Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkanKesatuan Rindam XVIV/Cenderawasih tanpa ijin yang sah sejaktanggal 25 Pebruari 2012 dan sampai dengan dibuatkan Berita Acaratidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVIV/Cenderawasih padatanggal 21 Mei 2012 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari ataulebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturutturut, Terdakwabelum kembali.7.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkanKesatuan Rindam XVIV/Cenderawasih tanpa ijin yang sah sejaktanggal 25 Pebruari 2012 dan sampai dengan dibuatkan Berita Acaratidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVIV/Cenderawasih padatanggal 21 Mei 2012 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari ataulebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturutturut, Terdakwabelum kembali.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang103.

tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa Unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yang merupakanfaktafakta yang diperoleh dipersidangan , Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana :Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijindalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hariSebagaimana diatur dan diancam menurut pasal : 87

Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.2. Pasal26 KUHPM.3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI1.

UMAR FAUZIE;Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 09tanggal 03 Februari 2015 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 10Tanggal 03 Februari 2015 serta Akta Perjanjian PengosonganPersil/Rumah Nomor 11 Tanggal 03 Februari 2015 yang ketiganyadibuat di hadapan Turut Tergugat Ill tersebut, Penggugat padatanggal 01 Desember 2015 menghadap KUSNADI, SH. selakuPejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sidoarjo untukdibuatkan Akta Jual Beli atas tanah objek sengketa sebagaimanaAkta Jual Beli No. 87/2015

UMAR FAUZIE sebagai Penjual objek sengketa sehinggakarenanya Tergugat sebagai pihak yang wajib mengosongkan objek sengketatersebut; dan menyatakan sah Akta Jual Beli No. 87/2015 Tanggal 01Desember 2015 yang dibuat di hadapan KUSNADI, SH., Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Kabupaten Sidoarjo; dan menyatakan Penggugat sebagaipemilik sah atas objek sengketa yang berupa sebidang tanah besertabangunan rumah di atasnya, seluas seluas 135 M2 yang terletak di TamanTiara Regency New Age Cluster Blok C30, Desa

SBY10.11.Menyatakan sah Akta Jual Beli No. 87/2015 Tanggal 01Desember 2015 yang dibuat di hadapan KUSNADI, SH., PejabatPembuat Akta Tanah(PPAT) Kabupaten Sidoarjo;Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketayang berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya,seluas seluas 135 M2 yang terletak di Taman Tiara Regency NewAge Cluster Blok C30, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran,Kabupaten Sidoarjo, dalam Sertifikat Hak Guna BangunanNomor: 1777 Desa Pagerwojo, sesuai Surat Ukur

Menyatakan sah Akta Jual Beli No. 87/2015 Tanggal 01 Desember 2015yang dibuat di hadapan KUSNADI, SH., Pejabat Pembuat AktaTanah(PPAT) Kabupaten Sidoarjo;.

Sda tanggal8 Desember 2020, bahwa alasanalasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa, Akta Perjanjian Ikatan JualBeli Nomor. 9 tanggal 03 Februari 2015, Akta Kuasa Menjual Nomor. 10tanggal O03 Februari 2015, Akta Perjanjian Pengosongan Persil / RumahNomor. 11 tanggal 3 Februari 2015 dan Akta Jual Beli Nomor. 87 / 2015tanggal 01 Desember 2015 dinyatakan sah dan beralasan hukum, danmempunyai kekuatan mengikat karena dibuat dihadapan KUSNADI, SH.selaku PPAT, dan karena

Skbmemenuhi segalaHalaman 2 dari halaman 19 Putusan Nomor 24/PdtK jaminan tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik 1078/DesaPasawahan,Luas 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi),SuratUkur tgl.10062013, No.87/PASAWAHAN/2013, tertulis atas nama MUMUNMAEMUNAH serta sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan tersebut, yangselanjutnya disebut jaminan.Bahwa untuk mengikat perjanjian pinjaman uang tersebut makadibuatlah Perjanjian Kredit No.141/PKCcg/VII/12, tanggal 20 Juli 2012,antara Penggugat dengan

angsuran Pertama tanggal 20 Agustus 2012, bunga21%(dua puluh satu persen), angsuran tiap bulannya Rp.3.902.922,00,(tigajuta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) untuk angsuranpokok dan bunga.Bahwa berdasarkan Perjanjian kredit tersebut maka Penggugatdengan MUMUN MEMUNAH selaku pihak yang tertulis namanya PadaSertifikat Hak Milik berupa jaminan tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik1078/Desa Pasawahan,Luas 145 m2 (seratus empat puluh lima meterpersegi),Surat Ukur tgl.10062013, No.87

/PASAWAHAN/2013, tertulis atasnama MUMUN MAEMUNAH, telah meletakkan hak tanggungan terhadaptanah dan bangunan sertifikat Hak Milik 1078/Desa Pasawahan,Luas 145 m2(seratus empat puluh lima meter persegi),Surat Ukur tgl.10062013,No.87/PASAWAHAN/2013, tertulis atas nama MUMUN MAEMUNAH,berdasarka Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 2328/2014, tanggal 21072014, berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan No.317/2014, tanggal41 Juli 2014, dinadapan DIAN PURNAMA SARI,SH, sebagai Notaris, damdicatatkan Pada

SkbBahwa Termohon 1 juga telah membuat Surat Sanggup(aksep/Promes) untuk membayar seluruh pinjamannya kepada Penggugattanggal 19 Juli 2012.Bahwa Termohon 1 dan Termohon 2 juga telah membuat Suratpernyataan dan Kuasa Untuk Menjual atas tanah dan bangunan sertifikatHak Milik 1078/Desa Pasawahan,Luas 145 m2 (seratus empat puluh limameter persegi), Surat Ukur tgl.1006201 3, No.87/PASAWAHAN/2013, tertulisatas nama MUMUN MAEMUNAH kepada Pemohon,dimana Pemohon akanmenjual tanah dan bangunan tanah sertifikat

Hak Milik 1078/DesaPasawahan,Luas 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi), SuratUkur tgl.10062013, No.87/PASAWAHAN/2013, tertulis atas nama MUMUNMAEMUNAH (Turut Termohon) apa bila Termohon 1 dan Termohon 2 tidakmelunasi pinjaman Pokok,denda dan bunga, tanggal 20072012.Bahwa Pemohon telah memberikan surat peringatan ke 1 (satu) padatanggal 23 Mei 2013 kepada Termohon 1 dan Termohon 1 tidak datanguntuk menyelesaikan kewajibannya.Bahwa Pemohon telah memberikan surat peringatan ke 2 (dua) padatanggal

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara ;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal tanggal 21 September 2020 Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm, sekedar mengenai penjatuhan pidana dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Runtu Yuda Pratama Usman alias Uda tersebut

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dariKlinik Bantuan Hukum/Posbakum Airmadidin beralamat di KantorPosbakum Pengadilan Negeri Airmadidi, berdasarkan PenetapanPenunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm tanggal 29 Juli 2020 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca :1.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21September2020 Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, sebagaimana suratdakwaan tanggal 30 Juni 2020 No.Reg.Perkara : PDM33/P.1.18/Eku.2/06/2020, dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Runtu Yudha Pratama Usman alais Udapada tanggal 02 Februari 2020, 09 Februari 2020 dan 12 Februari2020

oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan PengadilanNegeri Airmadidi dalam perkara a quo, telah diajukan dalam tenggangwaktu dan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Pasal 233 dan 234),oleh karenanya permintaan banding tersebutsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut dalamperkara a quo, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim TingkatBanding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.87

jutarupiah), Subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yangdiancam dengan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, akan tetapi tidak sependapat dengan putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 87

Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturanPerundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Minahasa Utara ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggaltanggal 21 September 2020 Nomor 87

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahtelah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnyaatau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.c.

Bahwa selama Terdakwa tidak berdinas di Kesatuan NegaraKesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwatidak sedang ditugaskan dalam Operasi Militer.Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidakdapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidakdiketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XIl/Tpr tanggal 26Juni 2015.Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejaktanggal 10 Oktober 2014 sampai

Majelis Hakim akan menanggapi beberapa halyang dikemukan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentangterbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut,namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkansendiri dalam Putusan ini.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamdakwaan tunggal yaitu pasal 87

berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakanpembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwaterbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 56K/PM. 105/AD/X/2015MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMiliter yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa jjindalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87

Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.2. Pasal26 KUHPM.3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Apriady, Serka NRP 21020081130480terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasadamai".2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.3.

Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Katholik di Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran pada tanggal 7 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.87/K/2007 tertanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ; 3.

Bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat padatanggal 7 Januari 2007, yang telah dilangsungkan di hadapan pemukaagama katolik, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 87/K/2007tanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKotamadya Yogyakarta.Hal 1 dari 18 Putusan No.30/Pdt/G/2015/PN. Yyk.2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seoranganak, Aaalahir 28 Desember 2007 ( masih dibawah umur ) dan saat inidalam asuhan Penggugat.3.

uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar berkenan memeriksa gugatan ini,dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :PRIMAIR1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.Menyatakan sah secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat danTergugat yang telah dilangsungkan secara Katolik di Gereja Hati KudusYesus Pugeran pada tanggal 7 Januari 2007 yang kemudian dicatatkan dikantor pencatatan sipil Kotamadya Yogyakarta dengan nomor register :87

dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri lagi walaumasih tinggal serumah; selanjutnya sejak bulan Desember 2010 hinggasekarang Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat karena tinggalbersama orang tua Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknyatidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagaiberikut : Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 7 Januari2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No.87

Yogyakarta ; Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anakperempuan bernama AAAyang lahir pada tanggal 28 Desember 2007 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai status perkawinan antara Penggugat danTergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 3 berupa Kutipan AktePerkawinan No.87

Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat danTergugat yang telah dilangsungkan secara Katholik di Gereja Hati KudusYesus Pugeran pada tanggal 7 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalamkutipan Akta Perkawinan No.87/K/2007 tertanggal 19 Januari 2007 yangdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaYogyakarta ;3.

Bahwa Almh Ibu Djulaikah/Djoelikah alias Ibu Ngateni meninggal duniapada tahun 1997 telah meninggalkan harta warisan berupa Tanah SawahPembelian Alm Bapak Buali dan Almh Ibu Djulaikah/Djoelikah alias IbuNgateni dan tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Letter CDesa Karangbpng Nomor 87 Persil 23 d Kelas atas nama Djoelikah bSoelikah luas 0.064 Ha atau 640 M* yang semestinya menjadi harta warismutlak milik Penggugat sebagai satusatunya sebagai Ahli Warisnya;6.

Bahwa sesuai data di Letter C Desa Karangbong Nomor 87 Persil 23 dKelas atas nama Djoelikah b Soelikah luas 0.064 Ha atau 640 M* adanyacatatan pada tanggal 3 Juni 1981 adanya peralinan hak ke Letter C DesaKarangbong Nomor 801 Persil 23 Kelas atas nama Sukarliah;7.

yang merupakan bagian dari luasan 0.064 Ha atau640 M* sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan C Letter C DesaKarangbong Nomor 801 Persil 23 Kelas atas nama Sukarliah yangawalnya berasal dari Letter C Desa Karangbpng Nomor 87 Persil 23 dKelas atas nama Djoelikah b Soelikah;13.

sebagaimana tercatatpada Buku Kutipan C Letter C Desa Karangbong Nomor 801 Persil 23 Kelas atas nama Sukarliah yang awalnya berasal dari Letter C Desa KarangbpngNomor 87 Persil 23 d Kelas atas nama Djoelikah b Soelikah.Dengan batasbatasnya adalah sebagai berikut:Sebelah Utara > Tanah dan Rumah Milik Bapak Iwan.Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Bapak Umar;Sebelah Selatan : Jalan Desa Karangbong;Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Milik Ibu Asmaniah.3.

yang merupakan bagian dari luasan 0.064 Ha atau 640 M*sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan C Letter C Desa KarangbongNomor 801 Persil 23 Kelas atas nama Sukarliah yang awalnya berasal dariLetter C Desa Karangbpng Nomor 87 Persil 23 d Kelas atas namaDjoelikah b Soelikah yang dikuasai Tergugat I.Dengan batasbatasnya adalah sebagai berikut:Sebelah Utara > Tanah dan Rumah Milik Bapak Iwan.Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Bapak Umar;Sebelah Selatan : Jalan Desa Karangbong;Sebelah Barat : Tanah

Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan Ingkar janji atau WANPRESTASI ;

SPK/KPI1I/2016/G24042 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pernyataan danJaminan, berikut atas pencairan dana tersebut diatasTergugat dan ataspersetujuan Turut Tergugat sepakat memberikan sejumlah jaminan atashutangnya berupa :9.1. 1 (Satu) unit Mobil barang, Merk/type ; Nissan Cka 87 H,tahun:1994, Warna Merah Putih, No. Rangka : CKA8704125, No.Mesin : FE6044654BY, No. BPKB: 110116063, No.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang jaminan dalamkeadaan baik dan utuh dengan semua kelengkapan dokumennya atasbarang sebagai berikut :1 (satu) unit Mobil barang, Merk/type ; Nissan Cka 87 H, tahun:1994,Warna Merah Putih, No. Rangka : CKA8704125, No. MesinFE6044654BY, No. BPKB: 110116063, No. Polisi: L 9161 UY, A/N : GoWie Kok, Alamat ; Permata Safira C 5/29 Surabaya ;1 (Satu) unit Mobil barang, Merk/type ; Nissan tahun:2000, Warna merah,No. Rangka : MHPCKA87HYP002511, No.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena barang jaminan dalamperjanjian pinjaman dalam perkara a quo adalah bukan atas namaPenggugat, sehingga orang yang namanya tercantum di surat barangyang dijaminkan harus digugat diantaranya adalah :C.1 Go We Kok, Alamat : Permata safira C 5/29 Surabaya, atas namapemilik 1(satu) unit mobil barang, Merk/Type : Nissan Cka 87 H,Tahun 1994, Warna merah putih, No. Rangka : CKA 8704125, No.Mesin : FE6044654 BY, No.

Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat No.9 yang menerangkanbahwa dalam perjanjian pinjaman No.SPK/KPIII/2016/G24042tertanggal 12 Agustus 2016, Tergugat atas persetujuan Turut Tergugatsepakat memberikan sejumlah jaminan atas hutangnya berupa : 1 (Satu) unit mobil barang, Merk/Type : Nissan Cka 87 H, Tahun1994, Warna Merah Putih, No. Rangka : CKA 8704125, No. Mesin :FE6044654 BY, No.BPKB : 110116063, No.

Rangka : CKA 8704125, Merk/Type : Nissan Cka 87 H, Tahun1994., 2. A/N BPKB : Erwin Sutrisno, Alamat : Ds Sukorejo RT 07RW 02, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, No. BPKB A9439106 J, No.Pol : W 9940 UN, No. Mesin : FE6083585BY, No.Rangka : MHPCKA87HYPOO2511, Merk/Type : Nissan, Nissan tahun 2000 kepada pihakPT.

Pada tanggal 24 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/87/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006);2.

Kemudian MajelisHakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil makadibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan WajakKabupaten Malang Nomor : 680/87/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006; (P.1)Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I :, umur 42

Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi4di Pengadilan , karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, makapemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksiserta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : 680/87/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus2006 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalahsuami istri sah ;Menimbang

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1)ke2 jo ayat (2) KUHPM.b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada MajelisHakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalanipenahanan sementara.Cc. Menetapkan barang bukti berupa :1) Surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi an.

Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa jinyang sah dari Kabekangdam /BB tidak ada membawa barang inventarisNegara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedangdipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaandamai.MenimbangMenimbangMenimbangBerpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1)ke2 jo ayat (2) KUHPM.: Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apayang didakwakan

:Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanjitidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringanringannya,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.: Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara Tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat ke (2)KUHPM yang unsurunsurnya terdiri dari :Unsur kesatu : Militer.Unsur kedua :Yang karena salahnya atau dengan sengajamelakukan

puluh hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempatLebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.: Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan fakta yangdiperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukupbukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telahmelakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluhhari, sebagai mana diatur dan diancam sesuai pasal 87

Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.2. Pasal 190 ayat (3) jo ayat (4) UndangUndang No. 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer.3. Ketentuan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutandengan perkara ini.MENGADILI131. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : BANU ARSITO, Kapten Cba NRP11950057620672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai.2.

Terdakwa tersebut diatas Suratno TrisnoSudarmo Mayor Tek NRP. 510782, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana : Desersi dalam waktu damai Sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agarTerdakwa dijatuhi pidana :Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinasMiliter Cq.TNI AU3.

Bahwa Kesatuan telah berupaya mencariTerdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar PencarianOrang Nomor : Pom405/A/IDIK03/IV/2017/ SLM tanggal3 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dansatpomauselaku penyidik Mayor Pom Edy Kristanto NRP 528657.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanasesual :Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidakhadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah,maka dengan

karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surattersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dandapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.: Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut di atastelah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militerdipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkaraTerdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikanpendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidanadalam Pasal 87

terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan OditurMiliter telah terbukti secara sah dan menyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atasyang merupakan faktafakta yang diperoleh dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukupbukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalahtelah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari tiga puluh hari Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 87

Terdakwa mulaitanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 30 Maret2017.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebutmerupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuandan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkaramaka Majelis menentukan' statusnya yaitu tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26KUHPM jo Pasal 143 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijinyang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupunkesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugasoperasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dandiancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke2 joayat (2) KUHPM.Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaituSerma Yerry Santana dan Sertu Kusman Darmanto namun

Majelis Hakim akan menanggapi beberapa halyang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimanadikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktianunsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akanmempertimbangkan sendiri dalam putusannya.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenaibatasan lamanya tindak pidana Pasal 87

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka MajelisHakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalamtuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindakpidana Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPMsebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwaadalah sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidikpada tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016.MenimbangMenimbangMenimbang8Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindakpidana maka semua unsurunsur tindak pidana yang

berpendapat bahwa unsurKelima yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhisecara sah dan meyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yang merupakanfakta. yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hariMenimbangMenimbang12Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87

Pratu Marfiade Putra NRP 31050116820384bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 tersebutadalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat buktilain dan oleh karena tidak sulit dalam hal penyimpanannya makaMajelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perluditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.14Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM joPasal 143 UU RI Nomor

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai, sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat(2) KUHPM.2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhia. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.b. Pidanatambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNIAD.Hal 1 dari 10 hal Put Nomor : 44K/PM IIO08/AD/II/2017MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang3.

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dariDansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan RepublikIndonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupunkesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugastugasOperasi militer maupun perang.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanasesuai Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi

Komandan Satuan dari tanggal 18 Juli 2016 sampaidengan tanggal 6 September 2016 dengan keterangan TK (TanpaKeterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut di atas telah dibacakandan diperlinatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yangberkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnyamengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempatLebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwabersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh harisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87

Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebanimembayar biaya perkara.Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar AbsenTon Il Denzipur 3/ATD Dam Jaya dari bulan Juli 2016 s.d bulanSeptember 2016.Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkasperkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkandalam berkas perkara.Hal 9 dari 10 hal Put Nomor : 44K/PM IIO08/AD/II/2017Mengingat : Pasal 87

terdakwa sedang memotong kayu pinus dengan menggunakansenso, yang mana suara senso terdengar oleh masyarakat sekitar dan pada tanggal19 Februari 2014 terdakwa diamankan oleh petugas perhutani RPH Dayurejo;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut RPH Dayurejo mengalami kerusakanalam dan ekosistemnya serta perum perhutani mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp.2.364.000, (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 87

enam puluhempat ribu rupiah)Bahwa kemudian beberapa potong kayu pinus yang telah dipotong terdakwatersebut disita kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi;Menimbang, bahwa surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum sebagaimanatelah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2014, NomorReg.Perkara : PDM051/ Ep.3/IV/ 2014, tertanggal 12 Juni 2014, yang padapokoknya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa yang didakwakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan, yaitu melanggar Pasal 87

permohonan dari Terdakwa tersebut PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi, keteranganTerdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang bukti yang diajukan di mukapersidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan faktafakta hukum dan atasfaktafakta hukum yang didapat tersebut maka perlu dipertimbangkan apakahdakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, yakni Pasal 87

Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan pada diri Terdakwa jika ditinjaudari kepentingan negara, masyarakat dan Terdakwa itu sendiri, menurut hematMajelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;Menimbang, bahwa berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatukesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belummasuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini makaguna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;Memperhatikan pasal 87

KaptenMulyadi No. 87 Ruko Loji Wetan Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit tabletmerk Samsung Galaxy Tab 210.1 warna Titanum Silver no. Imei354314/05/655783/5 dan no.

KaptenMulyadi No. 87 Ruko Loji Wetan Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Surakarta telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit tabletmerk Samsung Galaxy Tab 210.1 warna Titanium Silver no. Imei354314/05/655793/5 dan no.

Kapten Mulyadi No. 87 Ruko Loji Wetan Kec.Pasar Klwon Kota Surakarta telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa. Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelakunya setelah saksi bersama Timmelihat CCTV dan melakukan interogasi terhadap pelaku dan terdakwamengakui bahwa terdakwa pelakunya. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 07 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wib saksibersama Tim mendatangi Restoran Harlim Imporium dimana terdakwa sudahberada ditempat tersebut kemudian saksi dan Tim mengamankan.

Kapten Mulyadi No. 87 Ruko Loji Wetan Kec. PasarKliwon Kota Surakarta telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unittablet merk Samsung Galaxy Tab 210.1 warna Titanium Silver no. Imei354314/05/655783/5 dan no. Imei 355695/05/042537/8 tanpa sejjinpemiliknya yaitu saksi Samala Tanu selaku Operasional Manajer RestoranHarln Imporum.

Kapten Mulyadi No. 87 Ruko Loji Wetan Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta telahmengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit tablet merk Samsung Galaxy Tab210.1 warna Titanium Silver no. Imei 354314/05/655783/5 dan no.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masadamai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat(1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.2s Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :a Pidana pokok : Penjara selama (satu) tahun.b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.3. Menetapkan barang bukti berupa suratsurat : 2 (dua) lembar absensianggota KipanB Yonif 143/Twej bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat(2) KUHPM yang kualifikasinya adalah Desersi.3 Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan dirisesuai Laporan Polisi Nomor LP21/A21/VII/2013/03 tanggal 18 Juli2013 dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka tertanggal Juli2013 yang dibuat oleh penyidik Denpom II/3 Bandar Lampung.4.

18 jili 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali kekesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 61 (enam puluhsatu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dariDansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan keadaan damaiserta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer.Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam pasal 87

hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya denganmengemukakan pendapat sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenaipembuktian unsurunsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militeruraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakimuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasanlamanya tindak pidana pasal 87

Militer telahterpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbuktisecara sah dan menyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yang merupakanfaktafakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapatbahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwabersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukanketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87

persidangan.Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSdak/61/K/AL/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 didepan sidangyang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Halhal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di PengadilanMiliter IIl12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor :107 K/ PM.II12 /AL/ V1 / 2017 tanggal 12 Juni 2017.Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidanaDesersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana menurut pasal : 87

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpaseijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia knususnyawilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman danTerdakwa maupun Kesatuan KRI Hiu634 Satkat Koarmatim.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo ayat 2 KUHPM.: Bahwa Saksi1 Pelda Bah Suwarto dan Saksi2 Serka Saa DediSupriyadi telah dipanggil

faktayang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan ini.Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untukdijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, MajelisHakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalamputusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibatperbuatannya serta halhal yang mempengaruhi serta faktafakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.: Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanyatindak pidana pasal 87

mengenai penghitunganjangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelislebin cenderung memilih pendapat yang pertama dimanapenghitungan lamanya desersi adalah sampai denganterbitnya Laporan Polisi karena penghitungan tersebutdilakukan pada saat perbuatan pidananya yang telah terjadibukan perbuatan pidana yang akan terjadi.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidaksependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yangmenyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87

Put No : 107K/PM.III12/AL/V1I/2017Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo=Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: AHMAD ZUNAEDI, Kopka Lka NRP84600, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :DESERSI DALAM WAKTU DAMAIL .Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.b.

Bahwa permohonan eksekusi yang dimohonkan olehpenggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri SelongNo.07/Pdt.G/2007/PN.SEL, tanggal 31 Mei 2007/PutusanPengadilan Tinggi Mataram, No.87/Pdt/PT.MTR, tanggal 1Oktober 2007. Dan Putusan Mahkamah Agung RI No 539/K/Pdt/2008 tanggal 27 Oktober 2008.

O/7/Pdt.G/2007/PN.SEL tanggal 31 Mei 2007 jo PutusanPengadilan Tinggi Mataram, No 87.PDT/PT MTR tanggal 1Oktober 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.359 K/PDT/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dimohonkan sitaeksekusi tersebut.. Menyatakan hukum sebahagian dari luas tanah sengketayaitu + 0,885 Ha adalah hak milik dari Almarhum AmaqSodah yang harus diterima oleh ahli warisnya yaitu parapelawan.. Menghukum terlawan untuk membayar biaya perkarasesuai hukum..

telahmengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokan sesuai denganaslinya dan telah dibubuhi meterai dan dilegalisasi di KepaniteraanPengadilan Negeri Selong yaitu berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan jual beli, diberitanda P1.2. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor : 076/III/10/1980, diberi tanda P2.3. 1 (satu) lembar foto copy tanda pendaftaraan sementaratanah milik Indonesia, diberi tanda P3.4. 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan TinggiMataram No : 87

perdamaian bagi waris diberitanda P5.6. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Kepala DesaDjurit., diberi tanda P6.7. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan NomorPem.14.1/19/2011, diberi tanda P7.8. 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan NegeriSelong Nomor : 07/Pdt.G/2007/PN.Sel, diberi tanda P8.9. 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 539 K/PDT/2008, diberi tandaP9.2110. 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan TinggiMataram Nomor : 87

akan menanggapi dalam kesimpulan.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilbantahannya, terlawan dipersidangan telah mengajukan alat buktisurat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokan sesuai denganaslinya, yaitu berupa :. 1 (satu) lembar foto copy tanda pendaftaran sementaratanah hak milik Indonesia, diberi tanda T1.. 1 (Satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan NegeriSelong, Nomor : 07/Pdt.G/2007/PN.Sel. diberi tanda T2.. 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan TinggiMataram No : 87

persidangan.Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/13/K/AL/V/2017 tanggal 31 Januari 2017 didepan sidangyang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Halhal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di PengadilanMiliter Il12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor : 61K/PM.II12/AL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017.Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidanaDesersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana menurut pasal : 87

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Ijin yang sahdari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedangdisiap siagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo ayat 2 KUHPM.: Bahwa Saksi1 Peltu Mar Suwanto dan Saksi2 Sertu Mar Suronotelah dipanggil

beberapa halyang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :12Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalammelakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaanyang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakanTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana Militer, yangkarena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 87

Put No : 61K/PM.Ill12/AL/11/2017MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanyatindak pidana pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPMsebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1. Bahwa mengenai perhitungan jangka waktu desersi terdapatbeberapa pendapat yakni :a.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelissependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yangmenyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat(1) ke2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnyaLaporan Polisi.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamdakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsurunsursebagai berikut :1. Unsur kesatu : Militer.2.

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurutpasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. dikurangkan selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara.Hal 1 dari 13 hal PUT/299K/PM II08/AD/XII/2014C.

atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturutturut atau setidaktidaknya lebih lama daritiga puluh hari.i, Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, NegaraRepublik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Densurta Dittopad tid aksedang dipersiapkan dalam tugastugas operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87

Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalamDakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalamputusannya.2.

, bahwa mengenai unsurunsur Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM tersebutMajelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsur Kesatu : Militer.Yang dimaksud dengan Militer meurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secarasukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggangwaktu ikatan dinas tersebut Bahwa seorang militer ditandai dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuandidalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam

Hakim berpendap at Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secarasah dan meyakinkan.Menimbang, berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan faktafakta yang diperolehdalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanbahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengansengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh han,sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87