Ditemukan 25966 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-09-2010 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2010 Tanggal 27 September 2010 — ANDI MAPPATOBO, DKK VS BUPATI BANTAENG
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahyuddin, SSTP, Warganegara Indonesia, Jabatan KasiPengadaan Pegawai Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Bantaeng ;5. H.M.
Memeriksa dan menentukan hasil ujian.Maka LJK Universitas Hasanuddin merupakan bagian dari tim penyusunanmeteri seleksi yang secara bersamasama dengan Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Bantaeng, Badan Kepegawaian Daerah PropinsiSulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan tugasseleksi hingga tahap akhir.
Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 25 Mei 2009terhitung sejak diketahui kebenaran scoring dari BKD Propinsi Sulawesi selatandengan demikian gugatan Para Penggugat belum lewat waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara.10.Bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mengeluarkan Keputusantelah melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30Tahun
Register : 15-04-2014 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 1 September 2014 — Pidana Korupsi
- TJASIH HERLITA SARI
172 — 741
172 — 741
penempatan maupunpenarikan di Departemen Luar Negeri RI dilakukan melalui biroperjalanan yang telah ditunjuk dengan mekanisme pemesanan tiketsebagai berikut : e Setelah Departemen Luar Negeri mengeluarkan Surat Keputusanpenugasan pegawai dari Jakarta ke Luar Negeri (penempatan) ataupenugasan pegawai dari Luar Negeri ke Jakarta (penarikan), KepalaBagian Perjalanan Mutasi Pegawai dan Administrasi Pegawai BiroKepegawaian Departemen Luar Negeri membuat Surat Penunjukanyang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian
ditunjuk Departemen Luar Negeri untukHal 7 dari 235 hal Putusan No.42/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.menyediakan tiket bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinassesuai rute perjalanan dinas yang dilakukan. ; e Bahwa mekanisme penagihan ke Biro Keuangan Departemen LuarNegeri dan pembayaran kepada Biro Perjalanan adalah sebagaie Penagihan terhadap perjalanan dinas ke Luar Negeri(penempatan) atau dari Luar Negeri (penarikan) yaitu: Setelahbiro perjalanan mengeluarkan tiket sesuai surat penunjukkanbiro kepegawaian
;Bahwa dalam proses penyediaan tiket bagipegawai Departemen Luar Negeri yangmelakukan perjalanan dinas mutasi untukpenarikan adalah :e Terdakwa yang berada di kios PANTRAVEL di Lingkungan DepartemenLuar Negeri menerima surat pemesanantiket dari Biro Kepegawaian Departemene Setelah menerima surat pemesananmaka terdakwa akan langsung membuatinvoice tagihan dengan cara melihatharga tiket perjalanan yang dipesansesuai harga IATA dan menaikkanharga 17 s/d 25% tanpa melakukanissud tiket ke kantor pusat
Register : 17-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 839/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
KARTINAH
13 — 2
KARTINAH
13 — 2
Akta Kelahiran atasnama Pemohon, serta bukti P5 berupa Ijazah Perawat atas nama PemohonKartinah, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1961;Menimbang bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 583/105/2/1982,tertanggal 10 Oktober 1982 , tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 9 Oktober1961;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka nampakbahwa Pemohon memiliki beberapa dokumen kependudukan, namun memuatidentitas yang berbeda, sehingga menyulitkan Pemohon dalam urusanadministrasi kepegawaian
Register : 14-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Jr Tanggal 29 Januari 2019 — PEMOHON I dan PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Para Pemohon dalammengurus administrasi berkas kepegawaian Para Pemohon mengalamihambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapanperubahan biodata dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alashukum;. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;.
Register : 01-06-2010 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 29Pdt.G/2010/PTA.Smd Tanggal 28 Oktober 2010 — Pembanding vs Terbanding
81 — 9
81 — 9
dilakukanuntuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada hartabersama.(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepadaharta suami.(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupidibebankan kepada harta isteri;Menimbang, bahwa tentang penerapan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 terhadap pihak #Pemohon/TerbandingPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pembagian gajisesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan' aturanadministrasi kepegawaian
Register : 16-08-2007 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 05-02-2013
Putusan MS SINABANG Nomor 0006/Pdt.P/2007/msy-snb Tanggal 23 Agustus 2007 — Pemohon
65 — 10
65 — 10
Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 010414/KEP/KRVI/KC201/A/06, tanggal 12 Mei 20064. Surat Kematian Nomor : 470/079/2007, tanggal 16 Februari 2007yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinabang, KecamatanSimeulue Timur, Kabupaten Simuelue (P.4) ; Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadapkan saksisaksinya, sebagaiberikut :1.
Register : 03-06-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 144/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 8 Juli 2014 — 1. SAMSON.;
2. CECEP AHMAD FARHAN.;
KEPALA RUMAH SAKIT TK III, 03.06.01.;
67 — 20
67 — 20
Obyek sengketa diterbitkan untuk memberhentikan ParaPenggugat/Para Pembading sebagai Tenaga Sukwan Rumah Sakit, yang terletak dalambidang kepegawaian dalam suatu institusi TNI. Oleh karenanya obyek sengketa tersebutadalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara TNI, yang dikecualikan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 2 huruf f.
Register : 29-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4027/Pdt.G/2017/PA.Bwi Tanggal 28 September 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
13 — 3
13 — 3
Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepadaBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten banyuwangidengan tuduhantuduhan yang tidak jelas bahkan tanpadisertai dengan fakta dan buktibukti, oleh karenanya pihakBKD pun kemudian menghentikan proses pelaporan atauaduan dari pihak Termohon selaku istri karena kurang cukupbukti.5.
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
327 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Huruf g Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001, bahwa Pit. tidak memilikikewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2021mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan,penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;2.
Register : 09-06-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 320/Pdt.G/2016/PA.Yk Tanggal 19 Juli 2016 — PENGGUGAT dan TERGUGAT (GAJI PENSIUN DAN TASPEN)
175 — 77
175 — 77
(bukti P3), surat kesepakatan bersama tersebut diketahuiKEPALA SEKOLAH (Kepala Sekolah), STAFF KEPALA DINASPENDIDIKAN (staf PerwakilanKepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta),KEPALA BKD (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta);Penggugat menerima 50 %dari gaji pokok Tergugat sejak bulan Oktober2012 sampai bulan Mei 2016. (bukti P4);Berhubung Tergugat pensiun bulan Juni 2016 maka penerimaan hak gajipensiun dan penerimaan hak tabungan asuransi pegawai negeri (TASPEN)Him. 2 dari 8 him.
Register : 27-09-2017 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 19-04-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 19
23 — 19
Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 863/BKPSDM/V/2017,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, telah diberimeterai dan telah dileges, sesuai aslinya , lalu diberi tanda (P5);6. Fotokopi Surat Gugatan Cerai yang ditujukan kepada Walikota Bimatertanggal 17 April 2017, telah dimeterai, lalu diberi tanda (P 6);Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm7.
tidak benareksepsi tersebut karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilsebagai Guru TK Negeri 09 Rabadompu Barat Kota Bima yang harus memilikiizin dari atasan atau pimpinan dalam rangka menggugat cerai Tergugat dantelah melaksanakan Permohonan Izin pada atasannya melalui proses BeritaAcara Pemeriksaan dari Kepala TK Negeri 09 Rabadompu Barat tangal 7September 2016, kemudian BAP oleh UPTD Dikpora Kecamatan Raba pada 9Pebruari 2017, BAP oleh Dikpora Kota Bima pada 23 Maret 2017 BAP olehBadan Kepegawaian
Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Berita AcaraPemeriksaan dari Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 09 Pebruari 2017yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemeriksa ( Kepala UPTD DikbudKecamatan Raba Kota Bima), isi bukti tersebut menjelaskan bahwaPenggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh atasannya Penggugat.
Putus : 16-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — RAHMAT REALSON, S.H., M.M.
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo 24. Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta 25.
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo 24. Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta25.
2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalamrangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD KabupatenPesisir Selatantentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan DoiklatKabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.
11 April 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalamrangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kabupaten PesisirSelatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON.
11 April 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalamrangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD KabupatenPesisir Selatantentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan DoiklatKabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 03-09-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mad Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
WAHYU WIDOPRAPTI,S.H
Terdakwa:
RANGGA WIRO ANGGORO Bin SUYONO SUDARSO
3 — 1
WAHYU WIDOPRAPTI,S.H
Terdakwa:
RANGGA WIRO ANGGORO Bin SUYONO SUDARSO
3 — 1
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menetapkan barang bukti :
- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan tanggal 1 maret 2001;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pelaksaaan audit;
- 1 (satu) bendel jo Discription salesman;
1 (satu) bandel laporan hasil audit tanggal 12 Maret 2021;
1 (satu) lembar surat penerimaan karyawan;
1 (satu) bendel berkas kepegawaian
Register : 19-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 10-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Plh Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan almarhum Khairullah bin Gazali yang meninggal pada tanggal 26 Maret 2008 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Khairullah bin Gazali adalah:
- Arbayah (ibu kandung almarhum);
- Mislah Rezeki Putri (anak kandung almarhum);
4. Menetapkan harta berupa gaji pensiunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Register : 15-08-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj Tanggal 1 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
221 — 26
221 — 26
peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Asli Surat KeteranganNomor 83/SK/BBB/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PenghuluBagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, tertanggal 20 Desember2016 di persidangan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildan telah memperoleh Izin Perceraian dan Penggugat menyerahkan AsliSurat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : O6/BKPK/2017 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian
bukan karena suatu alasan yang sah, dengandemikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim dapat memutus perkara inisecara verstek;Menimbang, bahwa Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir yangdiajukan Penggugat dan menyatakan Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari Pejabat yangberwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian
Register : 19-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PA ANDOOLO Nomor 0063/Pdt.G/2021/PA.Adl Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 9
20 — 9
sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/1048/ 2020 Tanggal 30Desember 2020 yang di tandatangani oleh An Bupati Konawe Selatan KepalaBadan Kepegawaian
Olehkarena itu, Penggugat yang bertempat kediaman di Kabupaten KonaweSelatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, makaPengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat tersebut;Menimbang bahwa Penggugat sebagai PNS telah pula mendapatkan izindari atasan sebagaimana dalam Surat Izin Nomor 800/1048/ 2020 Tanggal 30Desember 2020 yang di tandatangani oleh An Bupati Konawe Selatan KepalaBadan Kepegawaian dan
Register : 25-10-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Utj Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 9
16 — 9
Putusan Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Utj.oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Rokan Hilir an.
Rosita, S.Pd.SD NIP.19790429 200701 2 013 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 16Maret 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an.
Register : 28-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN Namlea Nomor 31/Pid.B/2019/PN Nla Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
REINALDO SAMPE, .SH., M.H
Terdakwa:
HALIDJA LATIF MALAWAT Alias IJA
86 — 34
REINALDO SAMPE, .SH., M.H
Terdakwa:
HALIDJA LATIF MALAWAT Alias IJA
86 — 34
tersebut tidak direncanakan tetapi spontan karena emosi;Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah lama tidak bertegur sapa karenasekitar 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah beradu mulut dengan temanTerdakwa yang bernama Rosmila yang sering pulang bersama Terdakwa;Bahwa benar korban memblokir pertemanan dengan Terdakwa sekitar 2 (dua)tahun yang lalu;Bahwa setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut ada upayaperdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa melalui pimpinan kantor, juga melaluiBadan Kepegawaian
dibuat oleh dr.Daud Hendra Sinaga tersebut di atas;Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah lama tidak bertegur sapa karenasekitar 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah beradu mulut dengan temanTerdakwa yang bernama Rosmila yang sering pulang bersama Terdakwa;Bahwa benar korban memblokir pertemanan dengan Terdakwa sekitar 2 (dua)tahun yang lalu;Bahwa setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut ada upayaperdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa melalui pimpinan kantor, juga melaluiBadan Kepegawaian
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PA SUMBER Nomor 6605/Pdt.G/2020/PA.Sbr Tanggal 8 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 11
20 — 11
Bahwa Pemohon adalah ASN/Guru pada SDN 2 Sarabu, KecamatanPlered dan telah mendapat ijin cerai dari atasan berdasarkan Surat KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKanbupaten Cirebon Nomor : 849/Kep.190/PKAP/2020 tanggal 12Nopember 2020;6.
Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 849/Kep.190/PKAP/2020Tanggal 12 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,Hal. 4 dari 18 hal.telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P3;4. Potokopi Daftar Gaji Induk ASN bulan Januari 2021 bermaterai cukup, laluoleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;5.
Register : 07-09-2021 — Putus : 10-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN SINTANG Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Stg Tanggal 10 September 2021 — Pemohon:
TUTI
53 — 13
TUTI
53 — 13
Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 12 Maret 2008, Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor B 05003371 tertanggal 9 Februari 2016, Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor 823.2/12/BKD-C tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Maret 2013, dan seseorang yang bernama SUTI sebagaimana tertera pada Petikan Keputusan Kepala BKN Nomor 0001/KV/26110/KEP/2008 tentang Penetapan NIP Baru tertanggal 6 Oktober 2008 dan Profil Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian