Ditemukan 1998405 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — PT ALASINDO MAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dirujukdari pengertian waterproof pada pos 64.01 pada halamanXIl64011 dari Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3,dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut : This heading coverwaterproof footwear with both the outer soles and the uppers (seeGeneral Explanatory Notes, paragraphs and (D), of rubber (asdefined in Note 1 to Chapter 40),plastics or textile material with anHalaman 7 dari 14 halaman.
    Putusan Nomor 234/B/PK/Pjk/2019external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (seeNote 3 (a) to this Chapter), provided the upers are neither fixed tothe sole nor assembled by the processes named in the heading,Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atauplastik masuk pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dariplastik atau karet, dan (b) waterproof: dan (c) proses pembuatannyabagian atas Uppers dan sole tidak digabungkan/ dihubungkan/dirakitdengan
    Customs and Borders Protection, ForThe Purpose of Heading 6401: watreproof Footwear means :footwear specified in the heading, designed to protect againtpenetration by water or other liquid, whether or not such footwear isprimarily designed to such purposes (according to additionalU.S.Note to Chapter 64);Halaman 8 dari 14 halaman.
    kedua karena pembuatannya dengancara injection moulding, karena untuk masuk pos 64.02 harusmemenuhi syarat pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling,dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;Bahwa pada penjelasan pos 64.02 pada halaman XII 64021Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3, dinyatakan : TheHeading covers, inter alia:(a) Ski boots consisting of several moulded parts hinged on rivetsor similar devices;(b) Clogs without quarter or counter, the uppers of which areproduced in
    one piece usually attached to the base or platformby riveting;(c) Slippers or mules without quarter or counter,the uppers of which,being produced in one piece or assembled other than bystitching, are attached to the sole by stitching;(d) Sandals consiting of straps across the instep and counter orheelstrap attached to the sole by any process;(e) Thongtype sandals in which the thongs are attached to the soleby plugs which lock into holes in the sole;Halaman 9 dari 14 halaman.
Pengadilan PA Siak Sri Indrapura Perdata Agama
Register : 22-01-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Sak
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
  • Penggugat terustetap bertahan dan tidak bergeming dari maksud ataupun kehendak Penggugatsebagaimana sudah dicantumkannya dalam gugatan in casu;Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat yaitu, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor240/30/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor
    Dengan demikian, mengadili perkara a quo secara absolutmenjadi kompetensi peradilan agama;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan in casu padaPengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukumKabupaten Siak, tempat di mana Penggugat bertempat kediaman senyatanya,dan atau telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya makamengadili perkara a quo secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan AgamaSiak Sri Indrapura;Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara
    Dengan katalain, tujluan asas kesamaan dan atau kesetaraan di hadapan hukum, equalitybefore the law, equality under the law, equality in the eyes of the law, legalequality, atau legal egalitarianism menjadi tidak sempurna terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam kerangka perdamaian Majelis telah melakukansecara optimal selama persidangan dan bahkan hingga sebelum pengucapanputusan.
    Oleh sebab itu, pada saat halini diabaikan maka akan menimbulkan kerugian hukum tertentu bagi setiaporang yang telah tidak memenuhi panggilan tersebut, in casu Tergugat.Gugatan Penggugat tetap dapat dan akan terus diperiksa, diadili, bahkansekaligus dikabulkan sepanjang gugatan a quo mempunyai dasar hukum atautelah beralasan menurut hukum:;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah menggugat Tergugat selaku suami Penggugat supayadiputuskan ikatan perkawinannya.
    casua quo, persona standi in judicio;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan merupakan orangorang yang tidak dilarang oleh peraturanperundangundangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo, telahdisumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — PT ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
84 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 151/B/PK/Pjk/2019waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (seeGeneral Explanatory Notes, paragraphs and (D), of rubber (asdefined in Note 1 to Chapter 40),plastics or textile material with anexternal layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (seeNote 3 (a) to this Chapter), provided the upers are neither fixed to thesole nor assembled by the processes named in the heading,.
    Customs and Borders Protection, For ThePurpose of Heading 6401: watreproof Footwear means : footwearspecified in the heading, designed to protect againt penetration bywater or other liquid,, whether or not such footwear is primarilydesigned to such purposes (according to additional U.S.Note toHalaman 8 dari 14 halaman.
    Bahwa pada penjelasan pos 64.02 pada halaman XII 64021Explanatory Notes, Fifth Edition , Volume 3, dinyatakan The Headingcovers, inter alia:(a) Ski boots consisting of several moulded parts hinged on rivets orsimilar devices;(b) Clogs without quarter or counter, the uppers of which areproduced in one piece usually attached to the base or platform byriveting;(c) Slippers or mules without quarter or counter,the uppers of which,being produced in one piece or assembled other than by stitching,are attached
    to the sole by stitching;(d) Sandals consiting of straps across the instep and counter orheelstrap attached to the sole by any process;(e) Thongtype sandals in which the thongs are attached to the soleHalaman 9 dari 14 halaman.
    Putusan Nomor 151/B/PK/Pjk/2019by plugs which lock into holes in the sole;(f) Nonwaterproof footwear produced in one piece (for example,bathing slippers);Bahwa dengan Explanatory Notes, untuk pos 64.02 tersebut di atas,maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat masuk pos 64.02,karena pada bab 64, pos yang paling tepat untuk sandal jepit dansandal adalah pos 64.02;10.Bahwa menurut Ketentuan Umum Mengintrepretasi Harmonized11.kulitSystem Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3064 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Mei 2015 —
116 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pemaksaan penandatanganan Perjanjian Bersama tertanggal 18 Juli2012 tersebut senyatanya telah bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku in casu Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan sahnyasuatu perjanjian dengan 4 (empat) syarat, yaitu:1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3.4.
    Hal ini, juga sangatjelas menyebabkan secara fundamental tidak ada keseimbangan dalampembuatan perjanjian (merugikan sepihak/Penggugat), maka padadasarnya Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012 senyatanya tidakmemenuhi unsur sepakat dan motif legal in casu menghapuskan sistemPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang nyatanyata dilindungiundangundang in casu Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun2003 sehingga dan karenanya harus dibatalkan;Selain itu, Perjanjian Bersama tanggal 18 Juli 2012
    :Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo termasuk dalam kategoriPerselisihan Hubungan Industrial, maka yurisdiksi peradilan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah PengadilanHubungan Industrial, bukan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan NegeriBekasi.
    Hal ini dinamakan dengan exceptie van onbeveogheid/exceptiodeclinatoir atau incompetency, artinya bahwa Pengadilan Negeri, in casuPengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo karena termasuk dalam kategori Perselisihan HubunganIndustrial antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu perselisihan Hak danKepentingan, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraaquo sebagaimana disebutkan di atas adalah Pengadilan HubunganIndustrial, in casu Pengadilan Hubungan Industrial
    No.3064 K/Pdt/2014.Industrial (PHI) melainkan kewenangan Peradilan Umum in casuPengadilan Negeri Bekasi;Bahwa pada pokoknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah hasildari perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh denganpengusaha yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban keduabelah pihak (vide: Pasal 1 butir 21 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan).
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 577/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat:
Made Peneng Mertayasa
Tergugat:
Putu Putra
95 — 51
  • dengan tertib Hukum Acara Perdata yangberlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu tentangkebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atautidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materipokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak(Exceptio in
    Gugatan Penggugat Keliru Pihak (Error In Persona);Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwagugatan Penggugat adalah keliru pihak (Exceptio in persona) atau dikenal puladengan Error in Persona karena tidak didudukkan/ditarik/dikutsertakan sebagaisubyek hukum orang yang bernama: GEDE MUSTIKA, yang mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan demikian sudahsepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard);Menimbang, bahwa
    Retnowulan Sutantio, SH dan IskandarOeripkartawinata, SH, hal. 3), sehingga siapasiapa yang akan dijadikan pihakoleh Penggugat adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yangmerugikan dirinya ;Menimbang, bahwa salah satu bentuk Eksepsi Prosesuil (ProcessualeExceptie), adalan Eksepsi Error In Persona. Adapun bentuk atau jenis EksepsiError In Persona, meliputi peristiwa sebagai berikut :a.
    dan memanfaatkan obyek sengketa milik PENGGUGATtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnyalahpihak yang bernama GEDE MUSTIKA (orangtua Tergugat) yakni selaku pihakyang pernah memberikan Surat Kuasa Menjual kepada MADE SURYA ISTAsesuai dengan AKTA KUASA MENJUAL Nomor 12 tertanggal 19 Maret 2018yang dibuat dihadapan Notaris Nyoman Edi Kurniawan,SH.M.Kn dan atas AktaKuasa Menjual tersebut Gede Mustika melalui Made Surya Ista telah menjualsebidang tanah (objek Sengketa in
    tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadapeksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat keliru pihak(Error in Persona) adalah beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsiTergugat diatas, patut untuk dikabulkan menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang menyatakanbahwa gugatan Penggugat keliru pihak (Error In Persona) dikabulkan menuruthukum, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan bahwa suratHalaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 577
Pengadilan PN JEPARA
Putus : 03-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN JEPARA Nomor 91/PDT.G/2015/PN.Jpa
Tanggal 3 Mei 2016 —
27 — 9
  • GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.a.
    .Bahwa karena gugatan Para Pengggugat adalah ne bis in idem makagugatan yang dimikian itu tidak dapat diterima.b.
    No.2363/K/Pdt/2011.> Dengan demikian alasan Tergugat mengenai Ne Bis In Idem tidakdapat dibenarkan/tidak berdasar hukum.2.
    Surat kuasa Khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebabsebabtertentu misalnya surat kuasa bersifat umum (Putusan Mahkamah Agung Nomor531 K/SIP/1973), Surat kuasa tidak mewakili formil sebagaimana dimaksudHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.G/2015/PN.Jpadalam Pasal 123 HIR, Surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang(putusan Mahkamah Agung Nomor 10.K/N/1999).b.Error in PersonaSuatu gugatan/Permohonan dapat dianggap error in persona apabila diajukanoleh anak dibawah umum (pasal
    Nebis in IdemNebis in idem adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama,obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebuttidak dapat diperiksa kembali.d. Gugatan Prematur.Suatu gugatan/permohonan disebut premature apabila ada factor hukumyang menangguhkan adanya gugatan/permohonan tersebut misalnyagugatan waris disebut premature jika pewaris belum meninggal dunia.e.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum
Putus : 15-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 45-K/PM II-11/AU/VI/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — FREDY FERNANDA NURYANSYAH SERDA NRP. 536816
151 — 87
  • Saleh Malang telahdiketahui bahwa barang titipan Terdakwa bukan PS (Play Station)melainkan Senjataapi jenis FN, Merk Browning HiPower AutomaticCal 9 mm Made in Belgium jenis FN, kemudian Saksi1 besertabarang bukti Senjataapi tersebut ditahan di kantor Inteloam LanudAbd. Saleh Malang11.
    Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan Saksi4 untukmembeli Senjataapi jenis FN, Merk Browning HiPower AutomaticCal 9 mm Made in Belgium kepada Saksi2 tanpa dilengkapi suratHalaman 4 dari 26 halaman Put.
    Saleh Malang telah ditunjukkanSenjataapi yang Saksi bawa Merk Browning HiPower AutomaticCal 9 mm Made in Belgium jenis FN.10. Bahwa setelah mengetahui barang titipan tersebut berupaSenjataapi maka Saksi menghubungi Terdakwa di depan anggotaInteloam Lanud Abd.
    Saleh Malang telah diketahui bahwabarang titipan Terdakwa bukan PS(Play Station) melainkanSenjataapi jenis FN, Merk Browning HiPower Automatic Cal 9 mmMade in Belgium jenis FN, kemudian Saksi1 beserta barang buktiSenjataapi tersebut ditahan di kantor Inteloam Lanud Abd. SalehMalang14.
    Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menawarkan Saksi4untuk membeli Senjataapi jenis FN, Merk Browning HiPowerAutomatic Cal 9 mm Made in Belgium kepada Saksi2 tanpadilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenangmerupakan perbuatan yang melanggar hukum.19.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
WILLY EDWARD GASPERSZ
Tergugat:
1.NY. SILVANA MAGDALENA GASPERZ
2.ARNASYAH A. PATTINAMA, SH
Intervensi:
MARTHEN UR
106 — 47
  • Guaatan Penggugat adalah Nebis In Idem : Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Nebis In Idem hal iniTergugat jelaskan karena Subyek dan Objek dalam perkara terdahulusama dengan Objek dan Suyek Hukum dalam perkara saat ini, selain itutelah ada putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapdalam perkara terdahulu terhadap Obyek sengketa Dalam perkara ini yaltutanah seluas 1,666 M2 ( seribu enam ratus enam puluh enam meterpersegi) sesuai SHM No. 2044 / Desa Hative Kecil dalam
    Yahya Harahap Dalam BukunyaHukum Acara Perdata hal.42 dan diperkuat dengan Surat EdaranMahkamah Adung No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yangberkaitan dengan Asas Nebis In Idem, dimana Mahkamah AgungMenghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan AsasNebis In Idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan denganmenghindari adanya putusan yang berbeda.
    Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem : Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Nebis In Idem hal iniTergugat jelaskan karena Subyek dan Objek dalam perkara terdahulusama dengan Objek dan Suyek Hukum dalam perkara saat ini, selain itutelah ada putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapdalam perkara terdahulu terhadap Obyek sengketa Dalam perkara ini yaltutanah seluas 1,666 M2 ( seribu enam ratus enam puluh enam meterpersegi) sesuai SHM No. 2044 / Desa Hative Kecil dalam
    Idem ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, makauntuk menjamin terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukumdan kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat perkara ini haruslah dinyatakanNebis In Idem ;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim diatas, sejalan denganSEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitandengan asas Nebis In Idem, yang pada intinya menyatakan bahwa :Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkaradengan obyek dan subyek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-02-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Februari 2013 — SINTA br. SIHOMBING,dkk vs BUPATI SIMALUNGUN, Drs. ZULKARNAIN DAMANIK, MM,
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gidion Biman Panggabean in casu turut Tergugat dan ahliwaris Iainnya;Bahwa oleh karena turut Tergugat tidak mengakui keabsahan surat penyerahanwarisan dimaksud serta turut Tergugat dan ahli waris lainnya tidak pernah adamenerima dari alm. Renold Panggabean (Suami Tergugat II) pembagian uang ataspenjualan tanah lapang umum yang almarhum serahkan kepada Tergugat I, makaatas tindakan alm.
    Reynold Panggabean) pada tahun 1931 mengapaTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat membuat surat Penyerahan Hak lagidari Ranap Panggabean/turut Termohon Peninjauan kembali pada tanggal 27Februari 2004 in casu: P.8), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka GugatanTermohon Peninjauan kembali) Penggugat adalah jelas berdasarkan suatukebohongan, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I Jo.
    :Sebelah Timur : Jalan Sitatasari;Sebelah Barat : Perkampungan Huta Dipar,Sebelah Utara : SD Negeri No. 05;Sebelah Selatan : Jalan Bola Kaki Huta Dipar;Adalah sah menjadi Hak Penguasaan Penggugat In Casu PemerintahKabupaten Simalungun, tidak tepat dikabulkan menurut hukum;(Vide: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.47/1970/Perd/PTB,tanggal 19 Februari 1971 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1252 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalamperkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dandiadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambil alin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupaperlakuan atas Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4)UndangUndang
    (4) UU PPh atas Branch Profit Tax sebesar 20% dan olehPemohon Banding sebesar 10% yang secara yuridis fiskal telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbanganhukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan tidakbenar dan telah terdapat kekeliruan dalam melakukan interpretasi,menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agungmembatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo dan mengadilikembali dengan melakukan pelurusan dalam pertinbangan hukumkarena: Pertama, in
    Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019pembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit,yang sudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk padaregulasi konvensi internasional, Keempat, in casu branch profit tax,memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkke samenhang) antaraKontrak Bagi Hasil (production sharing contract) dengan P3BIndonesiaInggris sebagaimana yang dimuat
    dalam Article 10.7 yangmenyatakan bahwa: Notwithstanding any other provisions of thisAgreement, where a company which Is a resident of one of the twoStates has a permanent establishment in the other State, the profitsof the permanent establishment may be subjected to an additionaltax in that other State in accordance with its law, but the additionaltax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of suchprofits after deducting therefrom income tax and other taxes onincome imposed thereon
    in that other State,Terjamahan Bahasa Indonesia:Terlepas dari ketentuanketentuan lainnya dalam Persetujuan ini,apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk salah satuNegara memiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, makakeuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajaktambahan di Negara lainnya itu sesual denganperundangundangannya, namun pajak tambahan tersebut tidakakan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelahdikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 05-12-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA SAMPIT Nomor 511/Pdt.G/2013/PA.Spt
Tanggal 9 Januari 2014 —
20 — 1
  • nnn nnn en nnn nen nn nen ne een enn n eneBahwa, oleh karena Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakhirisengketa, maka selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya; Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk halhal yangtercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanadiuraikan di atas; Menimbang, bahwa Para Penggugat in
    Oleh karena itu berdasarkanketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif PengadilanAgama Sampit; Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan Para Penggugat in person,Tergugat dan Turut Tergugat adalah anak kandung dan/atau ahli waris dari pasangansuami istri sah yang bernama xxxxx (Alm.) dan xxxxxx; Menimbang, bahwa Penggugat mendalikkan terhadap harta warisan (tirkah)almarhum xxxxxx terjadi pemindahan
    tangan/kepemilikan kepada Tergugat dan TurutTergugat dengan tidak sah, yakni melalui pemaksaan persetujuan oleh xxxxx (Istrialmarhum xxxxx.) terhadap Para Penggugat in person dan juga hanya akalakalanTergugat dan Turut Tergugat.
    Oleh karenanya Para Penggugat in person bermaksudmeminta haknya (bagian warisan) dari harta warisan yang telah dikuasai dengan tidaksah oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa ParaPenggugat In person mempunyai hubungan hukum dan juga ada kepentingan hukum,maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 188Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg jis.
    Pasal 1865 KUHPerdata Para PenggugatIn person memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harta waris ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November2013, Para Penggugat In person telah memberi Kuasa kepada Ir. H. FACHRIMASHURI, S.H. Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat FACHRIMASHURI S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Haji Ikap I No..05 RT.59 RW.09Halaman 8 dari 12 Hal.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 1/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 22 April 2019 — Pembanding/Penggugat I : B. Daeng Caya
Terbanding/Tergugat I : H. Dahlan Dg. Magassing
Terbanding/Tergugat II : H. M. Darwis, SH Dg Parauf
Terbanding/Tergugat III : Hj. Darwati Dg Moga
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Dahlia Dg Mameng
Terbanding/Tergugat V : Dahniar Dg Tadaeng
Terbanding/Tergugat VI : Salim Dg Lurang
Terbanding/Tergugat VII : Momi Dg Sunra
Terbanding/Tergugat VIII : M. Ali Dg Rahmat
Terbanding/Tergugat IX : Amir Dg Sitaba
Turut Terbanding/Penggugat II : Rohani
Turut Terbanding/Penggugat III : Rostina
48 — 17
  • No. 1/PDT/2019/PT.MKSMenimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding/ParaPenggugat, mengemukakan alasan keberatannya yang pada pokoknyamenyatakan :1.Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara nyata telahmelakukan kekeliruan dan melampaui batas wewenang (ultra vires) dalammenjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nebis in idem sebagaimana termuat dalam pertimbangan (vide halaman 37)putusan, dikutif menimbang, bahwa gugatan Penggugat Ne bis in idemsehingga harus dinyatakan
    Bahwa dalam mencari kebenaran formal maupun kebenaran materil,Hakim in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara,terikat pada batasanbatasan diantaranya menyerahkan sepenuhnyakemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untukmembuktikan kebenaran masingmasing. Bahwa berdasarkan kebenaran itulah Hakim mempertimbangkanputusan, Hakim tidak boleh melampaui batasbatas fakta dan kebenaranyang dibuktikan para pihak.
    Nuraeni Binti Sampara, untuk menyatakangugatan Penggugat sekarang Pembanding Ne bis in idem, adalahpertimbangan yang sangat keliru.Adapun alasan dan fakta hukum Pembanding menyatakanputusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menjadikanpertimbangan poin 7 (tujuh) sebagai pertimbangan untuk menyatakangugatan Para Penggugat sekarang Pembanding Ne bis in idem diuraikansebagai berikut : Bahwa dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2010/PN Sungg Jo PutusanPengadilan Tinggi No. 221/Pdt/2011/Pt.Mks Jo.
    Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakanbahwa gugatan Para Tergugat sekarang Para Pembanding dalam pokokperkara dinyatan Ne bis in idem adalah putusan yang keliru karena materiNe bis in idem adalah bagian dari alasan hukum eksepsi yang belummemeriksa tentang pokok perkara.Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru menerapkanputusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 sebagai yurisfrudensidalam perkara yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Pembanding.Adapun
    No. 1/PDT/2019/PT.MKSobjek gugatannya sama dengan perkara 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapikarena pihakpihaknya tidak sama tidak ada Ne bis in idem. ;9. Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam mempertimbangkan buktiyang diajukan oleh Tergugat s/d Terugat V sekarang Terbanding s/dTerbanding V, tidak melihat dan menilai secara khnusus tentang keabsyahanbukti T 1,1, 1I,IV,V6 yang diajukan. ;10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-10-2016 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — YOHANA PAKULLA’ Alias NENEK META, DKK lawan YOHANI A PALINGGI, DKK lawan JACOBUS PADANDANAN, DKK dan LUDIA, DKK
68 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai exceptio res judicata ataU nebis in idem bahwa gugatanPenggugat mengandung cacat Nebis in idem karena ternyata obyek atausoal yang dituntut adalah sama, didasarkan atas alasan yang sama dansubjek atau pihakpihak adalah sama dalam perkara terdahulu Nomor55/Pdt.G/2003/PN.
    Dan apakah tanah obyeksengketa in casu tersebut adalah dijual oleh Termohon Kasasi/TergugatKonvensi in casu yang sebagai pihak para Penggugat yang namanya dalambukti P.1 yaitu Yohani A.
    Palinggi, Buri Dan Tato Retek, kepada Tergugat incasu Yohanis Palullungan dan alm Hermin Dama, dan selanjutnya Tergugat incasu Yohanis Palullungan menjual kepada Tergugat in casu Pendeta HebronLaga, S.Th, kemudian kepada Tergugat in casu Guling Massang atau GulingMasarrang akan tetapi hal tersebut kurang cukup dipertimbangkan oleh JudexFacti, sehingga putusan tersebut menurut hukum harus dibatalkan olehMahkamah Agung dalam tingkat kasasi;Bahwa dalam bukti P.1 ternyata obyek sengketa in casu telah
    Nomor 2239 K/Pdt/2016milik Para Pengggugat in casu, yang berbatasan langsung dengan Tanah obyeksengketa in casu pada batas sebelah Selatan, demikian pula pada obyeksengketa II in casu adalah tidak terbantahkan bahwa obyek sengketa II tersebutadalah satu kesatuan dengan Tanah Milik para Penggugat in casu pada batassebelah Utara obyek sengketa II yang telah dijual Penggugat in casu kepada P.SOSANG.
    Bahwa bukti P.1 tersebut telah didukung oleh Berita AcaraPemeriksaan Setempat (PS) in casu, P.2 s/d P.6 dimana P.5 dan P.6 adalahPutsan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait dengantanah obyek sengketa in casu dan telah sesuai pula keterangan saksi 1.YohanisParenta Ranteallo, 2. Marthen Bokko dan 3.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 17-07-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 76
  • HakPakai terhadap bidang tanah obye ksengketa in cassu, yangsecara yuridis normatif tercatat sebagai Pemegang Hak adalah PemerintahDesa Bilebante.
    Abdul Hanan (Tergugat 2) serta beberapa oknummasyarakat lainnya yang telah masuk secara paksa, kemudian menggarap danmengerjakan bidang tanah obyeksengketa in cassuSecara MelawanHal. 15 dari 47 Hal.
    Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.PraIntervensi(Tussenkomst) in cassu akan pemohon uraikan secara singkat dansistematis sebagaiberikut :1.
    di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarate,Kabupaten Lombok Tengah (NTB) yang menjadi Obyek Sengketa antaraPARA TERMOHON INTERVENSI 1/PARA PENGGUGAT dan TERMOHONINTERVENSI II/PARA TERGUGGAT dalam Perkara in cassu yaitu :a.
    masih tercatat dalam sistem Pajak Bumi danBangunan pada kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah(BAPENDA) Kabupaten Lombok Tengah sebagai Wajib Pajak (WP)dengan nomor Objek Pajak (NOP) : 52.02.080.001.0070076.0 yang secarayuridis administratif tercantum dalam dokumen SPPT PBB bidang tanahobjek sengketa in cassu.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 17-09-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 13-10-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1134/Pdt.G/2021/PA.GM
Tanggal 13 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Noar bin Amaq Siin)terhadap Penggugat (Misnah binti Adi Wijaya);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama Perceraian
Register : 28-02-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PA KLATEN Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Klt
Tanggal 19 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 3

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nurul Huda Prasetyo bin Hardjoko) terhadap Penggugat (Cai Permata binti Muhamad Sahel Darta);
    4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 10-01-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 23-05-2022
Putusan PA SEMARANG Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Smg
Tanggal 23 Mei 2022 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Iwan Febriawan bin Kusnandar) kepada Penggugat (Sati binti Wardi);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp
Pengadilan PA SAMBAS Perdata Agama
Register : 04-10-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PA SAMBAS Nomor 840/Pdt.P/2021/PA.Sbs
Tanggal 27 Oktober 2021 — Pemohon melawan Termohon
14 — 5

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
    2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Poni Ju'in bin Ju'in) dengan Pemohon II (Usnah binti Rahimin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1992, di Dusun Sabran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas;
    3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 11-04-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Utj
Tanggal 26 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sabar bin Palil) terhadap Penggugat (Umi Kalsum binti Atan);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus
Pengadilan PA TANJUNG PANDAN Perdata Agama
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA TANJUNG PANDAN Nomor 0465/Pdt.G/2019/PA.TDN
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 11
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yopi Azzani bin Dailir) terhadap Penggugat (Tia Rizki Ramadhani binti Agusni);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000