Ditemukan 60397 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Annie sri cahyani vs kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941 K/Pdt/2020
Tanggal 6 Mei 2020 — COLECITUS KURNIAWAN VS NOGROHO, DKK
124 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT (Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG CIREBON, berkedudukan di Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon;2. KEMENTERIAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIACq.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Permohonan
Register : 25-04-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 216/Pdt.P/2019/PN Spt
Tanggal 6 Mei 2019 — SUYITNO
16 — 4
  • DN14 DI/06 0008951atas nama SUYITNO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2016, yang selanjutnyadiberi tanda P3;4. Foto Copy ljazah Sekolah Dasar No. DN14 Dd 0013886 atas namaSUYITNO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2013, yang selanjutnyadiberi tanda P4;5.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 597/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 19 September 2019 — Pemohon:
1.TEGUH KHRISTIAN SARAGIH
2.MEYLIN YUSISKA TAMBUNAN
38 — 5
  • TEGUH KHRISTIAN SARAGIH, tempat / tanggal lahir Jakarta, 15 Oktober1981, agama Kristen, pekerjaan PNS Kementerian Keuangan, alamat JI. KaryaKasih Gg. Kasih Ill No.18D LK VIII Pangkalan Mansur Medan Johor;2. MEYLIN YUSISKA TAMBUNAN, tempat / tanggal lahir Medan, 15 Mei 1985,agama kristen, pekerjaan PNS Kementerian Keuangan, alamat JI. Karya KasihGg.
Pengadilan PN MANNA Perdata
Register : 18-06-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MANNA Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mna
Tanggal 28 Juni 2019 — Pemohon:
HELFA
26 — 7
  • Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1701012712110002 atas nama KepalaKeluarga ERWIN KARNOTO, selanjutnya di beri tanda P7 ;Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik IndonesiaKantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Kantor UrusanAgama Kecamatan Kedurang No. B162/Kua.07.01.03/PW.01/06/2019,selanjutnya di beri tanda P8 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat bukti Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :Halaman 3dari9 Putusan Nomor23/Pdt.P/2019/PN Mna.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3615 K/Pdt/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — EFFI IDAWATI binti SUPARDI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA selaku PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA DKK
165 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat,Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Hadiyanto selakuSekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TioSerepina Siahaan, S.H., LL.M., selaku Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan, dan kawankawan, berkantordi Gedung Djuanda Lantai 15, Jalan Dr.
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN TAKALAR Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Tka
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
Ridwan, SE.MM
Tergugat:
1.Abdul Karim
2.Sabbi
49 — 5
  • dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuatdihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RINomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah,perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuatdi hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi BadanHukum Kementerian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542 K/Pdt/2013
Tanggal 31 Desember 2013 — P.T. PUNDI ABADI INTISARI VS YERIKA TAN, DKK
94 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • King Widyanto) adalah pemegang 375lembar saham, dari keseluruhan saham sebesar 3750 lembar, sesuaidengan bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NomorAHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian dataP.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatanganioleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara danKonsultasi Hukum Prof.
    King Widyanto adalah Direktursesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NomorAHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perinal Penyampaian data P.TPelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatangani olehSjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara dan KonsultasiHukum Prof. Oemar Seno Adji S.H. & Rekan;Bahwa tanah dan bangunan baru dibeli Kemudian oleh TermohonKasasi (alm.
    King Widyanto) adalahpemegang 375 lembar saham, dari keseluruhan saham sebesar 3750lembar, sesuai dengan bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Nomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihalPenyampaian data P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yangtelah ditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada KantorPengacara dan Konsultasi Hukum Prof.
    King Widyanto adalahDirektur sesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaiandata P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telahditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada KantorPengacara dan Konsultasi Hukum Prof.
    King Widyanto dan Yerika Tan) yangmerupakan pemegang saham mayoritas tunggal maupun sebagai pengurus(direktur utama dan direktur) pada Termohon Kasasi II (PT Indomas BahariMakmur), sesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaiandata P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telahHal. 19 dari 20 hal.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 24-03-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 03/Pdt.Sus/2016 /PN Psp
Tanggal 24 Maret 2016 — PT. DIPO STAR FINANCE (Pemohon), NURHAMIDA SIREGAR (Termohon)
115 — 61
  • Bahwa kepastian hukum dalam hal ini adalah,kesepakatan pada pemilihan penyelesaian hukum sesuai perjanjian antarpara pihak TIDAK di interprestasikan macammacam secara subjektifkarena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi kepastian hukumdalam suatu kesepakatan dalam perjanjian;Bahwa terkait dengan poinpoin diatas, :di dalam Suratnya No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember2015, Kementerian Perdagangan cq Direktorat Jenderal Standardisasidan Perlindungan Konsumen telah menyatakan bahwa
    Bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dalamsalah satu klausulanya menyatakan apabila terjadi sengketa makadiselesaikan di Pengadilan NegenBahwa atas keberatan yang diterima, Kementerian PerdaganganDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumenmemberikan aturan sebagai berikut:Terkait dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kembali bahwaberdasarkan:a.
    Bahwa secara hukum dan struktur organisasi, Kementerian PerdaganganDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen merupakanlembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas BPSK,sehingga BPSK harus patuh terhadap segala instruksi dan aturanaturanyang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Direktorat JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen.8.
    Bahwa meskipun BPSK Batu Bara telah mengetahui bahwa permasalahanantara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan TermohonKeberatan/Konsumen merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan beradadiluar kewenangannya, dan bahkan telah mendapat instruksi langsung terkait hal tersebut dari Kementerian Perdagangan DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, BPSK Batu Baramemilih untuk mengabaikan instruksi langsung tersebut dan tetapmenerima Permohonan Penyelesaian dari TermohonKeberatan/Konsumen
    Dengan tidak dipertimbangkannya sama sekali Surat Keberatandari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tersebut, jelas bahwa BPSK BatuBara telah secara terangterangan tidak mematuhi aturan dari lembagapengawasnya, yaitu Kementerian Perdagangan Direktorat JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen, sebagaimana telah dijelaskansebelumnya.7.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 14-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 657/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
Romli
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede
22 — 5
  • Umum dan Perumahan Rakyatberdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk pengganti rumah dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaiuntuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian
    Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwapemberian uang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisamenerima
    uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzalam;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberianuang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Wakaf
Register : 01-12-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PA PONTIANAK Nomor 916/Pdt.G/2011/PA.Ptk
Tanggal 25 Januari 2012 — Penggugat V Tergugat I dan Tergugat II
77 — 23
  • Pontianak Timur Kota Pontianak,yang untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;MELAWANMenteri Agama Kementerian Agama RI Jakarta c.g. KakanwilKementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat c.g. Kepala Kantor KementerianAgama Kota Pontianak c.q. Kepala KUA/PPAIW Kec. Pontianak Barat Jl. TabraniAhmad Kel. Sungai Jawi Dalam Kec.
    Pontianak Barat, Kantor Kementerian Agama KotaPontianak, Kantor Kementerian Agama Prov. Kalbar, Kantor CamatPontianak Kota, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, maupunpara ahli waris tidak mengetahui keberadaan Akta Ikrar Wakaf yang aslibahkan copyannyapun ahli waris tidak memiliki;Bahwa obyek wakaf tersebut oleh KUA/ PPAIW Kec.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-05-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 242/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 26 April 2018 — BRAM ALAMSYAH
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta
2.PT. BANK DANAMON, Tbk, Cq PT. BANK DANAMON Kantor cabang Matraman
3.Tuan. ANEN CANDRA TJEN
19 — 0
  • BRAM ALAMSYAH
    Tergugat:
    1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta
    2.PT. BANK DANAMON, Tbk, Cq PT. BANK DANAMON Kantor cabang Matraman
    3.Tuan. ANEN CANDRA TJEN
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pra.Pid/2015/PN Mdn
Tanggal 27 Oktober 2015 — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta cq.Direktur Jenderal Imigrasi ,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan (TERMOHON)
156 — 89
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta cq.Direktur Jenderal Imigrasi ,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan (TERMOHON)
    Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia di Jakarta cq.Direktur Jenderal Imigrasi ,Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta cq.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 31 Maret 2021 — Bank Syariah Mandiri Cabang Medan
3.AMINUDDIN
Turut Tergugat:
1.ADI PINEM, SH
2.Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
23 — 6
  • Bank Syariah Mandiri Cabang Medan
    3.AMINUDDIN
    Turut Tergugat:
    1.ADI PINEM, SH
    2.Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
    Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Kota Medan, alamat Jalan STM, Kota Medan, Selanjutnya disebutTurut Tergugatll;Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 3349/Padt.G/2020/PN MdnTelanh membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2020, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2020dibawah Register Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Mdn ;Telanh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor349/Pdt.G/2020/PN Mdn tertanggal 16 Juni 2020 tentang
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Putus : 19-11-2013 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 53/Pdt.G/2013/PN Pwt
Tanggal 19 Nopember 2013 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala Wilayah IX DJKN Semarang, cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto (TERGUGAT III)
66 — 15
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala Wilayah IX DJKN Semarang, cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto (TERGUGAT III)
    Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 332/Pdt.G/2018/PN Bks
Tanggal 11 April 2019 — ., M.Kn, Notaris PPAT di Bekasi
4.Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Bekasi
40 — 0
  • ., M.Kn, Notaris PPAT di Bekasi
    4.Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-02-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Februari 2022 — Suharto Haryo Nagoro
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. BADAN PENGATUR JALAN TOL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG
280 — 302
  • Suharto Haryo Nagoro
    Tergugat:
    1.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. BADAN PENGATUR JALAN TOL
    2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 26 Januari 2021 — LINKADATA CITRA MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Kekayaan Negara Cq KPKNL Tangerang I
72 — 50
  • LINKADATA CITRA MANDIRI
    Terbanding/Tergugat III : Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Kekayaan Negara Cq KPKNL Tangerang I
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat JenderalKekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Tangerang yang beralamat di Jl.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 29-05-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 03-08-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Plk
Tanggal 2 Agustus 2023 — Penggugat:
1.JUMPAMULI SITEPU
2.RIANI
3.HENRI STALON SITEPU
4.HENSKY STALLONE SITEPU
Tergugat:
Kementerian dalam Negeri cq Gubernur Kalimantan Tengah cq Walikota Palangka Raya cq Kecamatan Jekan Raya cq Kelurahan Bukit Tunggal
91 — 25
  • Penggugat:
    1.JUMPAMULI SITEPU
    2.RIANI
    3.HENRI STALON SITEPU
    4.HENSKY STALLONE SITEPU
    Tergugat:
    Kementerian dalam Negeri cq Gubernur Kalimantan Tengah cq Walikota Palangka Raya cq Kecamatan Jekan Raya cq Kelurahan Bukit Tunggal
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 18 Desember 2019 — Jakarta Megah Perkasa
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN
Terbanding/Tergugat II : AMIE HAMID
Terbanding/Turut Tergugat : MOH. IMRAN LH
309 — 1528
  • Jakarta Megah Perkasa
    Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN
    Terbanding/Tergugat II : AMIE HAMID
    Terbanding/Turut Tergugat : MOH. IMRAN LH
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak,Direktorat Intelijen Dan Penyidikan, bertempat tinggal di Jalan Gatot SubrotoNo. 40 42, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaYunirwansyah, SE, Ak, DESS, CAAE, Dkk, beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 4042, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya disebut TERBANDING semulaTERLAWAN 1;2.
    Tanggal 19 November 2015, memberianjin kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat JendralPajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan, selaku Penyidik untuk melakukanpenyitaan terhadap barang bukti berupa Kios Thamrin City Lantalt2F Blok :E. 28/01, dilakukan di Lokasi Thamrin City, Jin. Thamrin Boulevard (d/h.Kebon Kacang Raya, Kebon Melati ) Tanah Abang4. Bahwa TERLAWAN telah menyita unit kios Thamrin City Lantai 2FBlok : E.28/01, dilakukan di Lokasi Thamrin City, JIn.
    Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telahmenanggapi Surat tersebut dengan Penetapan Nomor1760/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST yang menetapkan:Halaman 29 Putusan Nomor 654/PDT/2019/PT.DKIMEMBERIKAN, ijin kepada Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan, selakuPenyidik untuk melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa:Kios Thamrin City Lt. 2F Blok: E28/01, dilakukan di lokasi: Thamrin City,JI.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 14-11-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 22-06-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Yyk
Tanggal 22 Juni 2023 — RUDY WIRYAWAN
Tergugat:
1.LULY MURSODO
2.IMELDA RATNA YUNITA SARI, SE
Turut Tergugat:
1.NOTARIS ASNAHWATI H HERWIDHI, SH
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
100 — 17
  • RUDY WIRYAWAN
    Tergugat:
    1.LULY MURSODO
    2.IMELDA RATNA YUNITA SARI, SE
    Turut Tergugat:
    1.NOTARIS ASNAHWATI H HERWIDHI, SH
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA