Sigma & Hearts Indonesia (T 8).15.Bahwa sampai saat ini tergugat tidak pernah mengeluarkan surat skorshing,Surat peringatan ,maupun surat PHK kepada penggugat sehubungan denganperistiwa mogok kerja yang dilakukan penggugat Khapidin Santoso dkk dari tgl16 Januari 2013 s/d 16 Februari 2013 tsb, namun penggugat sendiri yang tidakmau bekerja walau telah dipanggil secara patut.16.Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, maksud penggugat ingin bekerjakembali seperti semula sama sekali tidak memiliki landasan

dan tergantung dari pesanan dari AHM ;Bahwa permasalahan para Penggugat dan Tergugat adalah status ParaPenggugat sebagai PKWT menuntut supaya PKWTT ;Bahwa Para Penggugat ditempatkan dibagian Produksi ;Bahwa Para Penggugat mogok pada bulan Oktober 2012 dengan caraintimidasi supaya masuk serikat pekerja ;Bahwa saksi tidak ikut serikat pekerja ;Bahwa Jumlah Serikat Pekerja adalah 70 orang ;Bahwa yang ikut mogok kerja adalah anggota serikat pekerjaBahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja karena di PHK

melaporkan hal tersebut kepada DisnakerKabupaten Bekasi,dan instansi tersebut telah mengeluarkan Nota Dinas No.700/5593/WAS/XII/2012, tetapi perusahaan/Tergugat tidak melaksanakanNota Dinas tersebut.Bahwa untuk menuntut perubahan status tersebut, Para Penggugat telahmelakukan beberapa kali mogok kerja sejak bulan Oktober 2012, dan terakhirmelakukan mogok kerja sejak tanggal 16 Januari 2013 s.d. 16 Februari 2013.50Bahwa atas aksi mogok kerja tersebut, Tergugat melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

) kepada Para Penggugat dengan alasan mangkir 5(lima) hari berturutturut dan dikualifikasikan mengundurkan diri.Bahwa atas PHK tersebut, Para Penggugat menuntut PHK dibatalkan danPara Penggugat siap bekerja kembali dan upah selama proses penyelesaianperkara tersebut dilakukan tetap dibayarkan oleh Tergugat.Bahwa selain itu, Para Penggugat menuntut agar status PKWT ParaPenggugat diubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)dan Para Penggugat diangkat menjadi pegawai tetap Tergugat.Menimbang

gugatan rekonpensi masih merupakan danberkaitan dengan gugatan pokok perkara (konpensi), maka alasanalasan danpertimbangan hukum dalam gugatan pokok (konpensi) dengan sendirinya menjadibagian yang tidak terpisahkan dari alasanalasan dan pertimbangan dalamrekonpensi.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr/Tergugat dk yangmenuntut dinyatakannya Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan mangkir dantidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturutturut tanpa keterangan dandinyatakan PHK

Nomor 746 K/Pdt.SusPHI/20143232343536Bahwa oleh karena itu atas dasar UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000tentang kebebasan berserikat diminta kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K untukmenghentikan semua bentuk union busting terselubung dan memberikankesempatan kepada pekerja/buruh untuk menjadi anggota atau menjadi pengurusserikat pekerja/buruh;Bahwa Tergugat d.R/Penggugat d.K telah melakukan Pemutusan HubunganKerja tanpa melalui proses PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1),ayat (2) dan ayat

Sutinah, S.H., pada tanggal23 Desember 2013;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaiman dimaksud dalam Pasal151 ayat (3) batal demi hukum;Maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K terhadap ParaPenggugat d.R/Tergugat d.K tersebut adalah batal demi hukum;a738Bahwa dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.Kterhadap Para Penggugat d.R/Tergugat d.K dinyatakan

Kasakata Kimia tidakmenjalankan Nota Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor yaituNota Pemeriksaan Nomor 566.4510/wasnaker tanggal 22 Agustus 2013 danNota Peringatan Nomor 566.5707/wasnaker tanggal 18 Oktober 2013 dandiperparah lagi dengan melakukan PHK tanpa izin dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) oleh karena itu sangatlah wajar danpatut bagi penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukumTergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayarkan uang denda (dwangsom

lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;4. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;5. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

nasabah yang dikeluarkan olehBank Sinar Mas Kota Sukabumid. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merahe. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumif. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yangdikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumig. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota SukabumiHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN SKBh. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Bank SinarMas Kota Sukabumi15 (lima belas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumi4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkanPT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota Sukabumi1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkanPT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkanoleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PTBank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yangdikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar MasSyariah Kota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudahjarang berkomunikasi lagi namun Pemohon masih ada memberikannafkah kepada Termohon dan anak tatapi sejak Pemohon di PHK padabulan Agustus Pemohon tidak ada lagi memberikan nafkah kepadaPemohon dan anak;7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikanperselisinan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihakkeluarga Termohon, namun tidak berhasil;8.

sering merasakekurangan atas nafkah yangdiberikan Pemohon;Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon danTermohon bertengkar karena rumah saksi berdekatan denganrumah Pemohon;Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon seringchattingan dengan orang lain sehingga tidak peduli denganPemohon;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejakbulan Oktober 2019;Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon,karena diusir Termohon disebabkan Pemohon telah di PHK

daritempat kerjanya yaitu di Pabrik arang di Daerah Wajok ;Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon jarangberkomunikasi ;Bahwa sewaktu Pemohon belum di PHK Pemohon masihmemberi nafkah kepda Termohon setelah di PHK Pemohon sudahtidak pernah memberi nafkah sampai sekarang;Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah,pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karenaTermohon bersikukuh ingin bercerai dengan Pemohon danmenyuruh Pemohon mengajukan perceraian;Bahwa saksi sudah

dengan Tergugat sebagaimana Pasal 156 Ayat (4d);Bahwa para Penggugat selalu dalam menjalankan pekerjaan menjaganama baik Tergugat dengan merawat barangbarang inventaris para Tergugatdan tidak melanggar ketentuan yang dibuat para Tergugat;Bahwa para Penggugat telah berusaha melakukan upaya penyelesaianmelalui perundingan bipartit dengan Tergugat tetapi tidak terjadi kKesepakatan,karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan secara baikbaikdan/atau damai atas permasalahan perselisinan PHK

Bahwa berdasarkan simpulan bukti dari para Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat tidak terdapat 1 (satu)bukti pun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adamelakukan PHK sepihak terhadap para Termohon Kasasi/paraPenggugat;Bahwa nyata dalam perjanjian kerja bahwa Termohon Kasasi/Penggugatll a.n. Friston D. Ochotan mendapat perhitungan jamjaman termasuklembur diberi perhitungan tersendiri (waktu kerja disesuaikan dengan jamkerja);.

Adakah PHK terjadi dalam perkara antara para Termohon Kasasi/paraPenggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat ?;Bahwa dalam perkara a quo antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan paraHal. 13 dari 18 hal. Put.

No. 454 K/Pdt.Sus/201 1Termohon Kasasi/para Penggugat sama sekali tidak terjadi PHK,melainkan berakhirnya perjanjian kerja berdasarkan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT);Bahwa dengan demikian, maka segala konsekuensi hukum dariberakhirnya PKWT adalah mengacu pada isi perjanjian tersebutsebagaimana yang memang disebutkan dalam ketentuan undangundang, bahwa segala akibat dari berakhirnya perjanjian kerja waktutertentu mengacu pada perjanjian tersebut.

Sodri dan beliau menjawab tidak tahu menahuterkait masalah pemblokiran absensi Penggugat;Bahwa hari Senin tanggal 12 Juni 2019 Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor208/BSB/Dir/VI/2019 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pihak Tergugatmelakukan Pemutusan Hak Kerja secara sepihak berdasarkan Pasal 168Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan tanpamemberikan penjelasan kepada Penggugat;Bahwa terhadap Pemutusan kerja tersebut, pihak Penggugat tidakmenerima

untuk diberikan pembinaan selanjutnyadiPHK tanpa ada dipanggil untuk bipartit tentang PHK; Bahwa menurut Saksi kinerja Penggugat di BPRS kategori biasabiasa sajatidak ada prestasi, mutasi Penggugat dari Legal menjadi Marketing keKepala Kas itu kategori agak bagus ikut promosi, untuk kategori bagus NIFkecil target 100% tercapai; Bahwa Pincab Toboali tahun 2019 adalah Dini Arlia, pada saat Penggugat diAir Gegas, Pincab cuti melahirkan diganti Kabag Marketing pak Basti; Bahwa Penggugat di Air Gegas

Bahwa terkait uang paksa/dwangsom, bahwa PHK adalah perkarakhusus;e.

Bahhwa Penggugat Konvensi setelah dipanggil untukdiberikan pembinaan selanjutnya diPHK tanpa ada dipanggil untuk bipartittentang PHK;Menimbang bahwa sesuai bukti T29 berupa resi pengiriman surat PHKvia JNE tanggal 12 Juni 2019, menunjukkan surat PHK dikirim via jasapengiriman surat; bahwa sesuai bukti T30 berupa surat penyampaian hak dankewajiban tanggal 14 Juni 2019, diketahui Tergugat Konvensi telah menghitunghakhak Penggugat Konvensi atas PHK tersebut sebesar Rp28.578.853,00 dankewajiban Penggugat

Sehingga pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tidak memenuhiketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan dan Pasal 168 UndangundangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1)Peraturan Perusahaan PT BPRS yang menyatakan Bank berusaha dengansegala upaya mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja(PHK), dalam segala hal upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapatdihindari, maksud PHK akan

Nomor 280 K/Padt.SusPHI/20194.Rp17.790.000,00;Bahwa pemohonan Provisi ini diajukan karena sejak tanggal 8Agustus 2016, Penggugat di PHK secara sepihak, maka selamaperselisinan ini dalam proses mediasi sampai diajukan di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, Penggugat tidakpernah menerima gaji selama 14 bulan terhitung sejak bulan Agustus2016 sampai dengan bulan Oktober 2017, serta upah dalam proses,sebelum adanya penetapan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri

Manado, yang bersifat tetap, selama 14 (empat belas)bulan, terhitung sejak di PHK tanggal 8 Agustus 2016 s/d bulan Oktober2017, sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13tahun 2003, tentang ketenagakerjaan dan selisin gaji/upah selama 5(lima) tahun, sebagaimana diatur dalam undangundang ketenagakerjaannomor 13 tahun 2003, Pasal 90 ayat (1), Juncto Pasal 91 ayat (1) dan (2),dan THR tahun 20016, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun

Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatanmelawan hukum dengan cara melakukan PHK sepihak kepadaPenggugat serta melanggar Undang Undang Nomor 13 tahun 2003,tentang ketenagakerjaan Pasal 164 Ayat (3) Juncto Pasal 151 Ayat (1),(2)dan (3) Juncto Pasal 161 Ayat (1), (2) dan (3) Juncto Pasal 162 ayat 3Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 280 K/Padt.SusPHI/2019(a), (6) dan (c),.

rincian sebagai berikut:A.Kerugian Materiil:Bahwa berdasarkan perhitungan sisa koreksi kerja sama keagenanantara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat belum mengembalikansisa uang koreksi kepada Penggugat dengan jumlah sebesar; Rp. 239.440.702,00;Kehilangan Keuntungan dengan rasio keutungan ratarata per/oulan Rp403.505.866, X 9 Bulan (Februari Oktober 2019), Rp 3.631.552794,00;PENGGUGAT terpaksa memutus hubungan kerja terhadap 18 karyawanyang dalam hal ini apabila dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

)haruSs membayar pesangon sesuai dengan UndangUndang Nomor 13tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yaitu memberikan uang pesangonsetiap orang ratarata 3 bulan upah sejak di PHK di tambah dengan hakhak lainnya yaitu menjadi sebesar: Rp. 233.550.000,00;TOTAL KERUGIAN MATERIIL Rp 4.104.543.496,00 (Empat Milyarseratus empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratusSembilan pulih enam Rupiah);B.

quo, olehkarenanya adalah wajar bila mana tentang tuntutan Rp. 490.401.333, x 9bulan (Februari Oktober 2019) = Rp 4.413.611.997,00 (empat miliar empatratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus Sembilan puluhtujuh rupiah) harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Petitum tentang pembayaran pesangon karyawanTerbanding semula Penggugat sejumlah 18 orang, yaitu Penggugat terpaksamemutus hubungan kerja terhadap 18 orang karyawan yang dalam hal ini apabiladilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

tahun 1994, setelah bertemu dengan Mas Ahmad,Pemohon dengan Ratiman pindah ke Purwokerto; Bahwa sebelum Pemohon' pindah ke Purwokerto, Pemohonmenyampaikan kepada bos Pemohon, untuk berhenti bekerja dan akanpindah ke Purwokerto; Bahwa Ratiman pada waktu itu mendapat pekerjaan dengan kontrakmulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2015, namun kenyataannya padaHalaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pat.P/2021/PN Bmssekitar tahun 1997, perusahaan tempat Ratiman bekerja bubar dan Ratimanterkena PHK

(Pemutusan Hak kerja); Bahwa pada wakiu itu perusahaan tempat Ratiman bekerja, sedangmengerjakan proyek pemasangan sinyal kereta; Bahwa pada waktu Ratiman di PHK, Pemohon sudah mempunyai anakkedua; Bahwa akhirnya Pemohon jualan baju dan sekarang Pemohon jualmakanan; Bahwa pada sekitar bulan Desember 1995, Pemohon dengan ratimanmengajukan akad kredit untuk beli rumah, dengan jaminan dari kantor atauperusahaan tempat suami Pemohon bekerja; Bahwa setelah itu Pemohon dengan Ratiman (Suami Pemohon) besertaanakanak

rumah tersebut adalah Pemohon, namunPemohon mengatasnamakan rumah tersebut, dengan nama suamiPemohon, yakni Ratiman; Bahwa Pemohon sebelum menikah, Pemohon sudah mempunyai rumah,tanah perkebunan di Ajibarang, Kabupaten Banyumas; Bahwa untuk supaya suami Pemohon dihargai semua orang, semuadiatasnamakan suami Pemohon (Ratiman), Supaya semua orang tahunyaSsuami Pemohon bekerja, jadi dimata orang suami Pemohon tidak dihina,karena suami Pemohon diketahui bisa beli rumah; Bahwa setelah suami Pemohon di PHK

Kalau Tergugatmelakukan mutasi benarbenar karena alasan penyegaran karyawan,janganlah jabatan Penggugat dari HRD dan Bagian Umum menjadikaryawan komputer (karyawan biasa) dan jangan juga menghilangkantunjangan atau upah dikurangi dan hal ini bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa apabila Tergugat tidak membutuhkan Penggugat lagi dan di PHK,Penggugat harus membayar uang pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena

oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatassangatlah merugikan Penggugat dengan tidak memberikan hakhakPenggugat sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, kerugianmana harus dibayar Tergugat secara Tanggung Renteng sebagai UangPesangon, Uang Penghargaan masa Kerja, Uang penggantian Hak danPerobatan dan Hakhak lainnya yang sampai saat ini di perhitungkansebesar Rp.106.730.700,00 (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ributujuh ratus rupiah);Bahwa berhubung Tergugat Melakukan PHK

JuniHartono , (saksi Il) yang mengetahui Tergugat / Pemohon Kasasi tidakpernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi namun Penggugat / Termohon Kasasi yang memilihuntuk tidak bekerja lagi di Perusahaan Tergugat / Pemohon Kasasi sampaidengan saat ini walaupun sudah dipanggil secara resmi oleh Tergugat /Pemohon Kasasi sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukanbukti (T1) berupa kartu cap kerja untuk menyatakan bahwa

Pekerja, denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pekerja telah bekerja sejak tanggal 25 Mei 2002 sampai dengan 17April 2005 (3 tahun), jabatan sebagai Security dengan upah per bulansebesar Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) terakhir menerima untukbulan Maret 2005 :Bahwa Pekerja disuruh cari pekerjaan di tempat lain dengan cara disuruhcuti dahulu sejak tanggal 18 April 2005 sampai dengan 29 April 2005,setelah cuti selesai perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja danmenawarkan uang PHK

karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sejakbulan Mei 2002 sampai dengan sekarang ini dapat dibuktikan dengan buktipembayaran iuran jamsostek ;Bahwa karena kontrak kerja tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003,maka status Pekerja menjadi karyawan tetap, Pekerja menuntut Uangpesangon dan hakhak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.692/P.444/14/IX/PHK

Industrialpada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor154/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena pemutusan hubungan kerja (PHK

PT Wira Kencana Berjaya Abadi) untukmembayar secara tunai hakhak normatif Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 169Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupauang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) danupah proses dengan total Rp99.367.142,00 (sembilan puluh sembilanjuta tiga ratus enam

Industrial padaPengadilan Negeri Gresik telan salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp57.824.716,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah)4.

Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatadalah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secarasepihak oleh Tergugat;4. Menghukum Tergugat c.g.

Kurator PT Mitra Manggalindo untuk membayarPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian HakPenggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat sebagai berikut:Masa kerja 9 Tahun 6 bulan; Pesangon (9 x Pasal 156 ayat (2)> 9x Rp3.940.473,00 = Rp35.464.257,00 Uang Penghargaan Masa Kerja> 4x Rp3.940.473,00 = Rp15.761.892,00 Uang Penggantian Hak> 15 % x Rp51.226.149,00 =Rp 7.683.922,00Total = Rp58.910.071,005. Menghukum Tergugat c.g.

WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas)orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (vide Bukti T5); Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana PutusanNomor 47/PdtSusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September2019 (vide Bukti T7) maka adalah patut dan adil hakhak Penggugatdidasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat; Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat)mengalami sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat, berupa uang pesangon 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sejumlah Rp53.376.661,00 (lima puluh tiga juta tigaHalaman 6 dari 7 hal. Put.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;4. Menghukum Tergugat (Ic.

Yayasan Sari Mutiara) untuk membayar secaratunai hakhak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut; Uang Pesangon 5 bulan x Rp3.266.807,00 = Rp16.334.035,00 Uang Penghargaan

rupiah) dan uang itu akan digunakan olehPemohon esok harinya untuk berangkat interview kerjaan, Termohontelah menolak ajakan Pemohon tersebut karena mengingat uangtersebut untuk Pemohon, namun Pemohon memaksa dan terjadipertengkaran hingga Pemohon mengeluarkan katakata kasar denganmenyebut Termohon istri anjing lalu mentalak Termohon dengan talak3 (tiga);Bahwa tidak benar Pemohon tidak bisa memberi nafkah lahir kepadaTermohon karena berhenti bekerja, benar Pemohon telah berhentibekerja karena di PHK

Mengenai tuntutan nafkah lampau Tergugat rekonvensi hanya sanggupmemberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karenapada waktu itu Tergugat Rekonvensi masih belum memiliki pekerjaan,baru pada bulan Januari Maret 2021 yang lalu Tergugat Rekonvensimemiliki pekerjaan dengan gaji sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah) per bulan, lalu April hingga saat ini Tergugatrekonvensi tidak lagi memiliki pekerjaan karena terkena PHK lagi;2.

Termohon adalah istri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumahsaksi selama 2 (dua) bulan setelah menikah, lalu keduanyabertengkar dan pisah rumah; Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah seringbertengkar, dimana saksi sering melihat dan mendengar langsungpertengkaran tersebut; Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui dikarenakan Pemohontidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Termohon, karena padawaktu itu Pemohon di PHK

oleh perusahaannya; Bahwa Pemohon tidak memiliki perkerjaan selama 1 (satu) tahunyang lalu, dan sejak bulan Januari 2021 hingga Februari 2021Pemohon bekerja lagi lalu pada 3 (tiga) bulan belakangan inikembali di PHK lagi dan tidak lagi memiliki pekerjaan; Bahwa selain itu dikarenakan watak Termohon yang keras, tidaksopan dan tidak menghargai orangtua Pemohon menganggapdirinya sudah dijadikan pembantu; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020pisah rumah, dimana Termohon yang pergi

juta rupiah) dengan alasan bahwasanya benar selama 14(empat belas) bulan sejak selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidakmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakanselama selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun Tergugat Rekonvensi diPHK dan tidak memiliki pekerjaan, baru ada pekerjaan pada bulan Januari2021 bulan Maret 2021 berkerja dengan penghasilan sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sejak bulan April 2021 hingga saatini Tergugat Rekonvensi kembali di PHK

Percetakan Abidin), Penggugat mulai bekerja pada tanggal 2 Desember1998 dan pada tanggal 12 September 2014 Penggugat di berhentikan/dipecat secara tertulis dengan Nomor Surat: 07/PHK/IX/2014 oleh Tergugatmelalui Management Perusahaan Percetakan Abidin yang bernama EddyUsman;3.

Pasalini mengandung pengertian bahwa sebelum adanya putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tentang Penetapan PemutusanHubungan Kerja (PHK), maka buruh tetap menyelesaikan kewajibannyaseperti biasa yakni bekerja, begitu juga Pengusaha wajib menyelesaikankewajibannya yakni membayar gaji pada pekerja/buruh dan hal ini jugadidukung pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 tentang Pemberian Upah proses yang terkandung dalam Pasal 155ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat sama sekali tidak menerima THRkeagamaan dari perusahaan;Bahwa rincian gaji/upah yang belum dibayar oleh Tergugat dari mulaiOktber 2014 sampai dengan Agustus 2015, hingga dimasukkannya gugatanini adalah Rp1.851.500,00 (gaji/upah perbulan) x 11 bulan upah (terhitungsejak di PHK) nilainya sebesar Rp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratusenam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya Tergugat tetapharus melaksanakan kewajibannya hingga perkara ini memperoleh

Oleh karenanya cukupberalasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan dalam provisionilkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanuntuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugatmembayar gaji/upah Penggugat selama proses Penyelesaian HubunganIndustrial/PHK yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2014 Agustus 2015;Bahwa akibat diberhentikannya Penggugat secara tertulis oleh Tergugat,mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan Penggugat besertakeluarganya

Nomor 229 K/Pdt.SusPHI/2016Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepadaTergugat untuk membayar upah proses selama penyelesaian perselisinanhubungan industrial/PHK Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugatsejak bulan Oktober 2014 Agustus 2015 dengan rincian Rp1.851.500,00(gaji/upah perbulan) x 11 bulan upah (terhitung sejak di PHK) nilainyasebesar Rp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribulima

perselisihan hukumantara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, Majelis terlebihdahulu mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telahmelampaui batas waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalamPasal 171 UndangUndang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atautidak;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti ini sangat jelas dan tidakterbantahkan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yangmana Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 ini mengatur tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK

pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian erselisinan hubungan industrial yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak dapatmenerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/ouruh dapatmengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukanpemutusan hubungan kerjanya;Sangat jelas pasal ini mengatur PHK

mengikat;Sehubungan dengan hal teresebut butir 1 maka pasalpasal UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidakdapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubunganindustrial;sedangkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah GugatanPerselisihan Hak, yang mana karena kesalahan kontrak maka ParaPenggugat menjadi Permanen dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasibelum pernah di PHK

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 171 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 mengenai kadaluarsa karena ketentuan tersebut hanyamenyangkut gugatan perselisihnan PHK hanya berkenaan dengan ketentuanPasal 160 dan 162 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkandalam perkara a quo mengenai gugatan gugatan perselisihan hak yang diikutidengan perselisihan PHK;2.

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat sudah tidak bisa dipertahankan, maka adalah adil PHK atas diriPara Penggugat disertai kompensasi berupa Uang Pesangon 1 xketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 xketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, rinciannyasebagai berikut:1) Penggugat (Abdur Rohim) Uang Pesangon 3x Rp1.779.000, = Rp5.337.000,00 Uang Penggantian Hak 15% x Rp5.337.000,00

Provisi Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat dan bantahanTergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan danmenghukum Tergugat untuk membayar upah dan hakhak yang biasa diterimaoleh Penggugat setiap bulannya selama proses pemutusan hubungan kerja(PHK

skorsingkepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danselama masa skorsing Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upahPenggugat setiap bulannya;Menimbang, bahwa faktanya Tergugat tidak pernah melakukantindakan skorsing terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi Tergugat terbukti telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

pada tanggal 22 April 2020sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide buktiP4), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisitersebut dalam bagian pokok perkara sesuai dengan buktibukti dan ketentuanyang relevan;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berhakmemperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK

) dari bulanMei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 masih sangat tergantung daripenilaian Majelis Hakim tentang apakah pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat pada tanggal 22 April 2020 telah sesuai ataubertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala implikasihukumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi yang diajukanoleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan