAS
122 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEO ERA);1 (satu) bundel suratsurat terdiri dari :Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor050,1900UM, 2006 tanggal 7 Desember 2006;Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor050,1899,UM,2006 tanggal 7 Desember 2006;Kuitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007;Kuitansi Dinas RSUD. A.
    NEO ERA);1 (satu) bundel suratsurat terdiri dari :Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 050,1900UM,2006 tanggal 7 Desember 2006;Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor050,1899,UM,2006 tanggal 7 Desember 2006;Kuitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007;Kuitansi Dinas RSUD.A.
    NEO ERA);1 (satu) bundel suratsurat terdiri dari : Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 050,1900UM,2006 tanggal 7 Desember 2006; Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor050,1899,UM,2006 tanggal 7 Desember 2006; Kuitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007; Kuitansi Dinas RSUD.A.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 28-01-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 02/G/2014/PTUN.BJM
Tanggal 16 Juli 2014 — CV. PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI MELAWAN: BUPATI TANAH BUMBU, DAN PT. ARUTMIN INDONESIA,
239 — 56
  • perubahan istilan dahulu memakai istilah KP dan sekarangmemakai istilah IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat danjuga ada istilah kontrakkontrak karya (PKP2B) yang kewenanganperizinannnya ada di pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.Sehingga kalau sekarang ini ada istilah INP dalam beberapa dokumenadministrasi ada yang murni dari awal IUP karena memang dia diajukanpada saat UU itu berlaku , ada juga perubahan dari izin KP yangdahulunya tunduk pada UU lama kemudian setelah masuk di Era
    diterbitkan baik oleh pusat maupun kabupaten/kota didaerahitu ada peta lokasi yang dilampirkan, selanjutnya jika terjadi konflikarea/lokasi, maka yang perlu diperjelas dahulu adalah kemungkinan yangpertama konflik area itu terjdi antar pemegang izin pusat makapenyelesaiannya secara administrasi diselesaikan dipusat karena adanyadipusat, tetapi yang sering terjadi adalah konflik lokasi terjadi antara izinyang diterbitkan oleh pusat dengan izin yang diterbitkan oleh daerahkarena pemerintah daerah dengan era
    oleh pusatmaupun kabupaten/ kota didaerah itu ada peta lokasi yang dilampirkan,selanjutnya jika terjadi konflik area/lokasi, maka yang perlu diperjelasHalaman 48 dari halaman 72Putusan Nomor: 02/G/2014/PTUN.BJM.dahulu adalah kemungkinan yang pertama konflik area itu terjadi antarpemegang izin pusat maka penyelesaian secara administrasi diselesaikandipusat karena petanya ada dipusat, tetapi yang sering terjadi adalahkonflik lokasi adalah antara pusat dengan daerah karena pemerintahdaerah dengan era
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mpw
Tanggal 11 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.JOSUA TUA HAMONANGAN MANURUNG, S.H.
2.MUHAMAD BAYU SEPTIAN, S.H.
Terdakwa:
JAMIL
36 — 13
  • 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang bertuliskan ERA.
  • 1 (satu) helai celana jeans panjang.
  • 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 4374 BW.
  • 1 (satu) buah handphone android merek READMI dengan nomor sim Card 089616696885.