untuk singkatnya telah dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANGHUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknyaadalah mohon untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernamaTAMAM AGUNG DUWI PIRATOMO adalah orang yang sama denganyang bernama TAMAN AGUNG;Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menyatakanbahwa perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut disebabkan karenaterdapat kekeliruan

DUWI PIRATOMO lahir di Lamongan tanggal 03 Juni 1981,hanya terdapat perbedaan dalam Paspor, dan berdasarkan bukti P6berupa surat keterangan dari Desa Wonosri menyatakan TAMAM AGUNGDUWI WIRATOMO dengan TAMAN AGUNG adalah orang yang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Pemohon dalam persidangan, nama asli Pemohon adalahTAMAM AGUNG DUWI WIRATOMO, lahir di Lamongan tanggal 03 Juni1981 dan pada saat dulu Pemohon bekerja di luar negeri namanya didalam Paspor terdapat kekeliruan

November 1983, dan sekarang Pemohonbermaksud membuat Paspor baru, namun karena ada perbedaan namadan tanggal, bulan, tahun kelahiran dalam dokumen yang dimilikiPemohon dengan Pasporlama sehingga Pemohon mengalami kendala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, dapat disimpulkan jika nama Pemohon yang sebenarnyaadalah TAMAM AGUNG DUWIPIRATOMO, lahir di Lamongan tanggal 03Juni 1981, sedangkan nama TAMAN AGUNG lahir di Lamongan tanggal01 November 1983 adalah hanya terdapat kekeliruan

Namun sangat disayangkan merekatidak dapat membedakan arti ultra vires dengan arti kata ultra petitum.Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telahmelakukan kekhilafan, kekeliruan dan kekacauan yang luar biasa dengancara merubah dan menyempurnakan ultra vires yang dituntut oleh pihaklawan menjadi ultra petitum.

;Bahwa = dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor340/PDT/2012/PT.MDN., maupun dalam putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1849 K/Pdt/2013 telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan dan,dimana putusan telah dijatuhkan atas dasar kebohongan atau tipu muslihatpihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi. Adapun kekhilafan ataukekeliruan tersebut sebagai berikut:1.

Nomor 483 PK/Pdt/2016melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang sangat luar biasa denganmenafsirkan dan menetapkan Peraturan Nomor 07/BPMS BNKP/2008menjadi Anggaran Dasar BNKP (baca: Tata Gereja BNKP);SK BPMS BNKP Nomor 32/BPMS BNKP/2010, tertanggal 14 Mei 2010yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat adalah sebagai dasar diterbitkannyaSurat Emeritus Nomor 186/KEP/I/2010, tertanggal 29 Mei 2010.

yang luar bisa, telah menjatuhkan putusannya di atasdasar yang nihil atau fiktif;Oleh karena SK Nomor 32/BPMS BNKP/2010 tersebut tidak pernahada, maka adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan bila putusan tersebutdijatuhkan berdasarkan pada sesuatu SK yang tidak pernah ada;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung R.I.telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dengan merubah danmenyempurnakan ultra vires yang dimohon/diminta/dituntut oleh ParaTergugat/Pembanding/Termohon Kasasi menjadi

Ya, kebijakan yangdidasarkan pada Kasih Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja;Di sini telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan sehingga putusan yangdiambil adalah didasarkan pada kekhilafan atau kekeliruan tersebut. Bilaperpanjangan masa kerja ini terjadi di lembaga lain, tentu saja di lembagaGereja BNKP dapat terjadi, sehingga sungguhpun sudah ada peraturanyang menetapkan umur pensiun 60 tahun, namun pada kenyataannya adaPendeta yang baru dipensiunkan dalam umur 70 tahun lebih;F.

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembandingdalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Judex Juris dan Judex Facti (Majelis Hakim Mahkamah Agung, Bandingdan Pertama) terbukti salah dalam penerapan hukum sehingga melakukankesalahan berat atau kekeliruan

oleh Hakim;Berdasarkan buktibukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka JudexJuris dan Judex Facti (Majelis Hakim Mahkamah Agung, Banding danPertama), yang dengan serta merta menyatakan bahwa Para PemohonPeninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tindakanyang sewenangwenang dan merupakan kesalahan berat/fatal, karenabertentangan/melanggar ketentuan hukum, sehingga telah terbuktiadanya kekhilafan hakim/kesalahan berat atau kekeliruan

telah berhasil/dapat membuktikan dalildalil sangkalannya/bantahannya;Bahwa dengan demikian tindakan Judex Juris dan Judex Facti (MajelisHakim Kasasi, Banding dan Pertama), yang mana dengan segaja tidakmencatat dan tidak memeriksa atau tidak memasukkan dalampertimbangan hukum atas buktibukti (kKeterangan saksi) tersebut di atas,adalah merupakan kesalahan fatal (salah dalam menerapkan hukum) danpelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga telah terbukti adanyakekhilafan hakim/kesalahan berat atau kekeliruan

Proses acarapersidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuaidengan asas beracara yang harus ditaati oleh Judex Facti yaitu: asasaudi et alteram Partem;Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka Judex Jurisdan Judex Facti (Majelis Hakim Kasasi, Banding Dan Pertama) telahsalah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar ketentuanhukum, sehingga telah terbukti adanya kekhilafan hakim/kesalahanberat atau kekeliruan yang nyata.

Kasasi/Terbanding/Penggugatharus ditolak seluruhnya;Bahwa berdasarkan semua dalildalil dan fakta serta buktibukiti yang telahdisampaikan tersebut diatas, maka telah membuktikan Judex Juris dan JudexFacti (Majelis Hakim Kasasi, Banding Dan Pertama) telah melakukankesalahan berat karena Judex Juris dan Judex Facti (Majelis Hakim Kasasi,Banding dan Pertama) telah melampaui wewenangnya (Ultra Petita) ataumelanggar hukum yang berlaku sehingga telah terbukti adanya kekhilafanhakim/kesalahan berat atau kekeliruan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohontelah datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali gugatan yangtelah diajukannya pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan register perkaraNomor 420/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan

No. 420/Pdt.P/2019/PA.SelTermohon dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dankembali membina rumah tangga dengan baik;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kemballigugatan yang telah diajukannya pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan registerperkara Nomor 420/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam suratgugatan;Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dariTermohon dapat dilakukan oleh Pemohon tanpa persetujuan dari Termohon,sebagaimana ketentuan

menghadap di persidangan;Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tertanggal 15 Desember 2020 yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Bahwa kemudian Pemohon menerangkan bahwa sesungguhnyaantara Pemohon dengan Termohon tidak bersengketa dalam perkara ini,kami berdua sepakat tentang harta peninggalan dari orang tua kami.Kemudian hal itu dibenarkan pula oleh Termohon;Bahwa selanjutnya Pemohon menyadari dengan sepenuhnya bahwapermohonan yang diajukan ini terdapat kekeliruan

singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantumdalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3518/Pdt.G/2020/PA.CkrMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2021,Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya karena ternyatadalam permohonannya terdapat kekeliruan

undangundang ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar diberikan sin untukmengurus pembuatan Akte Kelahiran atas nama anak pemohon bernama KARIMACHAKIM maka Permohonan tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohonberdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah Pengadilan NegeriPasuruan untuk disidangkan ;Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangatpenting bagi anak Pemohon kedepannya untuk kepastian akan identitas anak Pemohonsehingga tidak akan terjadi kekeliruan

identitas dan kekeliruan orang dan juga anakPemohon perlukan untuk berbagai persyaratan termasuk kepentingan sekolahsebagaimana diwajibkan oleh Undangundang ;Menimbang. bahwa berdasarkan atas uraian fakta serta pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan tersebutcukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dan tidak ternyata bertentangan denganhukum maupun perundangundangan yang berlakuperundangundangabahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohontelah datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali gugatan yangtelah diajukannya pada tanggal 22 Januari 2020 dengan register perkaraNomor 127/Pdt.G/2020/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam suratgugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka

No. 127/Pdt.G/2020/PA.Seldengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selongberwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kemballigugatan yang telah diajukannya pada tanggal 22 Januari 2020 dengan registerperkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalamsurat gugatan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara PengadilanAgama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaSelong untuk mencatat pencabutan perkara

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusanpengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenaiketerangan saksisaksi yang menyatakan bahwa tidak ada PerbuatannTerdakwa yang mempengaruhi' Kkinerja Terdakwa sebagaiKepalaSekolah yang dapat berakibat buruk terhadap kegiatan kegiatanyang diselenggarakan di SMK Negeri 4 Pinrangb.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena PutusanPengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidanganmengenaiketerangan saksisaksi yang menyatakan bahwa PenggunaanDana BOS tahun 2015 setelah adanya pencairan'dana oleh Terdakwaselaku Kepala Sekolah bersama saksi Drs.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusanpengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenaiketerangan saksisaksi yang menyatakan bahwa Segala bentuktransaksi pembayaran dilakukan oleh Terdakwa selaku Bedaharabersama saksi Drs. Hasan M selaku Kepala Sekolah dan Terdakwaselaku Kepala Sekolah melakukan verifikasi dan mencocokkan setiappengeluaran atau pembayaran yang akan dilalrukan ataspengadaanlkegiatan yang dibiayai oleh Dana BOS.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata sesuai hasil Audit TimPKKN oleh BPKP karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkanfakta persidangan mengenai keterangan saksisaksi yang menyatakanbalrwa tidak ada perbedaan antara nota danfaktur serta selisih jumlahitem pada pembelian barang maupunkonsumsi namun terdapat selisihdalam hal pembayaran yangdisebabkan oleh adarrya pajak yangdibebankan kepada pihaksekolah, hal tersebut sesuai dengan NotaPembelaan (pledi).f.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan ,vang hyata karena Putusanpengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenaiketerangan saksisaksi y*rg menyatakan bahwa Segala bentuk pembelianbarang yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersamaBendahara telah sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada nota danfakhrr, adapun selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yangdibebankan kepada pihak sekolah sebesar 10 % sesuai denganhargapasar yang telah ditetapkan oleh tokotoko.

Putusan Nomor 417/B/PK/PJK/2015Bahwa kekeliruan inilah yang menjadi penyebab Terbandingmelakukan koreksi atas penyerahan bahan pembantu dankemasan tersebut. Merujuk pada argumentasi Pemohon Bandingtersebut, maka seharusnya koreksi Terbanding atas hal dimaksudtidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan pada dasarnyahanya terjadi kekeliruan dalam pencantuman identitas padadokumen pembelian sedangkan untuk arus barang diterima olehASA Bantul.

Dengandemikian tanpa disadari, adanya penyesuaian yang dilakukanoleh Bagian Pajak Pemohon Peninjauan Kembali ternyatamengandung kekeliruan, yang mana kekeliruan inilah yangmenjadi awal mula timbulnya sengketa a quo.

Putusan Nomor 417/B/PK/PJK/20151.4dapat diambil atas pemeriksaan acara cepat terhadap SengketaPajak Tertentu dan atas pemeriksaan acara cepat terhadapsengketa terkait kekeliruan dan kewenangan;h.

Atas koreksidimaksud, dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan bahwamemang terdapat kekeliruan penggunaan alamat penerima/pembeli atas penyerahan bahan pembantu dan kemasansebagaimana dimaksud. Saat itu terjadi kekeliruan penggunaanidentitas dalam pembuatan dokumendokumen untukpenyerahan bahan pembantu dan kemasan tersebut. IdentitasHalaman 103 dari 109 halaman.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya hanyaterjadi kekeliruan dalam pencantuman identitas pada dokumenpembelian sedangkan untuk arus barang diterima oleh ASABantul.

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, PengadilanAgama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya;Menimbang, alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SukorejoKabupaten Ponorogo Nomor 151/03/32/327279, tertanggal 4 Juli 1962, biodataPemohon dan Pemohon II terdapat kekeliruan sehingga harus dibetulkansesuai dengan identitas Pemohon dan Pemohon Il yang sebenarnyasebagaimana

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ponorogo, oleh karenanyaPengadilan Agama Ponorogo mempunyai kewenangan untuk menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa kutipan akta nikah,oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik yang juga diakui kebenaranisinya oleh Para Pemohon, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatanpembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbuktibahwa saat terjadinya pernikahan Para Pemohon, biodata Para Pemohonterdapat kekeliruan

Bahwa akibat adanya perbedaan tersebut mengakibatkan ParaPemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen yangmensyaratkan bukti kependudukan; Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah biodata Pemohon danPemohon Il yang sudah tertulis dalam Akta Nikah Para Pemohon denganbiodata yang benar sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa biodata Pemohon dan Pemohon II dalam Kutipan AktaNikah yang ternyata terdapat kekeliruan

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Selongterdapat kekeliruan dalam penerapan hukum danHal. 9 dari 11 hal. Put.

No.2207 K/Pdt/2010melaksanakan penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataramtidak teliti dalam memeriksa dan menilaipertimbangan hukum dari putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Selong, sehingga tidak dapatmelihat kekeliruan dalam penerapan hukum, dandengan mudahnya menyatakan sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selongterhadap perkara ini ;.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim terlihat padapeninlaian pembuktian tanah sengketa oleh paraTermohon Kasasi/para Terlawan, disini MajelisHakim, baik Pengadilan Tinggi Mataram maupunPengadilan Negeri Selong, bahwa benar memang yangdapat menunda pelaksanaan eksekusi adalah dalilhak = milik, dan memang Pemohon' Kasasi/Pelawanmendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah hakmilik dari Pemohon Kasasi/Pelawan yang diprosessertipikat untuk bukti hak milik mutlak = atauabsolut, dan saat ini Pemohon Kasasi/

sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan iniadalah bahwa dahulu setelah menikah Pemohon tidak pernah meneliti BukuNikah yang diberikan oleh KUA Kabupaten Ponorogo atau Pemohon tidakmengetahui akibat administrasi dari perbedaan penulisan nama tersebut danternyata dalam buku nikah tersebut nama Pemohon tidak sama denganidentitas atau surat surat penting lainnya dan ternyata kekeliruan

biodata dalamAkta Nikah tersebut menimbulkan masalah ketika Pemohon bermaksud akanmengurus dokumen kependudukan Pemohon, Pemohon tidak bisa memprosesbila masih terdapat kekeliruan dalam Buku Nikah Pemohon dan untuk itu pihakyang berkepentingan memerlukan penetapan atas perkara ini;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannyapemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas dan dapatdipertimbangkan sebagai berikut

Majelis Hakimberkesimpulan bahwa semula biodata Pemohon Aimatur Rofigoh binti Boyadi,lahir di Ponorogo pada tanggal 17 September 1981, kemudian pada saatmenikah tertulis pada Kutipan Akta Nikah dengan nama Aimaturrofiqoh bintiBoyadi, lahir di Ponorogo, 17 September 1981 yang ternyata dikemudian harimenjadi masalah tersendiri bagi Pemohon sehingga untuk tertib adminitrasi danmemberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan anakanaknya perludilakukan perubahan biodata yang benar;Menimbang bahwa kekeliruan

Agung, 21 th dan Nama PemohonIl HARTINI Al TJUHARTINI BINTI LASMIRAN Tempat Tanggal LahirPenetapan nomor 563/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Hal. 2 dari 11 hal.Gedongombo, 16 th, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohontersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumendokumen pribadi Para Pemohon;Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera padaAkta Nikah seharusnya sesual dengan dokumendokumen pribadi ParaPemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon AHMADSUWARDJI BIN

biodata para Pemohon dalam KutipanAkta Nikah (bukti P.4) tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikahtersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa permohonan para Permohon mengenai perubahannama dan tanggal lahir tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 6 ayat (2)huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (1)dan (2) Peretauran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan;Menimbang, bahwa akibat kekeliruan

dalam penulisan biodata paraPemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat merugikan para Pemohon,oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukumagar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa diundangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, adalah bertujuan untuk memberikanperlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiapperistiwa

Imigrasi karena Pemohonguna pergi menunaikan Ibadah Umroh dalam tahun ini, dan Pemohon inginmerubah dan membetulkan penulisan tahun lahirnya yang tercantum padaHalaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN SwiKutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon danKartu Keluarga Pemohon tersebut;Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda PendudukPemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum tahun lahir Pemohonadalah tahun 1978, yang seharusnya dan sebenarnya adalah tahun 1974,dan kekeliruan

digunakanuntuk proses mengurus perpanjangan Paspor di Imigrasi karena Pemohonguna pergi menunaikan Ibadah Umroh dalam tahun ini, dan Pemohon inginmerubah dan membetulkan penulisan tahun lahirnya yang tercantum padaKutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon danKartu Keluarga Pemohon tersebut;Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda PendudukPemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum tahun lahir Pemohonadalah tahun 1978, yang seharusnya dan sebenarnya adalah tahun 1974,dan kekeliruan

bukti surat P4, P5, P6 tersebut terbit sebelumditerbitkan bukti surat P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaErnawati (Pemohon), bukti Surat P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiranatas nama Ernawati (Pemohon), bukti surat P3 berupa Fotokopi Kartu KeluargaNo.1373032912110003, atas nama Kepala Keluarga Rinaldi, bukti Surat P7berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rinaldi dan Ernawati (Pemohon),dimana dalam bukti Surat P1, P2, P3, P4 tertulis bahwa Pemohon lahir padatahun 1978, dan kekeliruan

Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama Sareh,seharusnya bernama Xxxxx bin xxxxx, yang mana nama Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumendokumenpribadi milik Pemohon antara lain : KTP, KK, Izajah, dan lainlain;4.

pasangansuami isteri, Saksi hadir saat pernikahannya yang dilangsungkan diKampung Kuta Ujung sekitar lebih dari 15 tahun yang lalu ; Bahwa, dari pernikahan mereka sampai sekarang telah dikarunial3 (tiga) orang anak, saksi kenal Semuanya;Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon telah tercatatsecara resmi di Kantir Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang;Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahandata nikah ke Mahkamah Syariyah ini karena dalam Buku KutipanAkta Nikah yang para Pemohon terima ada kekeliruan

02/X/1992 yang dikeluarkan KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues (dahulumasih Kabupaten Aceh tenggara) pada tanggal 05 Oktober 1992, akan tetapidalam Buku Kutipan Akta Nikah yang para Pemohon terima ternyata didalamnya terdapat kesalahan penulisan identitas para Pemohon, yaitu namaPemohon tertulis Sareh bin Ibrahim, padahal yang benar nama lengkapnyaadalah Xxxxx bin xxxxx, Sebagaimana tertera dalam dokumendokumen milikpara Pemohon yang lainnya, sehingga akibat dari kekeliruan

bernama MARIA FLORENCIAMARTILO ;2 Anak Ke Dua (lakilaki) yang bernama HILARUS ALO NOEL MARTILO;e Bahwa kelahiran Anak Ke Dua PEMOHON tersebut telah didaftar dalam daftarkelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tercatat dalam Kutipan aktaKelahiran Nomor 00082/2009 tertanggal 10 Maret 2009 (terlampir);e Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Ke Dua PEMOHON tersebut terdapatkekeliruan/ salah tulis huruf diantaranya sebagai berikut : => Kekeliruan

salinan dokumen sebagai buktiyang berupa :1 Kartu) Tanda Penduduk (KTP) dari PEMOHON;2 Kartu Keluarga dari PEMOHON ;3 Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON No. 00082/2009,tertanggal 10 Maret 2009;4 Salinan Akta Perkawinan dari PEMOHON ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Balikpapan berkenan memeriksa permohonan PEMOHON dan selanjutnyamenetapkan sebagai berikut : PRIMAIR1 Mengabulkan permohonan PEMOHON;2 Memberi ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki kekeliruan

/ salah tulishuruf diantaranya :a Kekeliruan / salah tulis huruf nama ANAK PEMOHON, yakni bahwa dalamAkta Kelahiran tersebut tertulis ...telah lahir HILARUS ALO NOELMARTILO anak ke dua dari suami isteri : JUSTIANUS IGNATIUS MARTILOdengan ADOLFINA BETA, sedangkan yang sebenarnya dan seharusnyatertulis adalah ...telah lahir HILARUS IMANUEL MARTILO anak ke duadari suami isteri : JUSTIANUS IGNATIUS MARTILO dengan ADOLFINABETA, 2022222 n ono nnn nnn enna nnn nen ne3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor

Bukti surat tersebut adalahobyeknya tanah sengketa yang tertera terletak di DesaPallawa Rukka ;Bahwa kekeliruan nyata terhadap letak obyek sengketasebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat menimbulkankonsekuensi hukum dalam pelaksanaan putusan tersebut karenaletak obyek sengketa tidak j elas dan kabur ;KEBERATAN KEDUABahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara inijuga terdapat kekeliruan nyata dalam menerapkan hukumpembuktian.

Tapi Majelis Hakimdi dalam menerapkan Hukum terdapat kekelir uan nyata ;KEBERATAN KETIGABahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini lagi terdapat kekeliruan nyata di dalampertimbangan hukumnya, karena di dalam mengenyampingkanbukti sertifikat yang diberi tanda 11 tersebut tidakberdasar pada fakta fakta yang terungkap di persidangan.Hal. 10 dari 13 hal. Put.

Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;Telah memperhatikan suratsurat bukti;Telah mendengar saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 16 November 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sungguminasa tanggal 19 November 2020 dengan Register Nomor:247/Pdt.P/2020/PN Sgm, mengajukan permohonan' perbaikan datakependudukan pada Kartu Keluarga (KK), dengan alasan dan dasar sebagaiberikut :Bahwa terdapat kekeliruan

Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitaspemohon atas nama Yanti P Sayang dalam data Kartu Keluarga (KK) yakniYanti Dg. Sayang, 30 Oktober 1984 sedangkan dalam Tanda Penduduk(KTP) kekeliruannya yakni tahun yaitu 30 November 1996 adalahsalah/keliru dan yang sebenarnya adalah Yanti P Sayang, 30 November1986 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, Kartu IndonesiaSehat dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Tonasa milikPemohon ;3.

Oleh karena data awal yang terdata adalah tanggal 30111986sebagaimana KTP lama Pemohon, maka data tersebut lebih tepat dan sesuai,terlebih lagi data itu berkesesuaian dengan Kartu Indonesia Sehat (vide bukti P4), dan Kartu Pasien (vide bukti P7) milik Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut, maka Pemohondapat membuktikan adanya kesalahan atau kekeliruan penulisan nama dantanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan kesalahanpenulisan tanggal lahir pada Kartu Tanda

dihadapkan ke persidangan sehubungandengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaituPemohon ingin memperbaiki Akta kelahiran Pemohon; Bahwa kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang ingindiperbaiki adalah dalam Akta Kelahiran tercatat Pemohon bernamaSOFIANA lahir di Pemangkat tanggal 12 Januari 2000, dan ingindiperbaiki menjadi SOFIANA, lahir di Pemangkat tanggal 27 Oktober1998 sesuai dengan yang tertera di dalam KTP dan ljazah SekolahMengenah Kejuruan milik Pemohon; Bahwa penyebab terjadi kekeliruan

dihadapkan ke persidangan sehubungandengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaituPemohon ingin memperbaiki Akta kelahiran Pemohon; Bahwa kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang ingindiperbaiki adalah dalam Akta Kelahiran tercatat Pemohon bernamaSOFIANA lahir di Pemangkat tanggal 12 Januari 2000, dan ingindiperbaiki menjadi SOFIANA, lahir di Pemangkat tanggal 27 Oktober1998 sesuai dengan yang tertera di dalam KTP dan lIjazah SekolahMenengah Kejuruan milik Pemohon; Bahwa penyebab terjadi kekeliruan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yaitu KTP dan P6 yaituljazah SMK, tertulis Pemohon lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Oktober1998, ternyata ada perbedaan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohondalam bukti P3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dimana tertulis Pemohon lahir diPemangkat pada tanggal 12 Januari 2000;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husin dan SaksiHartatik yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa Pemohonlahir pada tanggal 27 Oktober 1998, namun terjadi kekeliruan

Bahwa putusan Ketua/Majelis Hakim tingkat Judex Facti dalam perkara inijelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalammemutuskan perkara;b.

~ menjatuhkanputusannya sangat bertentangan dengan kebenaran dan keadilan,semestinya Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan memutusperkara ini harus bersentuhan dengan nilainilai kebenaran dan keadilan.Yaitu mencoba mencermati secara aktual datadata yang ada dalam bundelberkas perkara ini;Hal 7 dari 9 hal.Put.No.585 PK/Pdt/2012Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut mengenai adanya kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan

yang nyata tidak dapat dibenarkan, Judex Juris tidakmelakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara aquo, karena terbukti objek sengketa telah diperjualbelikan di hadapan PejabatPembuat Akte Tanah (Camat Somba Opu) dan kalau ada unsur tipu muslihat haltersebut harus dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatanhukum tetap yang nota bene Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmembuktikan hal tersebut;Bahwa alasanalasan tersebut mengenai adanya Novum berupa BuktiPK1