PUTUSANNomor 243 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SARANA KARYA CEMERLANG, berkedudukan diJalan Raya Gunung Putri Nomor 46 Desa Gunung PutriKabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Pik TitinSumiyati selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasakepada Inta Manuwun, Pegawai pada PT Sarana KaryaCemerlang, beralamat

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepadamasingmasing Para penggugat sebesar Rp106.818 (seratus enam ribudelapan ratus delapan belas rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalaimenjalankan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telahberkekuatan hukum tetap;7.

Membebankan seluruh biaya yang timbul perkara ini kepada Negarasebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan Penggugat padatanggal 22 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor

119/Kas/G/2017/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonantersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 22 Desember 2017;Halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 243 kK/Pdt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SARANAKARYA CEMERLANG, tersebut;Halaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor

PUTUSANNomor 50 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT ARGENTA ADHILOKA PRATAMA, diwakili oleh Sari LestariDarmawan Hutahuruk selaku Direktur, berkedudukan di JalanTanah Abang Ill/9, Kelurahan Petojo Selatan, KecamatanGambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada Ferry Yantho, General Manager PT

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugatsebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalaimemenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hinggadilaksanakan;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Hal. 2 dari 8 hal.Put.Nomor 50 K/Pdt.SusPHI/2018Atau: Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara

iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan diajukan terhadap pihakyang salah (error in persona) karena tidak ada hubungan hukum atauhubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Turut Tergugat;Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan Putusan Nomor 92/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor138/Srt.Kas/PHI/2017/ PN.JKT.PST. juncto Nomor 92/Pdt.susPHI/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 September 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal31 Agustus 2017;Hal. 6 dari 8 hal.Put.Nomor 50 K/Pdt.SusPHI/2018MENGADILI SENDIRI:Dalam eksepsi: Menolak eksepsi Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatadalah sebagai pekerja/karyawan tetap sejak 2 November 2012;3.

PUTUSANNomor 184 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT ISWANTO, diwakili oleh Direkturnya, Budi Karyanto Isa,berkedudukan di Jalan AP.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN Mks, tanggal30 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak dibacakannya putusan ini; Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.SusPHI/2017, diberitanhukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret2018, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMakassar pada tanggal

11 April 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN Mks,permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yangmemuat alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial Makassar pada tanggal 11 April 2018 itu juga;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidakmengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka MahkamahAgung

Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNo. 277 K/PDT.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1. MOH. IMAM ZAINUDIN, umur 21 tahun, beralamat di JalanBilingata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara,Kota Gorontalo;2. ABD. MUAZIN LP.

Industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan Pasal151 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat 2 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakansegala kewajibannya;Bahwa Para Penggugat berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediatorpada Dinas Tenaga kerja Sosial Kota Gorontalo

karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4.

Uang Pesangon (2 bulan x Rp. 812.500 x 4) =Rp. 6.500.000, Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bulan x Rp. 812.500) =Rp. 1.625.000, Uang Penggantian Hak= 15% dari uang Pesangon & Penghargaan sebesar =Rp. 1.218.750, THR Tahun 2011 = Rp. $12.500.Total =Rp. 10.156.250,(sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikanputusan sebagai

BALUENA, tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo No. 46/G/2011/PHI.Gtlo tanggal 8 Februari 2012;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Moh. Imam Zainudin dan Penggugat II Abd.Muazin LP. Baluena;2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat beralih dengan Tergugat I/PT.Gelael Indotim berstatus hubungan kerja PKWTT/Pekerja Tetap;3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II/PT.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT LANCASTER NUSANTARA CIGARINDO tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pgp, tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konpensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat adalahPerselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja(PHI/PHK) tentang Para Penggugat tidak adanya melakukanpelanggaran melainkan murni Pemutusan Hubungan Kerja dengantidak dibayarkannya pesangon pekerja dengan alasan yangdisampaikan Tergugat adalah unsur praduga tak bersalah sampaidengan adanya keputusan yang mengikat sehingga tidak sah dan bataldemi hukum;Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/2020.

Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/2020Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannyamemohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Para Penggugat tidak sah karena tanpa adanya penetapandari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugatseluruhnya Rp90.704.929,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus empatribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian:Hendri Rp20.700.000,00, Ahmad Yudarsi Rp10.269.632,00,Alvi Savira Rp10.269.632,00, Sutrisno Rp22.080.000,00,Halaman 8 dari 14 hal.

memori kasasi yang diterimatanggal 23 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pangkalpinangtertanggal Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor 16/PHI.SusPHI/2020/PN Pgp;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan, sebagai berikut:Mengadili:.

Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/2020 Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pdt.SusPHI/2020/PN Pgp,tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konpensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat sejak putusan ini dibacakan;3.

Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa PT.

Hal ini juga telah menjadi preseden di lingkunganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinang dalam putusan perkara Nomor 44/G/2012/PHI.PN.TPI;Bahwa oleh karenanya, Tergugat memohon Majelis Hakim yangTerhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard) karena alasan tersebut;Il.

Jika melihat pada tanggal gugatan perkara a quo didaftarkan diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinang, maka tanggal pendaftaran adalah tanggal 6 Agustus 2014. HalHalaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 295 K/Pdt.SusPHI/2017ini berarti gugatan ini disampaikan lewat dari waktunya. Sehingga patutapabila gugatan perkara a quo disebut telah melampaui batasdaluwarsanya;4.

Industrial perkara Nomor 34/Pdt.SusPHI/2014/PN.Tpg,untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yangmemeriksa perkara ini untuk mengesampingkan pertimbangan Judex Factitersebut diatas;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganPengadilan Hubungan Industrial halaman 34 (tiga puluh empat) paragraf kesatu dan kedua yang berbunyi :Paragraf 1:*"Menimbang untuk menjawab permasalahan tersebut diatasMajelis akan mempertimbangkan buktibukti yang relevan denganpokok perkara

pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa dari beberapa kali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, terbuktibahwa hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT.

PUTUSANNomor : 09 /G / 2013 / PHL.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :SANIJO, warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan.

industrial tersebutkepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, guna memperoleh penyelesaian melalui PerundinganTripartit yang akan dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya ;10 Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga kerja Kota Surabaya telah berupayamenyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapiupaya Mediator Hubungan Industrial tersebut gagal atau tidak berhasil, karena Tergugat tetappada pendiriannya untuk tidak membayar

Industrial adalah memeriksa, mengadili dan memberiputusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Sejati), oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap gugatan aquo.

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatanantara:DENNY VIRNANDO, Tempat/tanggal lahir :Rengat, 11September 1970, Agama :Islam, Jenis kelamin : Lakilaki, Kebangsaan Indonesia,Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat : Jalan Narasinga No.89,Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan RengatKabupatenIndragiri

SidomulyoTimur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau,disamping Toko Multi Warna Arengka Pasar Pagi Arengka,selanjutnya disebut sebagai .................:.::0ceeeee TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pdt.SusPHI/2016/PN Pbr tanggal 22April2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut ;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 28/Pdt.SusPHV2016

Bahwa dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka olehMediator Hubungan Industrial akan menjadwalkan kembali MediasiHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pdt.SusPHI/2016/PN Pbrselanjutnya, akan tetapi pihak Tergugat juga tetap pada putusan awal yaknibersedia membayar seluruh hak Penggugat dengan dipotong hutangPenggugat selama kerja, maka Mediator Hubungan Industrial mengeluarkanAnjuran dengan Nomor : 560?NAKERTRANSPKHI/O1 tertaggal 28 Maret2016 menganjurkan sebagai berikut :1.

Apabila para pihak/salah satu pihak menolak Anjuran ini, maka prosesselanjutnya melakukan gugatan ke pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru ;10.Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Indragiri Hilir, Tergugat terhadap Anjuran ini tidak ada tanggapanyang dalam arti adalah menolak untuk melaksanakannya;11.Bahwa berdasarkan point 9 dan 10 tersebut diatas, maka Penggugat denganini mengajukan permohonan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial

Menolak gugatan Penggugat selain danselebihnya;Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hariRabutanggal 10 Agustus 2016, oleh Yuzaida, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,Tumpak Tinambunan, S.E., dan Imam.P.Hidayah, S.H., M.H.

Industrial tersebut;Membaca berkasberkas yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak;Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 73/Padt.susPHI/2020/PN.PlgTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2020yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangpada tanggal 3 Juni 2020 dalam nomor

Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004tentang Pengadilan Hubungan Industrial);Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang perbuatanTergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat secara sepihak dengan tidak memberikan uangpesangon kepada Penggugat bersamasama karyawan / pekerja lainnya dengansekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihakterhadap Para Penggugat;Bahwa Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap

Industrial padaPengadilan Negeri Palembang.

Persilisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004).Dan dalam perundingan Bipartit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugattersebut telah menghasilkan persetujuan bersama.

Industrial padaPengadilan Negeri Palembang berkenan untuk memutuskan :DALAM EKSEPSI :I.

PUTUSANNomor 139/Pdt.SUSPHI/2017/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:1. HARIYONO, LakiLaki, Warga Negara Indonesia, beralamat di JalanKemiri RT.01. RW.08. Desa Wonokoyo, Kecamatan Beiji,Pasuruan, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 1;2.

Industrial memerintahkan Tergugat membayarupah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)ini terhitung 8 (delapan) bulan.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, mohon kepada PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagaiberikut :PRIMAR :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugatkepada

Industrial No.23/Pdt.SusHIP/2017/PN.Sby, yang diberitanda bukti T10;Hal. 23 dari 34 hal Put.

Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan ketentuankentuan dalam HIR, UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturanperundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya; Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatkarena perjanjian kerja waktu tertentu telah berakhir pada tanggal 31Agustus 2014; Membebankan

PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa Tergugat; HakimHakim Anggota Hakim Ketua Majelisttd ttdWahyu Hartono, S.H., M.H. Jan Manoppo, S.H., M.H.ttdJemain, S.H., M.H. Panitera PenggantittdSri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Hal. 34 dari 34 hal Put. No. 139/Pdt.SusPHV/2017/PN.Sby.

PUTUSANNomor: 01/G/2012/PHI.Smda.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :M.HASYIM, LakiLaki, Alamat : Jalan Selamat Riyadi RT 43 Kelurahan LoktuanKecamatan BontangDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SAKIR.Z,SH, beralamat di JalanKH.Wahid Hasyim RT.07 Nomor: 31 Samarinda,

;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 10 Januari 2012 di bawah register Nomor:01/G/2012/PHI.Smda telah mengajukan gugatan sebagai berikut:POKOK PERKARA1.

Industrial, biaya yang timbulatas perkara ini dibebankan kepada Negara.Mengingat, UU NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuanhukum dan perundangan lain yang bersangkutan:MENGADILI1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.16Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Senin,16 April 2012, oleh kami Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH sebagai Ketua Majelisdan Drs.

DARMAWATI, SHPanitera Pengganti,SUKRIPUTUSANNomor: 01/G/2012/PHI.Smda.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :M.HASYIM, LakiLaki, Alamat : Jalan Selamat Riyadi RT 43 Kelurahan LoktuanKecamatan BontangDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SAKIR.Z,SH, beralamat di JalanKH.Wahid

PUTUSANNomor 637 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1. METY KUSTANTI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Boto Putin 2 Nomor 58, Kelurahan Simolawang,Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;ATAUApabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:Dalam Eksepsi :1.

Negeri Surabaya, permohonantersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya tersebut pada tanggal 28Oktober 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanHalaman 5 dari 10 hal.

Nomor 637 K/Pdt.SusPHI/2020Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 kontra memori kasasitanggal 14 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa pekerja (Para Pekerja) yang bekerja tidak mencapai targetperkerjaan seharusnya diberikan pembinaan terlebin dahulu dan

PUTRI SUWASTIKA SARI tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 54/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby., tanggal 30September 2019;MENGADILI SENDIRI:Dalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok PerkaraHalaman & dari 10 hal. Put.

PUTUSANNomor 149 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:DELILA HARAHAP, bertempat tinggal di Jalan Pulau AmbonNomor 13 DenpasarBali, dalam hal ini memberi kuasa kepadaM.

Pelabuhan Indonesia III dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Jalan Raya.Sebelah Timur : Milik Wisma Direktorat Jendral Perhubungan Laut.Sebelah Selatan : Milik Anak Agung Putu Sariasa.Sebelah Barat : Milik Cok Istri Ngurah Yuniar.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yangdilakukan oleh Pengadilan Perselisihnan Hubungan Industrial Denpasarterhadap tanah bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan PulauAmbon Nomor 13 Denpasar Bali Dengan Nomor Sertifikat Hak

Eksepsi Vexatiouslitigation;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2016/PN Dps,tanggal 2 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:A. Dalam Eksepsi:Menolak seluruh eksepsi Tergugat;B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Pemberhentian hubungan kerja oleh Tergugat adalahkarena pensiun dan sepatutnya menerima penghargaan;Halaman 4 dari 9 hal. Put.

Nomor 149 PK/Pdt.SusPHI/2018pada tanggal 17 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasidengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal2 Maret 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt.SusPHI/2018/PN Dps.

,permohonan tersebut diikuti dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 9 April 2018 itu juga;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidakmengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka MahkamahAgung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan

PUTUSANNomor 64 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:WILLIAM, bertempat tinggal di Jalan A Yani Km 7,4 KomplekPermata Bunda Jalan Nilam Blok D Nomor 14D RT 18Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Maria Rohana Situmorang, SH,Advokat, beralamat di Jalan Ir. P.M.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupunada upaya hukum kasasi;Dalam Subsidiair:Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasin berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Nomor 64 PK/Padt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 945 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT EbimasBesar tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 13/PHI.G/2016/PN.BJM tanggal 22 Agustus2016;Mengadili Sendiri:7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);2.

Menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 13/PHI.G/2016/PN.Bjm. tertanggal 22Agustus 2016;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Primair1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakan dalamperkara ini;3. Menyatakan dan menetapkan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja diantara Penggugat dan Tergugat;4.

Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Halaman 8 dari 10 Hal.

PUTUSANNomor 127 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:Ir.

Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.AtauApabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya: Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemberikan Putusan

Industrial pada PengadilanHalaman 6 dari 8 hal.

Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi Ir.

SusPHI/2021Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. THOMAS PAREHtersebut;2.

PUTUSANNo. 451 K/Pdt.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :FITRI ARUMI, bertempat tinggal di Jalan Candrawulan Ill No. 19RT. 004/004 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong,Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vincent EdwinHasjim, SH., MH., Advokat, berkantor di Perumahan Ciputat BaruJalan Teratai Blok C No.

Industrial Nomor Kasus 104/PHI/PHK/IX/2007tertanggal 10 Oktober 2007 ;Hal. 2 dari 7 hal.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkaraPerselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandungagar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adakasasi ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Indusirial pada Pengadilan Negeri Bandung agarmemberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Bahwa agar gugatan ini tidak ilusionir dan untuk menjamin dibayarkannyaHak Normatif Penggugat oleh Tergugat, maka

Penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa danmemutuskan perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung untuk menetapkan sita jaminan atas harga dan asetaset milikTergugat yaitu 1 (satu) unit mobil Dinas Daihatsu Taruna dengan Nomor D 1353GD serta 2 (dua) unit mobil Operasional ; Zusu Panther dengan nomor polisi D8744 CD dan Mitsubishi T120SS dengan Nomor Polisi D 8305 CO ;PRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat ;2.

PUTUSANNomor 411 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MAMAT, bertempat tinggal di Jalan Merpati 2 Nomor 80, RT 2RW 13, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pacoran Mas, KotaDepok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donald Siagian,SH., M.H., dan kawankawan, advokat pada Kantor HukumTrias Advocaten, berkantor di Jalan Dr.

Chaswood Resources Jakarta sebagai Tergugat;Gugatan Penggugat Premature;Bahwa gugatan perkara a quo adalah gugatan yang premature karenabelum melalui tahap penyelesaian perselisihan industrial secara bipartitHalaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.SusPHI/2018sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (Rekonvensi) yang pada pokoknya memohon kepada PengadilanHubungan

Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untukseluruhnya;Dalam Kompensi dan Rekonpensi; Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannyaberjumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada padaPenggugat pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian terhadapnya olehPenggugat

Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 411 /Pdt.SusPHI/2018MENGADILI: Mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAMAT,tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal24 Agustus 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.

PUTUSANNomor 677 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:YULISTY FATRICIA DASIMAH, bertempat tinggal di JalanPasundan Kalidoni, Nomor 113, RT 27/006, Kalidoni, KotaPalembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada EndangKuswardani, S.H., dan kawan, Para Advokat pada KantorLembaga Bantuan Hukum Jambi Nusantara (LBHN4J),berkantor di Jalan

Nomor 677 K/Pdt.SusPHI/2021Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 16 Februari2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020, diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2021, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.SusPHI/2020/PN Jmb,yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambipada tanggal 3 Maret 2021;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Industrial pada Pengadilan Negeri Jambidalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YULISTYFATRICIA DASIMAH tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi

inidibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:

PUTUSANNomor 720 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:HENLUMAN, bertempat tinggal di Villa Melati Mas, Blok M8,Nomor 48, RT 043, RW 009, Kelurahan Jelupang, KecamatanSerpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanPT DELTAMAS SOLUSINDO, berkedudukan di Jalan KelapaGading Barat,

Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 22 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Pdt.SusPHI

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 11 Februari 2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang Nomor 119/Pdt.SusPHI/2019/PN Srg tertanggal 22Januari 2020:Dan Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.

diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahuluPenggugat HENLUMAN tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang Nomor 119/Pdt.SusPHI/2019/PN Srg tanggal 22 Januari2020;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

PUTUSANNomor 1105 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN SARI MUTIARA, yang diwakili oleh Ketua, Dr.Parlindungan Purba, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan KaptenMuslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan MedanHelvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., Kepala

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada PemohonKasasi pada tanggal 8 Februari 2021, kemudian terhadapnya olen PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi

Industrial pada Pengadilan NegeriHalaman 4 dari 7 hal.

Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: YAYASAN SARI MUTIARA tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangHalaman 5 dari 7 hal.

SusPHI/2021Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang