PuT.No. 347 PK/Pdt/2011Berdasarkan halhal tersebut di atas, dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini,mohon Penetapan Pengadilan Agama Situbondo No. 950/1990 tertanggal 4Desember 1990 dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum;4 Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalamputusan a quo halaman 37 dan 38, dimana Hakim telah mempertimbangkanbahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah Negara exhak opstal No. 389 tersebut adalah

dengan nama Jalan Basuki Rachmat No. 117, Situbondo;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sertifikat hak milik No. 2863 KelurahanMimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (bukti P.1) atas nama paraPenggugat dan orang tua para Turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatanhukum untuk berlaku;6 Bahwa Hakim dalam putusan a quo telah mengabulkan putusan serta mertaberdasarkan pada bukti P.1 berupa sertifikat hak milik No. 2863 atas nama paraPenggugat dan orang tua para Turut Tergugat merupakan kekhilafan

PuT.No. 347 PK/Pdt/2011e Tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris dan JudexFacti karena pertimbangannya telah tepat;e = =Terbukti objek sengketa adalah harta asal Sajjid Abdullah dan karena dia tidakpunya anak maka setelah istrinya (Suriyah) meninggal maka harus kembali keahli waris Sajjid Abdullah ke garis lurus atau kesamping;e Alasan Peninjauan Kembali merupakan halhal yang telah dipertimbangkan olehJudex Facti dan Judex Juris;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25202/PP/M.11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechsfeit) danperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaanBanding di Pengadilan Pajak (tegenbewjys) atau setidaktidaknya telahmembuat suatu kekhilafan

dipertahankansebesar Rp277.469.309.784,00 dan sebesar Rp1.599.258.151,00tetap dipertahankan";Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.25202/PP/M.11/15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan

dilakukan Terbanding sebesarRp. 19.002.609.669,00 tidak dapat dipertahankan";Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.25202/PP/M.IV15/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa danmengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan

DKI, tertanggal 10 Maret 2011 terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalampertimbangan hukum pada halaman 5 alinea 2 dan 3 dinyatakan :"Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti T.17 menyatakan bahwakerusakan mesin pesawat Batavia Air Tyoe CF M 563Cl Nomor seri E SN857854 karena patahnya slot disk Nomor 2 dan pun Bleder HPS stage 1 dan2 yang mengakibatkan Fan Blader nomor 3 sampai dengan nomor 9 patahsemua, hal ini disebabkan adanya benda asing (FOD) berupa logam screwdriver bit (patahan obeng) yang

milik Pemohon dalam hal ini Batavia Air bukan sajapersoalan "katanya" adanya patahan obeng di dalam mesin pesawat;Bahwa selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang hanyamendasarkan pada penilaian satu alat bukti saja yakni keterangan saksi(itupun hanya satu orang saksi saja) tanpa mempertimbangkan alatalatbukti yang sah lainnya seperti Ahli, Surat, Petunjuk dan KeteranganTerdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, yang sudah ada dantelah diperiksa sejak tahap Penyidikan merupakan kekhilafan

Pol : LP/430/VIII/2008/Siagalll, tertanggal 5 Agustus 2008 dengan alasan tidak cukup bukti adalahtindakan yang bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 KUHAP,serta pendapat dari Mahkamah Agung RI;Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas dan nyata dalam putusanPengadilan Tinggi Nomor : 51/Pid/Prap/2011/PT.DKI, tertanggal 10 Maret2011, terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan MajelsHakim Tinggi Dki Jakarta yang memutus dan mengadili perkara tersebut,sehingga cukup berasalan

Judex Juris melakukan kekhilafan dalam menginterpretasikan penerapanturut serta dalam perkara a quo.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbanganJudex Juris yang membenarkan Judex Facti yang khilaf dalammenafsirkan unsur turut serta melakukan penipuan.

Bahwa Pemohon keberatan atas pertimbangan tersebut di ataskarena berdasarkan' faktafakta hukum yang telah terbukti dipersidangan baik menurut buktibukti tertulis, keterangan saksisaksidan keterangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara hukum peranTerdakwa selaku turut serta melakukan, sehingga dapat dikatakanbahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalammemberikan pertimbangan dalam putusan;3. Bahwa M.

TVI Express dan mengajak orang;Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembaliTerpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyataada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 434 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 juncto PutusanPengadilan Tinggi Jambi Nomor 37/PID/2014/PT.

mengajukan peninjauan kembali atasputusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapatdiajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:"Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku";3 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 27762/PP/M.I/I16/2010 tanggal 8 Desember 2010, telah terdapat kekhilafan

NewmontMinahasa Raya, NPWP : 01.061.574.8063.000, tidak memperhatikan ataumengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut,sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum

dipertahankan";Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 741/B/PK/PJK/201114143Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tertuang dalam putusan PengadilanPajak Nomor Put. 27762/PP/M.II/16/2010 tanggal 8Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa danmengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliruatau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan

Bahwa putusan Judex Facti jelas sekali telah terjadi kekeliruan/kekhilafanyang melariggar Undang Undang atau kekhilafan dalam menerapkan hukumdengan alasanalasan sebagai berikut:A. Bahwa gugatan a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard) karena oleh Penggugat didalilkanbahwa Walikota Bandung, cq.

Menerpakan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barangmilik daerah;d. menetapkan pejabat yang mengurus dan penyimpan barangmilik daerah;Berdasarkan uraian tersebut, telah cukup kiranya alasan bagi MajelisHakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini untukmemutuskan bahwa gugatan a quo kekurangan pihak dan menyatakanbahwa gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara);Keberatan ini diajukan mengingat adanya kekhilafan/kekeliruan hakim yangnyata yang telah dilakukan oleh

;Bahwa fakta tersebut menggambarkan kekhilafan/kesalahan Hakim Tinggi,karena tidak meneliti secara seksama dan detail bukti para Penggugatyang tidak saling menguatkan. Justru sebaliknya bukti para Penggugatsangat bertentangan satu dengan yang lainnya.

Pasal 308, KUHPerdata Pasal1907;Apabila dalam putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksadan mengadili perkara cerai talak iniberbuat suatu kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata, yaitu:Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 38 PK/Ag/20161.

Putusan Nomor 38 PK/Ag/2016Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali beralasan adanya novum tetapitidak disertai dengan berita acara penemuan novumnya, oleh karena itu alasantersebut tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa alasan adanya kekhilafan hakim juga tidak dapat dibenarkankarena pertimbangan dan putusan judex juris sudah tepat dan benar, semuanyasudah dipertimbangkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa alasanalasan tersebut juga tidak termasuk dalam salah satualasan permohonan peninjauan

Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata:Adapun Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengemukakan alasanPermohonan Peninjauan Kembali akan mengemukakan alasanalasanadanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang nyata sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 67 ayat f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985;Adapun kekhilafan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama,Majelis Hakim tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapatPemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak tersebut, nyatanyata terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidaksesuail dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil.Il. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.

Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta danpembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak, atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;"Pasal 36 ayat (1) huruf a "Direktur Jenderal Pajak dapat :a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya;b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang

Bahwa Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor :542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau PenghapusanSanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan KetetapanPajak, menyatakan :Pasal 1 ayat (1)"Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonanWajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasiberupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karenaadanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan WajibPajak".

Putusan Didasarkan Pada Kekhilafan Hakim Agung/kekeliruan yang Nyata:KEBERATAN PERTAMA.1. Bahwa judex facti dalam pertimbanganpertimbangannya hanya mempertimbangkan dalildalil dari Termohon Peninjauan Kembali tanpamempertimbangkan sama sekali dalildalil Pemohon Peninjauan kembali;2. Bahwa judex yuris pada Mahkamah Agung telah membuat suatukekhilafan dan telah melakukan kekeliruan yang nyata untuk memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu :a.

No. 100 PK/Pdt.Sus/2009Bahwa putusan judex juris telah melakukan kekhilafan dan membuat kekeliruanyang nyatanyata dalam penerapan Pasal 64 ayat (3) PKB PT HuntsmanIndonesia. Dimana dalam pertimbangan hukum dan diktum putusan judex factiyang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatansebagaimana dituduhkan telah salah dalam penerapan hukum khususnyaterhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dengan dasardasar sebagai berikut:1.

Alasan adanya kekhilafan Hakim:Alasanalasan tersebut hanya merupakan perbedaan penafsiran dariPemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut tidak masuk dalam pengertiankekhilafan nyata atau kekhilafan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 huruf b UndangUndang Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: SABAR EDWARD YANSEN SIREGAR tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara

Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/PenggugatAsal berpendapat, dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus2015, Nomor 937 K/Pdt/2015 terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakimkasasi sebagai Judex Juris dalam menerapkan hukum sebagaimana terbuktidari halhal sebagai berikut:Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184 PK/Pdt/2017a.

Bahwa selain itu terdapat kekeliruan atau kekhilafan Hakim Kasasi dalampengertian salah menerapkan hukum in casu yaitu telah salah dalammenerapkan hukum pembuktian, berdasarkan alasanalasan sebagaiberikut:a.

tingkat pertama yang kemudiantelah dikuatkan dengan keputusan Judex Facti dalam putusannya dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembailitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 13Desember 2016 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Januari2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam Hal ini MahkamahAgung tidak terdapat kekhilafan

Nomor 184 PK/Pdt/2017V tidak sama luasnya dengan yang didalilkan Penggugat dalamgugatannya,oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur; Bahwa selain itu keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali padadasarnya hanya mengenai halhal yang telah dipertimbangkan secara tepatdan benar oleh Judex Juris, sehingga pada prinsipnya keberatankeberatantersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasidengan Judex Juris dalam menilai fakta persidangan dan tidak termasuksebagai kekhilafan

Dalam hal sepakat tidak terdapat cacatkehendak yang meliputi adanya dwang, dwaling dan bedrog(penipuan, paksaan dan kekhilafan).

Bahwa sepakat sebagaiperizinan, yaitu Kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjianitu. harus sepakat dimana masing masing pihak salingmenghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.Masih dikutip oleh Subekti, bahwa menurut Hofmann menyatakanpendapat jika sepakat perlu pernyataan kehendak (wisverklaring)dari kedua belah pihak, kehendak dinyatakan cacat apabilaterdapat kekhilafan, paksaan dan penipuan pada saat terjadinyasepakat.Istilan hal tertentu, menerangkan keharusan adanya objekperjanjian

jual beli tersebut tidak sah.Bahwa Selain itu dalam sebuah perjanjian menurut ketentuan Pasal1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa, Semua perjanjianharus dilaksanakan dengan itikad baik, asas itikad baik menyatakanbahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskankepercayaan atau keyakinan teguh atau kKemauan baik dari para pihak.Halaman 18 Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT SMGDalam ketentuan pasal 1321 KUH Perdata berbunyi: tiada sepakatyang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan

atau diperolehdengan paksaan atau penipuan, selain itu dalam pasal 1449 KUHPerdata, berbunyi: Perikatan perikatan yang dibuat dengan paksaan,kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untukmembatalkannya.Bahwa menurut Subekti dalam buknya Pokokpokok Hukum Perdata:sepakat yang diberikan paksa adalah Contradictio interminis, adanyapaksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukanoleh pihak lain untuk memberikan pilihan kepadanya, paksaan terjadijika seseorang memberikan persetujuannya

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan, sehingga memberikanpertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut diatas;b. Berdasarkan ketentuan PMK 145/2007 secara jelas dan tegasPasal 2 ayat (2) dan ayat (8) menyatakan bahwa:Halaman 17 dari 36 halaman.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbanganhukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturanperundangundangan sebagaimana tersebut di atas.Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 18 PP 55/2008:e Pasal 14 menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran Bea Keluar, penetapan penghitungan BeaKeluar oleh Pejabat

Putusan Nomor 893/B/PK/PJK/2015dengan alasan sebagai berikut: a.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbanganhukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturanperundangundangan sebagaimana tersebut di atas;Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidakditerbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBk)adalah

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbanganhukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturanperundangundangan sebagaimana tersebut di atas;b.

.1.806.236.908,00 (Rp.6.308.746.917,00 Rp.5.074.082.480,00)tidak dapat dipertahankan"Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.26942/PP/M.V15/2010 Tanggal 8 Nopember 2010 tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dengan ini menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak tidaknya telahmembuat suatu kekhilafan

Terbanding atas pembelian impor sebesar Rp.1.880.241.574,00 tidak dapat dipertahankan"Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Ppjak NomorPut.26942/PP/M.V15/2010 Tanggal 8 Nopember 2010 tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dengan ini menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak tidaknya telahmembuat suatu kekhilafan

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.26942/PP/M.V15/2010 Tanggal 8 Nopember 2010 tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dengan ini menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak tidaknya telahmembuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telah

atas kerugian selisih kurs sebesar Rp.113.069.596,00 tidak dapat dipertahankan"Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.26942/PP/M.V15/2010 Tanggal 8 Nopember 2010 tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dengan ini menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak tidaknya telahmembuat suatu kekhilafan

tersebut padatanggal 24 Juli 2014 serta memori Peninjauan Kembalinya telah diterima KepaniteraanPengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juli 2014;Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan keberatan atas pertimbanganHakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo dengan alasan hukum Hakim Tunggal22yang memeriksa perkara a quo telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan

sisi lain harus adanya pembuktian;Pada halaman 36 alinia 2 pada pokoknya Hakim Tunggal berpendapat untukdapat menentukan perkara a quo masuk ranah pidana ataukah ranah perdata, halini kewenangan pengadilan setelah melakukan pemeriksaan perkara a quo dimana masingmasing pihak mempunya kewajiban membuktikan dalildalilnya,sehingga penyidikan perkara ini harus dilanjutkan oleh penyidik;Bahwaberdasarkan pertimbanganpertimban Hakim tersebut di atasmenunjukkan dalam putusan perkara a quo terdapat suatu kekhilafan

Oleh karena itu putusan yang di dalampertimbangannya terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,dapat dibatalkan atau batal demi hukum;Jawaban Pemohon Peninjauan Kembali :1Kronologis Perkara.Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 78 PK / PID /201424a Pada tanggal 17 April 2009 PT. Elnusa / Pelapor telah membuat SPK kepadaPT.

Oleh karena itu putusan yangdidalam pertimbangannya terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatadapat dibatalkan atau batal demi hukum.Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :1Bahwa Pasal 45 A Ayat (2) dan Ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun2004

Anggota Majelis Hakim Agung padaPemeriksaan Peninjauan Kembali:Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, sungguhsungguh telah salahdalam mengkonstatir fakta atau peristiwa hukum yang dikemukakan olehPenggugat/Pemohon Kasasi sehingga telah salah pula dalam mengkualifisirmaupun dalam memberikan hukumnya (mengkonstituir) oleh karena baik JudexJuris maupun Judex facti Hakim tingkat pertama mencampuradukkan materiEksepsi dengan Pembuktian pokok perkara (materi perkaranya) merupakansuatu kekeliruan dan kekhilafan

pada bukti P2; Sebelah Selatan tanah milik Ronda Bin Pabbilang;Sehingga: Terdapat perbedaan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugatdengan hasil pemeriksaan setempat menyebabkan gugatan kabur dantidak jelas karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugatditolak setidaktidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;Keberatan Ke Empat;Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung maupun Judex Facti Hakim tingkatpertama dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini Sungguhsungguh memperlihatkan suatu kekhilafan

Kekeliruan dan kekhilafan yang nyata diakukan oleh Judex Juns hanyamempertimbangkan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1314, bertanggal 13Februari 1987, Surat ukur Nomor 490, tanggal 15 Oktober 1986, yangditerbitkan oleh Turut Tergugat Il an.

Put Nomor 244 PK/Pdt/2016PN Sidrap, akan bukti surat tersebut bukan merupakan bukti baru yangdimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 karena kedua bukti tersebut sudah diajukansebagai bukti di Pengadilan Tingkat Pertama;Bahwa dalam Putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;Bahwa

dengan mertua di Bogor, setelah 3 bulan Pemohon pulangkerumah orang tuanya dan disaat itu Pemohon kaget karena selama initernyata Termohon dan anaknya tinggal di Bogor, Pemohon mintai berceraitapi Termohon tidak mau karena Pemohon bersikeras ingin bercerai akhirnyaPemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;2S: Termohon akhirnya pergi dari rumah mertua di Bogor, sampaisekarang, tapi Termohon ingin memperbaiki semua kesalahan didalamrumah tangga ini, karena setiap manusia pasti punya banyak kesalahan,kekhilafan

nama PemohonSRININGSIH BR PURBA (P2); Bahwa dalam bukti berupa, Ijazah dan STTB tertulis SRININGSIHPURBA (P3, P4); Bahwa dalam dokumen P2 berupa akta kelahiran dan P6 berupa suratpemberkatan perkawinan dan P1 berupa KTP tertulis Junita SriningsihPurba; Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdatamenyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan,tertanggal 16 Mei 1963;2 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan Pemohon bernama:ACHMAD NURHUDA, lakilaki, anak keVI, lahir di Kabupaten Pasuruan padatanggal 09 Oktober 1968 (vide Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan KiduldalemNo.470/357/424.214.1.02/2012 tertanggal 21 Juni 2012);3 Bahwa pada tanggal 4 Juni 1982 yang lalu ayah Pemohon yang bernama Muratmodjotelah wafat;4 Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan

Undang RI Nomor24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tanah Grogotberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari alat bukti kKeterangan Saksisaksi, maka dapatdisimpulkan fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama AHMAT REVANIKUSUMA ALFIANO;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadi kekhilafan