Ditemukan 14023 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 16-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5836/Pdt.G/2018/PA.Bwi
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 0
  • Dan 8 (delapan) tahun berumah tangga, tepatnya pada bulanSeptember 2011, Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangj;Bahwa setelah pengangkatan diri Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS), Termohon tak hentihentinya bersyukur kepada Allah SWT dengandiangkatnya Pemohon menjadi PNS, ekonomi rumah tangga Pemohon danTermohon berangsurangsur menjadi lebih baik.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 48/PID-LH/2020/PT SMR
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terbanding/Terdakwa : BARI PRIMA bin JASMADI Diwakili Oleh : Lirin Colen Dingit, S.H.
386 — 26
  • Olehkarena itu, pemanfaataan dan penggunaannya harus dilakukansecara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuaidengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarianfungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukungpengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutanbagi kemakmuran rakyat (vide Penjelasan Umum UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan PemberantasanPerusakan Hutan)Dengan alasanalasan dan pertimbangan tersebut diatas, Oleh karena itudengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 13-10-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2012 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 13 Oktober 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT ; JUNEDI als. JJ
515 — 398 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baratberwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat,percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme,dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksuduntuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secarameluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untukmenimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyek vital yangstrategis, atau lingkungan
    hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Berawal sekitar akhir tahun 2013 Terdakwa mengikuti kegiatan dalamkelompok/Jemaah Almanar (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar) bersamaSaksi CUNAEDI selaku Pendakwah, Saksi DODI, SIGIT serta beberapaorang sebagai anggota kelompok tersebut yang diketuai oleh USTAD ANDIMULYA yang berpusat (base camp) di Mesjid Agung AtTaqwa KotaCirebon dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Almanar
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 22-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Drh
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.AGUS JAYANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YONO WALLI Alias YONO
341 — 97
  • dan Pasca tambang;e Rencana kerja dan anggaran biaya;e Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatanOperasi produksi;e Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yangberpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.Lingkungan : Pasal 26 huruf b PP Nomor 23 Tahun 2010Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Drh Persyaratan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturanperundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup; dan Persetujuan dokumen lingkungan
    hidup sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Finansial : Pasal 27 huruf b PP Nomor 23 Tahun 2010e Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik; Bukti Pembayaran luran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilalpenawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2016tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional ProsedurPelayanan
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Tjg
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
FAISAL ADHYAKSA, SH
Terdakwa:
ASEP INDRA LESMANA Als ASEP Bin H. DODO HERMAWAN
132 — 132
  • bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepadaTerdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan dan terbukti adakesalahan pada diri Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf,sebagai berikut :1) Terdakwa sebagai subyek hukum pidana;Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN TjgMenimbang,bahwa yang menjadi subjek hukum tindak pidana adalahpendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang danbadan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan
    hidup;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkanorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Asep IndraLesmana Als Asep Bin H.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 19-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 21/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Bangun Bumi Indah
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
186 — 311
  • Bukti P41: Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah KabupatenMorowali Nomor: 660.1/47.A/BLHD/VIII/2013 tentang IzinLingkungan Atas Kegiatan Penambangan Bijin Nikel Di DesaLalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Oleh PT.Bangun Bumi Indah tanggal 29 Agustus 2013 (fotokopi sesualfotokopi);: Rekomendasi Bupati Morowali Nomor: 660.1/47.A/ BLHD/VIII/2013tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Biyih Nikel PT.Bangun Bumi Indah Di Desa Lalampu Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Pemerasan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — H. ZAINI ARONY
278 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;BB No. 11.9 : 3 (tiga) lembar asli dokumen Keputusan Ketua KomisiAmdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 TentangPersetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisataterpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas,Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja BusinessGroup yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Dprh.Nyoman Sembah, M.Si. tanggal 11 Juli 2012;BB No. 11.10 : 2 (dua
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Penghinaan
Register : 15-04-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN MANADO Nomor 152/PID.B/2015/PN.Mnd
Tanggal 17 Desember 2015 — - TERDAKWA WILIAM TANOS
112 — 29
  • /BP2T/II/2012 tanggal 03 Februari 2012, pemilik bangunan OLFI MARIA HERMINA HUMAMBI;105. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0922/397/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pemilik bangunan MELVIN ALEX SALEM PALIT;106. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Malalayang Satu Nomor: 202/0925/400/IMB/BP2T/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pemilik bangunan RICKY PANGKI;107. 1 (satu) buku Asli Upaya Pengelolaan Lingkungan
    Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Kharisma PT.
    0701/325/IMB/BP2T/I/2012 tanggal 03Februari 2012, pemilik bangunan OLFI MARIA HERMINA HUMAMBI;105. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di KelurahanMalalayang Satu Nomor: 202/0922/397/IMB/BP2T/I/2012 tanggal 10Februari 2012, pemilik bangunan MELVIN ALEX SALEM PALIT;106. 1 (satu) set fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di KelurahanMalalayang Satu Nomor: 202/0925/400/IMB/BP2T/I/2012 tanggal 10Februari 2012, pemilik bangunan RICKY PANGKI;107. 1 (satu) buku Asli Upaya Pengelolaan Lingkungan
    Hidup Dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Kharisma PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — WARGO SUTRISNO, DKK vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
370 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal jugaterdapat dalam pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:setiap orang berhak atas kesehatan.Kewajiban Pemerintah.Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajibanpemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintahdiberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hakhak warganegara.
    Putusan Nomor 11 P/HUM/2020oa Fwkesehatan;pekerjaan umum dan penataan ruang;perumahan rakyat dan kawasan permukiman;ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dansosial.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan PelayananDasar meliputi:coSen fpk eo hy =tenaga kerja;pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;pangan;pertanahan;lingkungan hidup;administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;pemberdayaan masyarakat dan Desa;pengendalian penduduk dan keluarga berencana;perhubungan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI
118 — 45
  • PPKBD : Rp. 2.000.000,e Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup : Rp. 26.400.000,e Operator Perpustakaan Desa 3 Orang : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan : Rp. 42.800.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pertukangan >: Rp. 2.020.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga >: Rp. 5.300.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani : Rp. 1.000.000,BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANe Pembangunan Pemecah Ombak : Rp. 80.202.000,TOTAL
    PPKBD : Rp. 2.000.000,e Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup : Rp. 26.400.000,e Operator Perpustakaan Desa 3 Orang : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan : Rp. 42.800.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pertukangan : Rp. 2.020.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga : Rp. 5.300.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani : Rp. 1.000.000,BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANe Pembangunan Pemecah Ombak > Rp. 80.202.000,TOTAL
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 8 Desember 2015 — SUTAN BHATOEGANA
405 — 206
  • Mitra Mandiri) melalui UNUNG RUSYATIE (istriTERDAKWA) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya, yaittu TERDAKWA mengetahui atau patutmenduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya selaku anggota Komisi VIJ DPR RI danselaku Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi sumber dayamineral, riset dan teknologi, dan lingkungan
    hidup yang bertentangan dengankewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban TERDAKWA selaku anggotaDPR RI atau Anggota Komisi VII DPR RI atau sebagai Ketua Komisi VI DPR RIdan selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusidan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) UndangUndang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
    (seribu seratus sembilan puluh empat koma tigapuluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAMMitra Mandiri) melalui UNUNG RUSYATIE (istri TERDAKWA) yangberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya yaitu jabatan TERDAKWA selaku Anggota DPR RI atau AnggotaKomisi VI DPR RI atau Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalahenergi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan
    hidup, yangbertentangan dengan kewajiban TERDAKWA selaku anggota DPR RI atauAnggota Komisi VIZ DPR RI atau sebagai Ketua Komisi VII dan selakupenyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-10-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ENY SULISTYOWATI, SH.
Terdakwa:
BENY ATTHABRANI AKBAR, SE. Alias BENY BIN HERDY
281 — 83

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

      2 (dua) lembar Fotokopi Interpretasi Data Hasil Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor: 660/Aaa/UPT-Lab, tanggal 11 April 2018.
      2 (dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor 660/003/pengaduan-PLH/2018, tanggaI 2 Maret 2018.
      3 (tiga) lembar Fotokopi Notulensa Rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV. CM WASHING, tanggal 22 maret 2018.
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 10-09-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Tgl
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
1.TAN CAROLINA DEWI
2.KRISTIAN SUTIKNO
Tergugat:
1.HARTANTO WIBOWO
2.CAHYADI
3.HANDI WIHARYANTO KERTORAHARDJO
4.SLAMET SUTANDYO
Turut Tergugat:
1.AHMAD PARIS SULCHAQ, SH.
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
3.KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TEGAL
146 — 165
  • Memelihara dengan baiktanah dan bangunan yang ada diatasnyaserta menjaga kelestarian lingkungan hidup.4. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak gunabangunan kepada Negara sesudah hak guna bangunan tersebuthapus.5. Menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah hapuskepada Kepala Kantor Pertanahan.19. Bahwa menurut hurup (a) pasal 37 UUPA menyatakan sebagaiberikut; Hak Guna Bangunan terjadi ;a. Mengenai tanah yang dikuasau langsung oleh Negara karenapenetapan Pemerintah.a.
    Memelihara dengan baiktanah dan bangunan yang ada diatasnyaserta menjaga kelestarian lingkungan hidup.4. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak gunabangunan kepada Negara sesudah hak guna bangunan tersebut hapus.5. Menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah hapuskepada Kepala Kantor Pertanahan.17. Bahwa menurut hurup (a) pasal 37 UUPA menyatakan sebagaiberikut; Hak Guna Bangunan terjadi ;a.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA ODE SUDARMIN Bin LA ODE RUWAHI
98 — 51
  • PPKBD : Rp. 2.000.000,e Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup : Rp. 26.400.000,e Operator Perpustakaan Desa 3 Orang : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan : Rp. 42.800.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pertukangan >: Rp. 2.020.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga >: Rp. 5.300.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani : Rp. 1.000.000,BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANe Pembangunan Pemecah Ombak : Rp. 80.202.000,TOTAL
    PPKBD : Rp. 2.000.000,e Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup : Rp. 26.400.000,e Operator Perpustakaan Desa 3 Orang : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) : Rp. 3.600.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan : Rp. 42.800.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pertukangan : Rp. 2.020.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga : Rp. 5.300.000,e Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani : Rp. 1.000.000,BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANe Pembangunan Pemecah Ombak > Rp. 80.202.000,TOTAL
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-01-2024 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PDT/2024/PT BDG
Tanggal 22 Februari 2024 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
109 — 157
  • MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Putus : 22-03-2011 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 33/Pdt.G/2010/PN Psp
Tanggal 22 Maret 2011 — KARMEL SIMARMATA, sebagai PENGGUGAT. MELAWAN 1. CARLES LIMBONG, 2. MUHAMMAD HASIBUAN, 3. SAMSUDDIN HARAHAP, 4. PATUT/GLR SUTAN NALOBI HASIBUAN, 5. GURU HASIBUAN, Sebagai Para Tergugat
82 — 16
  • Terdapattanah ulayattertentu yang menjadi lingkungan hidup Put.No.33/Pdt.G/2010/PN.Psp.Sbh. 28para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnyaseharihari,c.
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 12-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 281/Pid.B/LH/2020/PN Sag
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.Andi Salim, SH
2.ANRINANDA LUBIS, SH
Terdakwa:
1.KONENG ALS KORNELIUS KONENG Anak dari TOMAS RAIS alm
2.BULE Bin MUHAMMAD
269 — 45
  • Nomor 3 Tahun2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang perubahan atasUndangUndang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara menyebutkan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yangberkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatanusaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdayasaing;b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secaraberkelanjutan dan berwawasan lingkungan
    hidup;C. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahanbaku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/LH/2020/PN Sagd. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasionalagar lebin mampu bersaing di tingkat nasional, regional, daninternasional;e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dannegara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesarbesarkesejahteraan rakyat; dan;f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Khusus
Register : 22-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 47/Pid.B/LH/2021/PN Skm
Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
FIRMAN JUNAIDI, S.E., S.H
Terdakwa:
1.ROMIKA TRIYO FIRNANDA Bin ASMARUL
2.M. YUSUF Bin Alm. SAHABUDIN
3.SALMAN Bin BUDIMAN
4.SULAIMAN Bin MARZUKI
94 — 65
  • karena Para Terdakwa tidak mengajukanHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2021/PN Skmpermohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhikemudian sesuai dengan amar putusan;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhnkan kepada ParaTerdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakansarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yanglain dalam keberlangsungan lingkungan
    hidup di Indonesia pada umumnya danKabupaten Nagan Raya pada Khususnya;Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Minerba) JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.STG
Tanggal 3 September 2015 — ASMANDI Als DI Bin AHMAD
82 — 14
  • LAHAN CAKRAWALA mengalami kerugian Sebesar Rp.175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaktidaknya lebihdari Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 3 dari 26 halamanPutusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Stgnoon non nen ane Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.AtauKeduasone nnn nen nee Bahwa ia Terdakwa ASMANDI Als DI Bin
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 30-09-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Tjt
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
ANITA BINTI ABDUL WAHAB
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR BERKEDUDUKAN DI KOMPLEK PERKANTORAN BUKUT MENDRANG MUARA SABAK TANJUNG JABUNG TIMUR PROPINSI JAMBI SELANJUTNYA DI SEBUT TERGUGAT I
2.PT.BUKIT BARISAN INDAH PRIMMA (BBIP PALM GRUP) BERALAMAT KANTOR DI JALAN KASWARI III NO.30 KEL.PASIR PUTIH KECAMATAN JAMBI SELATAN KOTA JAMBI PROPINSI JAMBI SELANJUTNYA DI SEBUT TERGUGAT II
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahanan Nasional BPN Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Propinsi Jambi Cq Kepala Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur
199 — 63
  • atau tidak, serta Penggugatsendiri tidak menjelaskan serta membuktikan kedudukan Anita Binti AbdulWahab /Penggugat di dalam kepengurusannya di kelompok tani Abdul Gani ;Menimbang, bahwa sedangkan apabila Anita Binti Abdul Wahabmengajukan gugatan atas dasar gugatan perwakilan maka terhadap gugugatanperwakilan telah diatur di dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 dimana Gugatanperwakilan kelompok hanya dapat diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37Undangundang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
    Hidup),perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undangundang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undangundang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);Menimbang, bahwa ternyata gugatan yang diajukan oleh Anita adalahgugatan perbuatan melawan hukum dalam rangka kerjasama penanaman kelapasawit, sehingga PERMA RI nomor 1 tahun 2002 tidak berlaku untuk perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Anitabinti Abdul Wahab tidak memiliki