Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negara Republik Indonesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;4. Membebankan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;

Pemohon sehariharinya sehingga Pemohon belummendaftarkan kelahiran anaknya tersebut di Kantor Catatan Sipil;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yangterurait dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telahtermuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas yaitu Pemohon hendak mendaftarkan Kelahiran Anak Pemohon tersebutdengan menerbitkan

kelahiran seorang anak yang bernama Salsabila Septia, jenis kelaminPerempuan, lahir di Ranta Prapat, pada tanggal 24 September 2004 adalah anak ke1yang lahir dari orangtua bernama:Ayah : YANDRI SYAHPUTRAIbu : SUPIANIyang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 20043 Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLabuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohontersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negara Republik Indonesiadengan menerbitkan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akte Kelahiran tersebut .4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untukkeperluan itu dan menerbitkan Akte Kelahiran termohon;Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan suratsurat sebagai bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan denganaslinya sehingga secara hukum sah dipergunakan sebagai alat bukt i, yaitu :1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran An. ARFIAN IKKO DWI FIRMANSYAH lahirtanggal 26 April 2010 bukti P1;2.

Menyatakan bahwa ARFIAN IKKO DWI FIRMANSYAH, lakilaki lahir di Blitar padatanggal 26 April 2010 adalah anak ke 2 dari pasangan suami isteri : ZUBAIDI HASANdan TITIS NARULITA HAPSARANI 3.3. .Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat PengadilanNegeri Blitar yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada KepalaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalamregister yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akte Kelahiran tersebut

Blitar untuk mencatat pada Register Kelahiran yang di peruntukkan untuk itu dan sekaligus serta menerbitkan Akte Kelahirannya yang bersangkutan ; Membebankan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untukkeperluan itu dan menerbitkan Akte Kelahiran termohon;Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan suratsurat sebagai bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan denganaslinya sehingga secara hukum sah dipergunakan sebagai alat bukt i, yaitu :1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran An. ARFIAN IKKO DWI FIRMANSYAH lahirtanggal 26 April 2010 bukti P1;2.

Menyatakan bahwa ARFIAN IKKO DWI FIRMANSYAH, lakilaki lahir di Blitar padatanggal 26 April 2010 adalah anak ke 2 dari pasangan suami isteri : ZUBAIDI HASANdan TITIS NARULITA HAPSARANI ;.3. .Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat PengadilanNegeri Blitar yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada KepalaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalamregister yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akte Kelahiran tersebut

Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Republik Indonesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan menyerahkannya kepada Pemohon;4. Membebankan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini sebesar Rp. 54.000-, (lima puluh empat ribu rupiah);

Pemohon sehariharinya sehingga Pemohonbelum mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut di Kantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalasesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi,dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas yaitu Pemohon hendak mendaftarkan Kelahiran AnakPemohon tersebut dengan menerbitkan

Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLabuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anakPemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negaraRepublik Indonesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohontersebut;4.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan / mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dan register kelahiran tahunyang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Kelahiran dimaksud ;4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ; Menimbang, bahwa Pemohontelah mengajukan suratsurai bukti yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah diberimaterai cukup, sebagai berikut :5.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan / mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dan register kelahiran tahunyang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Kelahiran dimaksud ;1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000, (seratus limapuluh enam ribu rupiah) ; Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA tanggal :20 NOPEMBER 2012 oleh kami H. BANDUNG SUHERMOYO, SH. MH.

Menetapkan menurut hukum bahwa di SURABAYA telah lahir seorang anak LAKILAKI, pada tanggal 10 PEBRUARI 2008, jam 22.30 WIB, anak ke3 (tiga) yang diberinama ANDRIANO CHRISTHOPER ADAM MOVIC dari pasangan suami istri WAWANKUSWANDI dan ANITA CAROLINA ;a, Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan / mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dan register kelahiran tahunyang sedang berjalan serta menerbitkan Akte Kelahiran dimaksud ;4.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan / mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dan register kelahiran tahunyang sedang berjalan serta menerbitkan Akte Kelahiran dimaksud ;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000, (seratus limapuluh enam ribu rupiah) ; Demikianlah ditetapbkan pada hari : SELASA,tanggal :02 OKTOBER 2012 oleh kami MUSTOFA, SH. MH.

Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Republik Indonesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan menyerahkannya kepada Pemohon;4. Membebankan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini sebesar Rp. 54.000-, (lima puluh empat ribu rupiah);

Pemohon sehariharinya sehingga Pemohonbelum mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut di Kantor Catatan Sipil;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalasesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi,aipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini:TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseDagaimana tersebut diatas yaitu Pemohon hendak mendaftarkan Kelahiran AnakPemohon tersebut dengan menerbitkan

KabupatenLabuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anakPemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negaraRepublik Indonesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohontersebut:4.

Perempuan, lahir di Teluk Panji I ,pada tanggal 29 Januari 2007, adalah anak ke-2 yang lahir dari orang tua bernama:Ayah : SUTARISIbu : MASNI HASIBUANYang telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 23 Januari 2001 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/11/II/2001- Memerintahkan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten labuhan batu selatan di kota pinang untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga Negara republik Indonesia dengan menerbitkan

Pemohon sehariharinya sehingga Pemohonbelum mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut di Kantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalasesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi,dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas yaitu Pemohon hendak mendaftarkan Kelahiran AnakPemohon tersebut dengan menerbitkan

Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLabuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anakPemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negaraRepublik Indonesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohontersebut;4.

Menetapkan menurut hukum bahwa di Surabaya telah lahir seorang anak Perempuanpada tanggal 24 Pebruari 2011, jam 16.21 Wib adalah anak ke1 yang diberi namaAJENG NAZHWA ALFATHUN IZZA, dari pasangan suami istri ANANG danSUSMIAT I ; 222 2222 nnn nnn nnn nnn cnn nn cnn cn nnn nnn nescenceOe Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurabaya untuk mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran tersebut di atas dalam RegisterKelahiran Tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan Akte

Memerintahkan........0..........Surabaya untuk mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran tersebut di atas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan Akte Kelahiran yangdimaksud ; 27292222 on nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn4.

Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Republik Indonesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan menyerahkannya kepada Pemohon;4. Membebankan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini sebesar Rp. 54.000-, (lima puluh empat ribu rupiah);

dikarenakan*=leien dan kesibukan Pemohon sehariharinya sehingga PemohonSetum mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut di Kantor Catatan Sipil ;Wenmimbeng, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalai yemq terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi,p 2h termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYA4 Wemmeng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahgmmame tersebut diatas yaitu Pemohon hendak mendaftarkan Kelahiran AnakrseDut dengan menerbitkan

Memenntahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLabuhan Batu di Rantauprapat untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohonjeseout dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara RepublikimGomesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan" menyerahkannya kepada Pemohon: 4a Wembebankan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon yangSampai hari ini sebesar Rp. 54.000, (lima puluh empat ribu rupiah) ; Gemican ditetapkan di Persidangan Pengadilan Negeri Ratauprapat

seorang anak yang bernama MUHAMMAD FADLI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tandikat ,pada tanggal 03 Februari 2010, adalah anak ke-2 yang lahir dari orang tua bernama:Ayah : SUKARNOIbu : ASLAMIYAHYang telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 02 Januari 2006 - Memerintahkan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten labuhan batu selatan di kota pinang untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga Negara republik Indonesia dengan menerbitkan

Pemohon sehariharinya sehingga Pemohonbelum mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut di Kantor Catatan Sipil;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalaS=suatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi,Spendang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahs=Segaimana tersebut diatas yaitu Pemohon hendak mendaftarkan Kelahiran Anak=emohon tersebut dengan menerbitkan

Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLabuhanbatu Selatan di Kota Pinang untuk mendaftarkan kelahiran anakPemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga negaraRepublik Indonesia dengan menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohontersebut;4.

., Nip. 19620323 1983031 008, tertanggal 20 Desember 2018;

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah mendalilkankeberatan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objeksengketa berupa Keputusan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera UtaraNomor 800/618.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Syahrizal Arif, S.E., S.H.,MM,tanggal 20 Desember 2018 tersebut, dengan dalil sebagai berikut:a.

maupun pelanggaran asashukum yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan surat Keputusan objeksengketa a quo;Bahwa sebagai landasan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan suratkeputusan objek sengketa a quo adalah telah tepat dan benarsebagaimana dimaksud dalam bagian pertimbangan diterbitkannya suratkeputusan objek sengketa a quo.

Terhadaphukuman pidana tersebut telah pula selesai dijalani olen Penggugat;Bahwa sikap Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo tersebut tidaklah melanggar atau melampaui wewenang yang adapada Tergugat.

Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota MedanNo. 821.2/1507.K Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. Syahrizal Arief, SE., SH., MM, tertanggal 28 Oktober2015 (vide Bukti P20);3.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,terhitung mulai tanggal ditetapbkannya Keputusan;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.433.000, (empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);6.

sehingga masih mencari pekerjaan untuk kehidupankeluarga menjadi terhentidan untuk kebutuhan pendidikan anakanakPenggugat sangatlah tidak tercukupi bahkan terancam putus sekolah dan bisamungkin menderita tekanan psikologis syndrom pasca trauma.Seolaholahrantai kehidupan bagi keluarga Penggugat diputuskan, yang berartiibaratkan sama saja dengan membunuh secara perlahanlahan kehidupansosial di bumi pertiwi yang berlandaskan ideologi Pancasila;Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan

Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) denganjabatan dan pangkat sebagaimana pada point 1 diatas sama sekali tidakpernah melakukan kesalahankesalahan, sebaliknya Penggugat selalumenunjukkan loyalitasloyalitas dan tangung jawab sebagai AparaturSipil Negara (ASN) dengan baik, namun tanpa ada penjelasan terlebih tibatiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa aquotidak sesuai prosedur, terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatansementara selama penggugat ditahan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa yakni berupa KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULUNOMOR T.517 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAKPIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGANJABATAN ATAS NAMA ARRY SETYO BESSY, S.T, tanggal 30 April 2019 telah didasarkan antara lain : Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor24/Pid.

Tanggal 30 April 2019(vide Bukti P1= Bukti T1); Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspekkewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat(in casu Gubernur Bengkulu) berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objeksengketa a quo dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;Halaman 37 dari 44 Putusan Perkara Nomor : 125/G

telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 8 Juli 2014, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal14 Juli 2014, di bawah register perkara Nomor : 137/G/2014/PTUNJKTdan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 19 Agustus 2014,dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :OBJEK SENGKETAHalaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor: 137/G/2014/PTUN.JKT.Bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, masingmasing sesuaidengan kewenangannya telah menerbitkan

Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas, tindakanTergugat , Il dan Ill dalam menerbitkan objek sengketa a quoadalah tindakan yang melanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53ayat (2) huruf b Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukumuntuk dinyatakan batal atau tidak sah ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, bersama ini

Sementara yangmenandatangani dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga adalah kewenangan dan tanggung jawab Lurah ;Dengan demikian, Camat tidak terlibat dalam proses penerbitan KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluraga. Oleh karena itu gugatan penggugatkepada Tergugat Il adalah tidak tepat ;Dalam Pokok Perkara :1. Bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggapsebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalampokok perkara ;2.

Indonesia, danPemerintah telah menerbitkan dokumendokumen terkaitkewarganegaraan Tergugat Il Intervensi, yaitu :a. Pada tanggal 16 Maret 1962 Kepala Urusan P.G.K / Catatan Sipil,Pemerintah Republik Indonesia Departement Dalam Negeri danOtonomi Daerah Khusus lbukota. Jakarta menerbitkan Surat BuktiKewarganegaraan Indonesia Nomor 527908/AL Tanggal 16 Maret1962, Atas Nama Tergugat Il Intervensi ;b.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa dokumenyang menyatakan bahwa Tergugat Il Intervensi adalah WargaNegara Indonesia (WNI), antara lain : Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor5757/1.755.15 tanggal 2 Oktober 2012, Perihal PenjelasanIdentitas Kependudukan Atas Nama PENGGUGAT, yangHalaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor: 137/G/2014/PTUN.JKT.10.menyatakan berdasarkan hasil penelitian dan pengecekanarsip regester benar telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor306/1949 atas

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKANBahwa Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini,terutama untuk melindungi hakhak PENGGUGAT yang dilindungihukum atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan ObyekSengketa tersebut, yang telah merugikan kepentinganPENGGUGAT, karena telah menimbulkan kehilangan = statusHalaman 12 dari 49 halamanPutusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMDsebagai Pegawai Negeri Sipil dengan konsekuensi berkaitandengan HakHak Kepegawaian, HakHak Keuangan dan HakHakPensiun disebabkan

Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusansebagaimana Obyek Sengketa dengan Ketentuan HukumHalaman 21 dari 49 halamanPutusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMDUndangundang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Nomor43/pid.sus.

Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegasseluruh DalilDalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dantegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat.Ada pun DalilDalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Tergugatterhadap DalilDalil Gugatan dari Pihak Pengugat adalah sebagai berikut:1.Bahwa memang benar Pihak Tergugat telah menerbitkan KeputusanWalikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Tanggal 25 September2018 yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai

Jumri sebagai Lurah, terakhir bekerja DinasPertambangan Kota Samarinda;Bahwa benar Jabatan terakhir lurah;Bahwa benar permasalahan Penggugat sampai diberhentikan yaitusebagai lurah itu menerbitkan dokumen atas kepemilikan tanah,pada waktu itu ada pembebasan untuk keperluan Polder di gangIndra, ternyata tanah yang dibebaskan Pemkot itu diduga tumpangHalaman 33 dari 49 halamanPutusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMDtindih, sehingga dokumen yang ditandatangani sdr.

Tanggal 9 Februari 2017 (vide bukti tertulis P5=T5,T1,T2,T3 serta keterangan saksi dibawah sumpah masing bernamaEdy Mariansyah, Hamka Halek dan saksi Supriyadi Semta);Bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo, terhadap diriPenggugat dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan pegawainegeri sipil melalui Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887/1979SK/BKDIII.1/2016 tanggal 14 September 2016 serta dilakukan telahanoleh Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah KotaSamarinda Nomor :

BankUmum Servitia Tbk, dalam keadaan saldo debet sehingga mengurangi saldodebet pada rekeningnya dengan maksud memperoleh dan menggunakan danabantuan likuiditas Bank Indonesia untuk pembayaran kewajibannya, untuk ituterdakwa David Nusa Wijaya menerbitkan 34 nota kredit dan diserahkankepada Bank Sanho melalui kliring/pemindah bukuan Bank Indonesia;Untuk maksud tersebut terdakwa telah menerbitkan 34 (tiga puluh empat) notakredit PT.

Bank Umum Servitia Tok, menerbitkan sertifikatdeposito/Negotiable Certificate Deposite (NCD) sebagai diuraikan di atas,adalah dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain memperolehatau suatu badan yaitu. PT.

Sebagairealisasi pembayaran atas pengalihan piutang tersebut,Pemerintah menerbitkan Surat Utang No. SU001/MK/1998tanggal 25 September 1998, sebesar Ro80.000.000.000.000, dan Surat Utang No. SU003/MK/1999 tanggal 8 Februari 1999 sebesar Rp64.536.094.294.530,.

No.17 PK/Pid/2007s/d 189 KUHAP dalam kaitan dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu SKDireksi No. 31/32/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1998 dan suratsuratpermohonan yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia untuk setiap kaliakan menerbitkan Nota Kredit (NK):1.

Bahwa dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum yang menjadidasar pemeriksaan dan Putusan baik di tingkat pertama, maupun ditingkat banding dan kasasi, perbuatanperbuatan yang didakwakanyaitu: Perbuatan menerbitkan Nota Kredit dalam rangka transaksi PasarUang Antar Bank (PUAB); Perbuatan menerbitkan Negotiate Certificate of Deposit (NCD); Mencairkan pinjaman yang telah lebih dahulu disepakati (demandloan)Bukanlah perbuatanperbuatan yang bertentangan denganperundangundangan, melainkan merupakan transaksitransaksi

Bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatas terlihat sangatjelas dimana Tergugat salah menerapkan pasal yang menjadi dasar darialasan kesalahan yang dituduhkan kepada Penggugat karena Tergugatberdalih menerbitkan objek gugatan berdasarkan rekomendasi danusulan dari BPK tetapi dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perka LKPPNomor 17 Tahun 2018 pihak BPK bukanlah salah satu pihak yangdisebutkan bisa merekomendasikan atau mengusulkan atas pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 3 huruf a Perka LKPP

;e. pemeriksaan usulan; danf. penetapan ;Bahwa tahapantahapan sebagaimana ketentuan dari Pasal 8 PerkaLKPP Nomor 17 Tahun 2018 tidak dilakukan oleh Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa ;Bahwa seandainya pun Tergugat berdalin menerbitkan objek sengketahanya berdasarkan atas rekomendasi BPK yaitu berdasarkan ketentuanPasal 16 ayat (2) maka terhadap kasus aquo Tergugat tetap salahkarena pada ketentuan ayat (3) nya secara tegas disebutkan :(3) PA/PKA atau Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerahmenyampaikan

PP;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang dikaitkandengan Bukti P6 dan T1, Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara atributifberwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan dari bukti bukti surat yangdihadirkan oleh para pihak di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta Halaman 28 Putusan No. 24/G/2020/PTUNMDNfakta hukum yang diakui atau setidak tidaknya tidak dibantah oleh para pihakserta relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan perkara

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanggal 15 November 2019(vide Bukti P3 = T2 dan Bukti P4);4. Bahwa, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 602/14338/DPKPPR/IX/19Tanggal 19 November 2019 Perihal : Penyampaian penyedia yangDitetapbkan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Rekomendasi BPKRI yangditujukan kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Medan selakuKetua LPSE Kota Medan yang pada pokoknya menyampaikan SuratKeputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam salah satunya CV. PELITAABADI (ic.

Mohon Penjelasan yang ditujukan kepadaTergugat yang pada pokoknya mohon penjelasan karena Penggugat telahdimasukkan dalam daftar hitam sedangkan Penggugat tidak pernahmelakukan pelanggaran dimaksud (vide Bukti P5);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai denganHalaman 29 Putusan No. 24/G/2020/PTUNMDNperaturan perundangundangan yang berlaku dari segi formal prosedural dansubstansi yang mana secara bersamaan

Karauwan,dengan dalih ia mempunyai Sertifikat Hak GunaBangunan atas Tanah Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;Bahwa Tindakan Tergugat Menerbitkan Sertifikat atas Tanah SengketaDengan Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 04142, Kelurahan Kapuk,Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat atas nama Harry Karauwan,Wiesye Marlein Prasetyo, Robert Richard Karauwan, Andrian Karauwanseluas kurang lebih 1.172 m?

(seribu seratus tujuh puluh dua meterpersegi), telah merugikan Penggugat, karena tanah Penggugat, ikutmasuk ke dalam sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehinggamenimbulkan sengketa;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat atas Tanah SengketaDengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 04142 surat ukur tanggal 21November 2013, Nomor 00122/2013, Luas 1.172 m?

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali SuratHak Guna Bangunan (SHGB) atas nama pemegang hak HarryKarauwan, Wiesye Marlein Prasetyo, Robert Ricard karauwan,Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2017Adrian Abram Karauwan, setelah dikurangi dan dikeluarkanbidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di JalanPeternakan Nomor 34 A B, RT. 003, RW. 007,Cengkareng, Kota Jakarta Barat seluas Kurang Lebih 600m?

Putusan Nomor 179 PK/TUN/2017disengketakan);3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan; atau4) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan dan menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang baru; atau5) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara (dalam hal objek sengketanya adalah keputusan fiktifnegatif);6) Mewajibkan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali SuratHak Guna Bangunan (SHGB) atas nama pemegang hak HarryKarauwan, Wiesye Marlein Prasetyo, Robert Ricard karauwan,Adrian Abram Karauwan, setelah dikurangi dan dikeluarkan bidangtanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Peternakan Nomor 34 A B, RT. 003, RW. 007, Cengkareng, Kota JakartaBarat seluas Kurang Lebih 600m?

,maka Kantor Pajak menerbitkan surat pajak bumi dan bangunan kepadaPenggugat atas objek pajak (tanah objek sengketa ) yang terletak di JalanRaya Kamal RT. 12 RW.09 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng(saat ini Kecamatan Kalideres) Jakarta Barat, dan Penggugat masih tetapmelakukan pembayaran PBB sampai saat ini (BUKTI P4, P5, P6, P7,P8, P9, P10, P11, P12, P13) ;.

MengapaKantor Pajak bisa menerbitkan surat pajak bumi dan bangunan atas objeksengketa yang terletak di Jalan Raya Kamal RT. 12 RW.09 Kelurahan TegalAlur, Kecamatan Cengkareng (saat ini kecamatan Kalideres) JakartaHal. 5 dari hal. 44 Put.No.217/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar.11.Barat ?

Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanahobjek sengketa kepada Penggugat ;9.

Sehingga Turut Tergugat Il menerbitkan suratNo.50/1.711.12 tertanggal 15 Pebruari 2010 untuk membatalkansurat Turut Tergugat Il yang diterbitkannya sebelumnya yaituNo.02/1.711.311 tertanggal 15 Januari 2010 dan No.05/1.711.312tertanggal 19 Juni 2009 ;Poin 8 butir 2 bahwa memang benar berdasarkan salinan letter CKel.

Bahwa Turut Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugat yang padaintinya yang menyatakan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalilPenggugat yang pada intinya yang menyatakan Turut Tergugat II telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan suratNo.50/1.711.2 tanggal 15 Pebruari 2010 dan terdapat keanehan dalam suratdimaksud ;4.

sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) saham;dan kepada Lily Selvia Lim sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) saham;padahal Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan hukumatau perbuatan hukum memindahkan sahamsaham milik Penggugatsebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) saham tersebut kepada DjohorDjudin maupun Lily Selvia Lim;Bahwa perubahan atau pemindahan kepemilikan saham milik Penggugatsebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) saham tersebut tidak akanterjadi apabila Tergugat tidak menerbitkan

Bahwa Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa adalah Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan pejabat tatausaha negara, sehingga dengan demikian memenuhi kriteria sebagaiHalaman 9 dari 63 halaman putusan Nomor 135/G/2017/PTUNJKT14.15.Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka (12) UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT tentangpemberitahuan perubahan pemegang saham, Tergugat telah menerbitkan: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diundangkan padatanggal 26 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No.4/2014

SumberKencana Indo Palma adalah merupakan perseroan yang neraca sertalaporan laba rugi tahunannya wajib diaudit oleh akuntan publik;Bahwa namun faktanya, tanoa menerima ketiga dokumen sebagaimanatersebut di atas, Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa;Halaman 18 dari 63 halaman putusan Nomor 135/G/2017/PTUNJKT26.Bahwa dengan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tanpa terlebihdahulu menerima ketiga dokumen di atas adalah jelasjelas merupakanpelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pengajuan pemberitahuanperubahan

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikanperaturan perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atasobjek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatanhukum tetap yang menyatakan sebaliknya;13.