Ditemukan 14043 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Umum
Upload : 03-06-2017
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 07/Pid.Sus/2017/PN.Mjy
I CAHYONO BUDI SANTOSO bin NGASIRO II BUDI DARMAWAN, Amd., bin MARYONO
38 — 7
  • ., bin MARYONO baik bertindak secarasendirisendiri maupun bersamasama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016,bertempat di kios tani alamat Desa Sukorejo Rt 16 Rw 04 Kecamatan SaradanKabupaten Madiun atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Madiun, memperdagangkan Barang terkait dengankeamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkankepada Menteri sebagaimana dimaksud
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 97/Pid.B/LH/2019/PN Mtw
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
TEGUH ISKANDAR,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRANI Als ACI Bin ISMAIL
342 — 7
  • Bin MUSA KURNAEN beserta barang bukti yaitu 1 (Satu) unit DumpTruck Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol DA 1074 HBdengan no rangka MHMFE74P5DK103349 dan nomor mesin 4D34TJ74964Halaman 3 dari 23Putusan No.97/Pid.B/LH/2019/PN Mtwdan kayu gergajian jenis Ulin kelompok kayu Indah dua sebanyak 108(seratus delapan) keping dengan total jumlah Volume 2,9800 M* (dua komasembilan delapan nol nol meter kubik) di bawa ke Polres Barut untuk proseslebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
    Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam, yaitu dalam Pasal 10 ayat (1) bahwasetiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran, Pengujian KayuGergajian dan Penghitungan Kerugian Negara Barang Bukti Sitaan PolresBarito Utara tanggal 1 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Petugas
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 12-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 33/Pid.Sus/2015/PT JAP
Tanggal 28 Mei 2015 — ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS
91 — 58
  • Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/PDT.SUS/2010
SUDJADI; PT. JAKARTA INTERNASIONAL COUNTAINER TERMINAL (JICT)
87 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu,masa kepemimpinannya, Penggugat Rekonpensi sering melakukan terobosanterobosanbaru dalam lingkungan hidup yang bekerjasama dengan Badan Pengelolaan LingkunganHidup DKI Jakarta dan instansi terkaitnya ;Bahwa hubungan yang terjalin sangat baik tersebut tibatiba hancur, karena padatanggal 18 September 2006 Tergugat Rekonpensi mengeluarkan Surat Keputusan No.KP.4211116/JICT2006 tertanggal 18 September 2006 perihal PemberhentianPenggugat Rekonpensi dari Jabatan Manager Safety, yang ditandatangani
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-10-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ENY SULISTYOWATI, SH.
Terdakwa:
BENY ATTHABRANI AKBAR, SE. Alias BENY BIN HERDY
294 — 87

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

      2 (dua) lembar Fotokopi Interpretasi Data Hasil Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor: 660/Aaa/UPT-Lab, tanggal 11 April 2018.
      2 (dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor 660/003/pengaduan-PLH/2018, tanggaI 2 Maret 2018.
      3 (tiga) lembar Fotokopi Notulensa Rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV. CM WASHING, tanggal 22 maret 2018.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 8 Desember 2015 — SUTAN BHATOEGANA
433 — 225
  • Mitra Mandiri) melalui UNUNG RUSYATIE (istriTERDAKWA) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya, yaittu TERDAKWA mengetahui atau patutmenduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya selaku anggota Komisi VIJ DPR RI danselaku Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi sumber dayamineral, riset dan teknologi, dan lingkungan
    hidup yang bertentangan dengankewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban TERDAKWA selaku anggotaDPR RI atau Anggota Komisi VII DPR RI atau sebagai Ketua Komisi VI DPR RIdan selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusidan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) UndangUndang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
    (seribu seratus sembilan puluh empat koma tigapuluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAMMitra Mandiri) melalui UNUNG RUSYATIE (istri TERDAKWA) yangberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya yaitu jabatan TERDAKWA selaku Anggota DPR RI atau AnggotaKomisi VI DPR RI atau Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalahenergi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan
    hidup, yangbertentangan dengan kewajiban TERDAKWA selaku anggota DPR RI atauAnggota Komisi VIZ DPR RI atau sebagai Ketua Komisi VII dan selakupenyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI
125 — 48
  • PPKBD : Rp. 2.000.000,e Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup : Rp. 26.400.000,e Operator Perpustakaan Desa 3 Orang : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan : Rp. 42.800.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pertukangan >: Rp. 2.020.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga >: Rp. 5.300.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani : Rp. 1.000.000,BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANe Pembangunan Pemecah Ombak : Rp. 80.202.000,TOTAL
    PPKBD : Rp. 2.000.000,e Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup : Rp. 26.400.000,e Operator Perpustakaan Desa 3 Orang : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan : Rp. 42.800.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pertukangan : Rp. 2.020.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga : Rp. 5.300.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani : Rp. 1.000.000,BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANe Pembangunan Pemecah Ombak > Rp. 80.202.000,TOTAL
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 20-08-2015 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pdt.G/2014/PN Skt
Tanggal 12 Nopember 2014 — Ir. NJOTO KANDJOJO, dkk VS SUNANDAR ARIS CAHJONO, dkk
63 — 18
  • Sedangkan kewajibanpemegang HGB adalah:membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkandalam keputusan pemberian haknya;menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratansebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya sertamenjaga kelestarian lingkungan hidup;menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada negarasesudah HGB itu hapus;Bahwa selain ketentuan tersebut terdapat
    Sedangkan kewajibanpemegang HGB adalah:a. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkandalam keputusan pemberian haknya;b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratansebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya sertamenjaga kelestarian lingkungan hidup;menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada negarasesudah HGB itu hapus;Bahwa selain ketentuan tersebut terdapat
    Sedangkan kewajibanpemegang HGB adalah:a membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannyaditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;b menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratansebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjianpemberiannya;c memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnyaserta menjaga kelestarian lingkungan hidup;d menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepadanegara sesudah HGB itu hapus;Bahwa selain ketentuan tersebut terdapat
    Sedangkan kewajibanpemegang HGB adalah:a. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkandalam keputusan pemberian haknya;b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimanaditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;c. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjagakelestarian lingkungan hidup;d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada negara sesudahHGB itu hapus;Bahwa selain ketentuan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/PID.SUS/2012
Tanggal 10 April 2012 — THEDDY TENGKO, SH.M.Hum ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOBO DI MALUKU
113 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DNCD/37d 1/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;197 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAKNON DR sejumlah Rp.900.000.000, (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang PrasaranaPemerintahan Daerah) ;198 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.2.151.000.000, (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang PendidikanOktober 2006) ;199 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 93.000.000,(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober2006) ;200 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah
    DNCD/37d 1/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;197SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAKNON DR sejumlah Rp. 900.000.000,(Pembayaran DAK NON DR Tahap IJ Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah) ;198SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 2.151.000.000,(Pembayaran DAK NON DR Tahap IJ Bidang Pendidikan Oktober 2006) ;199SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 93.000.000,(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober2006) ;200SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah
    Hidup Tahun Anggaran 2007 ;235DPASKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;236DPASKPD Kecamatan Aru SelatanTahun Anggaran 2007 ;237DPASKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 ;238DPASKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 ;239 DPASKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007 ;240 DPASKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007 ;241DPASKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;242DPASKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran
    DNCD/37d 1/05/2008 tanggal 08Januari 2008 ;197 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAKNON DR sejumlahRp. 900.000.000, (Pembayaran DAK NON DR Tahap IIBidang Prasarana Pemerintahan Daerah) ;198 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlahRp. 2.151.000.000, (Pembayaran DAK NON DR Tahap IIBidang Pendidikan Oktober 2006) ;199 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlahRp. 93.000.000, (Pembayaran DAK NON DR Tahap IIBidang Lingkungan Hidup Oktober 2006) ;200 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlahRp
    Hidup TahunAnggaran 2007 ;235 DPASKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran2007 ;236 DPASKPD Kecamatan Aru SelatanTahun Anggaran2007 ;237 DPASKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 ;238 DPASKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran2007 ;239 DPASKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTahun Anggaran 2007 ;240 DPASKPD Dinas Kependudukan dan Catatan SipilTahun Anggaran 2007 ;241 DPASKPD Badan Perencanaan Pembangunan DaerahTahun Anggaran 2007 ;242 DPASKPD Dinas Kelautan dan Perikanan TahunAnggaran
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-05-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 26/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
Tanggal 11 Juli 2013 — VERY EVA SUSANTI SIREGAR, SE.
34 — 14
  • 01September 2009 sebanyak 13 orang x Rp.500.000, = Rp.6.500.000, Rp.450.000, = Rp.6.050.000,Nomor: 1099 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaranBingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan KetahananPangan dan Penyuluhan Kota Pematangsiantar, sesuai KeputusanWalikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WkKTahun 2009,tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000, =Rp.7.000.000, Rp.825.000, = Rp.6.175.000.Nomor: 11Tanggal 21untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagiPNS dan non PNS badan Lingkungan
    Hidup Kota Pematangsiantar,sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 69 orang xRp.500.000, = Rp.34.500.000, Rp.2.700.000, = Rp.31.800.000,Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagiPNS dan non PNS Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota79Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota PematangsiantarNomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009sebanyak 28 orang x Rp.500.000, = Rp.14.000.000, Rp.900.000,= Rp.13.100.000
    Hidup, Rp.14.880,000,e Badan Pelayanan ljin Terpadu, Rp.10.400,000,e Badan Kesbang Pol Linmas, Rp.9.960,000,e Badan Ketahanan Pangan, Rp.12.045,000,e Sekretariat DPRD, Rp.20.280,000.e Kantor Pemadam Kebakaran, Rp.16.530,000,e Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen, Rp.5.670,000,e Satpol PP, Rp.27.930,000,e Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110,000, Kecamatan Siantar Marimbun, Rp.6.810.000,e Kecamatan Siantar Selatan, Rp.4.320.000,e Kecamatan Siantar Martoba, Rp.9.390.000,e SMA Negeri 2, Rp.2.880.000,105e
    Hidup Kota Pematangsiantar,sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 69 orang xRp.500.000, = Rp.34.500.000, Rp.2.700.000, = Rp.31.800.000,Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagiPNS dan non PNS Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota126Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota PematangsiantarNomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009sebanyak 28 orang x Rp.500.000, = Rp.14.000.000, Rp.900.000,= Rp.13.100.000
    Hidup, Rp.14.880,000,Badan Pelayanan ljin Terpadu, Rp.10.400,000,Badan Kesbang Pol Linmas, Rp.9.960,000,Badan Ketahanan Pangan, Rp.12.045,000,Sekretariat DPRD, Rp.20.280,000,Kantor Pemadam Kebakaran, Rp.16.530,000,Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen, Rp.5.670,000,Satpol PP, Rp.27.930,000,Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110,000.Kecamatan Siantar Marimbun, Rp.6.810.000.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2014 — - Ir. SAIBON SIRAIT
80 — 32
  • PLN (Persero) wajib memenuhi kelayakan lingkungan hidupberdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup (RPL).Hal. 32 dari 412 hal. Put.
    PLN (Persero) wajib memenuhi kelayakan lingkungan hidupberdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup (RPL).Bahwa dalam butir keenam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pada saatKeputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor543/1293.K tanggal 19 Maret 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untukKeperluan Pembangunan Proyek Pembangki Listrik Tenaga Air (PLTA)PLTA Asahan Ill kepada PT.
    PLN (Persero) wajib memenuhi kelayakan lingkungan hidupberdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup (RPL).44.Bahwa pada tanggal 1 April 2013 (Ahli) Paruhum dari Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinasdalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti UtaraKecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir NomorLP.110/VIVBPKH 12/2013 ditandatangani oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA VS PRESIDEN RI;
264 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denganberpegangan pada hal tersebut, walaupun tidak disebutkan padalandasan yuridisnya, terdapat petunjuk pula bahwa aturan iniberkaitan dengan lingkungan hidup. Maka ketika dikaitkan denganPrinsip Pencemar Membayar maka logikalogika dalam peraturan inisangat jelas apabila PT. Lapindo Brantas kemudian diberikantanggung jawab untuk membiayai kerja Tim ini.
    Di dalam tanggul tanggunganLapindo, di luar tanggul tanggungan Negara dari APBN;Lagi pula, Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo Ini juga sifatnya bukan delegatifdari ketentuan UndangUndang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun1997 ataupun delegatif dari undangundang lain.
    Tugas utama dari Timnas PSLS, yang masa tugasnya selama 6 bulandan diperpanjang selama 1 bulan, meliputi penutupan semburanlumpur, penanganan luapan, penanganan masalah sosial denganmemperhatikan risiko lingkungan yang terkecil, namun tetap tidakmengurangi tanggung jawab Lapindo Brantas Inc. untuk melakukanpenanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup danmasalah sosial yang ditimbulkan;.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw
Tanggal 22 Juli 2021 — - PANUS SOKUQ - LUKAS ALPIUS - LEDENIUS - MISRAN - PT. CITRA PALMA PERTIWI 2
219 — 113
  • BaratNo.525.29/K.2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.29/K.1129/2013 tentang ljin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa SawitPT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T13;14.Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.29/K.076/2016 tentang ljin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya(IUPB) Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T14;15.Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.29/K.1091/2014 tentang Kelayakan Lingkungan
    Hidup Andal, RKLdan RPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas + 16.079Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit Kapasitas Produksi 60 TonTBS/Jam di Kampung Sambung, Randa Empas, Tukug, Jelmu SibakKecamatan Bentian Besar dan Kampung Lendian Liang Nayq KecamatanSilug Ngurai, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas namaPT Citra Palma Pertiwi, selanjutnya diberi tanda T15;16.Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.29/K.1095/2014 tentang Izin Lingkungan
    Barat No.525.29/K.439/2016 tentang PerubahanKeputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.2259/2013 tentang PerubahanKeputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1129/2013 tentang Ijin Lokasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, bukti surat bertanda T14berupa Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.076/2016 tentang ljin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya (IUPB) Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi, buktisurat bertanda 115 berupa Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.29/K.1091/2014 tentang Kelayakan Lingkungan
    Hidup Andal, RKL danRPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas + 16.079 Hektardan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit Kapasitas Produksi 60 Ton TBS/Jam diKampung Sambung, Randa Empas, Tukuq, Jelmu Sibak Kecamatan BentianBesar dan Kampung Lendian Liang Nayg Kecamatan Silug Ngurai, KabupatenKutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Citra Palma Pertiwi, danbukti surat bertanda 116 berupa Keputusan Bupati Kutai BaratNo.525.29/K.1095/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan PembangunanPerkebunan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 05-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
ADNAN ABU HASAN alias ADNAN alias IBNU SYAM bin SAMUKTI
141 — 70
  • persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindakpidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atauancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror ataurasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korbanyang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atauhilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau untuk menimbulkankerusakan atau kehancuran terhadap objekobjek vital yang strategisHalaman 3 dari 49 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Timatau lingkungan
    hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:b.GiDalam tahun 2019 Terdakwa bergabung dalam kelompok daulahBandar Lampung pimpinan SAHEH, Sekitar tanggal 25 Mei 2019 terdakwa bersama dengan SAHEH, AUL,RIFKY dan YUNUS melakukan latihan merangkai switching bom denganmenggunakan beberapa swithing handphone Jjenis poliponik, kabel danlampu natal.Pada saat
    Timterhadap obyekobyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitaspublik, fasilitas internasional.c). Menggunakankekerasanatau ancamankekerasanBermaksudMenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secarameluasatautimbulnya korban luka maupun jiwa secara massal danDengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - VERY EVA SUSANTI SIREGAR, SE
76 — 17
  • 01 September 2009 sebanyak 13 orang xRp.500.000, = Rp.6.500.000, Rp.450.000, = Rp.6.050.000,Nomor: 1099 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan HariNatal bagi PNS dan non PNS Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanKota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang xRp.500.000, = Rp.7.000.000, Rp.825.000, = Rp.6.175.000.Nomor: 11Tanggal 21untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dannon PNS badan Lingkungan
    Hidup Kota Pematangsiantar, sesuai KeputusanWalikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01September 2009 sebanyak 69 orang x Rp.500.000, = Rp.34.500.000, Rp.2.700.000, = Rp.31.800.000.Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dannon PNS Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar, sesuaiKeputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009,Putusan No.96/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 15 dari 263 halamantanggal 01 September 2009 sebanyak 28
    Hidup Kota Pematangsiantar,sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 43 orang x Rp.500.000, =Rp.21.500.000, Rp.825.000, = Rp.20.675.000,Nomor: 672 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan IdulFitri bagi PNS dan non PNS Badan Kesbang,Pol dan Linmas KotaPematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:Putusan No.96/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 26 dari 263 halaman900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009
    Hidup, Rp.14.880,000,Badan Pelayanan ljin Terpadu, Rp.10.400,000,Badan Kesbang Pol Linmas, Rp.9.960,000,Badan Ketahanan Pangan, Rp.12.045,000,Sekretariat DPRD, Rp.20.280,000,Kantor Pemadam Kebakaran, Rp.16.530,000,Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen, Rp.5.670,000,Satpol PP, Rp.27.930,000,Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110,000,Kecamatan Siantar Marimbun, Rp.6.810.000,Kecamatan Siantar Selatan, Rp.4.320.000,Kecamatan Siantar Martoba, Rp.9.390.000,SMA Negeri 2, Rp.2.880.000,SMA Negeri 5, Rp.1.140.000
    Hidup Kota Pematangsiantar,sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 43 orang x Rp.500.000, =Rp.21.500.000, Rp.825.000, = Rp.20.675.000,Nomor: 672 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan IdulFitri bagi PNS dan non PNS Badan Kesbang,Pol dan Linmas KotaPematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang xRp.500.000, = Rp.11.000.000, Rp.525.000
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 29-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Trk
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.Rakhmad Hari Basuki,SH.,M.Hum
2.Nugroho Priyo Susetiyo,SH
3.Fajar Nurhasdi, SH.
4.Agustini, SH
Terdakwa:
1.Joko Bin Sukarji.
2.Sandyka Septa Prasetia Bin Bunai
92 — 27
  • , 2 (dua) unit HP (1 merekXiomi dan 1 merek Nokia), buku rekap hasil penjualan, 1 (Satu) buahHalaman 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Trk.ember warna merah muda dan 2 (dua) buah toples, terbukti alat bagipara Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka harus dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan TerdakwaKeadaan yang memberatkan : Perbuatan Para Terdakwa telan merusak lingkungan
    hidup denganmenghambat populasi lobster yaitu mempercepat kKepunahannya Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannyaKeadaanyangmeringankan :O Para Terdakwa mengakui berterus terang akan perbuatannya, menyesalidan berjanji tidak akan mengulang!
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Perijinan
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 31 Juli 2017 — ERI SUMARNI MELAWAN GUBERNUR RIAU
111 — 24
  • Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusanyang menjadi objek sengketa dengan alasan adanya kepentingan yang mendesak,berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik sosial sebagai berikut;1.Bahwa ada kepentingan yang sangat mendesak karena dalam waktu dekatPenggugat mempunyai agendaagenda
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Tanah
Register : 08-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PDT/2016/PT.BJM
Tanggal 6 April 2016 — PROF. BOB GOENADHI, SE Melawan WALIKOTA BANJARMASIN
40 — 25
  • Bahwa dalam perkara sekarang ini telah terjadi pelanggaran hakkonstitusional yaitu hak asasi manusia Penggugat, berupa pelanggaran hakmilik atas tanah dan hak keperdataan eks HGB dan eks Hak PakaiPenggugat, yang sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa Tergugat secara nyata melakukan perbuatan yang bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pasal 28 H:(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggaldan mendapatkan lingkungan hidup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 PK/Pdt/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — ADE ZULHERMAN, dk lawan DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS dan KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG, dkk
254 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengaduan Penggugat sebenarnya ditujukan kepada Turut Tergugat IV(Menteri Kesehatan RI), sedangkan Surat Penggugat yang ditujukan kepadaTurut Tergugat Il hanyalah tembusan surat sebagaimana dimaksud dalamSurat Koalisi (Komite Advokasi Lingkungan Hidup dan Hakhak Sipil) Nomor48V/DPKOALISV072010 tanggal 20 Juli 2010 perihal PermohonanPemeriksaan;Data Rekam Medis, yang intinya meminta bantuan Turut Tergugat IV untukmenunjuk Turut Tergugat Il sebagai Tim Medis Ahli dalam mensikapi danmenganalisa kembali
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus Anak
Putus : 01-07-2013 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 22/Pid.Sus.A/2013/PN-PSP
Tanggal 1 Juli 2013 — Safaruddin Pane
60 — 15
  • pidanayang lainnya dan atau Apabila barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya atausebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri atau tindak pidana lainnya yangdapat merugikan keuangan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung ;Menimbang, bahwa menurut Hakim barang bukti yang dapat dirampas untukdimusnahkan adalah Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidaklangsung dapat membahayakan keselamatan atau jiwa manusia dan atau dapat merusakkesehatan manusia serta lingkungan
    hidup sekitarnya ataupun dapat meresahkanmasyarakat ;Menimbang, bahwa menurut Hakim barang bukti yang dapat dikembalikan kepadapemiliknya adalah Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidaklangsung digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/kejahatan tanpasepengetahuan ataupun seizin pemilik barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: / (satu) buah kotakinfak warna biru yang terbuat dari kayu bertuliskan kotak infak mesjid berisi uang sebesarRp