Ditemukan 4060222 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perdata atau padepok Kekhilafan atau kekeliruan
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus
Register : 10-03-2022 — Putus : 18-03-2022 — Upload : 22-03-2022
Putusan PN DEMAK Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dmk
Tanggal 18 Maret 2022 — Pemohon:
MIFTAKHUL HUDA bin SHOLIKIN
Termohon:
Pemerintah Negara RI cq. Kapolri cq.Kapolda Jateng Cq.Kepala Kepolisian Resor Demak
24 — 6
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 05-05-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Smn
Tanggal 11 Juni 2021 — Pemohon:
SUPRIYANTO BIN SUGIMIN ALM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MLATI
167 — 39

  • 3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah dan berdasarkan hukum;

    4. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka oleh TERMOHON;

    5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses penyidikan atas nama PEMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud

Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 20-11-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 651/Pid.B/2014/PN.Sim
Tanggal 17 Februari 2015 — Edi Lihardo Saragih
24 — 8
  • alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umummenyatakan secara lisan bertetap pada tuntutannya semula dan atas tanggapan PenuntutUmum tersebut, Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :DAKWAAN :Bahwa ia terdakwa EDI LIHARDO SARAGIH pada hari Selasa tanggal 14Januari 2014 sekitar pukul 11.30 WIB atau
    terdakwa tidak mengurangikecepatan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan tibatiba 1(satu) unit mobil truck cold diesel BK8361XT datang dari arah yang berlawanansehingga mobil tersebut mengerem dan membanting stir ke kiri dan roda belakangsebelah kanan dari mobil truck menabrak korban RAVIKA MAYLANI DAMANIKdan terdakwa lalu mobil yang dikemudikan oleh SUPRATNO menabrak rambu rambu lalu lintas yang berada di beram jalan sebelah kiri jurusan SUPRATNO,sehingga akibat kelalaian atau
    (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK6329TARdengan membonceng korban RAVIKA MAYLANI DAMANIK berangkatdari Simpang Dua menuju Pondok Bulu;Bahwa terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan yang menikung sertajalan dalam keadaan basah dan licin, terdakwa tidak mengurangi kecepatansehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan tibatiba1 (satu) unit mobil truck cold diesel BK8361XT datang dari arah yangberlawanan dan menabrak korban RAVIKA MAYLANI DAMANIK;Bahwa akibat kelalaian atau
    Simalungun, mengendarai sepeda motor dengan membonceng korbanRAVIKA MAYLANI DAMANIK;;Bahwa terdakwa membonceng korban RAVIKA MAYLANI DAMANIKmengendarai (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK6329TAR denganHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 651/ Pid.B/2014/PNSimmembonceng korban RAVIKA MAYLANI DAMANIK berangkat dari SimpangDua menuju Pondok Bulu;Bahwa akibat kelalaian atau kekurang hatihatian terdakwa tersebut korbanRAVIKA MAYLANI DAMANIK meninggal dunia dengan penyebab kematiankorban dimungkinkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 24-09-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 92/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Desember 2021 — Pemohon:
Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2.PT. INDOSAT Tbk
3.PT. INDOSAT MEGA MEDIA
4.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
6.BURSA EFEK INDONESIA
7.PT HUTCHISON TRI INDONESIA
8.KOMISI I DPR RI
9.KOMISI III DPR RI
10.KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I
22 — 3
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 28-12-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Bgl
Tanggal 28 Desember 2018 — Pemohon:
ANUAR SADAT
Termohon:
Kepolisian Daerah Bengkulu
59 — 36
  • Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Pra.P/2018/PN Bglb. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
    Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.Bahwa selanjutnya dalam pasal 77 KUHAP menyatakan :Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan
    pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;7.
    Sah atau tidaknya suatu) penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka ;b.
    Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 7/Pid.Pra.P/2018/PN BglCc. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganyaatau. pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukandipengadilan ;yang dengan demikian materi pemeriksaan Praperadilan sebagaimana tersebutdiatas kewenangannya diatur dalam Bab keX bagian Kesatu yang memuatpasalpasal dimulai dari
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon:
ABDUL RIFAI Alias UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
70 — 35
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-07-2023 — Putus : 18-08-2023 — Upload : 18-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 18 Agustus 2023 — Pemohon:
BUSRI
Termohon:
POLRESTABES SURABAYA
38 — 54
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 16-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN STABAT Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Stb
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
Gansar
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Dit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Stabat Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Stabat Cq Kepala Kepolisian Sektor Secanggang Cq Unit Kriminal Polsek Secanggang
35 — 24
  • Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmemutus menurut cara yang diatur dalam Undangundang tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian
    , atau rehabilitasi oleh Tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukanke Pengadilan;4.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan; Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penunutan;5. Bahwa dalam atauran tentang praperadilan sebagaimana tersebutdalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1angka 10 Jo.
    kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yangperkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan dihentikan) pada tingkatpenyidikan atau penuntutan ;C) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian ;d) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yangberdasarkan UndangUndang atau kekeliruan mengenai orang atauhukum yang diterapbkan yang perkaranya tidak diajukan ke PengadilanNegeri ;e) Permintaan rehabilitasi
    oleh tersangka atas penangkapan ataupenahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undangundang ataukekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranyatidak diajukan ke Pengadilan Negeri ;f)Bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka;g) Sah atau tidaknya penggeledahan;Halaman 21 dari 26 Putusan No.4/Pid.Pra/2020/PN Stb.Menimbang, bahwa dengan demikian Lembaga Praperadilandimaksudkan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangkadalam tingkat pemeriksaan penyidikan
Pengadilan PN TUBAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN TUBAN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Tbn
Tanggal 4 Februari 2020 — Pemohon:
1.BAMBANG KARIYONO
1.TULAMI
2.ENDANG SULISTIYOWATI
3.LILIS SARIYANI
4.SUSILOWATI
5.JAMALLUDIN
Termohon:
1.Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Tuban
2.Kepala Kepolisian Negara R.I. Resort Tuban
3.Kepala Kepolisian Negara R.I. Daerah Jawa Timur
4.Kepala Kepolisian Negara R.I.
86 — 23
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan PN BINJAI Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Bnj
Tanggal 11 Desember 2017 — Pemohon:
CIPTA, S.Sos., M.Si
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
94 — 30
Pengadilan PN BUOL Pidana Khusus
Register : 18-01-2023 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN BUOL Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bul
Tanggal 6 Februari 2023 — Pemohon:
RUSDI, S.Pd. M.Pd
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Buol
2.Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buol
69 — 58
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN TARUTUNG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trt
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
3 — 2
  • Nota Dinas Nomor: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah batal atau tidak sah dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

    3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil;

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-06-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1004/PID.B/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Juni 2014 — -ANUGRAH SUWANTO
29 — 1
  • Menyatakan terdakwa ANUGRAH SUWANTO bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan,senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undangundang Darurat No. 12 tahun2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUGRAH SUWANTOdengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan penjara dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetapCILANAN)nnnnnnnn nnn nnn3.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-10-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Pbr
Tanggal 5 Nopember 2018 — Pemohon:
LIONG TJAI HARRIS ANGGARA
Termohon:
POLDA RIAU
76 — 39
  • Pasal 55 (1) ke 1 KUHP oleh Polisi Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus sesuai dengan surat penggilan sebagai tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : S.Pgl/501/IX/RES.3.3.5/2018/Reskrimsus tertanggal 26 September 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan
    Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;2. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.C.
    Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, Sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:dh. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.D.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,atau penghentian penuntutan;b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu sesuai PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014, wewenang Praperadilantersebut diperluas termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan.
    Misalnyadalam hal pengadaan barang dan jasa, maka perbuatan melawan hukum suatutindak pidana korupsi baru ada atau tidaknya setelah dianalisa ada atautidaknya perbuatan melawan hukum atau peraturan terkait Pengadaan Barangdan Jasa.
    Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untukmengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan PengadaanBarang/ Jasa, sehingga mengurangi / menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan oranglain;3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keteranganlain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan PengadaanBarang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-12-2019 — Upload : 26-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — MOHAMAD REZA PAHLEVI bin NIAZIE GANI
254 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD REZA PAHLEVI. dibebaskan dalamDakwaan Primair, Turut melakukan tindak pidana korupsi dalam memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana
    Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD REZA PAHLEVI terbukti secara sah danbersalah Turut melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana
    DizaNoviandi Rp573.810.108,00 (lima ratus tujuh tiga juta delapan ratus sepuluh ribuseratus delapan rupiah);Bahwa permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak karena pencabutan danpenarikan keterangan Saksi Azuari dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)adalah tidak beralasan mengingat di depan Persidangan, Azuari menerangkanbahwa saat diperiksa oleh Penyidik Kejati Lampung sebagai saksi tidak adapaksaan fisik atau janjijanji atau intimidasi dari Penyidik dan BAP telah dibacaterlebih dahulu sebelum ditandatangani
    Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa JudexFacti melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan dalam hal menyatakanPemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan; Bahwa Terpidana selaku Direktur PT Manggung Polah Raya Bandar Lampungmempunyai hubungan hukum dengan Saudara AZUARI dalam posisi sebagaikaryawan/pegawai.
    Manggung Pola Raya selanjutnya Terpidanamemberikan pinjaman uang kepada Saudara Azuari guna pembiayaan kegiatanproyek sebanyak 21 (dua puluh satu) paket di kabupaten Lampung UtaraKabupaten Pringsewu dan di Kabupaten Tulang Bawang induk;Baha fakta keterkaitan Terpidana bekerja bersama dengan beberapa pihak daripengguna barang/jasa serta Saudara Azuari dalam kegiatan proyek dapat dilihatdan diketahui melalui penandatanganan surat atau dokumen perusahaan yangdiajukan kepada panitia, misalnya penanda
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus
Register : 23-08-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pbm
Tanggal 30 Agustus 2022 — Pemohon:
JOKO ARIEF TRIANTO, A.Md.
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih
47 — 8
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon:
Anton Hulinggato
Termohon:
Reskrim Polres Limboto Gorontalo
166 — 67
  • Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananatas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lainatas kuasa Tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dankeadilan;Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 2 dari 42 Halaman3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangkaatau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yangperkaranya tidak diajukan ke pengadilan.c.
    Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesualdengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini tentang:1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.d.
    Kalau dipinjam katakata yangdipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP,penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau subdaripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitupenindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan,dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.3.
    Yang di maksuddengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang,mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenangwenang.Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yangtelah ditentukan berdasarkan perUndangUndangan tertentu.Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikanpetunjuk bahwa pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak bolehbertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadiwewenang pejabat atau badan lain.
    Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkanoleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum;4. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONkepada PEMOHON adalah SAH menurut hukum;5.
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 09-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN TEBO Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mrt
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon:
Japri Sakel Als Jefri Bin Jamal
Termohon:
Polres Tebo
56 — 26
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 28-07-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN CIREBON Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Cbn
Tanggal 6 September 2023 — Pemohon:
YOSUA anak dari LEO HENDRA SUSANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JABAR Cq KAPOLRES CIREBON KOTA Cq Kepala Kepolisian Sektor Cirebon Selatan Timur
25 — 9
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 25-08-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25/Pid.Pra/2023/PN Plg
Tanggal 18 September 2023 — Pemohon:
M. Yapan bin Abu Hasan
Termohon:
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Besar Palembang C.q Kasat Reskrim Polrestabes Palembang
22 — 13