Ditemukan 35430 data
249 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun anggaran 2008, tanggal 15Februari 2008 ;4 (empat) lembar daftar nama kuasa pengguna "anggaran, pejabatpembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan SPM danbendahara pengeluaran yang ditunjuk/diangkat, lampiran kep MENHUBNomor : KP.74 TAHUN 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;29. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :30.31.a. 3 (tiga) lembar keputusan kuasa pengguna anggaran satkerpeningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai Nomor :01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008, tentang pembentukan
2008Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRPpanjang 28,5M paket D.yang terdiri dari 24 ( dua puluh empat lembar) ;1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLPFE/2008Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRPpanjang 28,5M paket E.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;.1 (satu) eksemplar dokumen keputusan kuasa pengguna anggaranSATKER Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor03/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tentang pembentukan
untuk tahun anggaran 2008, tanggal 15Februari 2008 ;b. 4 (empat) lembar daftar nama kuasa pengguna anggaran, pejabatpembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan SPM danbendahara pengeluaran yang ditunjuk/diangkat, lampiran kep MENHUBNomor : KP.74 TAHUN 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;29. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :a. 3 (tiga) lembar keputusan kuasa pengguna anggaran satkerpeningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai Nomor :01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008, tentang pembentukan
No. 124 PK/Pid.Sus/2009110.111.112.1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLPFE/2008Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas Ill type FRPpanjang 28,5M paket E.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;1 (satu) eksemplar dokumen keputusan kuasa pengguna anggaranSATKER Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor03/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tentang pembentukan panitiapengadaan barang / jasa untuk pembangunan kapal patroli kelas III dansupervisi pada satker
64 — 15
KelasSekolah Dasar Tahun Anggaran 2015 antara Pejabat PembuatKomitmen Dengan Kepala Sekolah SDN 4 Tunggilis Nomor:17762.146/ D2.3/ BP2. 06/ VII/ SPPB/ 2015 tanggal 21 Agustus2015.Surat Pernyataan Tanggungjawab Multlak.Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan sebesar Rp.357.000.000, (tigaratus lima puluh tujuh juta rupiah).Keputusan Kepala SD Negeri 4 Tunggilis Nomor : 421/ 12SD.20/UPTD.03/ 2015 Tentang Penetapan Tim Pelaksana RehabilitasiRuang Kelas SD Negeri 4 Tunggilis Tanggal 24 Agustus 2015.Berita Acara Pembentukan
(tiga ratuslima puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa juga menandatangani suratpertanggungjawaban mutlak Kepala Sekolah.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 4 Tunggilis dan selakuPenanggungjawab kegiatan menunjuk Saksi Darda Kusnendra Mugrianaselaku konsultan perencana dan pengawas kegiatan dan membentuk TimPelaksana Rehab Ruang Kelas (TPR2K) sesuai Keputusan Kepala SDN 4Tunggillis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Nomor : 421.2/10SD.20/ UPTDM/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pembentukan
Kalipucang yaitu saksi Hj.SUSILAWATI melihat ruangan kelas yang sedang di rehab ;Bahwa menurut Saksi ruang kelas SDN 4 Tunggilis dapat dikategorikanrusak sedang ;Bahwa pernah ada rapat yang dipimpin oleh terdakwa untuk membahasmengenai pembentukan panitia Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN4 Tunggilis di ruaang Kepala Sekolah yang dibahas yaitu akan adanyadana Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas di SDN 4 Tunggilis sebesarRp.357.000.000, (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;Bahwa dana bantuan
SUYATO) dan PPK menyampaikan kepada KepalaSekolah Penerima dana agar sekembalinya dari acara tersebut segeramembentuk Tim Pelaksana Rehabilittasi Ruang Kelas (TPR2K) danTPR2K menunjuk Konsultan Perencana dan Pengawas Kegiatan ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim PelaksanaRehabilitasi Ruang Kelas No.421.2/10SD.20/UPTD.03/2015 tanggal 24Agustus 2015 dengan susunan Panitia Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 4Tunggilis sebagai berikut : Penanggungjawab : MUMU, S.pd. Ketua : Wahyu, S.Pd.
Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang KelasNomor : 421/ 10SD.20/ UPTD.03/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015. Surat Tugas Perencana Pengawas Rehabilitasi Ruang Kelas Nomor :421/ 13 SD.20/ UPTD.03/ 2015. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Laporan Bulanan September s.d. Desember 2015. Laporan Penggunaan dana dan Laporan Pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.31.634.715, tertanggalpenerimaan 24 Nopember 2015. Surat Tanda Terima Setoran Pajak dari PT.
145 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukit Intan Kota Pangkalpinang/Mantan Kasubag Inventaris dan Pengadaanpada Bagian Umum dan PerlengkapanPemerintah Kota Pangkalpinang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, telah melakukan penaksiranterhadap Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005, tentang Pembentukan
H.ZULKAIRNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang mengeluarkanSurat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/TukarGuling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengansusunan panitia yaitu Drs. LUKMAN ALBANI sebagai Ketua, Terdakwa ANDIROZANO, SH., sebagai Sekretaris, dengan 4 (empat) orang anggota yaituZAITRI ANDIKO, SH., SUPARLAN DULASPAR, ENRIKO, NAFIRI, SE, Msi.Dan YUDI SUHASRI, S. Sos.
H.ZULKARNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia LelangPelepasan Hak Dengan Sistem Tukar Guling (ruislag) atas Tanah BangunanDan Lahan Eks.
Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang yang disahkan pengangkatannya berdasarkan KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005,tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, bersamasama dengan Drs.EFFENDY, MM., selaku Ketua Panitia Pelelangan, Ir.
100 — 38
{Kosong}/228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal {kosong} Oktober 2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan {PHO/ FHO} kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008; Dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara yang lainnya An. Terdakwa Muh. Syahid, terdakwa Herman Dkk serta untuk perkara Burhanuddin Dkk;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Kosong /228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal kosong Oktober2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan PHO/FHO kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008;Dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara yang lainnya An.Terdakwa Muh.
Kosong /228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal kosong Oktober2008 tentang pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan PHO/FHO kegiatan jaringan irigasi pada bidang pengairan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A 2008;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menuruthukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan buktidalam perkara ini, ketikadiperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksisaksi , ahlimaupun terdakwa;Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian
Kosong/228/KPTS/DPUK/IX/2008 tanggal kosongOktober 2008 tentang pembentukan Panitia Penilai HasilPekerjaan PHO/ FHO kegiatan jaringan irigasi pada bidangpengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju T.A2008;Dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara yang lainnya An.Terdakwa Muh.
82 — 57
Menetapkan agar barang bukti berupa :- Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 425 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tingkat propensi Maluku di Kota Dobo Keb. Kepulauan Aru tahun 2011, tanggal 31 Desember 2010;- DPA-SKPD Sekretaris Daerah kab. Kepulauan Aru TA. 2011;- 1 (satu) bundle proposal permintaan dan pencairan dana pinjaman kepada Bidang-Bidang sehubungan dengan pelaksanaan MTQ ke XXIV tingkat Propensi Maluku di Kota Dobo Kab.
12 — 6
atautidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan
21 — 14
berkumpulnya suami istri dalam satukediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan
14 — 5
bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuaan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Sgmmerupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan
13 — 3
tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah adanya musyawarah bersama maka Penggugatdengan peserta Ujian yang lain bernama Zeni Faridamembuat surat pernyataan bersama tertanggal 19 Agustus2004, adapun inti pernyataan tersebut ProsesPelaksanaan Ujian Sekretaris Desa Banjarejo diulangmenunggu pembentukan panitia baru ;. Bahwa setelah diadakan musyawarah bersama PanitiaPeneliti dan Penguji Pengisian Lowongan SekretarisDesa Banjarejo, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiunmengadakan perubahan Keputusan tertanggal8 Februari 2006 ;.
23 — 8
Romdoni bin Saimun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangundangNomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan usia anak Pemohon tersebutbelum mencapai usia perkawinan yang telah ditentukan, namun apabiladalam pelaksanaannya ada penyimpangan mengenai usia perkawinan dapatdimintakan dispensasi kepada Pengadilan sepanjang syaratsyaratperkawinan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pembatasan usia untuk melangsungkanperkawinan pada dasarnya sebagai upaya pembentukan
9 — 4
berkumpulnya suami istri dalam satu kKediaman bersama;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangaturgen bagi pembentukan
10 — 3
bersama;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa";Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 718/Pdt.G/2016/PA SgmMenimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan
14 — 6
tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa.Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan
10 — 2
berkumpulnya suami istri dalam satukediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangaturgen bagi pembentukan
7 — 16
tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan
25 — 11
bulan berkehendak menikah dengan lakilaki bernama Egi DarmantoBin Utut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan usia anak Pemohon tersebut belum mencapaiusia perkawinan yang telah ditentukan, namun apabila dalam pelaksanaannyaada penyimpangan mengenai usia perkawinan dapat dimintakan dispensasikepada Pengadilan sepanjang syaratsyarat perkawinan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinanpada dasarnya sebagai upaya pembentukan
11 — 5
tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan
15 — 15
tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan
Herawati Alpina alias Herawati binti Tarru
Tergugat:
Mustakin bin Junaedi
11 — 11
yangberlangsung selama 1 tahun lebih hingga sekarang;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan