telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 541 B/ PK/PJK/2016Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP775/WPJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011yang memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding Nomor:051/EXT/IBPMKPP/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan mempertahankan SuratKetetapan Kurang Bayar PPN Nomor: 00067/207

Telah dilakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badantahun Pajak Januari Desember 2008 berdasarkan surat PerintahPemeriksaan pajak Nomor: PRIN152/WPJ.24/KP.0405/2009 tanggal 2September 2009 dengan hasil: pada tanggal 29 April 2010 diterbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Oktober 2008 Nomor:00067/207/08/612/10 sebesar Rp175.671.614,00 yang dapat dirinci sebagaiberikut: No.

Pada tanggal 25 Mei 2011, Pemohon Banding menerima Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP775/WPJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011 dari DJPKantor Wilayah Jawa Timur Il tentang Keberatan Pemohon Banding AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang isinya memutuskan menolakkeberatan Pemohon Banding Nomor: 051/EXT/IBPMKPPN/2010 tanggal 24Mei 2010 dan mempertahankan SKPKB PPN Nomor: 00067/207/08/612/10Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 541 B/ PK/PJK/2016tanggal 29 April 2010 Masa Pajak Oktober 2008.

Pajak Nomor Put46516/PP/M.III/16/2013, Tanggal 25 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP775/WPJ.24/2011 tanggal 23Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 541 B/ PK/PJK/2016JKP Masa Pajak Oktober 2008 Nomor : 00067/207

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.46516/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang menyatakan :Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP775/WPJ.24/2011 tanggal23 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKPMasa Pajak Oktober 2008 Nomor : 00067/207/08/612/10tanggal 29 April 2010, atas nama PT.

K/Pdt/...dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP881/WPJ.20/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2005Juni 2005 Nomor00005/207/05/007/09 tanggal 28 Oktober 2009, yang Pemohon Banding terima tanggal20 Desember 2010, yang menolak Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 117/EXT.F/I/

2010 tanggal 14 Januari 2010, yang dilengkapi dengan surat Nomor 136/EXT.F/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 atas nama Pemohon Banding;Bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP881/WPJ.20/2010 tanggal 16Desember 2010 tersebut Terbanding telah mempertahankan SKPKB Nomor00005/207/05/007/09 tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp249.473.507 dengan perinciansebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Ditambah/Dikurangi Menjadi (Rp)(Rp)PPN Kurang Bayar 202.131.089 0 202.131.089Sanksi Bunga 47.342.418 0 47.342.418Sanksi

Kenaikan 0 0 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 249.473.507 0 249.473.507 Bahwa atas SKPKB Nomor 00005/207/05/007109 tanggal 28 Oktober 2009sebesar Rp249.473.507 tersebut telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya pada tanggal26 November 2009;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Terbanding NomorKEP881/WPJ.20/2010 tanggal 28 Desember 2010 tersebut dan dengan ini PemohonBanding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:1.

0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 249.473.507 (248.696.507) 777.000 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41368/PP/M.XIV/16/2012, Tanggal 14 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP88 1/WPJ.20/2010 tanggal16 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Januari Juni 2005 Nomor 00005/207

Putusan Nomor 833/B/PK/PJK/201418VI Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.41368/PP/M.XIV/16/2012 tanggal 14 November 2012 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP881/WPJ.20/2010tanggal 16 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Masa JanuariJuni 2005 Nomor 00005/207/05/007/09tanggal 28 Oktober 2009, atas nama. PT.

DENI PASE(berkas perkara terpisah) dan sdr JOSUA TAMBUNAN (berkas perkara terpisah) pada hariSenin tanggal 08 Juli 2013 pukul 15.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih termasuk dalam bulan Juli 2013, bertempat diwarung kopi bapak Uda terdakwa di JlDr Wahidin No.207 Kel.Jati Makmur Kec.Binjai Utara Kota Binjai atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Binjai,terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Wahidin No.207 Kel.Jati Makmur Kec.Binjai UtaraKota Binjai, lalu masyarakat tersebut memberikan informasi kepada anggota Polres Binjaiyang sedang patroli, yakni ada perjudian jenis togel di warung kedai kopi di J! Dr WahidinNo.207 Kel.jati Makmur Kec.Binjai Utara Kota Binjai, atas informasi tersebut maka saksiHenry DB Tobing, saksi Toni S Brahmana, saksi Jasmin Purba, saksi Nur Kholis, saksi IrfanFran dan saksi Jun Fredi Sembiring langsung berangkat kelokasi untuk melakukanpengintaian.

JOSUA TAMBUNAN(berkas perkara terpisah) pada hariSenin tanggal 08 Juli 2013 pukul 15.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih termasuk dalam bulan Juli 2013, bertempat diwarung kopi bapak Uda terdakwa di JlDr Wahidin No.207 Kel.Jati Makmur Kec.Binjai Utara Kota Binjai atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Binjai,dengan tidak berhak terdakwa, turut main judi jenis togel yang diadakan dijalan umumatau dipinggirnya maupun ditempat

yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecualipembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk itu, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :Bermula masyarakat melihat ada orang yang sedang bermain judi jenis togeldisebuah warung kedai kopi di J1 Dr Wahidin No.207 Kel.jati Makmur Kec.Binjai UtaraKota Binjai, lalu masyarakat tersebut memberikan informasi kepada anggota Polres Binjaiyang sedang patroli, yakni ada perjudian jenis togel di warung kedai kopi di J!

Dr WahidinNo.207 Kel.jati Makmur Kec.Binjai Utara Kota Binjai, atas informasi tersebut maka saksiHenry DB Tobing, saksi Toni S Brahmana, saksi Jasmin Purba, saksi Nur Kholis, saksi IrfanFran dan saksi Jun Fredi Sembiring langsung berangkat kelokasi untuk melakukanpengintaian.

Uraian Banding tanggal 22 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86581/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1700/WPJ.19/2014 tanggal25 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2011 Nomor 00335/207

Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2011 Nomor 00335/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat diJalan Medan Merdeka Barat, Nomor 21, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1700/WPJ.19/2014 tanggal 25 Agustus 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor 00335/207

Bahwa, sebagaimana pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku Il, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI,Tahun 2004, halaman 144148, yaitu: Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak danbarang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau pasal 225RBg.Il. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN:1. Bahwa, PELAWAN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malangberdasarkan pasal 28 D ayat (1) UndangUndang Dasar RepublikIndonesia yang menyatakan (1).

Bahwa, PELAWAN mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriKepanjen berdasarkan Pasal 207 HIR atau Pasal 25 RBg,sebagaimana dimaksud pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI,Halaman 2 dari 11 halaman perkara Nomor 300/PDT/2016/PT SBYTahun 2004, halaman 144148, yaitu:Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak danbarang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225RBg.KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN:1.

Putusan Nomor 553/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68959/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2434/WPJ.07/2014tanggal 17 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor 00062/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2434/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2008 Nomor 00062/207/08/058/13 tanggal 9 Juli 2013, atas namaPT Citranusa Intisawit, NPWP 01.847.579.8058.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Halaman

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2434/WPJ.07/2014 tanggal 1/7September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2008 Nomor 00062/207

2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81019/PP/M.XVIIIA/16/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP976/WPJ.04/2014 tanggal 7Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 Nomor 00018/207

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP976/WPJ.04/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011 Nomor 00018/207/11/015/13 tanggal 29April 2013, atas nama PT Andalas Wahana Berjaya, NPWP02.291.916.1015.000, beralamat di Graha TNT Lantai 3, Jalan Dr.Saharjo Nomor 107, Tebet, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP976/WPJ.04/2014 tanggal 7 Juli 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011 Nomor 0001 8/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81156/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 22 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP439/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor: 00136/207

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP439/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2010 Nomor: 00136/207/10/431 /12 tanggal 17 April 2012, atasnama: PT Dunia Kimia Jaya, NPWP: 01.119.562.5431.000,alamat: Kawasan Industri Greenland Batavia Blok BD No. 1Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP439/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor: 00136/207

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.77986/PP/M.XIIA/16/2016, tanggal 28 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP545/WPJ.07/2015 tanggal 23 Februari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari Tahun 2012 Nomor 00045/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP545/WPJ.07/2015 tanggal 23 Februari 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari Tahun2012 Nomor: 00045/207/12/058/13 tanggal 26 November 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00053/WPJ.02/KP.0603/2015 tanggal 13 Februari2015, atas nama PT Harapan Sawit Lestari, NPWP: 01.564.259.8058.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 28 Jalan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP545/WPJ.07/2015 tanggal 23 Februari2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Tahun 2012 Nomor00045/207

2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56532/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 30 Oktober 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1141/WPJ.07/2010 tanggal 3 November 2010, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari Februari 2008Nomor 00095/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1141/WPJ.07/2010 tanggal 3 November 2010, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak Januari Februari 2008 Nomor00095/207/08/055/09 tanggal 18 November 2009, atas nama PTKawasaki Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0055.000 adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1141/ WPJ.07/2010 tanggal 3 November2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari Februari 2008 Nomor00095/207

Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2019Peninjauan Kembali, dengan petitum banding sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP298/WP.J.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00045/207/10/057/14 tanggal 24 November2014 Masa Pajak Mei 2010, sehingga jumlah Pajak Penghasilan yangharus dibayar menurut Pemohon Banding

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87618/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP298/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00045/207

Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP298/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00045/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp935.715.204,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

Putusan Nomor 4087/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00114/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor 00142/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atas namaPT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000, beralamat di JI.Jend.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00114/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011Nomor 00142/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di JI. Jend. Sudirman Kav. 58, Graha Niaga, JakartaSelatan 12190 (alamat korespondensi: Menara Sentraya Lt. 31,Jl.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP001 14/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 20 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00142/207

Putusan 24926/PP/M.V16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikutMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP915/PJ.07/2009 tanggal 30 Nopember2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak JanuariDesember 2003 Nomor : 128/207/Halaman 3 dari 8 halaman.

Nomor: 128/207/03/331/08 tanggal29 Oktober 2008.2. Surat Keberatan No. 02/TMlKeb//2009 tanggal 30 Nopember 2009.3. Akte Notaris PT. Tamarona Mas Utama, NPWP. 01.654.747.3.331.000.4. Laporan Audit Independen No. 2406LAA22005 atas PT. TamaronaMas Utama tertanggal 1 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh KantorAkuntan Drs. Amin Syahri, AK.5.

bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikutBahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP915/PJ.07/2009 tanggal 30 Nopember2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak JanuariDesember 2003 Nomor : 128/207

TEDUH KARYA UTAMA, jyang diwakili oleh A.PRIHANTOYO sebagai Direktur, beralamat di Jalan WismaPagesangan 207 Blok D Kav 8 9 Surabaya, dalam hal ini diwakili olehkuasanya : TAUFAN HIDAYAT, SH.MH., dan kawankawan ParaAdvokat/Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum yang berkantor diKantor Hukum WIRJOHARDJO & REKAN? di Jalan Kertajaya VIIIC/45 A dan Bratang Binangun IX/22 A, Kota Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;Melawan:Ir.

putusan Pengadilan, maka mohon kepada Majelis Hakim untukmenetapkan Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalaimelaksanakan isi putusan;Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat serta agar gugatan Penggugat tidaksiasia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untukmeletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset Tergugat berupatanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wisma Pagesangan 207

12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perjanjian Jual Beli Nomor 016/TKUSJ/SPJB/IX/09 tanggal 1Oktober 2009 dan Perjanjian Nomor 17/TKUSJ/SPJB/IX/09 tanggal 1 Oktober2009 tentang Pengadaan saluran Precat UGutter & Box Culvert antaraPenggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi /Ingkar janji;Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas asset Tergugat berupatanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wisma Pagesangan 207

1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1544/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 020/KIPHO/TAXSFF/X1I/11 tanggal 2 November 2011, pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut ini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30 Juni 2011(lampiran 1) tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai denganDesember 2008 Nomor 00024/207

0Jumlah 0Jumlah PPN yang harus dibayar 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46254/PP/M.V1I/16/2013, tanggal 16 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai dengan Desember2008 Nomor 00024/207

Hakimtersebut nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1544/B/PK/PJK/2017Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal30 Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai denganDesember 2008 Nomor 00024/207

UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46254/PP/M.V1/16/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli sampai dengan Desember2008 Nomor: 00024/207

7PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanseluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP678/WPJ.04/2011 tanggal 30 Juni 2011, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli sampai dengan Desember 2008 Nomor 00024/207

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPurwodadi pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan register Nomor : 1986/Pdt.G/2015/PA Pwd telah mengemukakan halhal sebagai berikut ; 1Bahwa pada hari rabu tanggal 05 September 2012, Pemohon denganTermohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 207

Majelis Hakim, dankemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalildalilpermohonannya, telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut ; A Alat Bukti Surat yaitu : 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON ,bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinyadinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai Pasal 66 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009, Peradilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dalam hal antara Pemohon dengan Termohon adalahsuami isteril, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.2 fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 207

Putusan Nomor 78/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90219/PP/M.XII.B/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00278/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/11/063/15 tanggal13 Juli 2015 Masa Pajak November 2011

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00278/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak November 2011, yang terdaftardalam berkas perkara Nomor 161092552011, atas nama PT RIMCapital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Setiabudi, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan

PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00278/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor : 00081/207

memeriksa berkas perkara ;Setelah mendengar pihak pemohon ;Setelah memperhatikan bukti bukti surat dan pemohon ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya 20Oktober2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang denganRegister Perkara No. 514/Pdt.P/2016/PN.Mlg. tanggal 20 Oktober2016, telahmengajukan permohonan tentanghalhal sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon telah menikah di Malang pada tanggal 06 April 2008 sesuaidengan Akte Pernikahan nomor 207

Foto copyKutipanAktaNikah Nomor : 207/16/IV/2008 tertanggal07 April 2008atasnamaAGIL BAABUD dengan SAKINAH AL DJUFRI diberi tanda buktiP3 ;4. Surat Keterangan Nomor : 470/496/35.73.02.1006/2016 tertanggali9 Oktober 2016atasnamaAGIL BAABUD diberi tanda buktiP4 ;5.

MigMenimbang, bahwa bukti P3 berupa Foto copyKutipanAktaNikah Nomor :207/16/IV/2008 tertanggal07 April 2008 atasnamaAGIL BAABUD dengan SAKINAH ALDJUFRI membuktikan jika Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 April 2008,bukti P4 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/496/35.73.02.1006/2016 tertanggal19Oktober 2016 atasnamaAGIL BAABUDmembuktikan jika berdasarkan Surat Keteranganterbukti jika Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon ;Menimbang, bahwa dari bukti P5 berupa Foto copyKutipanAktaKelahiran

tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111359.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00439/KEB/WPJ.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2012 Nomor 00127/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00439/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2012 Nomor 00127/207/12/073/15 tanggal 16Oktober 2015, atas nama PT. Agrokarya Primalestari, NPWP02.275.482.4073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30 JI. M.H.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00439/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21Desember 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor: 00127/207

Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2018KEP00629/KEB/WP4J.07/ 2016 tanggal 26 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00045/207/10/058/15tanggal 30 Januari 2015, atas nama: PT Karya Makmur Bahagia, NPWP01.709.813.8058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10 Blok M,Kecamatan Melawai, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160,sehingga penghitungan PPN menjadi sebagai berikut: a.6.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00629/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2010 Nomor 00045/207/10/058/15 tanggal 30 Januari 2015, atasnama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP01.709.813.8058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor10, Blok M, Kecamatan Melawai, Kelurahan Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00629/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00045/207