93/Pdt.P/2024/PA.Drh

suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasal, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbutan mana terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitarpukul 04.00 WIB ~~ saksi PULUS HUAGAOL, saksiMUCHTADIIN NUGRAHA yang merupakan anggota SatNarkoba polresta Jambi bersama dengan tim 93

Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,telah menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitarpukul 04.00 WIB ~~ saksi PULUS HUAGAOL, saksiMUCHTADIIN NUGRAHA yang merupakan anggota SatNarkoba polresta Jambi bersama dengan tim 93

ALI NUR (alm) mendapatkannarkotika jenis shabu shabu tersebut dengan cara diberikansecara cumacuma pada saat terdawa NURMAN sedangminum bandrek di Simpang Tugu Juang dan bertemu denganIVAN secara tidak sengaja.Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul04.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi bersamadengan Tim 93 UKL II Polresta Jambi sedang melaksanakangiat razia ke kos kosan yang diduga sering dijadikan tempatpenyalahgunaan narkotika, lalu pada saat anggota sedangmenggeledah

api gassatu ) buah botol larutan penyegarBarang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah pula ditunjukkan kepada saksisaksi danTerdakwa di persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitarpukul 04.00 WIB saksi PULUS NHUAGAOL, saksiMUCHTADIIN NUGRAHA yang merupakan anggota SatNarkoba polresta Jambi bersama dengan tim 93

Kapten Mulyadi No. 93 Pasar KliwonSurakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Surakarta, terdakwa mencobamelakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyatadari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaannya itu, bukan semata matadisebabkan kehendaknya sendiri, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu = yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain danyang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Kapten Mulyadi No. 93 Pasar KliwonSurakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Surakarta, terdakwa dengan sengajadan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiribarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Pada mulanya terdakwa bekerja dan mendapatupah di CV.

Kapten Mulyadi No. 93 Pasar KliwonSurakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Surakarta, terdakwa mengambilbarang sesuatu) yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikutPada mulanya terdakwa bekerja dan mendapatupah di CV.

LYMARAIS, dan bertugasmengelola toko elektronik yang menjual komputer,laptop, dan barangbarang lain sejenisnya di Jl.Kapten Mulyadi No. 93 Pasar Kliwon Surakarta ;e Bahwa untuk keperluan toko elektronik tersebut,terdakwa telah menerima uang Rp. 25.776.775,(dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enamribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari saksiSylia Anmad Haedaroh, dan selanjutnya terdakwatelah mempergunakan uang tersebut untukmembeli inventaris kantor berupa, 3 (tiga) PCDesktop ; 3 (tiga

Kapten MulyadiNo. 93 ie Bahwa toko elektronik tersebut tidak jadi dibuka diJl.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri LIEM THIAN AN dan TJIOE MUI KUN;
3. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011/UM/BNW/II/93 dari semula tercantum nama ayah THE HOK LAE dan ibu TJIE GIOK MIEN menjadi nama Ayah LIEM THIAN AN dan Ibu TJIOE MUI KUN;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa

untuk seluruhnya;

strong>Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

ImamBorjol d GKN Il Semarang.Bahwa setahu dan seingat Pelawan, Pelawan tidak pernah dilibatkan dalammenentukan harga limit, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 (J)Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2016 dan bertentangandengan Surat Edaran dari :DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARAJin. Prapatan Nomor 10 Telpon 3849802Jakarta 10410 Fax. 3847742Kotak Pos 316922 Nopember 2000Yth.1. Para Kepala Kantor Wilayah BUPLN2.

Hak Tanggungan Surat KPKNLNo.S.2330/WKN.09/KNL.01/2016 yang melelang 2 bidang tanah danbangunan, SHM Nomor:664 dan 302 atas nama Aslori Bin Kaswadi (Pelawan)yang terletak di Desa Solowire Kecamatan Dempet Kabupaten Demakdilakukan oleh Terlawan Il berdasarkan Permohonan Lelang dariPT.Permodalan Nasional Madani Kantor unit Demak (Terlawan ) tidak dapatdilaksanakan karena tanpa melibatkan Pelawan dalam menentukan harga limitsebagaimana yang diatur dalam pasal 27 (J) Peraturan Menteri Keuangan19Nomor:93

Terlawan adalah debitur yangberiktikad baik karena tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikankewajiban untuk membayar hutang meskipun kepadaya telah diberikan peringatansebayak tiga kali untuk kembali mengangsur sehingga dapat melunasi hutangPelawan ;Menimbang, bahwa dipersidangan, Pelawan telah mendalilkan adanyaperbuatan yang dilakukan oleh Terlawan tidak sesuai dengan UndangUndangyang berlaku karena telah melakukan Lelang yang bertentangan dengan Pasal 35dan pasal 36 Permenkeu No.93

yang berlaku karena Pelawan tidak dilibatkandalam penetapan harga limit sebagaimana ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36Permenkeu No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, makaterlebih dahulu akan menguraikan halhal sebagai berikut:22 Ketentuan Pasal 6 UU Hak Tangungan Apabila Debitur Cedera janji, pemegangHak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tangunganatlas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut.

karenanya Terlawan bertanggungjawab untukmenetapkan harga limit tanoa persetujuan dari Pelawan ;e Bahwa oleh karena Terlawan berkedudukan sebagai penjual danbertanggungjawab menetapkan harga limit, maka Terlawan Il dapat menjualsecara lelang obyek jaminan yang menjadi obyek lelang yang dimohonkanoleh Terlawan ;e Bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka upaya Terlawan Ilmelakukan pelelangan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan khususnya Pasal 35 dan Pasal 36 Permenkeu No.93

sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2019 telahmengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSoreang, dengan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 23 Januari 2019,dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah padaTanggal O05 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dan telah dicatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 93

/93/I/2018 tanggal 05 Januari 2018.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.SorBahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggalbersama terakhir di Cibaduyut, Kabupaten Bandung, pada mulanyaPenggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukanhubungan layaknya suami istri (oada dukhul) dan dari perkawinan tersebuttidak dikaruniai anak.Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanyarukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat

Bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tandaP.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/93/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KuaHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA. SorArjasari,, Kabupaten Bandung.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkanPutusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Sda., tanggal 20 September 2017,dengan amar sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas760 m?

Nomor 1926 K/Pdt/2019Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 September2017, Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Sda., yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI:Dalam KonvensiDalam Provisi:Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;Menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemilik yang

Nomor 1926 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa TimurNomor 244/PDT/2018/PT SBY., tanggal 29 Juni 2018 tersebut diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi padatanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Sda. juncto Nomor 244/PDT/2018/PTSBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonantersebut diikuti dengan memori

Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor244/PDT/2018/PT SBY., tanggal 29 Juni 2018, dan menguatkanKeputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Sda.,tertanggal 20 September 2017;Atau jika Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim berpendapatlain dalam perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:Mengadili Sendiri:Dalam KonvensiMengenai Eksepsi:1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;2.

tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara, karena gugatan terhadapperselisihan hubungan industrial harus diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat yangmengandung cacat formal, maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku,sudah seharusnya gugatan Penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telahmemberikan Putusan Nomor 93

tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2013/PT.PTKtanggal 3 September 2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari RisalahPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93

Hal ini dapat dilinat pada pertimbangan hukum Judex Facti dalamperkara yang dimintakan kasasi ini, pada halaman 3 alenie ke 4, yangmenyatakan;Menimbang, bahwa in casu terlihat kalau Penggugat tidak sungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya dan permohonan bandingnya oleh karenanyasudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sebagaimanadipertimbangkan dan diputus dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPontianak Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.PTK tanggal 20 Maret 2013, karenanyaputusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.PTK tanggal 20 Maret 2013 harus dikuatkan;Dari pertimbangan Judex Facti yang menyatakan "terlinat kalau Penggugattidak sungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya dan permohonanbandingnya oleh karenanya sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugatdinyatakan ditolak;Pertimbangan yang menjadi dasar Judex Facti dalam memutus menolakgugatan Penggugat yang dimintakan banding, hanya didasarkan pada penilaiansubjektif bukan/tidak didasarkan

Selanjutnya Tim Sat Pol / Air Polres Aceh Singkil langsungmembawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM.Bintang New J and J GT.57 No. 1679 / SSD lengkap dengan perlengkapannyatersebut ke dermaga Singkil untuk diproses lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (1) jo.

No. 2126 K/ PID.SUS / 2010KUHAP, sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut pada halaman 7paragraf 1 dan halaman 8 paragraf 2 dengan pertimbangan hukumnya :Cakupan permasalahan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) jo.

Pasal 27ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 pada dakwaan Primairadalah sekedar hanya mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki SIPIbagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan yang berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan NegaraIndonesia dan/atau laut lepas, dalam hal ini Pasal 93 ayat (1) tersebut tidakmengatur atau menentukan tentang suatu daerah penangkapan atau jalurpenangkapan yang

Pasal 93 ayat (1) UndangUndang RINo. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo. 45 Tahun 2009 sematamata hanya mengatur tentang kewajiban untukmemiliki SIPI bagi setiap Subjek Hukum yang melakukan kegiatansebagaimana dirumuskan dalam pasalpasal tersebut ;Terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Bandingtersebut, Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSingkil tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atasdengan alasanalasan yuridis sebagai

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapatdilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan Penetapan PengadilanNegeri, karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dariPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas,juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif

permohonan yang diajukanoleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Martin Liter Birila dansaksi Budiawan Santoso, yang keduanya menerangkan dibawah sumpah padapokoknya mengetahui Pemohon yang bernama Shena Amanda mengajukanpermohonan ini tujuannya adalah hendak merubah nama Pemohon yangbernama Shena Amanda yang tercatat dalam Akta Kelahiran diubah menjadinama Shena Amanda B untuk menyesuaikan dengan surat suarat lain sepertiKTP dan ljazah Pemohon ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud sesuaipermohonan ini maka wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon)kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil(bukti bertanda P2) dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan

Negeri ,karena itu petitum angka 3 Permohon dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makasemua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapandibawah ini;Mengingat, ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat(1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

MIADI bersama Terdakwa H.CHOLIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1)Bahwa terdakwa I. MI A DTI selaku Nahkoda KMN.Al. Amin telah melakukan atau turut melakukan denganterdakwa II. H.

CHOLIL tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (3) Undang Undang RI Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ; DANKhusus Terdakwa I. MIADIBahwa terdakwa I. MI A DI selaku' NahkodaKMN. Al.

MIADI dan terdakwa MII.H.CHOLIL bersalah melakukan tindak pidana yangmemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera Indonesia melakukan penangkapanikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia dan/atau di laut lepas = yangtidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) UU RI No 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.

Psr, yang dimintakan banding tersebut harusdiperbaik i, sekedar mengenai lamanya pidana, sehinggaamar selengkapnya seperti tersebut dibawah iniMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makakepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ; Memperhatikan, Pasal 93 ayat (3) 98 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang

Bahwa Pihak TERGUGAT adalah pihak yang dimenangkan atasPelelangan yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT Ill terhadapSebidang tanah beserta bangunannya seluas 93 m2 sesuai Hak GunaBangunan (HGB) Nomor: 00036 atas nama H. Baharuddin L, terletak diDesa/Kel: Suru Tanga Kec.

Menghukum Tergugat lllIIl dan IV, untuk tidak melakukan tindakanhukum apapun terhadap asset penggugat, berupa: Sebidang tanahbeserta bangunannya seluas 93 m2 sesuai Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor: 00036 atas nama H. Baharuddin L, terletak di Desa/Kel: SuruTanga Kec. Wara Timur Kota Palopo Provinsi Sulsel.

Adapun dalam perkara a quo, lelang yang didaftarkanoleh Tergugat Il melalui Tergugat Ill berdasarkan Sertifikat HakTanggungan Nomor 738/2014 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kota Palopo, maka tidak dapat dilakukan pembatalanlelang atas SHGB Nomor : 00036 seluas 93 m2 atas namaBaharuddin Laombong.

Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00036/Suru Tangaatas nama Baharuddin L, seluas 93 m2 yang terletak di Desa/Kel. SuruTanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, (copydengan aslinya, diberitanda T22);3. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 738/2014 yangdikeluarkan oleh Kota Palopo, (copy dengan aslinya, diberitanda 123);4.

Foto Copy Kuitansi No. 161/2017, tanggal 15 September 217 atas namaJusnaeni , untuk Pembayaran Lelang Hak Tanggungan PT.PNM VanturaSyariah dengan obyek lelang Sertifikat HGB No.00036, luas : 93 M2(Sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama H.Baharuddin Laombong,(copy dengan aslinya, diberitanda 146);.

./20152010, sehingga Para Penggugat tidak mengajukan keberatan atas hargalimit atau setidaknya Para Penggugat akan turut serta sebagai pesertalelang pada saat penjualan lelang ulang pada tanggal 27 Desember 2010tersebut;Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada Pasal1 angka 24 Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang tidak adapeminat, lelang yang ditahan atau lelang yang pembelinya wanprestasi;Sedangkan lelang

Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding Mengabaikan faktafakta danbuktibukti serta dasar hukum yang tercantum dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Direktur JendralKekayaan Negara Nomor PER03/KN/2010. Sebagaimana yang telahdisampaikan dalam memori banding;B. Keberatan Dalam Tingkat Pertama (Judex Facti)1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, khususnyaPasal 44 ayat 1 point a yang berbunyi; Pengumuman lelang untuklelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau tidak bergerakyang dijual bersamasama dengan barang bergerak, dilakukandengan ketentuan sebagai berikut: a).

Bahwa dimana menurut Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010,tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bunyinya sebagai berikut:Ayat (1); Penjual/pemilik barang dalam menetapkan Nilai Limit,berdasarkan:a. Penilaian oleh Penilai; ataub.

Bahwa seharusnya Termohon Kasasi II wajib meminta kepadaTermohon Kasasi bahwa terhadap objek perkara dalam penentuanharga 36 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 pada point a di atas,tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga Termohon KasasiIl telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010,tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;c.

Hal tersebut telahsesuai dengan sesuai ketentuan Pasal 12Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :106/PMK.06/2013tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatursebagaiKepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak bolehmenolak permohonan lelang yang diajukankepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangsudah lengkap dan telah

Bahwa dapat Tergugat Ill jelaskan,pelaksanaan lelang terhadap objek sengketaadalah lelang eksekusi Hak Tanggungan yangberpedoman pada UndangUndang No. 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangsebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga lelangeksekusi terhadap objek

Bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan MenteriKeuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 106/PMK.06/2013 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, yang mengatur sebagaiberikut :Lelang yang telah dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan .serta sesuai dengan Buku Il Mahkamah Agunghalaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugasdan

Bahwa Tergugat Ill dalam hal inimelaksanakan penjualan secara lelang terhadapobjek sengketa atas permohonan dari Tergugat adalah dalam kapasitas menjalankan tugas danfungsinya sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangSsebagaimanatelah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor106/PMK.06/2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.22.

DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 31Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitarpada tanggal 12 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor :8189/Pdt.P/2012/PN.BIt. yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan dengan seoranglakilaki bernama MUSTOFA pada tanggal 12 Juni 1993 di KUAKecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebagaimana bukti KutipanAkta Nikah Nomor : 230/81/V1/93

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/81/VI/93, antara MUSTOFAdengan KHOIRUL FATIMAH, diberi tanda bukti P3; 4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 350503 310806 0939 atas nama KepalaKeluarga MUSTOFA diberi tanda bukti P 4 ; 5. Fotocopy Surat kelahiran No. 470/32/045.049/2012 atas nama ILMAKHAROMATUL RISA, diberi tanda bukti P5 ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)orang saksi yaitu : Saksi 1. MARKUM FUADI dan Saksi 2.

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor: 93/ Pid.B/ 2020 / PN Mrs.

Nomor: 93/Pid.B/ 2020/PN Mrs.

kepada Kaluddin) dalamPerkara Pidana Nomor : 92/Pid.B/2020/PN.Mrs dan Perkara Pidana Nomor :93/Pid.B/2020/PN.Mrs karena dianggap bukti sudah cukup.

Oleh karena ituketerangan saksi Kaluddin tidak ada dalam dalam surat tuntutan (Requisitoir)untuk Perkara Pidana Nomor : 93/Pid.B/2020/PN.Mrs atas nama terdakwaLucia Eny Tumanan.

Petrus Fadjarbahkti.R untuk mengurus kepentingan hukumterdakwa Lucia Eny Tumanan sehubungan dengan Perkara Pidana Nomor:93/Pid.B/2020/PN.Mrs. Terlebih pula ternyata antara terdakwa Lucia EnyTumanan dan Bpk.

ERHAN, M.Si,diperiksa sebagai saksi dalam Perkara Nomor : 93/Pid.B/2020 untuk terdakwaLUCIA ENY TUMANAN maka disuruh bersumpah. Setelah saksi Drs.

Benda Rt.006 Rw.006 No.93 Kel.Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Setibanya dirumah, 1 (Satu) bungkusrokok Sampoerna Mild berisi 1 (Satu) bungkus kertas coklat berisi ganjaTerdakwa simpan di pojok kiri dalam kamar tidur Terdakwa.Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 WibTerdakwa pergi ke tongkrongan di Jalan Pitara Rt.01 Rw0O9 Kel. PancoranMas Kec.

Benda Rt.006 Rw.006 No.93 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok,kemudian saat berada di rumah Terdakwa, beberapa anggota polisi tersebutmenangkap teman Terdakwa yang bernama DEDEN Alias DOENG yangtinggal bersama Terdakwa.

Benda Rt.006 Rw.006No.93 Kel. Cipayung Kec.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal05 Nopember 1993, dicatat di Kantor Urusan Agama dengan Akta Nikah Nomor :841/20/X1/93 tanggal 06 Nopember 1993 ;. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknyasuami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;. BahwaPemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;.

Surat berupa Fotokopi dari utipan Akta Nikah Nomor : 841/20/XI/93 Tanggal 06Nopember 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telahbermaterai cukup (dinazegelen), kKemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;B. Saksi saksi yaitu1.

berusaha menasehatiPemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohonmenyatakan tetap dengan permohonannya ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahuluperlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syaratformil maupun materil sehingga patut untuk dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan oleh bukti KutipanAkta Nikah No. 841/20/XI/93