(ZENITH) secara keseluruhan sebanyak 8 (delapan) keeping atau 80(delapan puluh) butir obat CARNOPHEN (ZENITH) merupakan sediaanfarmasi yang izin edarnya telah dicabut oleh Balai Besar Pengawas obat danmakanan sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala BadanPOM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 serta Terdakwa tidak ada memilikikeahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau menjual sedian Farmasitersebut.Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 197

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pasal yangdidakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan,yaitu dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

LaboratriumForensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 strip berisi 5 butir tablet zenithadalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen danCeffeina;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telahterpenuhi secara sah dan menyakinkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsurdalam dakwaan Pasal 197

secara patut menurut hukum dan dari faktayang terungkap dipersidangan adalah barang bukti yang izin edarnya telahHalaman 13 dari 15, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bjbdicabut maka patut dan berdasar terhadap barang bukti tersebut dirampas untukdimusnahkan;> Uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan memiliki nilaiekonomis maka patut dan berdasar terhadap barang bukti tersebut dirampasuntuk Negara;Menimbang, bahwa Pasal 197

16.00 272.00 353.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 276.00 353.00 Tm/F12 1 TE(122) 334(123) 6((124) 197125) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 307.00 353.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 311.00 353.00 Tm/F12 1 TE(126) 166(127) 194(130) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 335.00 353.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 339.00 353.00 Tm/F12 1 TE(131) 37(132) 6(123) 6(124) 197

(133) 169(127) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 378.00 353.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 382.00 353.00 Tm/F12 1 TE(134) 481(L85) 118(136) 16(137) 78(127) 194(140) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 435.00 353.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 439.00 353.00 Tm/F12 1 TE(141) 262(142) 197(143) 53(137) 78(120) 197(127) 194(140) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 488.00 353.00 Tm/F12

0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 345.00 334.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 349.00 334.00 Tm/F12 1 TE(152) 450(132) 6(153) 391(154) TaETQgBT0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 391.00 334.00 Tm/F12 1 TE(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 395.00 334.00 Tm/F12 1 TE(155) 72(130) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 412.00 334.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 416.00 334.00 Tm/F12 1 TE(156) 37(120) 197

(114) 34(144) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 445.00 334.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 449.00 334.00 Tm/F12 1 TE(150) 334(157) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 470.00 334.00 Tm/F12 1 TE(5) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 474.00 334.00 Tm/F12 1 TE(110) 194(124) 197(125) 222(160) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 495.00 334.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg16.00 0.00 0.00 16.00 499.00

334.00 Tm/F12 1 TE(131) 37(132) 6(123) 6(124) 197(127) 194(140) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 312.00 Tm/F541T(31) 1(14) 2(7) 1(12) 1(1027) 2(4) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 312.00 Im/F54 1TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 153.00 312.00 Tm/F54 1TE(40) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 157.00 312.00 Tm/F54 1TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 160.00 312.00 Tm/F54 1TE(31) 1(1342212) 1(1)

Bahwa setelah dilakukan pengecekan di website resmi Badan BPOM RIyaitu www.cekbpom.pom.go.id merk kosmetik YU CHUN MEI tidak terdaftardan tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada jaminan mutu, kKeamanandan kegunaan dari produk kosmetika tersebut serta dikhawatirkanmengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan.wn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN PyaMenimbang, bahwa

AhliEKA RAHMI PARAMITHA, S.Farm., Apt. dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli mengatakan bersedia diperiksa dan didengar keterangannyasebagai AHLI dalam perkara tindak pidana setiap orang dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika tanpa izin edarsebagaimana dimaksud Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36tahun 2009, tentang Kesehatan, yang dilakukan Terdakwa an.

Danberdasarkan ketentuan pasal 197 bahwa : setiap orang dengan sengajamemperoduksi atau. mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belastahun) dan denda paling banyakRp 1.500.000, (Satu miliyar lima ratusjuta rupiah);Bahwa Ahli mengatakan Ya, akan saksi ahli jelaskan secara detail padaberita acara pemeriksaan barang bukti, sebagai bagian tidak terpisahkandari keterangan

Ahli SAMSUL HIDAYAT, SH.MH. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Ahli Samsul Hidayat, SH.MH. dihadapan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut Bahwa yang ahli ketahui Pasal 197 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ketentuan pasal dalam undangundang pidana (dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar)Unsur pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :Obyektif :Unsur memproduksi menadakan

farmasi tanpa izin edarSubyektif :Setiap orang dengan sengaja memproduksi ketentuannya untukkosmetik pasal 197 kesehatan ada peraturan pemerintah dibuatperaturan mentri Kesehatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 TentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisiolandan kosmetika.

Menyatakan terdakwa MISYANI Alias BU HER Binti MISSARI bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa ijinedar sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Pertama kami;2.

Bahwa berdasarkan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.SI, Apt masyarakatumum tidk di perbolehkan mengedarkan obatobatan secara bebas tanpamemiliki keahlian di bidang kefarmasian sesuai dengan pasal 197 sub.Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009.

pada hari Selasa tanggal 14 Nopember2017 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 100084/NOF/2017seperti tersebut dalam (I) berupa sepuluh butir tablet warna putih logo Ydengan berat netto 2,327 gram adalah benar tablet dengan bahan aktifHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN KrsTriheksifenidil mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197

Probolinggo dengan harga 1(satu) pakat isi 100 (Seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 125.000,Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Krs(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ciriciri berbadan kurus, kulit hitam,tinggi dan rambut pendek sekitar umur 43 tahun.Bahwa berdasarkan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.SI, Apt masyarakatumum tidk di perbolehkan mengedarkan obatobatan secara bebas tanpamemiliki keahlian di bidang kefarmasian sesuai dengan pasal 197 sub.Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009

Atau Kedua Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakimakan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan faktadipersidangan yaitu dakwaan Pertama : Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barang siapa ;2. Dengan sengaja ;3.

saksisaksi dan Terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa KURNIAWATI Als MAMA MERRY Binti SUYONO,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) dan diancam pidana pasal 197

kuat lelakicap BERUANG sebanyak 7 bungkus, jamu pegal linu BROJO LINTANG sebanyak22 botol isi 150 liter, jamu SURA MADU sebanyak 3 botol, dan jamu MADUKLANCENG sebanyak 6 botol.Bahwa terdakwa yang telah mengedarkan barang bukti tersebut dengan caradijual, sedangkan barang bukti milik terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar,selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan oleh para saksiguna diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 197

jjinedar adalah :e Produsen obat dan obat tradisional / jamu yang mendapat izin usahaindustrye Perusahaan yang bertanggung jawan atas pemasarane Badan hukum yang ditunjuk atau di beri kuasa oleh perusahaan dari Negaraasale Bahwa orang atau badan usaha yang mengedarkan obat dan obattradisional / jamu dan atau kosmetika tanpa izin edar dari badan POM RIatau pun obat dan jamu tradisional yang sudah ditarik dari peredarannyaatau sama sekali tidak memiliki izin edar maka perbuatan tersebutmelanggar pasal 197

Kesehatan ;ATAUKEDUA : Melanggar Pasal 196 Undangundang nomor 36 tahun 2009Tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaanalternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggapdapat dibuktikan sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu dakwaanKesatu. yaitu melanggar Pasal 197 Undangundang nomor 36 tahun 2009Tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa Pasal 197 Undangundang nomor 36 tahun 2009Tentang Kesehatan mengandung unsurunsur sebagai

ml sebanyak 18 botol,e Amurat Brojo Lintang isi 150 ml sebanyak 260 botoi,e Amurat Brojo Lintang isi 600 mi sebanyak 26 botoi,e Kapsui Chang San sebanyak 27 sachet,e Serbuk super Ramuan Tiongkok Kuno Chang San sebanyak 20 sachet,e Obat Kuat urat madu seianyak 18 bungkus,e Obat Kuat Africa Blak Ant sebanyak 18 Bungkus,e Jamu Kuat Lelaki Cap Beruang sebanyak 7 bungkus,21e Jamu pegal Linu Brojo Lintang sebanyak 22 botol dane Jamu Klanceng sebanyak 6 Botol;Dirampas untuk dimusnahkanMengingat, pasal 197

Menyatakan terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 yo pasal 106 ayat(1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana DakwaanPenuntut Umum;2.

tradisional ANLINU Cap Prono Jiwo POM TR 053651401 yang disitadari terdakwa tersebut berdasarkan Public Warning OT DAN SMNo.KH.00.01.1.5166 tanggal 4 Desember 2006 dan nomor ijin edarnyatelah dibatalkan oleh Badan POM ARI sesuai surat nomorIN.05.03.43.10.11.2968 tanggal 3 Oktober 2011, sehingga terdakwa tidakberhak untuk melakukan penjualan atau pendistribusian sediaan farmasiatau Obat Tradisional ANLINU Cap Prono Jiwo tersebut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggarpasal 197

, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf iHal 14 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN.DPSKUHAP jo.

Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Mengingat, Pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan

dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahanka berdasarkan pusal 354 ayat (1) KUEP ; jo pasalHAP maka terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana;mbang, bahwa sebelum putusan int berkekuatan hukum tetap makapasal 33 ayat 1 KUHAP io pasal 22 ayat 4 KUHAP cukup beralasan bagiuntuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalair. masa penangkapannan sebelum putusan ini berkekuatan tetap, alan dikurangkan seluruhnya dariig dijatuhkan;mimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah clan dipidana makan pasal 197

ayat 1 jo pasal 222 ayat 4 KUHAP kiranya cukup beralasan bagiuntuk menentukan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yangbagaimana tercantum dalam amar keputusan ini; nimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :pRepertum atas Nama Bustam Efendi bin Mahyudin ymg dikeluarkmUD Gumaweaig OKU Timur ;ig bukti tersebut adalah merupakan 2)terhadap saksi korba 3;at bukti terdakwa melakuk@ pemengingat pasal .194 ayat 1 jo pasal 197 ayat 1 huruf i KUHAP, kiranyaan bagi Pengadilan

sehingga Judex Facti tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1)huruf e dimana surat putusan pemidanaan memuat tuntutanpidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.b Putusan a guo tidak memuat fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidangsebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d yaitu pertimbanganmengenai fakta persidangan dari halaman 6 sampai denganhalaman 14 tidak memuat keterangan Terdakwa Dian Afrizal alsAf bin Islan Hadi (alm) yang mana keterangan Terdakwatersebut

Dengandemikian Judex Facti tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1)huruf d.c Putusan a quo tidak memuat semua faktafakta yang terungkapdi persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 6sampai dengan halaman 14 sehingga faktafakta yang terungkapdi persidangan namun tidak dicantumkan dalam putusan tidakdijadikan dasar pertimbangan Judex Facti dalam mengadili danmemutus perkara ini.

KUHAP ayat (1) huruf d danhuruf e, Dengan demikian putusan tersebut batal demi hukum sebagaimanaPasal 197 ayat (2) KUHAP.Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Manna yang dikuatkan pula oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Bengkulu bahwa perbuatan para Terdakwa telahmemenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dantidak terdapat halhal yang meniadakan kesalahan para Terdakwa baikberupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta tidak

alasanan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskana maka berdasarkan pasal 363 Ayat (5) ke5 KUHP jo pasal 193ca terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana;g, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka33 ayat 1 KUHAP jo pasal 22 ayat 4 KUHAP cukup beralasan bagimenetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam masadan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan tetap, akanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ibang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana makaasal 197

ayat 1 jo pasal 22 ayat 4 KUHAP kiranya cukup beralasan bagiuntuk menentukan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkarahnya sebagaimana tercantum dalam amar keputusan ini;imbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : (satu) buah teng semprot merk SOLO 1 (satu) buah timbangan ukuran 50 Kg (dikembalikan kepada saksi korbanArifin bin Muhammadbarang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari tindak pidana maka denganngat pasal 194 ayat 1 jo pasal 197 ayat 1 huruf i KUHAP, kiranya

cukupan bagi Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut di dirampasimusnahkan dan dikembalikan kepada saksi korban ;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadaakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankanerti ditentukan dalam pasal 27 ayat 2 UU No.14 1970 jo pasal 197 ayat 1 huruffJHAP;sadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Apotek Muji Waras dan 1 (satu) bendel dokumen yangterkait, padahal Apotek Muji Waras milik terdakwa FAIRUL AZIZ BinKHURIJAL telah diberikan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan(PSK) karena Surat Izin Apotek Muji Waras telah habis masa berlakunya; Bahwa selanjutnya terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL besertabarang bukti dimaksud dibawa ke Kantor BBPOM Semarang gunaproses penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Perkara : PDM145/SEMAR/Euh.2/04/2018,tanggal 9 Agustus 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJAL bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIRUL AZIZ Bin KHURIJALberupa

No.286/Pid.Sus/2018/PTSMG.Mengingat, akan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang undangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Tinggi Jawa Tengah;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296 /Pid.Sus / 2018 / PN Smg, tanggal 28 Agustus 2018, yang dimintakanbanding tersebut;3.

No. 274 K/Pid/2010"Tidak dapat membuktkan dan jika tuduhan itu dilakukannya, sedang diketahuinya tidakbenar;Dimana dalam analisis yuridis putusan tersebut, Majelis Hakim/JudexFacti tidak mencantumkan pertimbangan yang disusun secara ringkasmengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh daripemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan, sebagaimanayang disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yakni dalam putusanseharusnya dicantumkan fakta hukum apa yang

Bahwa dengan tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAPini, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan tersebutbatal demi hukum;Di samping itu, Judex Facti harus memperhatikan ketentuan Pasal 28ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman. Dimana dalam perkara ini Judex Facti harus mempertimbangkanefek atau akibat perobuatan Terdakwa.

memaaikan kesalahan terdakwa,sarkan paval 33 KUEHP jo pasal 193 ayat 1 EUHAP maka, bersalah tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;# imbang, bahwa sebelum putusan int berkekuetan hukum = tetap makapasal 33 ayat 1 KUHAP Jo pasal 22 ayat 4 KUELAP, maka cukup beralasandilan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam masadan masa penahanan, akan dikuraugkan selurutmya dari pidana yangnbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanaarkan pasal 197

:satu) bugh kalung plastik dengan Liontin bertuliskan Yomg Boypas wituk dimusnahkan ;) keping getang karet seberat kurang lebih 40 ke ;mbang, bahwa dengan mengingat pasal 194 ayat 1 jo pasal 197 hurof ianya, culup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan agar barang buldi dikembalikan kepada saksi korban Isak bin Ibrahin ;ibang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undangundang nomor 4 fahuni 197 ayat 1 hurof f, isaka sebelum Pengadilan menjatuhkan hukumanwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan

Menyatakan Terdakwa DIDIK LATU PRIHATIN bin SUNARDI, bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK LATU PRIHATIN bin SUNARDIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluhribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana satu dengan lainnya saling berhubungan selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah bersesuaian dengansemua faktafakta yang telah terjadi ataukah sebaliknya ; Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaanyang disusun secara Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 197

Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan / masyarakat serta mental generasi mudabangsa ; ~ Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika danobatanobatan terlarang ; Halhal yang meringankan :~ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya ; ~ Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaikiperbuatannya dan berguna bagi bangsa dan Negara ;~ Terdakwa belum pernah dihukum ; Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 197

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 September 1999,tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabuaten Magelang KabupatenBoyolali, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/09/TX/1999 tanggal 09 September 1999 , dan sesaat setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighot ta lik talak.2.

dilakukan Mediasi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkaradengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukunkembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; laludibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ; ~~~ $7 29222Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 197

karenanya putusanatas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan saksisaksi ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocoksesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telahmemenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy KutipanAkta Nikah Nomor : 197

Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis,tanggal 20 Juni 1996, di Propinsi Kaltim sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor 197/VIV96 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Nunukan,Kabupaten Bulungan, bertanggal 30 Juli 1996.2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat tidak pernahmembina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.3.

September 2013 dan 01 Oktober 2013Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihatipenggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakansurat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalildalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan tersebut, penggugatmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197

rukun.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidakdapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggapmengakui dalildalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perludibebankan pembuktian lagi.Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian danuntuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar hukum, makapenggugat tetap dibebani pembuktian.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 197

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Marabahan, tanggal 20 Agustus1.2014 No. 208.b/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 12 September 2014sampai dengan tanggal 10 November 2014.Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut : Telah M@Mbaca : 2 2 oe nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen eee eePenetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Agustus2014, Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Mrh, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini ;Penetapan Majelis

saksisaksi dan terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan : 229" 9222 22 no nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nee ee nnn1.Menyatakan terdakwa SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI (Alm)bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edaryang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

Zenith Pharmaceuticaltanggal 27 Oktober 2009.Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalamPasal 197 Undang Undangf Nomor 36 Tahun 21009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangansaksisaksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagaiEe a1.

Menyatakan Terdakwa MASDINAH alias DINAH binti H.HAMBALI, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarmelanggar pasal 197 jo psi 106 ayat (1) Undanundang R.! Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalamdakwaan ke dua Penuntut Umum;2.

Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis carnophene yang disimpan dandiedarkan oleh terdakwa tersebut sudah ditarik ijin edar nya berdasarkan Suratdari Balai Pengawas Obat dan Makanan pusat Jakarta dengan Nomor :HK.04.1.35.07.13.3856 tanggal 24 Juli 2013 tentang Perubahan AtasKeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik IndonesiaNomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tentang Pembatalan Izin Edar Obat YangMengandung Karisoprodol.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis carnophene yang disimpan dandiedarkan oleh terdakwa tersebut sudah ditarik ijin edar nya berdasarkan Suratdari Balai Pengawas Obat dan Makanan pusat Jakarta dengan Nomor :HK.04.1.35.07.13.3856 tanggal 24 Juli 2013 tentang Perubahan AtasKeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik IndonesiaNomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tentang Pembatalan Izin Edar Obat YangMengandung Karisoprodol.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

warnaputin dengan penandaan Zenith pada satu sisi danpada sisi lainnya mengandungParasetamol, Kafein dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itutelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiritelah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197

memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan :> Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalampemberantasan obatobat terlarang.> Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasimuda;> Terdakwa pernah dihukum.Keadaan yang meringankan :> Terdakwa tidak berbelitbelit dalam memberikan keterangan dan mengakuterus terang;Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 197

Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1112 M2 sebagaimana disebut dalam SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 terletak di jalan Singgalang RT. 02. RW.17 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:Sebelah Utara dengan tanah Alfitri Rajimin AD ........................ Uk 67 Meter.Sebelah Selatan dengan tanah Gultom/Simon Fetrus Panjaitan Uk 72 Meter.Sebelah Barat dengan tanah M.

Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1112 M2 sebagaimana disebutdalam SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 terletak di jalanSinggalang RT. 02. RW.17 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan TenayanRaya, Kota Pekanbaru dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara dengan tanah Alfitri Rajimin AD ....... ee Uk 67 Meter.Sebelah Selatan dengan tanah Gultom/Simon Fetrus Panjaitan Uk 72 Meter.Sebelah Barat dengan tanah M. Arifin Dalimunthe .............00...

Uk 16 Meter.Sebelah Timur dengan tanah Jalan Singgalang ...... eee Uk 16 Meter.Bahwa tanah tersebut tertulis/terdaftar atas nama Tergugat, serta alas hak berupaSKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010 saat ini berada padaTergugat, bahwa tanah tersebut saat ini telah mempunyai nilai jual sehargaRp.300.000,/meter atau = 1112 m X Rp 300.000, = Rp 333.600.000. (tigaratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);3.

Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 197/590/TR/2010 tanggal29 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Tenayan Raya, KotaPekanbaru, yang telah dimeterai oleh pejabat Kantor Pos, dan tidakmemperlihatkan aslinya, diberi tanda dengan P.2;Hal. 7 dari 15 hal, Putusan No. 0224/Pdt.G/2013/PA.Pbr3. Potokopi Surat Pernyataan dari Bakhtiar, tertanggal 27 Oktober 2011yang telah dimeterai oleh Pejabat Kantor Pos dan tidak memperlihatkanaslinya, diberi tanda dengan P.3;4.

Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1112 M2 sebagaimanadisebut dalam SKGR Nomor 197/590/TR/2010 tanggal 29 Januari 2010terletak di jalan Singgalang RT. 02.

Menyatakan Terdakwa ZULKARNAEN AZIS alias ALAN secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana melanggarPasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1), Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;2.

Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumyang disusun secara alternativ, Majelis Hakim dapat langsung memilin salah satudakwaan Penuntut Umum tersebut yang lebih mendekati faktafakta hukum diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,serta merujuk pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pada dakwaankesatu yaitu pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UU RI No.

Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang dimaksud olehunsur ini telah terpenuhi menurut hukum; Unsur ke3 (tiga) : Yang tidak memiliki izin edar.Menimbang, bahwa unsur ini adalah inti dari pasal tersebut diatas, maksudnyaadalah, diunsur inilah letak perbuatan pidana pada pasal 197 Jo.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah terpenuhimenurut hukum pada terdakwa;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,ternyata semua unsur dalam Pasal 197 jo.

BerdasarkanHalaman 14 dari 16Putusan Pidana Nomor : 104/Pid.Sus/2019/PN Lwkhal tersebut, maka pidana yang akan dijatunkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adildan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;Mengingat ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yangbersangkutan :MENGADILI:1.