berizin di bidang farmasi sedangkan terdakwamengetahui jika obat jenis Trihexyphenidyl tergolong obat keras danterbatas sehingga terdakwa dalam membeli atau mengedarkan obat jenisTrihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standart farmasi yaitu tanparesep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnyapenjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harusdengan Resep / petunjuk dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

dilakukan oleh tenaga yangmemiliki keahlian di bidang farmasi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang tepat dansesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaituperbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 196

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktaHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Jmryuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196

perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masadepan generasi muda;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui teruS' terang perbuatannya, menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangundangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1Setiap orang ;2Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi

edarDekstrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepadaBPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran danmemusnahkannya.wonnn nnn n= Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu telah terbukti.~ Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari pasal 196

meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.wana nnn n= Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya.wonnn nnn n= Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.wonnnnn= Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 196

Mengingat dan memperhatikan pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasalpasal dari peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI1 Menyatakan terdakwa Abbas Bin Tamrin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.2 Menjatuhkan

pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ANANG ANDRI PRIBADI Als BONENG Bin SUGITObersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

Berat bersih atau isi bersih; Nama danalamat pihak yang memproduksi; Tanggal, bulan, tahun kedaluwarsa; Mendapatijin edar dari Pemerintah. sehingga perbuatan terdakwa ANANG ANDRIPRIBADI Als BONENG Bin SUGITO yang telah mengedarkan sediaan farmasiberupa obat jenis LL / Artane tersebut akan berbahaya bagi kesehatan karenaakan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaiandan tidak tepat sasaran ( pasien ).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar ObatKeras).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana Pasal 196Undangundang RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diaturdalam Pasal 196

dijatuhkan ;Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2017/PN GprMenimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak8 (delapan) butir yang dibungkus dengan menggunakan Kertas grenjeng Rokokdan 1 (satu) buah HP merk Smartfren warna Hitam oleh karena digunakansebagai alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biayaperkara ;Mengingat pasal 196

IKSAN FANANI bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 196 Undang undang RI No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

putusan baik sebagai ratio decidendiatau setidaktidaknya sebagai obiter dicta dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hNukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk tunggal ,yang dengan demikian Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalamPasal 196

pidana sebagaimanaHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2018/PN.Jbg.dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 196

Terdakwa pernah di hukum;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan masyarakatmaupun keadilan menurut undangundang ;Mengingat ketentuan pasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan yang berkaitandengan

Menyatakan Terdakwa DAVID HERMAWAN ALIAS SAPET BIN DIDIKIRWANTO bersalah melakukan tindak pidana tanpa memiliki keahlian dankewenangan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadiatur dan diancam pidana pasal 196 Undang undang RI No: 36 Tahun2009 tentang Kesehatan ;2.

resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan DakwaanTunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196

untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyakembali ; Terdakwa tidak berbelitbelit dalam memberikan keterangan dan mengakuterus terang perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat, ketentuan Pasal 196

Menyatakanterdakwa MUHAMAD MUSTOFA RIADY Als YADI Bin MUHAMADNASIR bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD AZHAR Als AZHAR Bin H.NAWAWlterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidanayang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

belakang pendidikan tentang Farmasi dan tidak dapatdijual disarana resmi (minimal toko obat), dan menurut AHLI perbuatanterdakwa bersama dengan terdakwa II Menjual obat Samcodin tidak memilikiLatar Belakang Pendidikan Kefarmasian, serta tidak adanya Izin Paraktek danBukan Sebagai Sarana Pengelola Obat maka telah melanggar Pasal 98 ayat (2)atau Pasal 198 Jo 108 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.wonnnnn= Perbuatan terdakwa dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 196

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidakmelakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum makaterlebih dahulu akan dikonstantir seluruh alat buktiu dipersidangan berikut faktafaktayang terdapat dipersidangan dengan surat dakwan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yakniPasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatanjo pasal

terangperbuatannya.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan yakni sebagai berikute 22.000 (Dua puluh dua ribu) butir Sediaan jenis obat Merek SAMCODINe 1 (satu) unit HP merek XIAOMI REDMI Note 5 A warna silvere 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putihakan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dihukum,maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar putusan ;Mengingat akan ketentuan Pasal 196

persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa LINA MARLINA binti KASRAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan danmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dankewenangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

Barang bukti dengan No. 6329/2013/NOF berupa tablet warna putihlogo ZENITH adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol,Asetaminofen dan Kaffeine;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakantelah mengerti isinya dan tidak mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksisaksi yangtelah memberikan keterangan

kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorangtelah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwaterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikandakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Alternatif kedua didakwa oleh PenuntutUmum melanggar pasal 196

lima puluh delapan) butir obat jenis carnophen warana putih.e 1 (satu) buah dompet anyaman warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.e Uang tunai sebesar Rp. 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, makaTerdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini;Mengingat, pasal 196

Bank Bali Tbk. sesuai AktaPemberian Hak Tanggungan No. 28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);6. Bahwa berdasarkan Permohonan Eksekusi Lelang dari Kreditor PT. BankBali tersebut maka Bapak Ketua Pengadilan mengeluarkan PenetapanAanmaning No.81/1998 Eks/PN.Jkt.Tim. Jo. APHT No.28/Jatinegara 1997agar Jurusita memanggil para Termohon yaitu, Tn. Darwinto dan Ny.

EmmySutanto supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timurpada hari Senin Tanggal 14 September 1998 untuk ditegur supaya dalamtempo 8 (delapan) hari setelan peneguran melaksanakan bunyi AktaPemberian Hak Tanggungan No. 28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/Jatinegara/1997 Tanggal 17Hal.5 dari 43 hal.Put.No : 343/PDT.G/2016/PN.Jkt.

Bank Bali Tok dalam Akta Pemberian HakTanggungan No. 27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo SertifikatHak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp1.000.000.000, ( satu milyar rupiah) dan Akta Pemberian Hak TanggunganNo. 28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat HakTanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp500.000.000. ( lima ratus juta rupiah);Hal.10 dari 43 hal.Put.No : 343/PDT.G/2016/PN.Jkt.

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 196/1997, tanggal 4 Pebruari 1997jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 28/Jatinegara/1997, tanggal 17Januari 1997 ( bukti P7 ) ;Hal.34 dari 43 hal.Put.No : 343/PDT.G/2016/PN.Jkt. Pst.8. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 197/197, tanggal 4 Pebruari 1997 jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27/Jatinegara/1997, tanggal 17Januari 1997 ( bukti P8 ) ;9. Surat dari Bank Bali No.

Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27/Jatinegara/1997,tanggal 17 Januari 1997 ( bukti TK dan PR6.2 ) ;10.Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 196/1997, tanggal 4 Pebruari1997 ( bukti TK dan PR7.1)11.Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 28/Jatinegara/1997,tanggal 17 Januari 1997 ( bukti TK dan PR7.2 ) ;Hal.36 dari 43 hal.Put.No : 343/PDT.G/2016/PN.Jkt.

1 Ww s" mw a) yitin Ses +1UHer MSSM 196(S"# ! *87$ $ &"B* S*e Ss" I+! gmole$,5$ 9 9 mas a 9 ! $*") S&S )S l# %)1&"S #5 S*)S" )S INS FS) 1 +7" (SS +!) 1 * BSIEES HF S9 9 *SUHS )IierES Sm orm ry foyer gs ylr 7,g" 6 , $4*l S$ ! $*S$ S&S) Str 'U TY 1 S($ SS(Det) )NBANS &9 9 1"#S" 9 9 , )I4S $ 1 7S IHS SES"#$ S$ 3S" OG !es* $)% SHS S! BF Bm" 1) ! +1 )S S$' $4 $ < != 1! $*S )$" ,$&4,$& ! *I1" SB B*. o" 5 9, " )1+S $ ri 7S I"#S SES" #5 S$ SS" "S OES* $)S (S"#! ! S)*s $s" IN#S S&S +!

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anakPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama KecamatanTilongkabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatantersebut, dengan surat penolakan nomor:B.196/KUA.30.02.07/PW.00/07/2021 tanggal O07 Juli 2021 dengan alasananak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;8.

Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B.196/KUA.30.02.07/PW.00/07/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Tilongkabila. Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503062507790001 atasnama Haris Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meteraldan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteraisehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratanformil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi tentang PenolakanPernikahan nomor B. 196

Pasal 196 huruf (f)Inpres Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawabandan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak hadirkembali dalam persidangan setelah proses mediasi, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidakberdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwaTergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dankepentingannya, serta patut pula dianggap

Pasal 196 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan Antara suamiistri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas telahterbukti bahwa sejak Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat seringterjadi perselisihan setidaktidaknya perselisihan bathin yang sulit untukdirukunkan lagi yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan

Pasal 196 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnyadikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugatmohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugatterhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakahPenggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannyatersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yangdikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2)

maupun Psikotropika, tetapi termasuk DaftarObat Keras.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196

terdakwa dalam menjual ataumengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut tidak memiliki izin daripihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalamkefarmasian dengan demikian unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dankewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan:Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Gpr Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesaliperbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

Menyatakan Terdakwa FENDIK JOKO SANTOSO Bin PARNOmelakukan dengan sengaja menedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, ataukemanfataan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,sebagaimana dalam dakwaan;2.

KarTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenunitutUmum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

Kar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 196 Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

meneliti barang bukti ; Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal18 April 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagaia1.Menyatakan terdakwa ANDYK SETIAWAN~ Bin BAMBANGSUHARSONO, bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / ataupersyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196

tablet dengan bahan aktif Trineksifenidil HCI (tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) dan No.Lab. : 0730/NOF/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 berkesimpulan bahwa barangbukti dengan nomor : 0757/2012/NOF berupa tablet warna putih logo "LL"tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trineksifenidil HCI (tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur clan diancam pidana dalampasal 196

dan keamanan ; 2222 2o none nn nn ne nn nn ne ncncnneBahwa barang bukti merupakan Pil Double L yang diedarkan terdakwakepada TEGUH HADIANTO dan yang disimpan oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusundalam bentuk dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair Pasal 197, dan SubsidairPasal 196

No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 UU. RI. No.86 Tahun 2009tentangKesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG ALI FAWA als.BONDAN bin SADIMAN dengan pidana penjara selama: 4 (empat)tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulankurungan;3.

No.86 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua : Pasal 196 UU.RI. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatief, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebihmendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaanKesatu Pasal 197 UU. RI. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebaga berikut :1. Unsur Setiap orang ;2.

Rl.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 196 UU. RI. No.36tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketuasidang terdakwa mengaku bernama : NANANG ALI WAFA als.

Menyatakan Terdakwa DENDIK SETIAWAN Bin BANDI terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.2.

kemasan yang memiliki logolingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam denganhuruf K yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan mediskarena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yangmengandung Triheksifenidil yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namunhanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, FasilitasPelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resepdokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196

Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidangkefarmasian;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196

resep dokter serta dalampengawasan medis yang tidak dapat dibeli secara bebas namun hanya bisadiperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa berkaitan unsur mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, danmutu telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN LmjMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disamping memuatancaman pidana berupa pidana penjara, secara imperative juga dikenakanpidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akandikenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnyatentunya akan disesuaikan

Boas Bin (alm) Ujang telahterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam Dakwaan KesatuPasal 196 jo.

Rupiah);Bahwa yang berhak menjual obatobatan farmasi adalah Apotek, RumahSakit, Klinik dan Puskesmas;Bahwa obatobatan yang diedarkan Terdakwa harus ada jjin dari yangberwenang karena Trihexyphenidyl, termasuk obat keras yang harusmemakai resep dokter;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menjual obatobatan tersebutkarena tidak ada jjin dari pihak yang berwenang;Bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan obatobatan farmasimelanggar UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan Pasal 196

perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196

membahayakan kesehatan orang lain, sehingga perbuatan penjualanobatobatan tersebut oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi standar,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (8) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, dengan demikian unsur Yang tidak memenuhi standar,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3), telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

dalam dakwaan kumulatif kedua;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN CbnMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabmaka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 196

bertempat didekat Swalayan Mandiri JalanBinjai Km.12,5 Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten DeliSerdang, atau setidak tidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri LubukPakam yang bersidang di Labuhan Deli, percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika yaitu) tanpa hak dan melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan (satu) bukan tanaman seberat 196

Menyatakan bahwa terdakwa Bandi Suherman bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbgkhasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 196 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenidil HCL mempunyal efek sebagai anti Parkinson, tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidanadalam pasal 196 Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dantidak mengajukan keberatan;Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN JbgMenimbang, bahwa untuk

komunikasi dalam transaksi pil double L; Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (Tujuh ratusribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menjual pildouble L;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196

parapembeli mengenai komposisi, efek samping, dan kegunaan pil double Ltersebut sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalammemberantas peradaran Narkotika dan Obatobatan terlarang ;Keadaan yang meringankan : Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidakmengulangi perbuatannya lagi ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 196

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal6 Oktober 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan :1Menyatakan Terdakwa Eko Cahyono Alias Kojek Bin Gatot tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dalam dakwaan primair ;Menyatakan Terdakwa Eko Cahyono Alias Kojek Bin Gatot terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Pasal 196

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 196

yang berkhasiatobat tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalamdakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum danoleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti,selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 196

dipertanggungjawabkan, sedangkanmasyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi dari apotik berdasarkan resep doktersedangkan Terdakwa bukanlah dokter atau apoteker, sehingga tidak mempunyai keahliankefarmasian atau keapotekeran ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Jika niat untuk itu telah ternyatadan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:Keadaan yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung programpemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obatobatan terlarang ;e Terdakwa pernah dihukum ;Keadaan yang meringankan : e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebanimembayar biaya perkara ;Memperhatikan ketentuan pasal 196